Wilayah Adat

Salo

 Teregistrasi

Nama Komunitas Salo
Propinsi Riau
Kabupaten/Kota KAMPAR
Kecamatan 17320
Desa -
Peta Lokasi Wilayah Adat Perbesaran dengan Mousescroll

Kewilayah Adat

Luas 0 Ha
Satuan Salo
Kondisi Fisik Perbukitan,Dataran
Batas Barat Bangkinang (Bukik Koto Samiri)
Batas Selatan Tigo koto sibalimbiong (Bukik Siabu)
Batas Timur Bangkinang (Tanah ulayat Datuok Bandaro Sakti)
Batas Utara Bangkinang (Desa gontiong damai)

Kependudukan

Jumlah KK 1200
Jumlah Laki-laki 12
Jumlah Perempuan 12
Mata Pencaharian utama Petani/Perkebunan, Nelayan, dan PNS

Sejarah Singkat Masyarakat adat

Suku pertama yang ada di kenegerian Salo adalah suku Domo, mereka berasal dari Sumatra Barat. Beragam sejarah menceritakan bahwa, suku Kampar merupakan suku berasal dari orang-orang Minangkabau. Hal ini mungkin berhubungan dengan letak kediaman suku Kampar di kabupaten Kamparyng berbatasan langsung dengan provinsi Sumatra Barat. Selain itu, berbagai unsur kebudayaan yang ada di suku Kampar mempunyai kemiripan dengan kebudayaan Minangkabau yang ada di Sumatra Barat, seperti bahasa, adat istiadat, struktur pemerintahan, gaya bangunan dan lain sebagainya.
Menurut sejarah, wilayah kediaman dari masyarakat Kampar, merupakan wilayah kekuasaan dari kerajaan Pagaruyuang. Meskipun banyak kemiripan antara budaya Kampar dan Minangkabau, namun masyarakat Kampar menolak diakui sebagai keturunan orang Minangkabau. Asal usul lainnya mengenai suku Kampar mengatakan bahwa, Suku Kampar berasal dari Melayu daratan. Anggapan ini diperkuat dengan kesamaan karakteristik yang dimiliki masyarakat Kampar dengan kebudayaan dan adat istiadat di beberapa Provinsi Riau yang sebagian besar dihuni oleh orang Melayu. Masyarakat Kampar menggunakan bahasa Kampar dalam kesehariannya. Bahasa Kampar dikategorikan sebagai bagian dari rumpun bahasa melayu. Akan tetapi umur bahasa Kampar diperkirakan lebih tua dibangdingkan dengan bahasa melayu daratan.
Menurut Datuok Pamato Said (H. Ramli R), Salo berasal dari kata “Solo/Manyolo”. Kenegerian Salo ini munculnya di “Solo/Salo” kenegerian Kuok dan Kenegerian Bangkinang. Sebelum pemekaran, Salo termasuk ke dalam Bangkinang. Setelah pemekaran baru lah Salo menjadi kenegerian, diambil dari dua kenegerian dijadikan satu desa. Kenegerian Bangkinang termasuk Gontiong (desa), dahulunya Gontiong ini termasuk ke wilayah Bangkinang. Dan Gontiong sendiri sekarang termasuk kecamatan Salo. Desa Salo lamo (lama) menjadi kecamatan Salo.
Dari satu kenegerian ini lahir lah satu kecamatan. Wilayahnya, Salo, Salo Timur, Desa Sipungguok, Desa Gontiong Damai, Gontiong, dan Desa Siabu (6 desa).
Pada dasarnya bahasa untuk keseharian yang digunakan di Kenegerian Salo adalah bahasa Ocu. Ada kesamaan bahasa yang di Kenegerian 5 koto. Pembedanya bahasa terletak dalam pengucapan irama (baghondukan) bicara dan menghilangkan salah satu huruf di awal kata. Contoh Gimau=imau (harimau), gigi=igi, dan lain-lainnya.

