Wilayah Adat

Mukim Lamteuba

 Teregistrasi

Nama Komunitas Mukim Lamteuba
Propinsi Aceh
Kabupaten/Kota ACEH BESAR
Kecamatan Seulimeum
Desa Gampong Lamteuba Droe, Gampong Pulo, Gampong Lambada, Gampong Lampante, Gampong Meurah, Gampong Lam Apeng, Gampong Blang Tingkeum, Gampong Ateuk,
Peta Lokasi Wilayah Adat Perbesaran dengan Mousescroll

Kewilayah Adat

Luas 16.374 Ha
Satuan Mukim Lamteuba
Kondisi Fisik Pegunungan,Perbukitan,Dataran
Batas Barat Berbatasan dengan Mukim Kreung Raya dengan tanda batas berupa Abeuk Uteun Tuha dan Abeuk Kemuneng. Berbatasan dengan Mukim Glee Yeung dengan tanda batas berupa Simpang Tiga Cot Sen, Alue Ek, Taleuk Setui, Berbatasan dengan Mukim Kreung Raya dengan batas berupa Rimba Alue Serapeung, Perelong Bak Jok, Pantee Breuh, Goh Po Bat, GohPuncet, Rueng Bak Panah.
Batas Selatan Berbatasan dengan Mukim Lampanah dengan tanda batas berupa Bareh Bak Kule dan Puncak Seulawah. Berbatasan dengan Mukim Saree dengan tanda batas di Puncak Seulawah. Berbatasan dengan Mukim Tanoh Abe dengan tanda batas di Puncak Seulawah. Berbatasan dengan Mukim Lamkabeu dengan tanda batas yaitu Puncak Seulawah, Goh Bak Pineen, Drien Mee Ruek, Mon Sumboe, Paya Gamba, Lhok Ja Puteh, Blang Kerleh, dan Taleuk Wen.
Batas Timur Berbatasan dengan Mukim Lampanah dengan tanda batas berupa Bak Rhem Dama, Meudok Cut, Goh Rueng Meudok, Uteun Puuk, Goh Tambon, Batee Glee, Batee Kuyeuk, Alue Leumbee, Ie Loeb, Goh Jeurungeu, dan Ujong Aneuk Kereleuh, dan Pucok Krueng Leungah.
Batas Utara Berbatasan dengan Mukim Kreung Raya dengan tanda batas berupa Abeuk Uteun Tuha dan Abeuk Kemuneng. Berbatasan dengan Mukim Lampanah dengan tanda batas di Taluek Sie, Taluek Glumpang Tuto, Uruk Tujoh, Abah Alue Gloeng dan Mon Meututop.

Kependudukan

Jumlah KK 1497
Jumlah Laki-laki 3262
Jumlah Perempuan 2944
Mata Pencaharian utama Petani/Peladang/Pekebun, Peternak, pengumpul hasil hutan dan Pedagang

Sejarah Singkat Masyarakat adat

Menurut peraturan tata negara Kesultanan Aceh, sebagaimana tertuang dalam naskah lama “Adat Aceh , wilayah Aceh terbagi ke dalam wilayah administrasi yang disebut dengan Sagoe (Sagi), negeri (wilayah ulee balang), Mukim dan gampong. Wilayah Sagoe hanya terdapat di Aceh Rayeuk (sekarang meliputi wilayah Kota Banda Aceh, Aceh Besar), yaitu Sagoe XXII Mukim, Sagoe XXV Mukim dan Sagoe XXVI Mukim. Selama era Kesultanan Aceh, Panglima Sagoe XXII Mukim, mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam proses pemilihan dan penetapan Sultan Aceh, serta mempunyai wilayah yang sangat luas hingga mencakup wilayah VII Mukim Padang Tiji, yang terletak di sisi Timur Gunung Seulawah.

Mukim Lamteuba terletak di wilayah Sagoe XXII Mukim, yang dipimpin oleh Panglima Sagoe yang bergelar Panglima Polem, secara turun temurun, hingga tahun 1946. Panglima Sagoe XXII Mukim terakhir adalah Teuku Muhammad Ali Panglima Polem. Mukim Lamteuba merupakan Mukim swapraja atau Mukim otonom dan berada di bawah Panglima Polem. Artinya tidak tunduk kepada ulee balang (hulu balang) lain.

Berdasarkan sejarah lisan, yang diwariskan secara turun temurun, penduduk awal Mukim Lamteuba merupakan bagian dari sukee imum peut. Pada masa-masa awal Kesultanan Aceh, di Aceh Rayeuk (Aceh Besar – Kota Banda Aceh) terdapat empat sukee utama, yaitu: sukee lhee reutoh (300), sukee Ja Sandang, Sukee tok Batee dan Sukee Imuem peut. Sukee Imuem peut, merupakan sukee yang berdiam di wilayah Seulimuem, Indrapuri dan sekitarnya, dalam wilayah Sagoe XXII Mukim, atau wilayah kuasa Panglima Polem. Pengaruh sukee imuem peut ini cukup pada masa Kesultanan Aceh.

