Wilayah Adat

Mukim Lampanah

 Teregistrasi

Nama Komunitas Mukim Lampanah
Propinsi Aceh
Kabupaten/Kota ACEH BESAR
Kecamatan Seulimeum
Desa TAMPING, GAMPONG BARU, LEK-LEK, MANGGIE, GUNONG MATAIG, BLANG BALEE, BABAH KR MANGGIE, LOT MANGGIE
Peta Lokasi Wilayah Adat Perbesaran dengan Mousescroll

Kewilayah Adat

Luas 13.013 Ha
Satuan Mukim Lampanah
Kondisi Fisik Perbukitan
Batas Barat Kecamatan Mesjid Raya
Batas Selatan Mukim Lamtueba dan Mukim Sare
Batas Timur Kabupaten Pidie
Batas Utara Selat Malaka

Kependudukan

Jumlah KK 0
Jumlah Laki-laki 1
Jumlah Perempuan 1
Mata Pencaharian utama -

Sejarah Singkat Masyarakat adat

Masyarakat Lampanah berasal dari Pidie yang membuka lahan sejak masa kerajaan Iskandar Muda tahun 1700an. Mulanya hanya membuka kebun yang kemudian berkembang menjadi kampung/Gampong yang di tandai adanya Menasah. Selanjutnya dari 1 Gampong berkembang menjadi 5 gampong, sehingga terjadi mukim. Mukim adalah gabungan dari beberapa gampong. sampai sekarang mukim Lampanah masih menjalatkan adat istiadatnya.

Hak atas tanah dan pengelolaan Wilayah

• Lahan sawah yang diatur oleh kejuruan
• Lahan kebun yang ditur oleh Seuneubok
• Hutan yang diatur oleh panglima Uteun
• Laut yang diatur oleh panglima laut
• Pasar yang diatur oleh Petua Haria Peukan

Semua berdasarkan adat yang bersifat turun temurun
 
Tanah Ulayat Mukim dan tanah milik masyarakat.

Kepemilikan tanah yang diatur kelembagaan adat
1, Padang Merabe (padang pengembalaan yang diatur kelembagaan mukim).