Hak atas tanah dan pengelolaan Wilayah

Pembagian ruang menurut aturan adat terbagi 2:
1. Hutan ulayat merupakan wilayah yang dikelola masyarakat untuk pertanian, perumahan, perkebunan dan aktivitas lainnya untuk menunjang kehidupan masyarakat
a. Area kelola lading/sawah ( tanah paladang ),
b. areal pemukiman ( kampuang )
c. areal tanah pekuburan ( tanah pakubun )
d. areal perkebunan masyarakat, ( sawit milik individu )
e. ada sebagian tanah ulayat yang dimiliki secara komunal masyarakat adat, namun dikelola system sewa sama PT dengan ditanami sawit masa berlakunya sampai 2020, setelah itu akan dikembalikan kepada ninik mamak
2. Gimbo larangan merupakan wilayah yang dikelola masyarakat yang hanya boleh diambil hasil hutannya berupa kayu, buah,tidak boleh dialih fungsikan.

 
1. Tanah individu, merupakan wilayah yang dikuasi oleh perorangan dari kumpulan masyarakat
2. Tanah soko, sistek penguasaannya jika tanah perkampungan itu di kelola oleh anak perempuan yang terakhir,laki-laki mengelola tanah perkebunan.
Tanah ulayat dikelolah anak keponakan yang diberi hak pakai dari pemangku adat atau ninik mamak dan tidak boleh diperjual belikan 

Kelembagaan Adat

Nama -
Struktur 1. Domo Datuok Pamato Said 2. Domo Datuok Indo Bosau 3. Domo Datuok Penghulu Bosau 4. Melayu Datuok Paduko 5. Melayu Datuok Marajo 6. Melayu Datuok Kiariong 7. Melayu Datuok Paduko Tuan 8. Piliang Datuok Bijoanso 9. Piliang Datuok Putio 10. Patopang Datuok Basah 11. Patopang Datuok koyong 12. Mandailiong Datuok Laksamana
Domo Datuok Pamato Said: Bertugas untuk mengurusi pemerintahan adat
11 Penghulu: Bertugas Untuk menjaga lingkungan
 
• Reriuangan : Musayawarah adat yang dihadiri oleh sebelas (11) penghulu yang ada di kenegerian
• Keputusan yang diambil dari perwakilan masyarakat (11 penghulu) untuk menentukan pemimpin adat
 

Hukum Adat

1. Adat nan sabonau adat
2. Adat nan diadatkan niniok moyang
3. Adat teradat
4. Adat istiadat
Larangan menjuala tanah soko ( tanah peninggalan orangtua) tanah soko hanya boleh dimiliki sebagai hak pakai. 
Larangan Nikah sesuku 
Jika ada anak keponakan menikah sesuku maka keluarga itu akan diabaikan dari pranata suku, tidak akan dianggap ada kecuali membayar denda satu ekor kerbau putih ke adat. 

Keanekaragaman Hayati

Jenis Ekosistem
Sumber  
Sumber Pangan Dapat dilihat dari jenis penggunaan lahan komunitas
Sumber Kesehatan & Kecantikan Daun Gatal : untuk menyembuhkan luka Kumis kucing : untuk menyembuhkan penyakit gula
Papan dan Bahan Infrastruktur . Rumbia, torok, dll
Sumber Sandang Untuk pakaian masyarakat kenegerian Airtiris mendapatkan dari pusat perdagangan yang dibawa oleh para pedagang dari berbagai daerah.
Sumber Rempah-rempah & Bumbu Daun tapak laman, dll
Sumber Pendapatan Ekonomi Pohon karet, sawit, kolam ikan, keramba, dan sawah

Kebijakan

No Judul/Title Nomor Tentang Kategori Tipe Kategori Dokumen
1 Perda Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat Perda Kabupaten/Kota Daerah  Dokumen
2 Keputusan Bupati Kampar Nomor 660/DLH-IV.2/32 Tentang Pembentukan Tim Registrasi Penetapan Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat dan Hutan Adat di Kabupaten Kampar Nomor 660/DLH-IV.2/32 Keputusan Bupati Kampar Nomor 660/DLH-IV.2/32 Tentang Pembentukan Tim Registrasi Penetapan Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat dan Hutan Adat di Kabupaten Kampar SK Bupati/Kepala Daerah Daerah  Dokumen