Wilayah Adat

Barata Barata Kahedupa Pulo Kaledupa

 Teregistrasi

Nama Komunitas Barata Kahedupa Pulo Kaledupa
Propinsi Sulawesi Tenggara
Kabupaten/Kota WAKATOBI
Kecamatan Kaledupa dan Kaledupa Selatan
Desa Desa Sandi, Langge, Tanomeha, Tanjung, Pajam, Kasuwari, Peropa, Tampara, Lentea, Darawa.
Peta Lokasi Wilayah Adat Perbesaran dengan Mousescroll

Kewilayah Adat

Luas 21.069 Ha
Satuan Barata Barata Kahedupa Pulo Kaledupa
Kondisi Fisik Pesisir,Bahari (Laut),Perairan
Batas Barat Wilayah Adat Kadie Kapota dengan batas berupa Karang Kapota (Atol).
Batas Selatan Laut Flores dengan batas yaitu Pulau Karang
Batas Timur Wilayah Adat Limbo Waha atau Onemai di Pulau Tomia dengan batas berupa Sela Tomia.
Batas Utara Wilayah Adat Kadie Lia di Pulau Wangi-wangi dengan batas berupa Olo Sela (Selat Kaledupa)

Kependudukan

Jumlah KK 6333
Jumlah Laki-laki 11318
Jumlah Perempuan 11159
Mata Pencaharian utama Nelayan, Petani dan Pedagang

Sejarah Singkat Masyarakat adat

Asal usul masyarakat Adat di Barata Kahedupa saat ini dapat ditelusur dari orang-orang yang bermukim di bukit yang disebut Tapa’a Tombuluruha di sebuah pulau di ujung tenggara Pulau Sulawesi. Para laki-lakinya mencari makan dengan mencari ikan menggunakan bala fatu, gasa, foku, kansada, bala lumu, kulu-kulu, kasandu, polo, dan sebagainya. Adapun perempuan adatnya mencari teripang dan kerang di areal pesisir. Dituturkan bahwa sekitar 4000 tahun sebelum masehi, Masyarakat Adat di Tapa’a Tombuluraha Kahedupa memiliki pemimpin bernama Sangia La Pakoangi dan Ratu Wa Ruha. Saat itu, mereka mempercayai roh leluhur dan roh-roh di alam dengan menjadikan beberapa lokasi sebagai tempat keramat atau Sangia.

Sekitar tahun 568 Masehi atau 7 Hijriah, dituturkan bahwa ada penyebar Islam dari timur tengah yang tiba di pantai yang saat ini disebut Buranga Kahedupa yang bernama Abdul Gafur dan Abdul Syukur. Mereka berdua datang untuk mencari wilayah yang kelak dapat menjadi pusat penyebaran agama Islam. Pada saat melakukan penelusuran, dituturkan bahwa kedua tokoh itu mendengar suara dari bawah tanah yang berbunyi “kahedupa”. Kahedupa secara harfiah yaitu “Ka: Kaa¬¬na Aku, He: H¬eppule, Du: Duka, dan Pa: Paleama Aku” dapat dimaknai “Ini aku yang baik, dan pada masanya akan menjadi baik kembali”. Sejak itu, nama kahedupa dipakai untuk menyebut wilayah pulau itu serta orang-orang yang bermukim di dalamnya. Sejak itu pula, Masyarakat Adat di Tapa’a Tombuluruha Kahedupa mengenal ajaran Islam secara damai.

Pada tahun 1216 Masehi atau sekitar tahun 637 Hijriah dikenal sebagai zaman Sara-sara Fungka atau zaman pemerintahan lokal. Pada masa itu, datanglah beberapa wali sakti dari timur tengah menjadi penguasa atau henangkara sara-sara fungka di Pulau Kaledupa. Mereka adalah:
- Al-Rahman yang dikenal dengan nama La Rahamani yang menguasai di Patua Bente Togo Kahedupa Tonga atau Kahedupa bagian Tengah.
- Al-Ta’yun yang dikenal dengan nama La Ta’yoni yang menguasai di Horuo Loalua Kahedupa Siofa atau Kahedupa bagian Barat.
- Al-Surullah yang dikenal dengan nama La Sirilawa yang menguasai di Pale Pangilia Kahedupa Umbosa atau Kahedupa bagian Timur.
Pada masa itu, terjadi perpindahan beberapa kali perpindahan pemukiman dari Tapa’a menuju Fungka Masigi. Dari Fungka Masigi kemudian berpindah ke Patua, lalu ke Horuo, kemudian ke Pangilia. Pemukiman kemudian disebar dalam bentuk benteng dan kota. Seiring perkembangan zaman, terjadi interaksi antara masyarakat adat di Pulau Kaledupa dengan masyarakat di pulau sekitarnya yaitu Pulau Wanci, Pulau Tomia, dan Pulau Binongko. Mereka bertukar komoditas sesuai karakteristik masing-masing pulau. Pulau Kahedupa yang paling subur memiliki hasil kebun/hutan yang melimpah ditukar dengan kerajinan gerabah dari Pulau Wanci, kerajinan besi dari Pulau Binongko, dan ternak dari Pulau Tomia.