Kata Lamteuba berasal dari kata lham (tembilang) dan teubai (tebal). Adapun versi lain mengatakan kata Lamteuba berasal dari Lham Teuba yang berarti tembilang yang terbawa, yang lama kelamaan masyarakat menyebutnya Lamteuba. Berdasarkan cerita turun temurun (foklor), dahulu kala, wilayah Lamteuba merupakan sebuah danau yang luas. Kampung pertama di Lamteuba bernama Krueng Lingka. Kemudian ada seorang ulama yang bernama Tuan Tak Hasan mencoba menyurutkan air dengan membelah sebuah gunung, gunung tersebut dinamakan gunung Cot Puteng yang mana ulama tersebut membelah gunung menggunakan tembilang yang sampai hari ini masih bisa di temukan di atas bukit Cot Puteng tersebut. Tuan Tak Hasan menggali sebuah sumur yang di fungsikan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat sekitar, sumur ini di beri nama Mon Tuan Tak Hassan, yang terletak di desa Lamteuba Droe. Setelah genangan air kering maka masyarakat yang tinggal di lereng gunung Seulawah turun ke daerah tersebut dan membentuk sebuah gampong yang bernama Krueng Lingka. Seiring waktu, lokasi peMukiman penduduk Krueng Lingka bergeser ke daerah yang lebih rendah dan membentuk gampong baru yang di beri nama gampong Lamteuba Droe, gampong Krueng Lingka pun menjadi gampong Talo.
Setelah genangan air berhasil surut maka para penduduk yang berada di atas Seulawah turun mendiami bekas kawasan air surut tersebut. Dataran yang pertama sekali terlihat ketika air surut namapk seperti sebuah pulau, tempat itu kemudian dinamakan gampong Pulo. Kemudian terlihat lagi muncul pula daratan berupa sebuah pantai, sehingga melahirkan toponimi gampong Lampante. Demikian seterusnya, sehingga muncul nama tempat seperti Lambada, Ateuk, Lam Apeng dan Meurah.

Di sekeliling dan di tengah wilayah Mukim Lamteuba terdapat banyak sekali makam ulama dan para Aulia. Ada sekitar 44 makam, namun hanya beberapa makam ulama saja yang dapat di ketahui namanya diantaranya :
1. Kuburan Tengku Japakeh terletak di Gampong Ateuk
2. Kuburan Tengku Blang Kala terletak di gampong Ateuk
3. Kuburan Tengku Kayee Adang terletak di gampong Lam Apeng
4. Kuburan tengku Keumereuk terletak di Krueng Tengku
5. Kuburan Tengku Lamcot terletak di atas Seulawah (Gampong Pulo dan Gampong Lamteuba Droe)
6. Kuburan Tengku Cot Meunasah terletak di Gampong Blang Tingkeum
7. Kuburan Tengku Cot Lhok Kueh ketika kita masuk ke Lamteuba melalui Seulimuem.

Mukim Lamteuba Masa Pendudukan Belanda
Pada masa perang Aceh, pendudukan Belanda di Lamteuba pada awalnya mereka menetap di Blang Peukan kemudian mereka juga membangun tembok di kaki Seulawah Agam sebagai benteng pertahanan. Setelah Aceh diduduki Hindia Belanda, Mukim Lamteuba tetap menjadi bagian dari wilayah Sagoe XXII Mukim, dan berada di bawah pejabat konteler, (administrator kolonial, (Controleur) di Seulimuem.

Mukim Lamteuba Masa Pendudukan Jepang
Masa pendudukan Jepang banyak rakyat Lamteuba yang hidup sengsara dan menderita, rakyat berada di bawah tekanan kerja paksa tanpa di beri makan dan memakai pakaian seadanya. Selain itu Jepang ketika tinggal di Lamteuba mereka banyak yang berjudi dan meminum arak. Selama masa pendudukan Jepang juga kerja paksa untuk membangun jalan. Segala hasil pertanian seperti padi di kumpulkan dan di larang bawa ke luar Lamteuba yang semuanya untuk kebutuhan Jepang saja.

Mukim Lamteuba Pasca Kemerdekaan
Setelah Indonesia merdeka tahun 1945 maka terlepaslah masa belenggu rakyat dari pejajahan, tak terkecuali penjajahan yang dialami oleh masyarakat Mukim Lamteuba. Salah satu bentuk wujud dari kemerdekaan di Mukim Lamteuba dengan memasang bendera Merah Putih di di setiap rumah-rumah .
a. 1958-1960: membangun jalan rintisan dari pusat kecamatan ke Mukim Lamteuba secara swadaya.
b. 1959: Mukim Lamteuba masuk ke Mukim Seulimuem
c. Di bangunnya markat dan tempat latihan Tentara Islam Indonesia (TII) dan Darul Islam (DI) di Lamteuba yang di kawasan yang sekarang dinamakan Tren Bhan.
d. 1964: terjadi gempa besar banyak rumah hancur dan memakan korban jiwa
e. 1976: di buka jalan dari Mukim Krueng Raya ke Mukim Lamteuba
f. 1979: lahir UU desa, gampong berubah menjadi Desa,status Mukim hilang, hak-hak adat mulai hilang.
g. 1983: PT.Indonusa Indrapuri masuk ke Mukim Lamteuba dengan skema HTI untuk kertas (akasia dan ekaliptus).
h. 1985: didirikan perusahaan kebun ulat sutra di kawasan paya dua. Karena konflik Aceh, pada tahun 1999 mereka keluar.
i. 2002 – 2004, Mukim Lamteuba mulai aktif mengikuti agenda penguatan adat dan lembaga adat.
j. 2005: dampak dari Tsunami 2004 banyak pohon-pohon di hutan Lamteuba yang di tebang untuk rekontruksi Aceh.
k. 2008: Lokakarya penguatan adat Mukim lamteuba, menggagas penguatan lembaga keujruen blang.
l. 2008 – 2012. Mukim Lamteuba perpartisipasi dalam berbagai agenda pelestarian lingkungan.
m. 2010: untuk pertama kali Mukim Lamteuba mengukuhkan lembaga adat keujruen blang dan aturan adat blang.
n. 2013: rencana pembanguan pembangkit listrik tenaga panas bumi.
o. 2019: merumuskan strategi dan kegiatan untuk keberlanjutan penguatan adat, lembaga adat dan hak-hak adat Mukim lamteuba

