Wilayah Adat

Wewidangan Catur Desa Adat Dalem Tamblingan.

 Teregistrasi

Nama Komunitas Masyarakat Adat Dalem Tamblingan di Catur Desa
Propinsi Bali
Kabupaten/Kota BULELENG
Kecamatan Banjar dan Busungbiu
Desa Umajero, Gobleg, Munduk dan Gesing
Peta Lokasi Wilayah Adat Perbesaran dengan Mousescroll

Kewilayah Adat

Luas 7 Ha
Satuan Wewidangan Catur Desa Adat Dalem Tamblingan.
Kondisi Fisik Pegunungan,Perbukitan
Batas Barat Batas antara Desa Umejero dengan Desa Bengkel dimulai dari pinggir Sungai menuju Kebun Desa Bengkel, kemudian mengikuti Jalan Setapak sampai dengan Pinggir Sungai Bengkel,
Batas Selatan Batas antara Desa Umejero dengan Desa Pujungan Kabupaten Tabanan mulai Jalan Setapak, kemudian menuju ke Pura, kemudian menuju ke Pangkung mengikuti batas kebun sampai ke Pal Batas, kemudian mengikuti Jalan sampai ke Jalan Setapak dan Pal, kemudian mengikuti Pinggir Jurang sampai ke Sungai.
Batas Timur 1. Batas antara Desa Munduk dengan Desa Pancasari mulai dari Pinggir Danau menuju arah selatan mengikuti pinggir batas pinggir Hutan sampai dengan Pal Buleleng Tabanan. 2. Batas antara Desa Gesing dan Desa Pujungan mulai dari Pal Batas Kabupaten Buleleng Tabanan, kemudian kembali mengikuti batas hutan sampai ke Hutan Gunung Sanghyang sampai dengan Jalan Setapak.
Batas Utara 1. Batas antara Desa Gobleg dengan Desa Pedawa mulai dari Campuan Mendaung kemudian menuju Tukad Bantas, lalu menuju Pangkung Pedawa, kemudian menuju Campuhan Pedawa Gobleg, kemudian menuju Plang Batas Lambo, kemudian menuju Bunut Canggahurip, lalu menuju Pertigaan Lambo, selanjutnya menuju Plang Batas Pedawa, lalu menuju ke timur sampai dengan Pangkung Pedawa, selanjutnya menuju ke timur mengikuti Pangkung Pedawa sampai dengan Pinggir Jalan Gobleg. 2. Batas antara Desa Gobleg dengan Desa Selat mulai dari Pinggir Jalan Gobleg menuju Area Pura Sukajati, kemudian menuju Jalan Lebah Jaka, lalu menuju Plang Wates Wewidangan, sampai dengan Pinggir Jalan Gobleg. 3. Batas antara Desa Gobleg dengan Desa Puncak Landep dimulai dari Pinggir Jalan Desa Gobleg sampai dengan Plang Wates Wewidangan. 4. Batas antara Desa Gobleg dengan Desa Panji Anom mulai dari Plang Wates Wewidangan di Jalan Puncak Landep kemudian menuju ke Pohon Adis ke Tanah Milik Pak Landep kemudian menuju ke Selatan ke Kebun Komang Seloka lalu ke arah timur mengikuti pinggir hutan sampai ke Pinggir Jalan Bergong. 5. Batas antara Desa Gobleg dengan Desa Wanagiri, mulai dari Pinggir Jalan Bergong kemudian menuju selatan ke Jalan Setapak sampai ke Pertigaan Bergong, lalu menuju pinggir jalan Wanagiri-Bergong, lalu mengikuti pinggir tebing dan mengikuti batas kebun sampai ke Pinggir Jalan, kemudian mengikuti Jalan sampai ke Candi Bentar, lalu menuju titik batas Hutan, kemudian ke Pohon Seming Besar, dan berakhir di Pinggir Danau.

Kependudukan

Jumlah KK 6
Jumlah Laki-laki 10
Jumlah Perempuan 10
Mata Pencaharian utama petani perkebunan dan petani sawah. wiraswasta, pedagang, pegawai swasta, dan pegawai negeri.

Sejarah Singkat Masyarakat adat

Catur Desa Adat Dalem Tamblingan terdiri dari banjar/desa adat/desa dinas Gobleg, Munduk, Gesing, dan Umajero. Keempat desa ini sejak dulu merupakan satu kawasan dalam kesatuan wilayah Adat Dalem Tamblingan, yang pada saat itu hingga kini (dalam konteks adat) berstatus sebagai banjar adat. Pada masa Pemerintahan Belanda, untuk mempermudah administrasi dan pajak, masing-masing banjar tersebut ditetapkan sebagai desa dinas. Selanjutnya, pada masa Pemerintahan Indonesia, masing-masing banjar/desa dinas tersebut ditetapkan juga menjadi desa adat/pakraman. awal mulanya banjar adat yang terdiri dari 4 banjar adat, kemudian oleh pemerintahan belanda ditetapkan menjadi dua desa dinas, yaitu Desa Gobleg dan Desa Munduk. Setelah kemerdekaan barulah ada Desa Gesing dan Umajero. Desa Gesing dan Desa Umajero awalnya menjadi satu dalam Desa Munduk. Jadi dari banjar adat tersebut menjadi 4 desa dinas setelah jaman kemerdekaan, kemudian terjadi perubahan status menjadi Desa Adat atau Desa Pakraman.
Ada tiga prasasti yang menguatkan fakta keberadaan Adat Dalem Tamblingan, yaitu prasasti Ugrasena (922 M), Udayana (tanpa angka tahun, 991 M – 1018 M), dan Suradipa (1119 M). Selanjutnya diperkuat oleh prasasti No 902 Gobleg Pura Batur C berangka tahun Saka 1320 (1398 M) pada masa pemerintahan Sri Wijayarajasa. Pada prasasati ini disebutkan bahwa, desa-desa kecil yang ada di bawah kekuasaan Desa Tamblingan, yakni Hunusan, Pangi, Kedu, dan Tengah-Mel.” Hunusan
kemudian dikenal dengan nama Gobleg, Pangi dengan nama Gesing, Batu Mecepak menjadi Umajero, dan Tengah-Mel menjadi Munduk.