Dituturkan bahwa pada tahun 1260 Masehi atau 681 Hijriyah datanglah Muhamad Umar Muhdar dari Persia yang dikenal juga dengan sebutan Jubah Hatomia. Ia datang membawa Tombi Panga yaitu bendera perjuangan dan bendera perdamaian Islam. Ia kemudian menikah dengan Bahniy yang juga dikenal sebagai Wa Baebaengu yaitu putri dari La Rahamani. Pasca pernikahannya, Muhamad Umar Muhdar membentuk sistem pemerintahan Sara-sara Kahedupa yang berbentuk Kerajaan Islam Kahedupa yang berpusat di Keraton Palea. Ia juga mendirikan masjid pertama di Keraton Palea tersebut dan Menyusun undang-undang Gau Satoto (Bicara Lurus) dengan falsafah Tara (Tangguh), Turu (Sabar), Toro (Teguh) yaitu, “menurut-tunduk”, dan “tidak berubah-ubah/istiqomah”. Ia kemudian diangkat menjadi Raja atau Henangkara Kahedupa dengan nama Muhammad Ndangi Tongka Allamu yang kemudian mengadakan Pesta Karia dan Khitanan masal untuk pertama kalinya. Ia juga menunjuk La Rahamani dan LaTa’yoni sebagai penasehat kerajaan, serta La Sirilawa sebagai Pangilia atau Panglima Kerajaan Kahedupa pertama. Ia juga memindahkan pemukiman ke pesisir secara bertahap. Pada masa Tongka Allamu, dikenalkan Ragi yaitu sarung tenun berbeda warna dan motif sebagai identitas dari masing-masing rumpun keluarga berdasar kelas sosialnya antara Falaka (yang ditokohkan), Kaomu (bangsawan), dan papara (masyarakat biasa).

Dituturkan bahwa pada tahun 1359 Masehi atau 780 Hijriyah, datanglah rombongan besar dari China Tar-tar yang dipimpin oleh Laksamana Chonha yang diyakini adalah putra Kubilaikhan. Ia dikenal di kahedupa dengan nama La Donda dan istrinya yang bernama Khunfi dikenal sebagai Wa Rumpi. La Donda tiba di pesisir (Saru-saru Pantai La Donda saat ini) pada zaman pemerintahan Raja Kahedupa ke-2 yang bernama Muhammad Syamsa Allamu. Pada kunjungan itu, terbentuklah tarian yang mengiringi nyanyian syair Lariangi yang 49 yang ditarikan oleh perempuan-perempuan berambut Panjang. Tarian yang kemudian disebut Tarian Lariangi itu kemudian dipakai pihak Kamali (Istana) Kahedupa di Palea untuk menyambut tamu-tamu kerajaan hingga kini. Diceritakan saat itu, terjadi pernikahan antara putri La Donda yang bernama Wa Eka dengan Muhamad Kapala Wari Allamu, putra dari raja kahedupa kedua. Muhamad Kapala Wari Allamu dan Wa Eka kemudian menjadi pemimpin Kerajaan Kahedupa yang selanjutnya.

Pada tahun 1437 Masehi atau 858 Hijriyah datanglah penyebar Islam lainnya ke Kahedupa yang kemudian menikah dengan putri Raja Kahedupa ke-6. Ia kemudian diangkat menjadi Raja Kahedupa ke-7. Pada masanya, ia berkeliling ke luar pulau menyebarkan agama Islam. Ia juga mendirikan Masjid Agung Ahmadi di Bente Togo Kahedupa yang kemudian direnovasi Kembali pada tahun 1540 Masehi oleh Raja Kahedupa Ke-7 bernama La Bhongi.

Pada masa Raja Kehedupa Ke-10 La Molingi, terjadi pernikahan antara Wa Sulutani putrinya dengan putra La Ode Kasawari bernama La Ode Bengali yang merupakan keponakan dari Sultan Buton ke-6 Gawarul Wadudu (La Buke). Pada saat La Ode Molingi mangkat, ia digantikan oleh La Kasawari sebagai Raja Kahedupa ke-11. Pada saat itu, kesultanan Buton mendapat ancaman dari Kerajaan Gowa, kerajaan Ternate dan VOC. Hal inilah yang mendorong La ode Kasawari, La Buke dan Sapati Baluwu membuat kesepakatan untuk menyatukan Kerajaan Kahedupa sebagai aliansi Kesultanan Buton dalam mempertahankan teritorinya. Kesultanan Buton kemudian menggagas penyatuan beberapa kerajaan untuk menjadi bagian dari Kesultanan Buton yaitu Kahedupa, Muna, Kolinsusu, dan Tiworo untuk meningkatkan keamanan dan pertahanan wilayah secara bersama-sama. Konsep kerajaan kahedupa kemudian berubah sebutan menjadi “Barata” untuk keempat wilayah tersebut yang dipimpin oleh seorang Lakina. Sehingga Raja Kahedupa Ke-11 yaitu La kasawari menjadi Lakina Barata Kahedupa Pertama.