2. Lampoh/kebun yang diatur Petua Seunebok
 

Kelembagaan Adat

Nama -
Struktur 1. Imeum Mukim 2. Imeum Chik 3. Tuha Peut 4. Tuha Lapan 5. Peutua Seuneubok 6. Peutua Uteun 7. Panglima Laot 8. Keujrun Chik 9. Haria Peukan 10. Keuchik
Tugas dan Kewenangan Lembaga Adat
Seperti disebut diatas tadi struktur kelembagaan Mukim terdiri dari beberapa lembaga dimana masing-masing lembaga mempunyai tugas dan kewenangannya, hal ini untuk mempermudah melaksanakan fungsi dari masing-masing lembaga.
Tugas dan kewenangan masing-masing lembaga adat yang ada dalam lembaga Mukim di Kemukiman Lampanah Leungah adalah sebagai berikut:
1. Imeum Mukim
 Mengupayakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim ( APBM ).
 Mengelola Anggaran Pembangunan di Wilayah Mukim.
 Meluruskan batas Antar Desa / Gampong.
 Menyelesaikan Masalah Antar Gampong.
 Memberikan Kewenangan kepada lembaga diwilayahnya.
 Melakukan musyawarah dengan lembaga-lembaga dibawahnya apabila proyek pembangunan yang dilaksanakan diwilayah mukim ( dengan lembaga terkait untuk mengambil keputusan ).
 Mengetahui jumlah penduduk dikemukiman dan juga pendatang.
 Melakukan kunjungan kerja kelembaga-lembaga yang ada dibawahnya dalam rangka pembinaan dan pengawasan.
 Memberika pernilaian terhadap kinerja Keuchik.
 Mengusulkan pemberhentian keuchik dan atau lembaga dibawahnya dengan sebab-sebab tertentu ( habis masa jabatan, meninggal dan sebab – sebab lain ).
2. Imeum Chik ( Imeum Mesjid )
 Mengkoordinir hari besar Islam serta membina remaja mesjid.
 Mengundang para penceramah / da’I untuk memberikan ceramah – ceramah agama.
 Mengkoordinir kegiatan pada hari jum’at misalnya gotong royong remaja mesjid dan lain-lain.
 Menyelesaikan sangketa suami istri.
 Mengkoordinir fardhu kifayah, bessrta Imeum Mukim , Imeum Meunasah dan lembaga adat lainnya.
 Melaksanakan acara-acara pernikaha dan ruju’k.
 Menyelesaikan faraid, hibah dan wasiat.
 Menerima dan mengelola zakat, Infaq dan sedaqah.
 Mengkoordinir ( memimpin ) kegiatan kegitan keagamaan yang ada dimukim terutama yang menyangkut muamallah.
3. Tuha Peut
 Bersama Imeum Mukim / Keuchik melakukan penyelesaian perselisihan atau sengketa dalam masyarakat.
 Menyelenggarakan musyawarah pembangunan dalam segala bidang.
 Melakukan pengawasan terhadap penegakan aturan atau dan pembangunan mukim.
 Memberi masukan nasehat terhadap keuchik / Imeum mukim.
 Menetapkan kriteria Imeum Mukim.
 Merancang dan mengusulkan hukum dan adat dalam wilayah mukim .
 Memberikan teguran terhadap kinerja lembaga mukim apa bila ditemukan terjadinya penyimpangan – penyimpangan dan penegakan aturan / adat.
 Bersama imeum mukim melakukan penilaian terhadap lembaga adat.
4. Tuha lapan
 Menetapkan hukum dalam hal penyelesaian sangketa / perkara dalam hukum adat.
 Mengusulkan rencana pembangunan untuk wilayah Mukim.
 Memberikan nesehat dan pertimbangan kepada Mukim.
 Melakukan pengawasan terhadap penegakan adat dalam wilayah mukim.
 Melakukan pengamanan ( Pageu Gampong ).
5. Peutua Seuneubok
 Bersama dengan Imeum Mukim mengatur, mengawasi pembuatan kebun.
 Bersama dengan petani diseuneuboknya, melakukan perencanaan dalam upaya melakukan pengembangan pemamfaatan kebun yang diketahui oleh Imeum Mukim .
 Menyelesaikan persengketaan yang tejadi ditingkat seuneubok.
 Menegakkan aturan / adat yang sudah disepakati bersama masyarakat.