Hutan di sekitar Danau Tamblingan, oleh masyarakat Adat Dalem Tamblingan diberi nama Alas Merta Jati, sumber kehidupan yang sesungguhnya. Hutan adalah penangkap air, air dari hutan ini kemudian mengalir ke tanah-tanah pertanian dan perkebunan di bawahnya. Masyarakat atau krama Adat Dalem Tamblingan adalah masyarakat yang memuliakan air. Ritual dan keyakinan krama Adat Dalem Tamblingan disebut sebagai piagem gama tirta. Di dalam kawasan hutan itu pun terdapat pura-pura atau pelinggih-pelinggih yang semua saling terkait. Ada 17 pura di dalam kawasan Alas Merta Jati Tamblingan yang di-sungsung, disucikan oleh krama Adat Dalem Tamblingan. Kekayaan inilah yang kemudian menjadikan Tamblingan ditetapkan menjadi Hutan Tutupan sebagai Hutan Wisata oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1927. Selanjutnya pada tahun 1934 menjadi bagian dari kawasan Cagar Alam Batoekaoe (RTK. 4) yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air. Kemudian pada masa Pemerintahan Indonesia, Tamblingan ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No 144/Kpts-II/1996 tanggal 4 April 1996 dengan luas 1.336,5 hektar. Saat ini pengelolaannya berada di bawah Balai KSDA Bali. Dalam Peraturan Gubernur Bali No 77/2014 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Bali Tahun 2014 – 2034 disebutkan bahwa pengembangan potensi wisata alam juga dapat berupa wisata religi/spiritual dan wisata medis atau wisata kesehatan. Namun pada kenyataannya, justru setelah kawasan Alas Merta Jati ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam, hutan Adat Dalem Tamblingan sebagai sumber kehidupan mengalami degradasi, banyak pohon langka dan pohon besar yang hilang sehingga kerapatan hutan semakin berkurang. Selain itu, status Tamblingan sebagai Taman Wisata Alam menjadikan kawasan ini banyak didatangi orang yang melakukan kegiatan wisata yang bersifat privat dan tidak dapat dikontrol, dan dikhawatirkan secara tradisi dapat mencemari kesucian kawasan Adat Dalem Tamblingan.

Sejarah Dalem Tamblingan dikisahkan dalam babad Hindu Gobed, babad Kandan Sang Hyang Merta Jati, dan lontar Kutara Kanda Dewa Purana Bangsul yang secara ringkas telah dituliskan pada tahun 1990-an (tidak diketahui pasti tahun penulisannya) oleh Mangku Nyoman Gunung, dkk dalam Menelusuri Jati Diri Dalem Tamblingan. Buku tersebut juga mengacu pada tulisan Drs. Made Geria dalam Seri Penerbitan Faorum Arkeologi ISSN 0854-3232 No I/1992-1993.

Dikisahkan, Sang Hyang Aji Sakti, dengan ketajaman yoga semadinya di Pegunungan Kelasa, India Utara melahirkan putra-putri sebanyak empat orang, yaitu Dewa Bramang, Dewa Mas Ngencorong, Dewa
Bahem, dan Dewa Ayu Nare Swari. Setelah dewasa ketiga putra Sang Hyang Aji Sakti diutus ke Nusantara, yaitu:
- Dewa Bramang melinggih di Solo
- Dewa Mas Ngencorong melinggih di Kulangkung/Klungkung
- Dewa Bahem melinggih di Alas Merta Jati Tamblingan
Alas Merta Jati Tamblingan merupakan pemukiman yang dibangun oleh Dewa Bahem sejak abad ke- 10 hingga akhir abad ke- 14. Dewa Behem dengan para pengiringnya pertama kali tiba di sebuah gua yang ada di Alas Merta Jati, bernama Gua Naga Loka pada abad ke-10. Ketika itu telah ada penduduk asli penghuni Tamblingan, yaitu Pasek Tamblingan, Pasek Panji Landung, dan Pasek Kulisah. Kedatangan Dewa Behem di Alas Merta Jati diterima dengan baik oleh penduduk asli dan hidup berdampingan dengan baik. Dewa Bahem kemudian mohon restu kepada Sang Hyang Naga Gelundung dan Sang Hyang Purwa Bumi untuk membuka Alas Merta Jati sebagai tempat pemukiman dengan sarana banten/sesajen. Banten dengan segala kelengkapannya diturunkan ke lubang Gua Naga Loka sebagai kunci pertiwi agar bumi beserta isinya tetap seimbang dan membawa berkah. Sebagai tanda restu dari Sang Pencipta, Dewa Bahem mendapatkan wara nugraha/paica berupa keris dan wija ratus (terdiri dari beras ketan hitam-putih, beras merah-putih, pindulan, kelapa yang dihancurkan, kunyit, cekuh, jahe, pala, merica,
tabia bun). Selanjutnya kedua paica tersebut diagungkan sebagai perlambang pengukuhan/ penobatan Dewa Bahem sebagai Dalem Tamblingan, dan sejak saat itulah Beliau kabhiseka, disebut “Dalem
Tamblingan”.

Nama Tamblingan juga terkait dengan kisah penyembuhan Dewa Bahem pada masyarakat Merta Jati. Pada suatu ketika, saat tilem sasih Kanem penduduk Merta Jati banyak yang jatuh sakit. Dalem Tamblingan kemudian pergi ke sebuah empang di lembah dalam kawasan Alas Merta Jati, mengambil air sebagai sarana pengobatan dengan menggunakan sangku (wadah tirta, air suci) Sudamala. Air yang telah diambil kemudian disucikan dengan kesidiadnyanan (kemampuan pikiran dan kesadaran tingkat tinggi) melalui doa dan japa mantra, selanjutnya dipercikkan kepada semua orang yang sakit. Masyarakat Merta Jati pun akhirnya terbebas dari wabah penyakit. Empang tempat air tersebut berasal kemudian dinamakan Tamba Eling, sumber air obat yang dipertajam melalui kesidiadnyanan. Hingga kemudian Tamba-Eling menjadi Tamba-Ling, dan akhirnya menjadi Tamblingan.