Barata Kahedupa kemudian memiliki cakupan wilayah dari Pulau Wanci, Pulau Kaledupa, Pulau Tomia, dan Pulau Binongko. Pada saat itu juga diatur pembagian dan pengadministrasian wilayah adat di masing-masing pulau menjadi beberapa Kadie dengan pemimpinnya disebut Miantu’u dan Limbo dengan pemimpinnya disebut Bonto. Barata Kahedupa yang dipimpin oleh Lakina pertama bernama La Ode Asiwadi memiliki 19 sub wilayah di bawahnya yaitu 2 Kadie dan 7 Limbo di Pulau Kaledupa, 2 Kadie dan 2 Limbo di Pulau Wanci, 1 Kadie dan 2 Limbo masing-masing di Pulau Binongko dan Pulau Tomia. Pada masa itu, dituturkan bahwa pasukan dari Barata Kahedupa membantu peperangan pada saat Barata Muna diserang oleh Kerajaan Goa dan saat Barata Kolensusu diserang oleh Kerajaan Ternate.

Pada sekitar tahun 1799 Masehi, wilayah Barata Kahedupa kedatangan orang-orang Suku Bajo yang melaut di sekitar Pulau Kaledupa. Mereka diberikan izin untuk mencari makan di wilayah Barata Kahedupa dan membentuk pemukiman di sebelah barat pulau yaitu Mantigola. Seiring berjalannya waktu, terbentuk lagi 2 pemukiman Suku Bajo di Pulau Kaledupa yang tersebar di Sampela di sebelah utara dan Lohoa di sebelah timur pulau.

Pada tahun 1911 pada masa pengaruh VOC Belanda, wilayah Barata Kahedupa yang saat itu dipimpin oleh Lakina Ke-17 diubah secara administratif menjadi Distrik. Ia kemudian diangkat sebagai Kepala Distrik dan memimpin wilayah dari Pulau Wanci hingga Pulau Binongko. Pada masa itu, ada utusan Belanda yang menjabat sebagai asisten pemerintahan Distrik. Dituturkan bahwa ada salah satu asisten distrik bernama Tumbuang yang dibunuh karena melakukan pelecehan kepada perempuan kahedupa dan terlalu mengintervensi urusan internal Masyarakat Adat. Oleh karena peristiwa itu, asisten distrik penggantinya berkantor di Pulau Wanci sementara Pusat Pemerintahan Distrik berada di Pulau Kaledupa.

Pasca kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1960 Masehi, dibentuklah empat daerah otonom tingkat II. Pada saat itu, wilayah Barata Kahedupa masuk menjadi 2 kecamatan dari Kabupaten Buton yaitu Kecamatan Wandupa (Wangi-wangi dan Kaledupa) yang berkedudukan Buranga Kaledupa dan Kecamatan Tombino (Tomia dan Binongko) yang berkedudukan di Usuku Tomia. Sejak saat itu, sistem pemerintahan Barata Kahedupa berada di luar konteks negara. Empat tahun kemudian dua kecamatan itu mekar menjadi empat yaitu Kecamatan Wangi-wangi, Kecamatan Kaledupa, Kecamatan Tomia, dan Kecamatan Binongko. Pada saat itu, menurut hasil diskusi Dewan Desa, diputuskan wilayah Ambeua yang menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Kaledupa. Pada tahun 1996 masuklah kebijakan menjadikan Kaledupa sebagai Taman Nasional. Pada tahun 2003 Masehi, terbentuk Kabupaten Wakatobi yang berpusat di Pulau Wangi-wangi. Pada tanggal 7 Agustus 2014 Masehi atau 1435 Hijriyah Pemerintah Kabupaten Wakatobi membuat Lembaga Adat Barata Kahedupa menegaskan posisinya adalah sebagai Mitra Pemerintah dalam Pelestarian Budaya, Adat Istiadat, Agama, dan Sejarah. Pasca pelantikan Lakina Ke-24 pada tahun 2016, sistem pemerintahan adat di Barata Kahedupa dihidupkan kembali.

Hak atas tanah dan pengelolaan Wilayah

Kotu’a Ni Opo adalah Areal hutan yang dilindungi karena ada tempat keramat seperti Sangia dan makam leluhur, situs kampung lama, dan sumber mata air dengan tutupan lahan berupa pohon Geresa dan Kansilao.

Kotu’a adalah Areal hutan yang dikelola, diambil manfaatnya secara terbatas, dan sebagai cadangan kebun sekaligus dilindungi karena terdapat tempat keramat, makam leluhur, dan sumber mata air.