Hubungan Lamteuba dengan Dayah Tanoh Abe
Menurut penuturan Muktha Walli hubungan masyarakat Lamteuba dengan Dayah Tanoh Abe sangatlah dekat, selain banyak orang-orang Lamteuba yang menuntut ilmu di sana, dan di ketahui juga di Lamteuba ada beberapa keluarga yang masih mempunyai hubungan darah dengan keluarga Tengku chik Tanoh Abee.

Nama - Imeum Mukim Lamteuba yang masih terekam dalam ingatan masyarakat hingga sekarang.
1) Naim
2) Ibrahim
3) Dahlan
4) Al Salam
5) Yasin
6) Tgk. Hasyim Ibrahim : 1978 - 2010
7) Sahnun: 2010 – 2012
8) Ramaji: 2012 – 2017
9) Bahrum: 2017 - sekarang

Hak atas tanah dan pengelolaan Wilayah

Rimba adalah Kawasan Hutan yang dilindungi, merupakan sumber mata air dan diambil manfaatnya secara terbatas (selain kayu) dengan Tutupan Lahan berupa Pohon Ara, Peurlak, Tingkeum, Rambong, Kulee, Meudang Jeumpa, Peuno, Uroet. Rimba juga dijadikan sebagai tempat hidup satwa, seperti gajah, harimau, rusa, beruang, kambing hutan.


Uteun yaitu Kawasan Hutan yang diambil manfaatnya dan sebagai cadangan lahan garapan di masa depan dengan tutupan lahan berupa pohon rambong, ara, peurlak, kule, tingkeum dengan tingkat kerapatan yang lebih rendah dibanding kerapatan pohon di rimba. Di kawasan uteun terdapat beberapa makam ulama dan kuburan leluhur yang dihormati dan dilindungi, seperti makam Teungku Lam Cot,


Padang Meurabe adalah hamparan padang rumput dan semak belukar yang berfungsi sebagai tempat menggembalakan ternak dan mengumpulkan buah-buahan liar dan madu. Tutupan lahannya berupa naleung lako (ilalang), pohon rheum (amla), Jambe Kleeng (jemblang), awe (rotan), dan lain-lain. Serta terdapat pula makam ulama, seperti makam Teungku Keumeureuk, yang dihormati dan dilindungi.


Ladut Muda adalah kawasan bekas ladang yang sudah ditinggalkan selama beberapa tahun dan sudah menjadi hutan muda. Berfungsi untuk diambil manfaatnya dan menjadi kebun/ladang di masa depan dengan tutupan lahan berupa bak seurapoeh (semak), naleung adat, pineung (nangka), panah (nagka), dan lain-lain. Di kawasan ladut muda banyak terdapat makam ulama yang dihormati dan dilindungi, seperti Tgk Diteupin, Tgk Paya Dua, Tgk Lam Kuh, Tgk Nibong, Tgk Cot Meunasah, Tgk Batee Timoh, Tgk Kayee Adang”.


Lampoh adalah kawasan kebun campuran (agroforesntry) yang dikelola secara adat, dengan tutupan lahan berupa bak kiro (kemiri), pisang, pinang, coklat, kopi, kelapa, petai, nangka, durian, cabe, kacang kuning, papaya, kunyit, jahedan lain-lain.Dibeberapa lokasi lampoh ada juga ditanam padi ladang. Terdapat pula kuburan leluhur/nenek moyang yang dilindungi.
Blang adalah kawasan Sawah untuk budidaya padi dan tanaman palawija.


Gampong adalah kawasan hunian atau peMukiman, sebagai tempat tinggal masyarakat dengan beberapa macam tanaman pangan di pekarangannya. Terdapat pula pusat-pusat kegiatan agama dan budaya, seperti: mesjid, meunasah dan balee.
 
Kawasan Rimba dimiliki secara Kolektif/Komunal oleh seluruh Masyarakat di Tingkat Mukim dan bernaung di bawah Imeum Mukim.

Kawasan Uteun dan Padang Meurabe dimiliki secara “Bersama-sama” oleh Masyarakat Adat Mukim Lamteuba. Adapula Uteun dan Padang Meurabe yang dimiliki secara bersama-sama oleh masyarakat dari 8 Gampong di Mukim Lamteuba. Uteun dan Padang Meurabe Mukim bernaung di bawah Imeum Mukim, sedangkan Uteun dan Padang Meurabe Gampong bernaung di bawah Keuchik.

Kawasan Ladut Muda, Lampoh, Blang, dan Rumah-Pekarangan di Gampong dimiliki dan dikelola oleh Keluarga-keluarga yang menjadi bagian Masyarakat Adat di Mukim Lamteuba.

Khusus di Kawasan Lampoh dan Blang, sebagian tanahnya telah diwakafkan dan untuk pemanfaatan bersama bagi seluruh Masyarakat Adat pada tingkat Gampong atau Mukim.
Tanah Ulayat di Rimba dan Padang Meurabe tidak dapat dipindah-alihkan hak dan tidak dapat diubah fungsinya.