Dalam perkembangan berikutnya, pada akhir abad ke-14, atas dasar alasan menjaga kesucian air danau sebagai sumber kehidupan yang telah memberikan kesembuhan, Dalem Tamblingan (kemudian menjadi sebutan secara turun-temurun untuk Sang Pemimpin) dan seluruh krama Tamblingan rela meninggalkan Alas Merta Jati. Sebagian ada yang kemudian berdiam di Hunusan (saat ini bernama Desa Gobleg), Tengah-mel (Desa Munduk), dan di Pangi (Desa Gesing). Dari Pangi selanjutnya ada yang pindah ke Umejero. Hal ini diperkuat oleh Prasasti No 902 Gobleg Pura batur C berangka tahun saka 1398 M pada masa pemerintahan Sri Wijaya Rajasa. Keempat desa inilah kemudian disebut Catur Desa Adat Dalem Tamblingan. Dalam konteks Catur Desa Adat Dalem Tamblingan, masing-masing desa, yaitu Gobleg, Munduk, Gesing, dan Umejero berkedudukan sebagai banjar adat. Kemudian, pada tahun 1980-an, muncul pemukiman liar tidak permanen di seputar Danau Tamblingan. Pemicunya adalah dibentuknya kelompok nelayan oleh Pemerintah Kecamatan Banjar dan Kabupaten Buleleng untuk diikutkan Lomba Nelayan Tingkat Kabupaten. Inferioritas masyarakat adat dan superioritas pemerintah menyebabkan pemukiman ini semakin berkembang baik dalam kuantitas maupun kualitas bangunan. Pemukim semakin bertambah dan bangunan semakin berkembang menjadi semi permanen, bahkan permanen. Pada tahun 2014, ketika pemukim sudah mencapai 65 KK dan bangunan semakin banyak yang permanen, masyarakat Adat Dalem Tamblingan memutuskan bahwa hal tersebut tidak bisa dibiarkan, apalagi diteruskan. Lobi-lobi dengan instansi terkait dilakukan dan pendekatan persuasif kepada pemukim dilakukan. Setelah melewati proses yang cukup panjang dan berliku, akhirnya eksekusi pensterilan kawasan danau Tamblingan dari pemukiman bisa dilaksanakan pada tanggal 25 April 2015.

Peristiwa tersebut adalah jejak terkini yang menunjukkan bahwa masyarakat Adat Dalem Tamblingan tetap berkomitmen secara konsisten untuk menjaga kesucian kawasan Danau Tamblingan dan Alas Merta Jati.
Hubungan komunitas yang berada di 4 desa ini memiliki hubungan kekerabatan walaupun tidak dalam satu kawitan, misalnya dalam ikatan perkawinan dan satuan-satuan. Mulanya masing-masing Desa Adat ini mulanya berstatus banjar adat. Sampai menjadi Desa dinas dan Desa adat, batas wilayah tidak mengalami perubahan. Batas yang digunakan mengacu pada prasasti seperti batu mecepak, hunusan. Batas wilayah yang disebut dengan Banjar Adat Gobleg, Munduk, Gesing dan Umajero itu bentuk dari kesepakatan orang tua terdahulu. Lebih mengacu pada batas alam.

Desa Gobleg merupakan Desa induk dari keempat banjar adat. Setelahnya ada 2 desa dinas yaitu Desa Gobleg dan Desa Munduk. Dalam status banjar adat terdahulu bentuk kelembagaan adat, ketuanya disebut dengan kelian banjar adat yang dibantu dengan prajuru. Transisi dari banjar adat menjadi desa dinas otomatis ada kepimimpinan baru yang disebut dengan kepala desa. Mekanismenya, tidak langsung atau tidak otomatis kelian banjar adat tersebut menjadi kepala desa yang disebut dengan Perbekel tetapi ada proses pemilihannya lagi. Sehingga pada waktu itu ada 2 pemimpin dalam satu wilayah yaitu kelian banjar adat dan perbekel.

Perkembangan Masyarakat adat ini juga dinamis. Begitu Belanda membentuk perbekel sebagai pemerintahan dinas tetapi dalam ritual adat perbekel tetap dilibatkan dan mempunyai peranan penting. Karena ada 2 kepemimpinan dalam satu wilayah pembagian perannya dilakukan secara masing-masing. Hal yang terkait dengan urusan adat dipimpin oleh kelian banjar adat sedangkan untuk urusan administrasi oleh Perbekel Desa Dinas. Kemudian Pemerintahan Bali membuat Perda Desa Adat sehingga dalam satu kewilayahan ada 3 pimpinan. Bendesa sebutan untuk pemimpin Desa Adat, Perbekel untuk Desa Dinas dan kelian untuk pemimpin Banjar Adat.

Terjadi perlawanan pada zaman Penjajahan Belanda. Pada waktu itu ada istilah penyingkiran yang artinya menyingkir atau mengungsi ke hutan. Pada zaman penjajahan jepang tidak ada perlawanan hanya kesengsaraan yang dirasakan karena hasil panen semua diambil. Situasi seperti itu disebut dengan istilah “bumi kenyat” jaman serba susah tidak bisa makan beras.

Perubahan kelembagaan adat sejak adanya UU No 6 tahun 2014 tentang desa banyak implikasi baik yang secara langsung maupun tidak langsung terjadi. Dengan adanya undang-undang ini mereduksi peran adat secara tidak langsung misalnya: keuangan desa melalui satu pintu. Siapapun pemakai uang itu harus di SK-kan oleh kepala desa dinas. Ada anggaran untuk Desa Adat berarti Desa adat diberikan SK oleh Perbekel. Ini secara psikologis menjadi agak rancu. Karena seharusnya Desa Adat yang membuat SK untuk kepala desa tetapi kondisi saat ini justru sebaliknya. Kedudukannya antara Desa adat dan Desa dinas adalah setara. Tetapi jika berbicara masalah kewenangan penggunaan anggaran menjadi atasan dan bawahan. Ini karena Kepala desa yang mengeluarkan SK penggunaan anggaran untuk Desa Adat. Dalam menyikapi hal seperti itu tidak banyak hal yang bisa dilakukan karena sudah ada payung hukum dalam bentuk Perda Desa Adat. Tetapi secara gradual itu sangat mendegradasi peran desa adat.