Koranga adalah Areal kebun atau lahan Garapan dayng berfungsi untuk budidaya tanaman tahunan maupun musiman, diambil hasilnya, dan dilindungi oleh karena adanya tempat keramat dan makam leluhur.

Libu adalah Areal pemukiman warga yang di dalamnya juga terdapat pekarangan yang digarap dan diambil manfaatnya.

Tampe Nu Mafi adalah Areal pemukiman warga yang dilindungi karena terdapat tempat penting, terdapat sumber daya pasir dan bakau, serta diatur pengambilan manfaatnya, juga sebagai tempat tinggal di sebagian areanya.

Namo adalah Areal perairan laut yang dilindungi dan diatur pengambilan manfaatnya.

Kotu’a Ni Oppo
- Limbo Lefuto: Ihi
- Kadie Lao Lua: tafo tanduno
- Limbo Tampara: Bahua dan La Donda
- Limbo Langge: Lantea, Akka Kur- Kuri, Kangka, Femba Tanomeha
- Limbo Kiutoli: Darawa
- Limbo keolua: Seio dan Langgira
- Limbo Kiwalu dan Limbo Allo  Pulau Hoga bagian Bukit

Kotu’a

- Limbo Tombuluruha: Kaninubu, Tee Lakoe, Tee Laganda
- Kadie Langge: Tnadai Bale, fatu Fanta, Kol Fafo, Popalia
- Limbi Tapa’a: Kollo fintonu, fambori tee tato, Tapa’a
- Limbi Kiwolu: Drawa, Hoga
- Limbo Tampara: Oa, Nu Jafa, Kadele, Kotu’a ;a Maena
- Limbo Watole: Fungka waktele, lasori, te’e fengka, te’e gojo-gojo. Fatu falanda
- Limbo Ollo: Hoga, Fa Bale- Bale, Te’e Nou-Nou, Kollo Allo
- Limbu Lefuto: Lebo, Sampela. La Bungkou, Te’e La lie
- Kadie Lau Lua: Koroki, Fatu Mohama, Wagege, Landaso, Lakapeha, Laire


 
Hak milik atas Kotu’a Ni Opo bersifat komunal seluruh Masyarakat Adat Barata Kahedupa dengan status Futa Nu Sara dan Futa Karama karena pelindungan dan pengelolaannya berada di bawah naungan masing-masing Miantu’u dan Bonto sebagai pemimpin di masing-masing Kadie dan Limbo sesuai lokasi Kotu’a Ni Opo. Selain itu, ia juga dijaga oleh Pangalasa dan Fati.

Sebagian besar Kotu’a dimiliki secara komunal oleh masing-masing warga di tingkat Kadi’e dan Limbo di bawah naungan Miantu’u dan Bonto. Adapula Kotu’a yang dimiliki secara komunal oleh Santuha (Rumpun Keluarga) yang bernaung pengaturan pembagian hak kelolanya di bawah Kapala Palaka dan Kapala Kaomu. Hak Kelola/Pakai di Kotu’a dapat dibagikan kepada individu/keluarga batih sesuai dengan hasil Mandarasi (Musyawarah Adat). Adapula Kotu’a yang hak ambil manfaatnya dimiliki secara komunal sesuai peruntukannya.

Koranga dimiliki oleh keluarga-keluarga yang masuk ke golongan Falaka dan Kaomu beserta keluarga luasnya. Adapula hak milik individu atas Koranga karena pemberian/hibah sebagai tanda balas jasa atau yang disebut dengan Futa Tuara atau untuk para pelayan pemimpin atau Futa Kosambi. Hak Kelola/Garap dan Hak Ambil Hasil di Koranga dapat dibagikan ke Keluarga di luar golongan Falaka dan Kaomu dan adapula yang bersifat sumberdaya terbuka.

Tanah di areal Libu dimiliki oleh keluarga-keluarga yang masuk ke golongan Falaka dan Kaomu serta beberapa anggota Sara (Pemangku Adat) berdasar ketentuan adat. Adapula hak milik individu atas areal Libu karena pemberian/hibah sebagai tanda balas jasa atau yang disebut dengan Futa Tuara atau untuk para pelayan pemimpin atau Futa Kosambi. Adapula hak milik individu di area Libu yang diperoleh dengan membayar sejumlah uang untuk pemindahalihan hak milik. Hak Kelola/Garap dan Hak Ambil Hasil di areal Libu dapat dibagikan ke Keluarga lainnya dan adapula yang bersifat sumberdaya terbuka seperti Puta Galua atau Pohon berbuah di sepanjang jalan.