 Apabila ada lahan atau lampoh yang tumpang tindih harus dibicarakan ( dilaporkan ) dengan ketua Seuneubok.
 Apabila ada lahan yang ditelantarkan lebih dari tiga tahun, peutua seuneubok harus menegur yang punya lahan, jika dalam jangka waktu 3 bulan tidak dikelola maka berhak dicabut.
6. Peutua Uteun
 Melakukan perlindungan tehadap sumberdaya hutan.
 Pembukaan kebun dikawasan hutan harus ada persetujuan peutua uteun.
 Mengatur waktu perburuan binatang
 Menjaga kelestarian padang meurabee.
 Melindungi pohon yang menjadi tempat sarang lebah madu.
 Mendata pohon-pohon yang digunakan lebah untuk membuat sarang.
 Peutua uteun berhak melarang penebangan liar.
 Menjaga pohon-pohon disepanjang tali air.
 Mengkoordinir pemamfaatan hasil hutan.
 Menegakkan aturan / adat yang sudah disepakati bersama masyarakat.
7. Panglima Laot
 Melakukan pengawasan terhadap pemamfaatan kawasan pantai dan laut.
 Menyelesaikan perselisihan / persengketaan yang tejadi antara nelayan setempat dengan nelayan luar.
 Bersama dengan nelayan melakukan perencanaan dalam upaya pengembangan usaha dibidang kelautan yang diketahui oleh Imeum Mukim.
 Mengupayakan bantuan dari luar untuk nelayan didaerahnya.
 Menegakkan aturan / adat laot yang sudah disepakti bersama masyarakat.
8. Keujrun Chik / Keujrun Blang
 Mengkoordinir pelaksaan turun kesawah.
 Mengkoordinir pelaksanaan gotong royong yang berkaitan dengan kegiatan persawahan seperti pembersihan parit / leung dan juga saluran irigasi.
 Bersama petani, Imeum Mukim dan keuchik melakukan perencanaan pembangunan pemamfaatan sawah.
 Bersama Imeum Mukim, keujrun chik menjadwalkan turun kesawah.
 Menyelesaikan perselisihan / sengketa ditingkat blang.
 Mengawasi irigasi dikawasan persawahan di kemukiman.
 Membagi air dilokasi persawahan.
 Menegakkan aturan / adat yang telah disepakati dan ditetapkan bersama masyarakat.
9. Ketua Pemuda
 Melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemuda.
 Melaporkan kegiatan kepemudaan kepada Imeum Mukim.
 Melakukan kinerja Udeep dan kerja matee.
 Melakukan koordinasi dengan pemuda Gampong jika ada permasalahan yang tidak sanggup diselesaikan pada tingkat Gampong.
 Mengkoordinir kegiatan kepemudaan di Mukim.
 Melakukan pengawasan dan penegakan hukum adat tentang kepemudaan.
10. Haria Peukan
 Mengumpulkan Hak-hak adat dari pedagang dihari peukan.
 Melakukan pelayanan kebersihan peukan.
 Berhak mendapat persentase dari hal pengumpulan dana ( restribusi ) yang diserahkan kemukim.
 Menertibkan / mengatur tata letak posisi pedagang dihari peukan.
11. Keuchik
 Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
 Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan syari’at Islam.
 Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan istiadat, kebiasaan – kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
 Memelihara tantib serta mencegah munculnya perbuatan maksiat masayarakat.
 Menjadi hakim perdamaian antar penduduk dalam gampong. Sebagai hakim perdamaian, keuchik dibantu oleh Imeum Meunasah dan tuha peut.
 Mengusulkan rencana reusam gampong kepada tuha peut untuk dapat disetujui dan ditetapkan menjadi reusam.
 Mengajukan RAPBG ( Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Gampong ) kepada tuha peut untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan menjadi APBG ( Anggaran Pendapatan dan Belanja gampong ).
 Mewakili Gampongnya didalam dan luar pengadilan berhak mengajukan kuasa hukum untuk mewakilinya.