Terkait dengan tenurial, yang mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan program-program pemerintah daerah desa terutama desa dinas adalah Perbekel. Tetapi yang terkait dengan wilayah adat adalah kewenangan ada pada Desa Adat. Apabila akan ada investor masuk maka kedua-duanya mempunyai hak untuk menerima ataupun menolak. Apabila salah satu tidak menerima maka program tidak akan berjalan.

Terkait dengan perubahan identitas dalam pengelolaan lahan, dari dahulu pencaharian terbesar masyarakat adat dengan bercocok tanam karena termasuk masyarakat agraris yang dinamis. Dahulu sawah masih banyak tetapi sangat ini sudah mulai berkurang. Dulu tanaman yang paling jaya adalah kopi sampai tahun 1960. Tahun 1970 mulai beralih ke komodity cengkeh. Tetapi disela-sela itu pernah di catur desa menjadi centra bawang putih, vanilli, dan kakao. Tanaman tersebut bukan tanaman asli atau endemic di lokasi tersebut. Tanaman kopi dibawa oleh Belanda, sedangkan tanaman cengkeh dikembangkan sendiri oleh masyarakat setempat. Sistem bercocok tanam dahulu dan sekarang mulai berubah atau berbeda. Yang membuat perbedaan terbesar itu adalah revolusi hijau terbaru itu sebetulnya banyak merubah mentalitas petani. Petani-petani jaman orang tua terdahulu secara mental itu sebenarnya adalah mental produsen. Misalnya: bibit dibuat sendiri, pupuk diupayakan sendiri dengan memanfaatkan kotoran sapi dll. Setelah revolusi hijau semua harus dipacu, maka mulailah pestisida, pupuk kimia. Jadi perubahan yang terbesar itu adalah mental. Dari mental produsen ke mental konsumen.

Kalender musim dari dulu hingga sampai saat ini tetap berjalan. Saat ini banyak pendatang yang bukan warga asli bermukim disini. Datangnya dari penjuru pulau bali ada di komunitas ini. Sifatnya ada yang sementara ada juga yang menetap. Ini disebabkan salah satunya akibat dari meletusnya gunung agung pada tahun 1963. Banyak masyarakat Karangasem yang datang mengungsi ke wewidangan Catur Desa Adat Dalem Tamblingan akhirnya menetap sampai sekarang. Mereka yang menetap ini akhirnya memiliki lahan disini dan ada juga yang sifatnya menggarap lahan orang lain. Awal mulanya mereka menggarap lahan, tetapi akhirnya karena ada transaksi jual beli mereka bisa mempunyai lahan. Yang memberi ijin untuk memiliki lahan adalah pemerintah desa setempat. Karena sudah menjadi penduduk desa atau berdomisili di desa tersebut maka mereka bisa atau punya hak untuk membeli.

Peristiwa-peristiwa penting lainnya terjadi terkait dengan pemberontakan G30S/PKI. Situasi yang terjadi seperti ditempat-tempat lain yang namanya “disinyalir PKI” pasti kena. Karena tidak punya data yang valid yang menyangkut masalah pada waktu itu.

Konflik Teritori yang terjadi di Masyrakat Adat Dalem Tamblingan, pada tahun 2001 ada rencana pemekaran Banjar Tamblingan menjadi Desa Pakraman Tamblingan. Terminology Banjar Tamblingan mau menjadi Desa Pakraman Tamblingan itu dirasa kurang tepat. Karena faktanya hanya sebagian orang saja yang menginginkan pemekaran itu terjadi. ada dugaan ini hanya intrik politik yang istilah tepatnya masalah ekonomi yang berbaju adat.

Kawasan Alas merta jati tumpang tindih dengan Taman Wisata Alam (TWA), hutan lindung dan kawasan cagar alam. Dalam Kawasan Alas Merta Jati terdapat tanah milik Bupati Buleleng yang berstatus APL. Kawasan hutan rencananya akan dibangun pesraman yang sudah mengantongi ijin dan KLHK. Selain itu juga ada investor yang sudah mengantongi ijin dari KLHK yang akan melakukan pembangunan fasilitas wisata di dalam Kawasan hutan itu. PT Bali Nusa Abadi sudah membawa ijin produsif dari Menteri kehutanan yang akan membabat Alas Merta Jati seluas 121 Ha untuk dibangun villa. Bupati menyetujui rencana tersebut, tetapi setelah melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Buleleng akhirnya sampai hari ini rencana pembangunan tersebut tidak terlaksana.
Saat ini sedang dilakukan upaya-upaya untuk memperoleh pengakuan di Kabupaten. Secara de facto MADT diakui sebagai Masyarakat Hukum Adat, tetapi secara de jure pengakuannya tidak ada. Alasan pemerintah tidak mengeluarkan SK pengakuan karena kekhawatiran akan membentuk wilayah adat baru. Sebenarnya Masyarakat Adat Dalem Tamblingan sudah mempunyai wilayah adat yang diakui. Tetapi permasalahannya tidak semua masyarakat yang ada di Desa Adat Gesing dan Desa Umajero merupakan Masyarakat Adat Dalem Tamblingan. Pengakuan sebagai Masyarakat Adat Dalem Tamblingan inilah yang sedang diproses di tingkat Kabupaten Buleleng guna memperoleh SK Pengakuan.