Sebagian besar areal di Tampe Nu Mafi dimiliki secara komunal oleh masing-masing warga di tingkat Kadi’e dan Limbo di bawah naungan Miantu’u dan Bonto yang dalam pengaturan dan pelindungannya dibantu oleh Pangalasa, Fati, dan Talangkera (terutama di pesisir pasir, bakau, dan lokasi pelindungan tertentu). Adapula areal Tampe Nu Mafi yang dimiliki secara individu oleh keluarga Falaka. Kaomu, dan Sebagian anggota Sara sesuai ketentuan adat yang berlaku. Adapula hak milik individu atas areal Tampe Nu Mafi karena pemberian/hibah sebagai tanda balas jasa atau yang disebut dengan Futa Tuara atau untuk para pelayan pemimpin atau Futa Kosambi. Hak ambil hasil di Tampe Nu Mafi diberikan untuk seluruh warga berdasar lokasi Limbo dan Kadienya masing-masing.

Sebagian besar Namo dimiliki secara komunal oleh masing-masing warga di tingkat Kadi’e dan Limbo di bawah naungan Miantu’u dan Bonto yang dalam pengaturan dan pelindungannya dibantu oleh Pangalasa, Fati, dan Talangkera. Adapula areal Namo yang dimiliki oleh Kamali (Istana) atau keluarga Lakina.

Hak kuasa/milik komunal di areal Kotu’a Ni Opo tidak dapat dipindahalihkan dengan cara apapun. Sedangkan Hak kuasa/milik komunal di areal Tampe Nu Mafi dan Namo juga tidak dapat dipindahalihkan kecuali melalui pewarisan pemegang hak komunalnya.

Hak kuasa/milik di areal Kotu’a, Koranga, dan Libu dapat dipindahalihkan melalui mekanisme Mandarasi (Musyawarah Adat), dihibahkan, dipinjamkan, diwariskan, disewa/kontrakkan, dan dibeli pelepasan haknya sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengambilan hasil/manfaat dari Namo dikenakan Nggaeri (Retribusi) yang ditujukan untuk pemegang hak komunal yaitu Miantu’u, Bonto, dan juga Kamali.

 

Kelembagaan Adat

Nama Sara Barata Kahedupa
Struktur Lakina (Waopo) Galampa Tooge: - Bonto Tooge (2 Orang) - Miantu’u Agama (1 Orang) - Imam (1 Orang) - Miantu’u Sulujaju (2 Orang) - Miantu’u Kadie (2 Orang) Galampano: - Khatib (2 Orang) - Miantu’u Pale (2 Orang) - Miantu’u Sabanjara (2 Orang) - Bonto Siolimbona (7 Orang) - Bonto Paseba (2 Orang) Matano: - Kapita (2 Orang) - Tompide (2 Orang) - Pangalasa (2 Orang) - Saragenti (9 Orang) - Joano (5 Orang) - Pajogi (2 Orang) - Moji (9 Orang) Sorumba: - Batutondo (18 Orang) - Mokkimu (9 Orang) - Tungguno (20 Orang) - Laganda (2 Orang) - Fati (27 Orang) - Talangkera (9 Orang) - Somba Assa (20 Orang) - Talombo (2 Orang) - Konta Pau (1 Orang) - Tamburu (10 Orang) - Konta Tomba (1 Orang)
Lakina (Waopo): Pemimpin Barata Kahedupa

Galampa Tooge:
- Bonto Tooge (2 Orang): Bonto Tooge Umbosa Siofa Kahedupa sebagai Ketua Dewa Sara, meneliti silsilah, perilaku para bangsawan, menjaga pelaksanaan undang-undang adat istiadat, dan mengumpulkan semua hasil retribusi (Nggaeri/Ovi) untuk kemudian diserahkan kepada Woupu.
- Miantu’u Agama (1 Orang): Kepala Sara untuk urusan agama, antara Sara Hukumu dan Sara Hu’u. Bertindak sebagai Ketua Mahkama Syara.
- Imam (1 Orang): Pimpinan agama islam yang menaungi hukum agama.
- Miantu’u Sulujaju (2 Orang): Panglima Pertahanan dan Keamanan.
- Miantu’u Kadie (2 Orang): Miantu’u Laolua dan Langge adalah pimpinan masyarakat dan wilayah setingkat kadie.

Galampano:
- Khatib (2 Orang): Pembaca khutbah dan doa.
- Miantu’u Pale (2 Orang): Kepala keamanan istana/kamali dan sekretaris waopu di istana/kamali.
- Miantu’u Sabanjara (2 Orang): Kepala penjaga pantai, pengawas wilayah laut, dan syahbandar Pelabuhan.
- Bonto Siolimbona (7 Orang): Pimpinan masyarakat dan wilayah di tingkat limbo, mengamati perilaku masyarakat, memberikan nasehat ketertiban, menjaga pelaksanaan undang-undang adat, dan mengumpulkan retribusi darat dan laut untuk diserahkan ke Bonto Tooge.
- Bonto Paseba (2 Orang): Asisten dan juru bicara waopu yang berjaga di istana/kamali dan mengatur posisi duduk dalam majelis adat (protokoler).