Tanah Ulayat di Uteun dapat dipindahalihkan haknya dari Mukim/Gampong ke Keluarga untuk menjadi Lampoh Baru dengan Cara Meminta Surat Garap dari Keuchik Gampong masing-masing. Tanah tersebut menjadi hak penuh setelah diusahakan dalam jangka waktu yang lama.

Tanah Ulayat di Lampoh, Ladut Muda, Blang, dan Gampong yang dimiliki dan dikelola oleh masing-masing keluarga dapat dipindahalihkan melalui pewarisan baik kepada anak laik-laki maupun perempuan. Selain itu dapat pula dipindahalihkan hak kelolanya dengan cara Mawah (bagi hasil), Sewa, dan Gadai.

MA di Mukim Lamteuba amat melindungi hak milik atas tanahnya. Lahan garapan keluarga dapat diperjualbelikan dengan mengacu pada prioritas ke siapa harus menjual yaitu pertama kepada keluarga/Kerabat terdekat, kedua kepada tetangga berdekatan tanah dan ketiga kepada pihak lainnya, dengan prioritas utama kepada warga gampong. Proses menjual juga melalui beberapa mekanisme yaitu mufakat di tingkat keluarga besar dan harus diketahui oleh Keuchik, Imeum Mukim, serta saksi-saksi tetangga lahan yang berbatasan.

Kawasan Blang dikelola dengan system kolektif (Bersama-sama) dan diatur tahapan budidayanya oleh lembaga adat keujreun blang. Keujreun blang tingkat Mukim disebut Keujreun Chiek, dan di masing-masing kawasan blang dikelola oleh petua blang. Dalam setiap gampong terdapat lebih dari satu hambaran blang.Dengan penanda berupa bendera berbeda warna yang dikibarkan di Mesjid Mukim sesuai dengan tahapan-tahapan budidayanya.
 

Kelembagaan Adat

Nama Mukim Lamteuba
Struktur Pemangku Adat di tingkat Mukim: - Imeum Mukim (Pemimpin Mukim; sebagai kepala pemerintah Mukim dan pemimpin adat tingkat Mukim). - Imeum Chik (Pemimpin urusan hukom - Syariat Islam) - Tuha Peut Mukim (lembagapermusyawaran Mukim yang berfungsi memberi pertimbangan kepada imuem Mukim serta mengawasi jalannya system pemerintahan, penegakan adat dan penyelesaian sengketa). Tuha Peut merupakan unsur perwakilan masyarakat Mukim yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat, cerdik pandai, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda. - Keujreun Chiek (Pimpinan/ lembaga adat dalam pengelolaan kawasan sawah) - Peutua Glee (Pimpinan/ lembaga adat dalam pengelolaan hutan, Lampoh, Ladut, Padang Meurabee) - Haria Peukan (Pimpinan/ lembaga adat dalam pengelolaan peukan - Pasar Mingguan) - Ketua Pemuda Mukim (Pimpinan adat dalam urusan kepemudaan) Pemangku Adat di tingkat Gampong - Keuchik (pimpinan pemerintah gampong) - Imeum Meunasah (pimpinan urusan hukom – syariat islam) - Tuha Peut Gampong (lembaga permusyawaratan gampong) - Petua Blang (ketua adat blang di setiap kawasan blang) - Ketua Pemuda Gampong (Pimpinan/ lembaga adat urusan kepemudaan) Keuchik,imuem meunasah dan Tuha Peut, oleh sebab jabatannya (ex officio), sekaligus berperan sebagai hakim/anggota majelis peradilan adat pada tingkat gampong, untuk menyelesaikan perkara/sengketa antar warga. Imeum Mukim dipilih dari calon Imeum Mukim yang berasal dari perwakilan gampong yang memiliki hak pengusulan. Dari usulan-usulan itu kemudian dilaksanakan pemilihan Imeum Mukim oleh delegasi dari masing-masing gampong yang terdiri dari para pimpinan dan pemuka adat, seperti: keuchik, Tuha Peut, Imeum Meunasah, ketua pemuda, tokoh masyarakat gampong. Keuchik Gampong dipilih secara langsung oleh seluruh masyarakat gampong. Jajaran Pemangku Adat di tingkat Mukim dipilih melalui musyawarah Mukim. Jajaran pemangku adat di gampong dipilih melalui musyawarah masyarakat gampong. Masa Jabatan Imeum Mukim, Imeum Chik, dan Tuha Peut Mukim adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak 1 kali periode kepemimpinan. Masa Jabatan Keuchik adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak 1 kali periode kepemimpinan.
Kelembagaan Adat di Mukim Lamteuba dipimpin oleh Imeum Mukim yang dibantu oleh seperangkat pemangku adat di bawahnya. Di tingkat Gampong, kehidupan secara adat dipimpin oleh Keuchik yang langsung bertanggungjawab kepada Imeum Mukim.
Dalam menjalankan fungsinya, lembaga Imeum Mukim dibantu oleh lembaga Imeum Chik (imam masjid jami’ Mukim), lembaga Tuha Peut Mukim (Badan Musyawarah Mukim), Peutua glee/panglima uteun (lembaga adat pengelola kawasan hutan), Keujruen Chik (lembaga adat pengelolaan sawah/irigasi) dan pemuda Mukim.
Imeum Mukim, imuem chiek dan Tuha Peut, oleh sebab jabatannya (exofficio), sekaligus berperan sebagai hakim/anggota majelis peradilan adat pada tingkat Mukim. Dalam hal perkara pengelolaan sumber daya Mukim, peradilan adat melibatkan lembaga adat Mukim terkait, seperti: keujreun chiek, pawang glee, haria peukan.