Hak atas tanah dan pengelolaan Wilayah

Tata guna lahan yang ada di Wewidangan Catur Desa Dalem Tamblingan dibagi berdasarkan tri mandala. Utamaning mandala (luhuring capah), madyaning mandala (madyaning capang), suring mandala (suring capah). Dalam pemanfaatannya digunakan sebagai:
- sawah (uma): merupakan areal budidaya untuk bercocok tanam padi. Tetapi dalam perkembangannya sawah sudah banyak berubah. Banyak lokasi sawah yang beralih menjadi kebun terutama kebun cengkeh. Ada beberapa tempat penting yang ada dilahan persawahan terutama tempat untuk sembahyang yang disebut dengan Pura Bedugul. Dalam sawah ada sarana irigasi, yang organisasinya yang bernama subak. Subak ada dua kategori ada subak basah dan subak kering.

- kebun (tegal atau abian): Merupakan areal Budidaya Masyarakat yang digunakan untuk bercocok tanam tanaman jangka panjang seperti, kopi, cengkeh, kayu-kayuan, dan juga tanaman buah-buahan dan tanaman sarana upakara. Tempat-tempat penting yang ada dikebun seperti tugu-tugu persembahyangan yang disebut dengan penunggu yang dipercaya sebagai penjaga kebun secara niskala atau tidak terlihat. Ada juga bebapa pelinggih sebagai Pura tempat persembahyanngan yang disebut dengan jero nini.

- Pemukiman desa: Areal yang berfungsi tempat tinggal, tempat peribadahan, pembangunan sarana dan prasarana, dan juga sebagai pusat dalam melakukan aktivitas sosial. Pada awalnya pola pemukiman mengumpul atau terpusat tetapi saat ini terpencar. Pembuatan pemukiman pada mulanya di tempat lahan-lahan yang kurang produktif.

- Hutan (Alas Merta Jati): Areal yang dilindungi oleh Krama Adat Dalem tamblingan. Sebelum ada campur tangan pemerintah, Alas Merta Jati dilindungi sepenuhnya. Bagi Masyrakat Adat Dalem Tamblingan seluruh kawasan hutan adalah Pura Atau tempat suci. Karena statusnya masuk dalam Kawasan hutan negara maka ada aktivitas yang dilakukan dalam hutan ini.
 
Sistem Penguasaan dan Pengelolaan Wilayah Adat Dalem Tamblingan ada yang dikelola secara pribadi dan komunal.
Secara kepemilikan, sawah dan kebun merupakan milik perorangan. Tidak ada sawah yang dikelola Bersama-sama. Awal mulanya masyarakat memiliki sawah dengan “ngawen” (babat alas untuk diladikan lahan Kelola) ada juga Krama adat yang meminta lahan kepada Dane Pengerajeg untuk dikelola. Setelah diberikan lahan tersebut otomatis menjadi hak milik sehingga peruntukannya terserah pada pemiliknya, apakah akan dijadikan kebun atau dijadikan sawah.
Areal persawahan bisa diperjual belikan, dikerjasamakan, dan juga disewakan karena milik pribadi. Proses penjualannya melalui akte jual beli dengan lembaga yang berwenang. Semenjak umum adanya sertifikat hak kepemilikan tanah terutama sejak adanya program Prona, sudah tidak diperlukan jual beli diketahui oleh adat. Karena sertifikat dipegang oleh perorangan maka masing-masing individu bisa bebas menjual langsung.

Pemukiman dalam bentuk bangunan rumah berserta alasnya kepemilikannya bersifat pribadi. System pemidahtanganannya yang paling banyak karena warisan dan juga jual beli. Pada waktu pewarisan terjadi yang terpenting mengetahui adalah Kepala Klan (Ketua Dadia) dan Kepala Adat. Apabila sudah pecah sertifikat atas hak milik pribadi tidak ada campur tangan orang lain lagi, hak sepenuhnya ada pada pemegang sertifikat. Proses jual beli itu karena warisan semua harus ada keterangan dari Ketua Dadia, Bendesa, dan Perbekel. Proses jual beli bisa dilakukan kemana saja. Bahkan orang luar provinsi pun bisa membeli lahan di Wilayah Adat Dalem Tamblingan.

Proses pewarisan tekait lahan biasanya jatuh pada ahli waris anak laki-laki (purusa). Anak perempuan bisa menerima warisan sesuai dengan kesepakatan di internal keluarga terutama kebijakan orang tuanya setelah mendapat persetujuan dari anak laki-laki. Konsep pewarisan di Bali berbeda dengan hukum pewarisan nasional yang dasar hukum Belanda. Kalau di Bali, Warisan itu lebih kepada kewajiban, sedangkan mengacu pada warisan hukum nasional lebih kepada hak. Jadi, keturunan anak laki-laki (Purusa) ini memiliki kewajiban yang banyak sekali. Seperti: tugas-tugas di Desa Adat, tugas-tugas di Pura Keluarga, sehingga warisan inilah yang sedikit banyak digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Saat ini, tidak ada bentuk pengamanan atau control jual beli lahan dilakukan oleh adat, terutama untuk lahan-lahan yang sudah bersertifikat atas nama pribadi. Bisa dikatakan adat sangat terlambat untuk mengantisipasi hal tersebut.

Selain lahan yang dikelola secara pribadi, ada lahan bersertifikat yang dikelola oleh adat (Tanah milik desa atau Tanah Desa). Tanah ini letaknya diluar kawasan Alas Merta Jati. Tanah desa peruntukannya untuk kebun yang dikelola Desa dengan menugaskan orang untuk memeliharanya dengan system bagi hasil. Hasil dari kebun tersebut biasanya masuk kas desa. Ada juga tanah desa yang akhirnya menjadi tanah pribadi (Pertukaran lahan Pesanggrahan pada tahun 1970). Terjadi karena rancunya aturan pemerintah.
 