Matano:
- Kapita (2 Orang): Kepala staf pertahanan dan keamanan Barata.
- Tompide (2 Orang): Kepala keamanan Bobatu Laolua, Bobatu Langge, dan Pasukan Khusus di bawah koordinator Miantu’u Kadie.
- Pangalasa (2 Orang): Komandan pengawasan batas wilayah Limbo, Kadie, Darat, dan Laut. Membantu Siolimbona dan di bawah koordinator Miantu’u Kadie.
- Saragenti (9 Orang): Komandan kepolisian yang mengatur pasukan tamburu umbosa siofa di bawah koordinator miantu’u sulujaju dan mengatur pengamanan wilayah masing-masing.
- Joano (5 Orang): Ajudan keamanan waopu, miantu’u sulujaju umbosa siofa, miantu’u laolua, miantu’u langge, dan juru tulis-juru bicara.
- Pajogi (2 Orang): Koordinator pagelaran barata kahedupa
- Moji (9 Orang): Memimpin urusan pertanian dan memimpin doa untuk perlindungan hama pertanian.

Sorumba:
- Batutondo (18 Orang): Panitia untuk prosesi acara adat.
- Mokkimu (9 Orang): Wakil Moji.
- Tungguno (20 Orang): Juru kunci atau penjaga benteng, situs, dan karang.
- Laganda (2 Orang): bertugas memukul gendang di masjid agung barata kahedupa. Mata-mata/intel perilaku anggota sara untuk dilaporkan ke Waopu dan Jou.
- Fati (27 Orang): Penjaga keamanan hutan dipimpin oleh Pangalasa di bawah koordinator Bonto Siolimbona dan Miantu’u Kadie.
- Talangkera (9 Orang): Penjaga pesisir pantai di wilayah limbo, kadi’e di bawah koordinator Miantu’u Sabanjara.
- Somba Assa (20 Orang): Pasukan keamanan untuk areal benteng dan situs juga menjaga kebersihan.
- Talombo (2 Orang): Narahubung informasi dan kegiatan sara barata kahedupa
- Konta Pau (1 Orang): Pemegang paying kerajaan dan menjaga kebersihan baruga.
- Tamburu (10 Orang): Pasukan tempur dan mata sorumba.
- Konta Tomba (1 Orang): Pemegang bendera/tombi panga dan menjaga kebersihan istana/kamali.

 
Mandarasi adalah sebutan lokal untuk musyawarah adat besar di Barata Kahedupa yang bertempat Baruga. Sedangkan Poafa-afa’a yang berlokasi di Galampano adalah pengambilan keputusan di tingkat Kadie dan Limbo. Musyawarah adat di Barata Kahedupa memiliki beberapa tujuan seperti:
- Pengambilan keputusan
- Peradilan adat
- Penyelesaian sengketa
- Perencanaan ritual adat, dll.
Apabila tujuan dari Poafa-afa’a tidak tercapai dapat dibawa ke tingkat Mandarasi dengan menghadirkan seluruh pimpinan Siolimbona (9 Miantu’u-Bonto dan 2 Bonto Tooge) serta Lakina.
Pengambilan keputusan yang menyangkut seluruh masyarakat Barata Kahedupa dilakukan melalui Mandarasi dipimpin oleh seluruh pimpinan Siolimbona dan Lakina.
 

Hukum Adat

Kotu’a Ni Oppo (Areal Hutan Lindung)

1. Dilarang melakukan pengerusakan di dalam Kotu’a Ni Oppo seperti penebangan pohon, pengambilan batu atau pasir maupun tanah yang ada di dalamnya.
2. Akses ke dalam harus melalui izin pangalasa dan hanya untuk kepentingan ritual adat dan pengambilan obat tradisional.

Apabila terjadi pelanggaran atas larangan di atas maka dikenakan sanksi yang ditetapkan berdasarkan motif dan jenis pelanggaran di antaranya:
- Apabila pelanggaran dilakukan karena ketidaktahuan si pelanggar mengenai aturan yang berlaku dan dilakukan dalam jumlah yang kecil maka akan dilakukan peneguran.
- Apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja maka dikenakan sanksi (Kona’o Rolebda’o) berupa uang yang dihitung berdasarkan nilai uang di kaledupa yang disebut dengan Boka (1 Boka = 60 ribu).
- Apabila si pelanggar tidak mampu membayar, maka diterapkan sanksi sosial berupa pengucilan.

Apabila terjadi sengketa/ pelanggaran di Kotu’a Ni Oppoi, maka diselesaikan melalui mekanisme sidang adat yang terdiri dari beberapa tingkatan :
1. Galampano (forum peradilan adat ditingkat sub wilayah adat) yang terdiri dari para bonto (kepala sub wilayah adat/ limbo), Miantu’u Pale Umbosa, Miantu’u Pale Siofa dan Saban Jara

Apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat sub-wilayah, maka diteruskan ke tingkat sidang adat yag lebih tinggi yakni tingkat Sara Barata Kahedupa.
2. Galampa To’ogo (forum peradilan adat tingkat Barata) yang terdiri dari 8 orang pejabat Barata di antaranya Bonto To Oge Umbisa, Bonto To Oge Siofa, Miantu’u Agama, Imam Barata, Miantu’u Sulu jaju Umbosa, Miantu’u Sulujaju Siofa, Manutu’u Lau Lau, dan Miantu’u Langge.

Apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat wilayah besar (Barata), maka diselesaikan pada sidang adat tertinggi yang merupakan gabungan dari forum galampano dan galampa to’oge yang disebut dengan Mandarasi.

Seluruh sidang adat ini dilakukan di dalam rumah adat (Baruga)

Kotu’a (Areal Hutan Pemanfaatan)
Di dalam areal Kotu’a terdapat beberapa larangan umum yang berlaku:
- Dilarang mengambil batu
- Dilarang membakar kayu atau pohon
- Dilarang mencuri kayu
- Dilarang mengakses Kotu’a orang lain tanpa izin pemilik
Penyelesaian sengketa dilakukan antar pemilik lahan dengan pelanggar untuk mencapai kesepakatan damai. Jika tidak dapat diselesaikan maka penyelesaian sengketa akan diteruskan melalui sidang adat di tingkat bonto. Adapun sanksi adat yang diberikan: 1) jika tidak mampu akan ditegur dna kemudian didamaikan: 2) jika tidak ada itikad baik akan diberikan sanksi untuk mengembalikan kerugian sesuai dengan harga pasar.
Selain larangan diatas, terdapat beberapa praktik kearifan lokal dan ritual adat yang dilakukan diantara praktik penggarapan lahan yang dilakukan hanya pada musim barat dan timur pada bulan 2-3 dan bulan 8-9. Selanjutnya kegiatan penanaman dilakukan hanya pada musim timur (bulan 3-4) dan musim barat (bulan 11-12). Berbeda dengan penanaman Oppo (sejenis ubi) biasanya dilakukan pada bulan 10-11 dan dipanen pada bulan 6-7. Penanaman Kano (umbi lokal) dilakukan pada bulan 12 dan dipanen pada bulan. Adapun ritual adat untuk memuka lahan Kotu’a menjadi areal garapan / Koranga dilakukan disebut Sehai.
Koranga (Areal Peladangan)
Secara umum larangan yang berlaku antara lain:
- Dilarang melakukan pencurian
- Dilarang mengakses garapan orang lain tanpa izin pemilik
Penyelesaian sengketa dilakukan antar pemilik lahan dengan pelanggar untuk mencapai kesepakatan damai. Jika tidak dapat diselesaikan maka penyelesaian sengketa akan diteruskan melalui sidang adat di tingkat bonto. Adapun sanksi adat yang diberikan : 1) jika tidak mampu akan ditegur dan kemudian didamaikan; 2) jika tidak ada itikad baik akan diberikan sanksi untuk mengembalikan kerugian sesuai dengan harga pasar
Adapun praktik kearifan lokal/ ritual adat yang masih dijalankan di areal ini adalah berkenaan dengan tata cara penamanan-pemanenan beberapa jenis tumbuhan yang dikonsumsi dan diperjual-belikan masyarakat dalam skala kecil diantara Oppo, Kano dan Jagung
Ritual penanaman Kano dan Opa:
- Bemba : Pembukaan lahan
- Sula’a : Pembakaran
- Herangkati : membakar sisa ranting
- Hembula’a : penanaman pertama
- Hefine: Membuat/ mempersiapkan bibit (dilakukan perempuan)
- Te ao’a : membuat gundukan tanah untuk Kano
- Sekka : Pemasangan Ajir untuk menanam Kano
- Talli : melilitkan tali pada Ajir dengan aturan : 1) Tanaman Oppa dililit kearah kiri dan tanaman kano dililit kearah kanan
Pada proses Talli’a untuk tanaman Kano perempuan membuat kue yang terbuat dari ketan untuk menempelkan ikatan pada ajir agar menempel dengan kuat
- Honekea/ Panen Kano
Mempersiapkan beberapa kudapan di rumah
• Rampu’a : membakar kebun ubi Kano
• Ndafu : membuat bubur kano
• Sengao : membuat ubi goreng
Pada saat panen perempuan berperan didalam Hakukuru’a (merontokan akar tanaman)
- Sosambiri/ Goje : Menyimpal hasil panen
Ritual Penanaman Jagung:
Pada tanaman jagung, penanaman dilakukan oleh semua anggota keluarga, dengan peran : 1) bapak, membuat lubang, 2) ibu, menyiapkan bibit dibantu dengan perempuan dan anak anak, 3) Anak, menanam
Bagi setiap orang yang akan menanam jagung harus makan sampai kenyang terlebih dahulu agar buah jagungnya dapat terisi penuh nanti “Bara No Kai, Kai Lampa!”
- Bemba : Pembukaan lahan
- Sula’a : Pembakaran
- Herangkati : membakar sisa ranting
- Hembula’a : penanaman pertama
- Helaro’a : saat buah sudah berbentuk ritual ini dilakukan untuk menjauhkan tanaman dari gangguan hama (larangan: wanita haid dilarang masuk kedalam kebun)
- Hade’a: proses pengambilan bakal buah yang kebar dalam satu pelepah
- Hejojolo’a: ---
- Tebati-bari Kau’a : pembakaran tofu gandu dan dihentakkan pada pohon atau tiang pondok kebun
- Alo’a: ritual yang dilakukan sebelum panen
- Tobe’a Panen : menjemur dengan kulitnya, yang buahnya kecil dikupas, lalu digugurkan dan bijinya dijemur (peka) mengupas peka dilakukan oleh perempuan.
Tampe Nu Mafi (Pesisir)
Secara umum larangan yang berlaku :
- Dilarang mengambil mangrove
- Dilarang menggunakan racun (potasium/ tumbuhan (tamfole/pandita))
- Dilarang menggambil batu/ pasir
- Dilarang merusak karang
- Tidak boleh memperjual belikan kepiting betina
- Dilarang menggambil burung-burung
Penyelesaian sengketa dilakukan antar pemilik lahan dengan pelanggar untuk mencapai kesepakatan damai. Jika tidak dapat diselesaikan maka penyelesaian sengketa akan diteruskan melalui sidang adat di tingkat bonto atau barata atau madarasi. Adapun sanksi adat yang diberikan: 1) jika tidak mampu akan ditegur dan kemudian didamaikan: 2) jika tidak ada itikad baik akan diberikan sanksi untuk mengembalikan kerugian sesuai dengan harga pasar/ denda uang
Ritual adat yang dilakukan:
- Alo’a
- Heimbua
- Hekabangka – Bangka’a
- Hesofui Safara
- Hetobunsa’a
Namo (Lagoon/ Laut)
- Dilarang menggunakan jenis jenis racun (potasium/ tanaman racun)
- Dilarang mengambil ikan-ikan hias
- Dilarang mengambil ikan ikan tertentu (terdapat pantagan/ kepercayaan untuk tidak mengkonsumsi ikan tertentu oleh rumpun rumpun keluarga tertentu (pantangan berbeda-beda pada masing masing rumpun keluarga), karena akan menyebabkan sakit dsb)
Penyelesaian sengketa dilakukan antar pemilik lahan dengan pelanggar untuk mencapai kesepakatan damai. Jika tidak dapat diselesaikan maka penyelesaian sengketa akan diteruskan melalui sidang adat ditingkat bonto atau barata atau mandarasi. Adapun sanksi adat yang diberikan: 1) jika tidak mampu akan ditegur dna kemudian didamaikan: 2) jika tidak ada itikad baik akan diberikan sanksi untuk mengembalikan kerugian sesuai dengan harga pasar/ denda uang.
 