Sumber: http://komunitaslampanah.blogspot.co.id/2009/05/kesepakatan-adat-mukim-lampanah-leungah.html
Di akses pada: 23 November 2017
Waktu : 23.10 WIB
 
Peradilan adat dilakukan oleh lembaga musyawarh Gamping atau Mukum dengan menghadirkan yang bersengketa disertai para saksi. Peradilan harus diselesaikan di tingkat Gamping. Bila tidak selesai maka diselesaikan di tingkat mukim. Keputusan di tingkat Mukin bersifat mengikat masyarakat.
Nama tempat dilaksanakan peradilan maupun musyarawah disebut dengan Menasah di tingkat Gamping – Mukim.
 

Hukum Adat

1. Hutan
 Orang yang mengambil hasil hutan harus melapor pada Peutua Uteun.
 Tidak dibenarkan menebang pohon dikawasan mata air,irigasi dan 100 m dari pinggiran daerah aliran sungai ( DAS ).
 Dilarang menebang pohon yang merupakan tempat sarang lebah.
 Dilarang membuka lahan kebun pada kawasan hutan lindung.
 Dilarang membakar hutan.
2. Padang meurabee
 Dilarang memagar padang meurabee untuk kepentingan pribadi / pagar untuk untuk sendiri.
 Apa bila ada ternak dari luar mukim lampanah dimasukkan dan dilepas pada areal padang meurabee,maka pemilik ternak harus melaporkannya pada ketua ternak setempat.
 Tidak dibenarkan menangkap ternak apabila tidak melapor pada yang punya tempat.
3. Tanah Waqaf
 Tidak boleh dijual.
 Boleh digunakan untuk sementara, tapi bukan untuk dijadikan hak milik.
 Dibolehkan untuk mendirikan bangunan yang penggunaannya untuk kemaslahatan ummat.
4. Sungai
 Tidak dibenarkan meracun ikan.
 Tidak boleh mengambil bahan bangunan tanpa izin Imeum Mukim dan geuchik.
 Setiap hasil sumber daya sungai yang dimamfaatkan orang luar wajib membayar hak adat.
5. Laut
 Tidak dibenarkan jareng duu ( menurut lhok dan adat setempat.
 Tidak boleh menggunakan bom ikan.
6. Tambak
 Dilarang membuat tambak pada tanah / lahan tempat ladang garam.
7. Pasir Besi
 Tidak boleh ambil pada tempat yang dekat pada pemukiman .
 Setiap 1 ton harus membayar Rp: 500.000,- ( Lima Ratus Ribu Ruoiah ).
 Restribusi diambil dan diserahkan kekas Mukim sebesar 20% dan kas Gampong yang bersangkutan 80%.
8. Pinggir Pantai
 Seratus ( 100 ) meter dari bibir pantai ( bineh pasie ) kedarat tidak dibenarkan melakukan pemagaran.
 Dilarang menebang pohon yang ada dipinggir pantai.
 Tidak boleh memasak terlalu dekat dengan pohon yang ada dipinggir pantai.
9. Batu Gunung
 Kalau proyek yang mengambil harus membayar perkubiknya Rp: 1000,- ( Seribu Rupiah ),tapi kalau pengambilan untuk pembangunan Gampong / Mukim tidak dikenakan pembayaran.
10. Haria Peukan
 Satu lapak dikenakan pajak / restribusi sebesar Rp: 1000,- ( Seribu Rupiah ).
11. Sawah
 Sebelum turun kesawah,harus mengadakan khanduri ( peu iek ie ) mengaliri air kedalam areal persawahan yang akan ditanamami.
 Harus membuat pageu reuntang.
 Ternak yang tidak boleh berada diareal sawah pada saat musim tanam.
 Rah bijieh ( melakukan penaburan benih )
 Hak dan jerih payah keujrun diberikan dalam bentuk padee ( 10% disetor untuk kas mukim / Gampong ).
 Hari jum’at tidak dibenarkan kesawah ( boleh setengah hari menurut adat setempat ).
 Tidak dibenarkan berkelahi disawah.
 Selesai panen harus khanduri.
12. Lampoh
 Patok untuk membuka kebun baru berlaku selama 3 bulan.
 Hak cah rimba berlaku selama tiga tahun , apabila pada lahan tersebut tidk ada tanaman tua / ditelantarkan selama tiga tahun maka haknya atas lahan tersebut hilang.
 Hak jurong diatur oleh peutua seuneubok dengan luas ± 3 m.
 Luas lahan yang boleh dimiliki oleh setiap orang ± 2 Ha.

Sumber: http://komunitaslampanah.blogspot.co.id/2009/05/kesepakatan-adat-mukim-lampanah-leungah.html
Di akses pada: 24 November 2017
Waktu : 00.41 WIB
 
Memelihara tata tertib serta mencegah munculnya perbuatan maksiat masayarakat.

Sumber: http://komunitaslampanah.blogspot.co.id/2009/05/kesepakatan-adat-mukim-lampanah-leungah.html
Di akses pada: 4 Februari 2020
Waktu : 04.43 WIB
 
Apabila ada masyarakat yang membuka kebun di hutan dan Lahan yang sudah dibuka dikawasan hutan lindung dikembalikan fungsinya sebagai hutan lindung,orang yang membuka lahan kebun tersebut diwajibkan memotong seekor kambing untuk kenduri. 

Keanekaragaman Hayati

Jenis Ekosistem
Sumber  
Sumber Pangan Laut dan Tambak
Sumber Kesehatan & Kecantikan Tumbuhan Obat-obatan
Papan dan Bahan Infrastruktur Rotan
Sumber Sandang Madu
Sumber Rempah-rempah & Bumbu -
Sumber Pendapatan Ekonomi -

Kebijakan

No Judul/Title Nomor Tentang Kategori Tipe Kategori Dokumen
1 Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Pemerintahan Mukim 8 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Mukim Perda Kabupaten/Kota Daerah  Dokumen