Tugas dan Fungsi Masing-masing Pemangku Adat Imeum Mukim
- memimpin masyarakat adat di seluruh Mukim dan berkoordinasi dengan keuchik yang memimpin masyarakat adat di tingkat gampong
- memimpin penyelenggaraan pemerintahan Mukim berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Tuha Peut Mukim
- melakukan pengambilan keputusan penting bersama dengan tuhapeut Mukim dan Imeum Chik terkait dengankepentingan masyarakat adat secara umum.
- menegakkan aturan adat di tingkat Mukim
- memimpin penyelenggaraan peradilan adat Mukim atau menyelesaikan persengketaan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Gampong
- bertanggungjawab dalam hubungan dengan pihak luar Mukim.

Tuha Peut Mukim:
- sebagai penasehat Imuem Mukim dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan penegakan adat Mukim
- menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan Mukim
- merumuskan kebijakan Mukim bersama Imeum Mukim
- bersama Imeum Mukim dan Imeum Chik menyelesaikan sengketa adat dan atau melaksanakan peradilan adat yang tidak selesai di tingkat gampong.
- berkoordinasi dengan Keuchik dan jajarannya terkait penegakan aturan adat.

Imeum Chik
- mengkoordinir pelaksanaan keagamaan dan peningkatan peribadatan serta pelaksanaan Syari’at Islam dalam kehidupan masyarakat.
- memimpin pengelolaan dan kemakmuran masjid
- mengurus harta agama milik mesjid Mukim, seperti tanah waqaf, baital mal Mukim, umong khanduri, dll
- menfasilitasi dan memediasi penyelesaian sengketa dalam keluarga (faraidh, rujuk)
- sebagai penasehat Imuem Mukim; khususnya yang berkaitan dengan syariah

Keujreun Chiek
- mengkoordinir pelaksanaan dan pengawalan adat blang, khanduri blang, kegiatan turun ke sawah, pengendalian dan pembagian air, serta menangani sengketa yang terjadi di sawah
- menyampaian informasi tron u blang, khanduri blang dan permbersihan tali air kepada para peutua blang.
- memberi teguran kepada petua blang yang melanggar aturan adat blang
- mengawalan pelestarian dan perlindungan sumber mata air untuk persawahan
- mengembangan kerjasama pembangunan blang
- mengkoordinir pengaturan pemanfaatan hak keujruen untuk keperluan kas keujruen.
- berkoordinasi dengan pihak luar Mukim dalam hal pengelolaan sawah dan irigasi, dengan sepengetahuan imuem Mukim

Pawang Glee (glee = dataran tinggi, perbukitan, gunung)
- menegakkan adat glee untuk perlindungan dan kelestarian kawasan rimba, uteun,lampoh, ladut, dan padang meurabee.
- menentukan lokasi untuk meulampoh (membuka lahan kebun) kepada masyarakat setelah berkoordinasi dengan keuchik dan imuem Mukim.
- berkoordinasi dengan keuchik dan Imeum Mukim untuk mencabut izin meulampoh bagi masyarakat yang menelantarkan Lampohnya selama 5 tahun tanpa ada tanaman tahunan di dalamnya.
- membantu keuchik dan Imeum Mukim dalam hal mengalihkan hak pengelolaan lampoh yang ditelantarkan kepada masyarakat berikutnya setelah membayar hak ceumecah kepada pengelola sebelumnya.
- mengatur pengelolaan padang meurabee, sesuai dengan kesepatakan adat yang ada.
- mengawasi keselamatan ternak agar tidak dicuri atau diterkam hewan buas.
- bersama Imeum Mukim dan keuchik menyelenggarakan peradilan adat perlindungan
rimba, uteun, lampoh, ladut dan padang meurabee.

Haria Peukan (pimpinann adat urusan peukan - pasar mingguan)
- mengatur pedagang dalam penempatan lokasi berjualan
- menyampaikan aturan pemanfaatan pasar kepada seluruh pedagang di pasar.
- mengambil retribusi pada pedagang yang besarannya ditentukan melalui musyawarah Mukim
- berhak mendapat bagian (hak wasee) dari retribusi yang diperoleh yang besarannya diputuskan melalui musyawarah ditingkat Mukim

Ketua Pemuda Mukim
- Memimpin dan mengkoordinasi kegiatan kepemudaan di tingkat Mukim.
- Membantu Imeum Mukim dalam penyelenggaraan kegiatan kemasyarakatan dan penegakan adat di tingkat Mukim.
- Membantu Imeum Mukim dalam menjaga ketertiban dan keamanan kehidupan sosial masyarakat Mukim..
- Mewakili kelompok pemuda dalam berbagai kegiatan di luar Mukim. 
Pengambilan Keputusan di Mukim Lamteuba dilakukan melalui “Duek Pakat” (Musyawarah Mufakat) untuk beberapa tujuan seperti:
- Pengambilan keputusan penting,
- Penyelesaian sengketa,
- Peradilan adat,
- Perencanaan dan penyiapan tradisi adat (khanduri, penentuan masa buka blang, khanduri perkawinan,
- Perencanaan dan penyiapan peringatan hari besar Islam.
- dan lain-lain.