- Dilarang melakukan pencurian dan perampokan, pelanggaran atas larangan ini akan diterapkan sanksi adat berupa tangan dipotong dan akan diselesaikan ditingkat mandarasi
- Dilarang melakukan perzinahan, pelanggaran atas larangan ini akan diberikan sanksi berupa memasukan pelanggar kedalam sebuat Bubu kemudian ditelenggelamkan kedalam laut lepas
Pekelahian antar warga, akan diberikan sanksi berupa peneguran dan penyelesaian sengketa ditingkat Bonto.
 
Pada tahun 2019, (H) Menebang Pohon di Kotua Ni Oppo Ihi, kemudian diberikan terguran dan kayunya dikembalikan

Pada tahun 2020, (Z) Mengambil kayu untuk kebutuhan bangunan di Kotua Ni Oppo Ihi kemudian dikenakan sanksi berupa denda uang sebesar 30 Boka (60.000 x 30).
 

Keanekaragaman Hayati

Jenis Ekosistem
Ekosistem Perairan
Sumber  
Sumber Pangan Tampe Nu Mafi Tanaman : Hora, Pnasa, Selo, Raeya, Kelapa, Asam, Kuri-kurisa, Larere. Rurapi, Kamanu-manu, Kamun, Buah Lamun, Bontu, Kunafa. Hewan: kanse, koroe, kalantue, kempa, koniki, olu’u, mata meha,watu-watu, tohou, fako fako tobutu, kukuru, tira, topulu, latu, sampi, tobo, ikan tadema nu huko, hoku, gama, tifeleka, ura dan udang Namo : Ikan-ikan, kima, kerang- kerangan, gurita, lobster, kepiting, cumi-cumi.
Sumber Kesehatan & Kecantikan -
Papan dan Bahan Infrastruktur -
Sumber Sandang -
Sumber Rempah-rempah & Bumbu -
Sumber Pendapatan Ekonomi -