Kelembagaan Adat

Nama Adat Dalem Tamblingan di catur Desa
Struktur Struktur Lembaga Krama Adat Dalem Tamblingan mengacu pada struktur adat dresta kuna. Dalam konteks Pemerintah daerah ada Lembaga desa adat sesuai dengan Perda Adat No 4 tahun 2019. Khusus untuk yang di Catur Desa punya kelembagaan adat yang terkait dengan struktur Lembaga adat Dalem tamblingan. Struktur adat dalem tamblingan berbeda dengan struktur adat yang ada di masing-masing desa adat. Adapun Strutur Lembaga adat adalah sebagai berikut: - Pengerajeg - Ngurah Bendesa - Ngurah Pengenter - Ngurah Pacek - Mangku Agung - Ngurah Pengengeng - Ngurah Kubayan - Ngurah Penyarikan atau Ngurah Narita - Pengabih Linggih Kiwa Tengen Struktur kelembagaan ini sudah ada sejak adat terbentuk. Jadi walaupun masing-masing Desa Adat memiliki struktur kelembagaan adat sendiri, namun Kelembagaan Adat Dalem Tamblingan juga tetap ada. Hubungan koordinasi antara Lembaga Adat Dalem Tamblingan dengan Lembaga di masing-masing desa adat: struktur adat dresta kuna saat ini lebih banyak terkait dengan pelaksanaan upacara upakara pujawali di pura agung dan pura-pura yang ada disekitar Adat Dalem Tamblingan. Dalam kaitannya dengan lembaga-lembaga adat moderen yang ada sekarang ini yang melakukan koordinasi langsung dilakukan oleh Dane Pengerajeg yang meminta tenaga pada masing-masing lembaga Desa adat. Jadi struktur Lembaga Adat Dalem Tamblingan berbeda dengan orang-orang yang ada di Lembaga Desa adat. Yang masuk dalam struktur adat Dalem Tamblingan (dresta kuna) berdasarkan garis keturunan. Tidak ada semacam pemilihan. Dan juga tidak ada periode masa jabatan, selama dianggap mampu masih bisa terus menjabat dalam struktur kelembagaan adat. Dalam dresta kuna perangkat adat tidak disebut dengan prajuru. Penunjukan orang yang akan duduk dalam perangkat adat, karena merupakan garis keturunan maka sebelum ditunjuk sudah ada rapat internal dalam masing-masing klan yang bersangkutan. Periode jabatan antara pengerajeg dengan perangkat adat lainnya tidak selalu sama, bisa jadi karena satu dan lain hal (umur dan kemampuan) pengerajeg sudah ganti tetapi perangkat lainnya masih orang yang sama, pun sebaliknya juga seperti itu. Dalam kelembagaan ini otoritas lebih banyak pada Dane Pengerajeg. Dalam istilah yang lebih kompleks Dane Pengerajeg itu adalah Pandita Ratu yaitu pemimpin spiritual tetapi sekaligus sebagai pemimpin pemerintahan. Pada saat pengesahan atau pelantikan dilakukan dengan melakukan upacara Ngaturang Mapeseken. Ini dilakukan di Pura Pemulungan Agung. Ritual ini dilakukan setiap ada pengesahan perangkat adat yang yang baru dan dilakukan tidak serentak sesuai dengan berapa orang yang disahkan pada saat itu.
Tugas dan Fungsi:
1. Pengerajeg /Ngurah Mancawarna (keturunan dari Klan Jeroan) setara dengan ketua yang bertugas mengawasi atau membawahi semua pengurus dan keanggotaan.
2. Ngurah Bendesa (keturunan dari Klan Jeroan) tugasnya mengayomi kerama atau umat.
3. Ngurah Pengenter (Keturunan dari Klan Pengenter) tugasnya melaksanakan prosesi penyadnyan atau upacara adat.
4. Ngurah Pacek sampai saat ini fungsi secara khusus belum ada
5. Mangku Agung (Keturunan Klan Jeroan) tugasnya melaksanakan upacara adat.
6. Ngurah Pengengeng (Keturunan Klan Pengenter) tugasnya sebagai juru bicara atau humas.
7. Ngurah Kubayan (Keturunan dari Klan Kubayan) tugasnya berkaitan dengan muda-mudi atau karang taruna.
8. Ngurah Penyarikan atau ngurah Narita (Keturunan Klan Jeroan) tugasnya memuput upacara atau ritual adat.
9. Pengabih Linggih Kiwa Tengen (Keturunan dari Klan Tegeh kori dan Klan Agung Belayu) tugasnya sebagai pembantu umum.

Selain tugas dan fungsi diatas Krama Adat Dalem Tamblingan juga memiliki jabatan khusus sebagai pelaksana upacara, yaitu:
1. Petugas pemuput (penyiratan): Penyiratan Guru Sakti dari turunan Ida Dalem, Penyiratan Tiga sakti dari turunan Pengenter, Penyiratan Sanding dari turunan Pasek wancing, Penyiratan Sasa dari turunan Barak Tegeh Kori, Penyiratan Susul dari turunan Wong Hindu Kepetet, Permas, Mangku Sayang dari turunan Pasek Wancing

2. Pembantu petugas upacara: Kelian Banjara Adat, Kelian Subak Bangket, Kelian Subak Tegal, Petinggi, Perbekel, Deha Teruna Tekor (Juru Sunggih Duwe), Seka Kelenting Turunan, Menega (Jaga Teleng dan Jaga Wana)

Menega mempunyai tugas khusus menjaga hutan (jaga wana) dan menjaga danau (jaga teleng), terdiri
dari orang-orang yang ditentukan berdasarkan keturunan dan tetap melaksanakan tugasnya hingga saat ini. 
Mekanisme dalam pengambilan keputusan biasanya dilakukan dengan Rapat (Parum adat) yang dipimpin oleh Pengerajeg. Apabila di laksanakan pada tingkat Banjar Adat disebut dengan Parum Banjar adat, sedangkan bila dilakukan dalam lingkup adat dalem tamblingan disebut dengan Parum Adat Dalem Tamblingan.
Parum ditingkat Banjar Adat dihadiri oleh kelian banjar adat dan krama-nya. Topik yang biasanya dibahas dalam parum tersebut biasanya lebih banyak membahas tentang upacara atau ritual adat seperti hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebelum melakukan upacara adat.
Paruman yang dilakukan pada tingkat catur desa yang biasanya hadir selain perangkat adat Lembaga juga Banjar adat dari masing-masing wilayah. Topik yang dibahas biasanya sesuai dengan tingkat kebutuhan. Apabila kebutuhannya besar dan mendesak semua ketua-ketua dadia (Klan) juga dilibatkan.
Paruman biasanya dilakukan di Balai Pertemuan. Pada Saat akan melaksanakan Paruman, biasanya menggunakan sarana upakara berupa banten/sajen dan melakukan Piuning ke Pura.
 