Duek Pakat dilaksanakan baik di tingkat keluarga seperti misal untuk penyiapan pernikahan, maupun di tingkat Gampong dan Mukim.

Untuk Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat, baik pihak yang bersengketa dan oknum pelanggar didudukkan di Mesjid (tingkat Mukim) atau Meunasah (tingkat Gampong). Tuha Peut Mukim dan/atau Keuchik Gampong melakukan penyidikan terkait pelanggaran atau persengketaan sebelum proses penyelesaian dimulai. Imeum Mukim dan keuchik bertindak sebagai hakim dalam sidang adat.
 

Hukum Adat

Aturan Adat Rimba – Uteun
- Dilarang menebang seluruh pohon yang ada di Kawasan Rimba, Dilarang menebang kayu sejauh radius100 meter dari sumber-sumber air dan sepanjang bantaran sungai.
- Bagi yang melanggar dikenakan sanksi berupa singsi adat yang ditentukan berdasarkan hasil musyawarah Mukim. Jenis sanksi adat dapat berupa: ganti rugi, denda, dan atau sangsi sosial lainnya.
Diperbolehkan menebang pohon di Kawasan uteun tetapi hanya terbatas untuk kebutuhan papan untuk kepentingan rumah tangga penduduk (seperti: bangun rumah) dan kepentingan gampong (bangun meunasah, balai pengajian, fasilitas umum lain) dan tidak untuk diperjualbelikan.
- Kayu-kayu yang dilarang ditebang adalah kayu tempat bersarangnya lebah (bak ara geusok), dan kayu-kayu penampung air, seperti: bak tingkem, bak perlak, bak ara.
- Pihak luar Mukim tidak boleh mengambil hasil hutan di wilayah Mukim Lamteuba tanpa seizin Pawang Glee dengan persetujuan Geuchik setempat dan Imuem Mukim.
Aturan Adat di Ladut dan Lampoh
- Apabila ada lahan yang telah ditinggalkan setelah panen palawija dan tidak ada tanaman keras selama 5 tahun maka dapat digarap oleh orang lain (penggarap baru) dengan sepengetahuan anggota kelompok pengelola dan dilaporkan ke geuchik.
- Izin garap dari keuchik: Tanah yang sedang digarap tidak boleh dijual belikan.
- Hak atas ladut melekat pada petani penggarap/pembuka ladang selama 5 tahun. Jika tidak diolah dalam masa 5 tahun maka akan gugur hak garapnya, selanjutnya gampong dapat mengalihkan hak garapnya. Diberitahukan ke Imeum Mukim
- Setiap lampoh yang dikelola wajid ada pagar

Aturan Adat Padang Meurabee
- Dilarang membuat pagar di dalam kawasan padang meurabee. Pagar hanya diperuntukkan sebagai pembatas kawasan dengan peMukiman (pagar batas kawasan).

Aturan Adat Blang
- Penanaman dilakukan secara serentak setahun sekali di semua kawasan blang (meugo thon) dikoordinir oleh keujreun chiek.
- Penetapan jadwal turun ke sawah dilakukan melalui duek pakat Mukim;
- Sebelum memulai masa tanam dilakukan meuseraya buka lhoong ie (gotong royong membuka saluran utama dari kawasan hulu – sumber air persawahan).
- Membuat page blang (pagar sawah) secara gotong royong dengan ketentuan masing- masing orang diwajibkan membuat pagar dengan jarak sesuai kesepakatan kelompok/warga di tingkat gampong, dengan kondisi baik dan tidak dapat dilewati kerbau/lembu dan bertanggungjawab atas wilayah pagarnya.
- Pada musim luah blang (setelah masa panen), petani dapat menanam padi/palawija dan wajib membuat pagar dengan ketentuan adat, yaitu ”syarat pageu beunteung limong, jeunerob inong lhee sedeupa”
- Pemberitahuan masa memulai kegiatan bersawah dilakukan dengan mengibarkan bendera di halaman Masjid Jami’ Mukim Lamteuba, sebagai berikut:
- bendera hijau sebagai tanda buka blang (mengolah lahan, semai, penanaman).
- bendera kuning dikibarkan selama 1 bulan sebagai tanda untuk menyatakan siap- siap memasuki masa top blang.
- bendera merah sebagai tanda top blang (berakhirnya masa buka blang). Segala pekerjaan di sawah harus selesai selama10 - 15 hari. Pengibaran bendera merah disertai dengan pengumuman masa top blang di masjid oleh Keujruen Chik dan di meunasah oleh petua blang.
- Setelah bendera merah diturunkan, maka selama 3 hari berturut-turut masyarakat dilarang bekerja di sawah dan sebaiknya tidak datang ke sawah (hari pantang ke sawah)
- Adanya hak keujruen sebesar 5 aree dalam sinaleh umong (ukuran luas 16 bambu bibit padi).
- Larangan di Blang:
- Dilarang meublang (bekerja di sawah) pada hari Jumat; mulai matahari terbit hingga setelah selesai dilaksanakan sholat jum’at di Mesjid Jami’ Lamteuba.
- Dilarang meublang selama1.5 hari ; setelah khanduri top blang Abah Krueng (½ hari saat hari khanduri ditambah 1 hari setelah khanduri).
- Dilarang membawa rotan dan ngom (bahan tikar) secara terbuka pada saat padi sedang bunting.
- Dilarang membawa membawa kerbau dan langai (bajak) melangkahi lueng (parit)
- Dilarang toet jeumpong (membakar jerami) sebelum masa luah blang (selesai panen). Toet jeumpong boleh dilakukan setelah dilaksanakan khanduri luah blang
- Dilarang bersengketa, bertengkar atau berkelahi di dalam kawasan blang
- Dilarang menggunakan strum (kontak listrik) di blang
- Dilarang meracun rumput (meroundup) disawah/pematang sebelum top blang.
- Dilarang membuat pagar diatas ateung (pematang).


Sanksi Adat Blang
- Penetapan jenis sanksi diputuskan oleh Petua Blang atau Keujrun Chiek melalui mekanisme peradilan adat.
- Bentuk-bentuk denda ganti rugi, antara lain: dalam bentuk uang, padi, bibit padi, tanam kembali padi, perbaikan kembali page dan ateung.
- Toet Apam 100 buah dan 1 hidang bulekat, bagi orang yang cue ie (mencuri air untuk dialiri ke sawahnya)
- 1 hidang bulekat bagi orang yang melangkahi lueng dengan membawa kerbau dan langainya.
- Apabila bersengketa di sawah hingga mengeluarkan darah harus menyembelih 1 (satu) ekor kambing beserta nasi dan kelengkapannya untuk peusijuk blang di lokasi sengketa.
- Jika ada ternak yang mengganggu tanaman yang sudah di pagar pada siang hari, maka segala kerugian ditanggung oleh pemilik blang.
- Jika ternak mengganggu tanaman yang sudah dipagar pada malam hari, maka segala kerugian akan ditanggung oleh si pemilik ternak.
- Jika ada orang yang membakar jerami sebelum semua petani selesai memotong padi akan dikenakan sangsi/denda berupa uang. Besaran uang denda akan ditentukan melalui peradilan adat.

Adat Ternak
- Setiap pemelihara ternak harus mengurung/mengikat binatang peliharaannya di malam hari dan menjaga / mengawasi di waktu siang hari.
- Ternak yang ada dalam gampong wajib dikandangkan.
- Dilarang membawa lembu dan kerbau masuk ke kawasan persawahan sebelum sampai waktu masa buka blang.
- Jika ternak masuk kedalam kebun yang ada pagar pada malam hari, maka bayar ganti rugi oleh pemilik ternak.
- Jika ternak masuk kedalam lampoh yang ada pagar, yang masuk pada siang hari maka akan di kesepakatan damai kedua belah pihak.
- Dilarang mencederai/melukai kerbau/lembu yang masuk ke kawasan persawahan yang telah merusak tanaman padi.

Aturan Jual Beli Tanah
- Aturan jual beli ada kesepakatan dalam keluarga. Penawaran dimulai pada saudara, jika tidak maka: pada tetangga, jika tidak maka: pada pihak dalam gampong dan terakhir penawaran pada pihak luar.
- Setiap jual beli tanah di kawasan blang yang berada di tepi jalan utama untuk perubahan fungsi tanah maka harus menyisahkan ateung sebagai hak jurong. Ketentuan mengenai lebar hak jurong (hak jalan) ditentukan berdasarkan hasil musyawarah gampong.

Pengaturan Pepohonan
- Pohon yang dahannya terdapat di halaman rumah orang lain maka hasilnya dibagi bersama
- Pohon yang letaknya mengganggu rumah orang lain/tetangga, maka tetangga boleh memohon untuk ditebang dan biayanya ditanggung pemilik rumah, dan apabila tidak diizinkan segala kerugian yang ditimbulkan akan ditanggung oleh pemilik pohon tersebut.

Khanduri
- Khanduri Blang
- Khanduri rah bijeh pada tempat yang telah ditentukan
- Khanduri top blang di Abah Krueng; dilaksanakan sebagai tanda selesai semua proses penanaman padi.
- Khanduri dara pade
- Khanduri luah blang pada saat semua petani telah selesai panen.
- Khanduri Glee (Tgk Lam Cot)
- Khanduri Hajat (Tgk Lam Cot)
 
Adat Bertamu
- Harus memberi salam dan menghormati tuan rumah.
- Melapor kepada ketua lorong, keuchik atau Mukim bagi yang menginap.
- Bagi tamu laki-laki dilarang masuk ke rumah seorang wanita apabila tidak ada orang tua atau pihak keluarga lainnya
- Laki dan perempuan yang bukan muhrim dilarang berdua-duan ditempat sunyi.
- Bertamu harus sesuai waktu dan kondisi. Batas waktu bertamu bagi laki-laki dan perempuan yang bukan mukhrim adalah pukul 22.00 WIB.
- Bentuk sanksi adat bagi para pelanggar adat diputuskan berdasarkan musyawarah tuha gampong.