Hukum Adat

Krama Adat Dalem Tamblingan masih memegang teguh hukum/aturan yang diwariskan sejak seribu tahun yang lalu, terutama yang terkait dengan Alas Merta Jati, seperti yang tercatat dalam babad Kandan Sanghyang Merta Jati lembar ke-83a, “Engko pasek Tamblingan, jani jan pejah engko, mai engko nunas Wisnu engko.” (Kalian pasek Tamblingan, jika kalian mati/sakit, kemarilah untuk memohon air kehidupan).

Dalam pelaksanaan upacara panca yadnya (Dewa Yadnya, Rsi Yadnya, Pitra Yadnya, Manusa Yadnya, Bhuta Yadnya) harus menggunakan sarana air (tirta) dalam setiap prosesnya. Oleh karena itu krama
Adat Dalem Tamblingan sering disebut sebagai penganut Wisnu Waisnawa atau penganut Piagem Gama Tirta. Sebagai bentuk nyata pemuliaan air, aktivitas bukan hanya diwujudkan dengan cara memelihara serta merawat air dan sumber-sumbernya, melainkan juga dengan cara merawat dan menjaga hutan Alas Merta Jati.

Perlindungan pada krama Adat Dalem Tamblingan dan Alas Merta Jati ditetapkan dalam:
1. Prasasti Suradipa berangka tahun 1014 Saka (1092 Masehi) pada masa pemerintahan Sri Suradipa (1101 – 1119 masehi), bisama bagi orang-orang yang berkelakuan jahat terhadap penduduk Tamblingan dan yang ada disekitarnya sangatlah berat: “Harap kamu dengar kutuk perjanjian ini terhadapmu. Apabila ada salah seorang berkelakuan
jahat mempermainkan piagam anugrah Paduka Sri Maharaja kepada penduduk Desa Tamblingan sewilayahnya orang brahmana, kesatria, wesia, sudra, grahasta biksu, laki-laki, perempuan, hamba raja, senapati, pendeta Çiwa atau Buda, semogalah dibebani oleh Betara.
Bila ia tiada terbunuh, terjanglah di mana ia berada. Putarlah kepalanya, tariklah ususnya, keluarkanlah isi perutnya, tariklah hatinya, makanlah dagingnya, patahkanlah tulangnya. Habiskan jiwanya. Kalau ia pergi ke ladang supaya disambar petir, diparang raksasa, dimakan
oleh harimau, dipatuk ular, diputar oleh Dewa-Dewa Manyum segala kesusahan yang diderita. Wahai kamu sang Pancakusika: Korsika, Garga, Metri, Kurusya, Pretanjala jatuhkanlah ia ke dalam samudra, tenggelamkanlah ke dalam kuala, agar diseret buaya dan tuwiran, dililit ular, agar kembali ke tempat neraka, dipalu oleh Sang Yama-Bala, dipukul oleh Sang Kingkara, tujuh kali ia menjelma supaya supaya sakit sengsara hidupnya. Segala kutuk besar dijumpainya dan segala cacat manusia yang dideritanya, rusak tak seperti manusia biasa, semogalah terjadi”

2. Babad Hindu Gobed lembar ke-11 A:
“yang ditugaskan untuk menjaga Alas Mertajati adalah Barak Tegeh Kori, dan yang ditugaskan untuk menjaga danau adalah Pasek Wancing.” Setelah pindah dari Alas Mertajati ke Hunusan, Tengah-Mel, Pangi, dan ke Umejero pada akhir abad ke-14 selanjutnya penjagaan hutan dan danau diberikan kepada menega. Untuk tetap
menjaga kesucian hutan dan danau, menega tidak diperbolehkan menetap di sana. Selain yang tertulis, juga ada aturan-aturan yang tidak tertulis yang tetap diyakini dan dilaksanakan
secara turun temurun:
1. Upacara yadnya Wana Kertih dan Danu Kertih untuk penyucian hutan dan danau setiap dua tahun sekali. Upacara dilakukan Ketika upacara/karya Pengerakih di pura yang ada di sekitar Danau Tamblingan, bertepatan dengan purnama sasih Kapat sesuai dresta kuna Adat Dalem Tamblingan.
2. Upacara Mrasista Danu atau penyucian danau. Upacara dilaksanakan jika ada orang yang meninggal
atau melahirkan di kawasan Danau Tamblingan, keluarga korban wajib melakukan upacara penyucian danau. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa tidak boleh ada pemukiman di sekitar danau.
3. Sarana transportasi di danau Tamblingan masih tetap memakai pedahu tradisional nonsolar (tidak ada pedahu bermesin) guna mengantisipasi pencemaran.
4. Aturan subak yang melarang pengambilan air di atas (lebih hulu) dari Temuku Aya (pembagian air terbesar yang berada pada bagian paling hulu), untuk ketertiban pendistribusian air.
5. Hanya boleh menggunakan jaring dengan ukuran tertentu, jenis pancing tertentu dan tidak boleh sama sekali menggunakan zat kimia beracun, merupakan aturan yang dibuat oleh menega yang bertugas sebagai Jaga Teleng untuk menjaga keseimbangan populasi ikan. Masyarakat Catur Desa Adat Dalem Tamblingan adalah penganut Piagem Gama Tirta yang memuliakan air. Dresta, pelaksanaan ritual masyarakat Catur Desa Adat Dalem Tamblingan memiliki keunikan,
berbeda dengan desa lain di Bali. Rangkaian panjang upacara atau lilitan karya masyarakat Adat Dalem Tamblingan mempunyai dua tujuan utama, yaitu membersihkan alam dan manusia dari hal-hal buruk, serta berbagi kesejahteraan kepada sesama. Melalui karya yang dilakukan ini diharapkan keseimbangan dan kelestarian kosmos akan terjaga. Yadnya atau upacara berdasarkan pesasihan yang telah dilaksanakan secara turun temurun. 
1. Upacara yadnya Wana Kertih dan Danu Kertih untuk penyucian hutan dan danau setiap dua tahun sekali. Upacara dilakukan ketika upacara/karya Pengerakih di pura yang ada di sekitar Danau Tamblingan, bertepatan dengan purnama sasih Kapat sesuai dresta kuna Adat Dalem Tamblingan.
2. Upacara Mrasista Danu atau penyucian danau. Upacara dilaksanakan jika ada orang yang meninggal atau melahirkan di kawasan Danau Tamblingan, keluarga korban wajib melakukan upacara penyucian danau. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa tidak boleh ada pemukiman di sekitar danau.
3. Sarana transportasi di danau Tamblingan masih tetap memakai pedahu tradisional nonsolar (tidak ada pedahu bermesin) guna mengantisipasi pencemaran. Aturan subak yang melarang pengambilan air di atas (lebih hulu) dari Temuku Aya (pembagian air terbesar yang berada pada bagian paling hulu), untuk ketertiban pendistribusian air.
4. Hanya boleh menggunakan jaring dengan ukuran tertentu, jenis pancing tertentu dan tidak boleh sama sekali menggunakan zat kimia beracun, merupakan aturan yang dibuat oleh menega yang bertugas sebagai Jaga Teleng untuk menjaga keseimbangan populasi ikan.