Adat Perkawinan/Pernikahan Aturan Pertunangan:
- Me tanda (antar tanda) dilakukan lewat perantara keuchik dengan membawa berupa benda (cicin /emas) sebagai tanda
- Meulake dilakukan setelah proses tanda dengan membawa sedikit kue dan uang sebesar 10 % dari jumlah jename yang telah ditetapkan pada waktu intat tanda (hantar tanda tunangan).
Intat Linto (antar pengantin pria): Antat lintoe/peuwoe lintoe (antar mempelai pria) kerumah pesta perempuan
Mee dara baroe (bawa mempelai wanita) kerumah pesta laki laki
Mee dara baroe (bawa mempelai wanita) kerumah laki laki paling lama 7 hari setelah pesta di rumah perempuan.
 Na seulangke (ada pihak perantara)
 Ba tanda (bawa tanda pengikat)/tunangan= bawa emas, alat kosmetik, ija baje (kain baju)
 Meulake (mementa/pinangan) = proses penentuan pernikahan; bawa hidangan kue - penentuan jiname (mahar)-penentuan waktu meugatiep (menikah)–penentuan tempat menikah.
Aturan Pembatalan Tunangan.
o Pembatalan tunangan yang dilakukan oleh pihak Linto, maka semua yang dibawa pada saat intat tanda dan meulake akan hangus,
o Sedangkan pembatalan yang dilakukan oleh pihak Dara Baro harus menggantikan sebesar 2 kali lipat dari jumlah yang telah di bawa pihak Linto

Adat Keureuja Matee
- Jika ada warga gampong yang meninggal dunia, maka segala aktifitas ekonomi di gampong dihentikan (bersawah, berkebun, berdagang) dan seluruh masyarakat wajib hadir kerumah duka. Setiap warga masyarakat tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain sebelum proses keureuja matee selesai. Jika ada yang melanggar akan diberi peringatan dan sanksi sosial.
- Melakukan samadiah selama 3 hari untuk acara kematian
- Adanya khanduri atot yang dilakukan pada hari ke 7, 14, 30, 44 dan 100 setelah meninggal.

Meupake (perkelahian)
- Roeh dara (terluka) di kenakan diat(diet)/ denda, ditambah peusunteung/peisijeuk (tepung tawar)
- Jika tidak terluka maka peumat jaroe (bersalaman) saja.
- Ada perjanjian untuk kedua pihak yang di ketahui oleh tuha gampong.

Peusijuk/Peusunteng
Peusijuk/Peusunteng atau lebih dikenal dengan istilah tepung tawar merupakan prosesi adat sebagai bentuk syukuran dan pemberkatan atas segala sesuatu yang bersifatnya mendoakan untuk kebaikan. Peusijeuk dilaksanakan sebelum memulai suatu pekerjaan yang baik atau tahapan penting dalam kehidupan sosial seseorang atau masyarakat, seperti memulai masa kepemimpinan, pemberkahan bagi pengantin yang baru menikah, menghuni rumah baru, handuri blang, khitanan, bagi jemaah yang akan berangkat haji, dan lain-lain. Alat bahan yang digunakan berupa, nasi ketan, oun isijuk, naleung sambo, oun manek mano, tepung, air dan padi. peusijuk biasanya dilakukan oleh pemuka agama, adat, tokoh masyarakat

Khanduri Sosial-keagamaan
- Khanduri Maulid (khanduri peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW).
- Khanduri Intat Linto (Khanduri antar penganten lelaki)
- Khanduri tueng Dara Baro (khanduri menerima penganten perempuan)
 
Pada bulan Maret 2019 terjadi pelanggaran adat berupa penebangan kayu bak ara di Mata Air di Goh Serui (kawasan uteun) oleh oknum masyarakat adat Mukim Lamteuba. Pelaku diadili secara adat melalui sidang adat Mukim dipimpin oleh Imeum Mukim.
Keputusan sidang adat adalah pemberian sanksi adat berupa kewajiban menanam kembali sejumlah bak ara yang ditebang dan menjaganya hingga tumbuh kuat. Selain itu, disepakati bahwa pelaku tidak boleh menebang kayu di sekitar mata air (10 meter dari tepian) walaupun dimiliki olehnya. Jika tidak dipatuhi maka pelaku pelanggar adat akan dibawa ke polisi untuk diberlakukan hukum formal.
 

Keanekaragaman Hayati

Jenis Ekosistem
Sumber  
Sumber Pangan Karbohidrat: padi, pulot (ketan), sagu, janeng, jagung, ubi jalar, ubi kayu. Protein Nabati: tempe, tahu. Protein Hewani: ikan sungai, engkot paya (ikan rawa), daging (ayam, kambing, sapi, kerbau). Sayuran: cabe, oen paku (pakis), daun ubi, bayam, kangkung, kecamba, selada, kentang, daun papaya. Buahan: papaya, nangka, pisang, durian, manga, rambutan, semangka
Sumber Kesehatan & Kecantikan Ie unoe (madu) untuk meningkatkan daya tahan tubuh, obat batuk, kebakaran dan bahan kosmetik. Bu Peuda, yaitu bubur nasi yang telah dicampur dengan berbagai jenis jenis kulit kayu, daun-daunan dan bumbu-bumbu lainnya yang diambil dari uteun. Bu peuda berkhasiat untuk menambah stamina saat menjalankan ibadah puasa. Tungkat ali untuk meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Oen Seurapu untuk mengobati luka. Halia (jahe) untuk menghangatkan tubuh, obati batuk, Kunyit untuk obat, dsb.
Papan dan Bahan Infrastruktur Atap: seng, rumbia Dinding: kayu, semen Tiang: kayu
Sumber Sandang Tas: Daun pandan. Kursi-Meja-Tembikar: Rotan
Sumber Rempah-rempah & Bumbu Lada, Kemiri, Jahe, Kunyit, Lengkuas, Asam Sunti, Daun Kari
Sumber Pendapatan Ekonomi Kebun, Sawah, Ternak, Hutan

Kebijakan

No Judul/Title Nomor Tentang Kategori Tipe Kategori Dokumen
1 Qanun No. 8 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim No. 8 Tahun 2009 Pemerintahan Mukim Perda Kabupaten/Kota Daerah  Dokumen