Aturan yang terkait dengan Pranata sosial yang mengatur tentang pencurian, perkelahian, perselingkuhan saat ini lebih diterapkan pada Lembaga Adat masing-masing desa. Kondisi saat ini yang terjadi adanya tumpah tindih aturan sejak bergantinya Perda No 3 tahun 2003 tentang Desa Pakraman menjadi Perda No 4 tahun 2019 tentang Desa Adat.
Pada waktu menggunakan istilah Desa pakraman lebih memudahkan untuk mengidentifikasi yang mana kegiatan-kegiatan masuk ke ranahnya Desa pakraman dan mana yang masuk ke Desa Dinas.  
Pada tahun 2015 pernah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Masyarakat Adat Dalem Tamblingan terkait dengan pemekaran wilayah. Hal ini sudah menyangkut masalah kelembagaan.  

Keanekaragaman Hayati

Jenis Ekosistem
Sumber  
Sumber Pangan - Sumber Karbohodrat: singkong, ubi jalar, suweg, keladi (tabah, togog, biasa, kebo), sekapa, padi sawah, jagung - Sumber Protein Nabati: buncis, kacang panjang, kacang kara, kacang merah, kacang jongkok - Sumber Protein Hewani: nyalian buluh, nyalian pudeh, mujair/tawes, kaper, lele telaga, lele jumbo, lele bali, jair merah, nila hitam, kotale, lindung, kakul, nyalian timah, ayam, sapi, itik, kambing, babi - Sumber Vitamin (sayur): wortel, sawi, kol, seledri, mentimun, tomat, cabe kerinyil/rawit, cabe besar, bayam, paprika, selada (merah, hijau), pare, belimbing wuluh - Sumber Vitamin (Buah): jeruk, manggis, durian alpukat, duku, Nangka, salak, pisang, mangga, papaya, markisa, Strowberry, blueberry
Sumber Kesehatan & Kecantikan Daun sembung untuk penetralisir panas dalam, Daun bluntas untuk panas dalam, Daun jarak untuk obat penyebuh luka luar Daun pare untuk obat sakit perut Daun dadap muda untuk obat sakit gigi, Daun nilam atau delem untuk penyubur rambut Lidah Buaya untuk menyuburkan rambut Minyak kelapa dicampur bunga cempaka untuk mewangikan rambut. Daun Nangka kuning untuk keramas atau membersihkan rambut Temulawak dicampur kemiri dijadikan lulur untuk menghaluskan kulit
Papan dan Bahan Infrastruktur Taru dapdap sakti, dapdap owong, kayu bunut kwang, kayu bunut biasa, kayu, sembung, kayu blantih, kayu batu, kayu bukak, kayu beringin, lateng temesi, kali jehe, daun salam, juwet batu, juwet ampet, kayu selem, kejuang, kayu lemasih, kayu bentimun-adis, kayu ehe baas, kayu ehe dadem, kayu ehe besar, kayu laya ombo, kayu keyeh yeh, kayu kesotan busung, kayu bulu buah, kayu udu manik, kayu udu taluh, kayu blibu jati, kayu blibu tanah, kayu pali, kayu kedukduk, kayu gintungan, kayu kemeniran, kayu delima gunung, kayu taalan, kayu cemara geseng, kayu cemara pandak, kayu lempeni, kayu ganci-ganci, kayu jambu hutan, kayu sambuk, kayu gempuna, kayu suren, lateng kidang, lateng temesi, lateng ngiyu, lateng kau, paku lemputu, lenggung (putih, merah – bahan pedahu), kayu besar (murbei), bunut, kresek, beringin, kaya sampat-sampat, sentul, tehep, sukun, wani, boni, cermai, singapur, kayu jelema, dewandaru, kayu kemkem, kepundung, kaliasem, besiah, kayu bayur, petung, kuning, selem, sudamala, tali, buluh, petung manis, tamblang, suwat, tabah, ampel kuning, tutul
Sumber Sandang Pacar Galuh untuk mewarnai benang
Sumber Rempah-rempah & Bumbu Kunyit, Lengkuas, kencur, Jahe, Pandan wangi, Lada, Pala, Cengkeh, Daun salam, Cabe, Serai, Kemangi, Kecobrang, Daun jeruk purut, Jeruk Limau, Belimbing wuluh.
Sumber Pendapatan Ekonomi kopi, cengkeh, kayu manis, coklat, pisang, alpokat, nangka, durian, jeruk,vanili, manggis, jambu jamaica, mangga (arum manis), manggis, salak, langsat, ceroring, pepaya, kelapa, aren (tuak dan gula), pala, merica, terong belanda, waluh, srikaya,