Wilayah Adat

Kemtuik

 Teregistrasi

Nama Komunitas Kemtuik
Propinsi Papua
Kabupaten/Kota JAYAPURA
Kecamatan Distrik Kemtuik dan Distrik Gresi Selatan
Desa Kwansu,Amonggrang,Nanbom,Mamei,Mamda Samon,Sama,Mamda Yawang,Kundai,Mrem Demetin,Mrem Damoi,Yambra,Braso,Aib,Soaib, Sabeyab Kecil,Sekori,Sekoiam,Bengguin Prongo,
Peta Lokasi Wilayah Adat Perbesaran dengan Mousescroll

Kewilayah Adat

Luas 113.089 Ha
Satuan Kemtuik
Kondisi Fisik Pegunungan,Perbukitan,Dataran
Batas Barat Berbatasan dengan Wilayah Adat Nambluong di Garis Sungai Grime
Batas Selatan Berbatasan dengan Wilayah Adat Klesi
Batas Timur Berbatasan dengan Wilayah Adat Bhuyakha/Sentani
Batas Utara Berbatasan dengan Wilayah Adat Moi dan Yokari

Kependudukan

Jumlah KK 0
Jumlah Laki-laki 2376
Jumlah Perempuan 1657
Mata Pencaharian utama Berladang, Menokok Sagu, Meramu, Berburu,

Sejarah Singkat Masyarakat adat

Masyarakat hukum adat Kemtuik dalam sejarah kehidupan sosial memiliki hubungan asal usul yang sama dengan kelompok komunitas adat Klesi, Nambluong, Moi dan beberapa kelompok lain yang ada di daerah pesisir pantai tanah merah, mulai dari Yokari sampai Ormu (Imbhi Numbay). Secara historis, kelompok-kelompok suku ini masih saling mengakui, bahwa mereka berasal dari satu tempat asal dengan nenek moyang sama. Dalam cerita peradaban kelompok-kelompok suku ini tergambar bahwa masa antara pra sejarah dan sejarah nenek moyang mereka pernah hidup di wilayah adat Klesi, kampung Yansu dan sekitarnya.
Masa itu dikatakan manusia sedang berevolusi, belum sempurna masih setengah binatang karena hubungan antara manusia dengan hewan belum ada garis pemisah seperti saat ini karena masih bisa berkomunikasi dengan alam (tumbuhan dan hewan). Hal ini bisa dilihat dari adanya mitos-mitos yang simbol-simbol ketokohannya selalu dihubungkan dengan hewan maupun tumbuhan. Ketika manusia mulai sempurna mereka berpikir untuk membangun satu pranata sosial yang berbeda dengan hewan atau tumbuhan, memiliki kepemimpinan sendiri sebab ketika itu masih didominsi oleh hewan, seperti ular naga dan lain-lain simbol ketokohan.
Ada tiga diagendakan besar yang direncanakan untuk dibicarakan dalam satu acara adat (pesta adat), yaitu pertama pemilihan peimimpin, kedua membagi harta kekayaan milik bersama dan tiga kemungkinan akan membagi wilayah sebaran seperti suku-suku yang ada saat ini. Untuk penyelenggaraan acara ini semua persiapan sudah rampung, para tamu dan undangan dari daerah sekitar sudah hadir satu hari menjelang pelaksanaan. Sementara kelompok binatang rupanya tidak diundang, ular naga yang memposisikan diri sebagai raja merasa kesal dan iri dengan semua rencana ini diam-diam mengorganisir kelompok binatang maupun manusia lain yang tidak diundang untuk mengacaukan acara ini.
Tepat pada hari menjelang pelaksanaan pesta, para undangan dan pengunjung yang sedang larut dalam acara-acara awal sebagai penyambutan dalam bentuk dansa (tarian) menjelang pembukaan pada keesokan harinya. Tiba-tiba ular naga dengan kelompok musuh lainnya masuk mengacaukan, terjadi perkelahian, pem bunuhan, pemerkoasaan, penjarahan dan lain-lain. Diakui bahwa dalam peristiwa ini banyak orang yang mati terbunuh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam kondisi demikian masing-masing orang lari menyelamatkan diri.
Dalam kondisi mencekam seperti demikian dikatakan sempat ada orang yang membawa serta bagian harta yang rencananya akan dibagi setelah pemilihan pemimpin, benda-benda sebagai harta karun yang dibawa kemudian dibuktikan sebagai harta bawaan dari tempat dimana mereka membubarkan diri dalam situasi itu.
Kelompok suku Imbhi Numbai (Ormu), mereka mengatakan membawa kampak batu sebagai harta bawaan dari Yansu sebagai tempat asal dan mampu membuat kembali kampak-kampak batu yang lain karena tempat yang diami memiliki bahan baku (batu-batu hitam) yang sama untuk membuatnya. Kelompok lain di pesisir tanah merah ada yang mengaku membawa tifa sebagai harta bawaan dari tempat yang sama, demikian juga kelompok lain yang memiliki cerita yang selalu dikaitkan dengan tempat maupun kejadian-kejadin yang pernah terjadi di wilayah Yansu dan sekitarnya di wilayah masyarakat adat Klesi saat ini.
Bukti-bukti lain yang memiliki indikasi kuat untuk mengelompokan mereka sebagai bagian yang berasal dari satu asal usul yang sama adalah memiliki kemiripan dari aspek ciri-ciri fisik, karakter, ragam bahasa untuk menunjukan beberapa maksud dalam kata benda, kata kerja mupun kata sifat. Memiliki kesamaan dalam tatanan nilai dan sistim sosial budaya, seperti bentuk struktur kelembagaan adat, penamaan istilah dalam struktur, sistim politik, ekonomi, maupun sosial budaya serta kepecayaan. Tuhan dimanifestasikan dalam wujud dewa mata hari sebagai simbol terang, panas dan mematikan apabila tidak mengikuti rambu-rambu yang telah digariskan dalam bentuk norma dan hukum
Kalaupun memiliki kesamaan asal usul, sejarah membuktikan bahwa penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah, hutan dan berbagai sumber daya alam menjadi faktor pemisah diantara kelompok-kelompok ini. Saling pengakuan atas wilayah-wilayah hak persekutuan menjadi bagian penting untuk menyebut dirinya sebagai satu kelompok terpisah dengan kelompok laainnya. Apalagi pengausaan, pemilikan dan pemanfaatan atas tanah, hutan dan berbagai sumber daya alam telah berlangsung selama ribuan tahun secara turun-temurun.
Komunitas adat Kemtuik terbagi dalam sub-sub suku atau klen kecil menurut wilayah hak penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan atas tanah ulayat, hutan dan sumber daya alam. Ada empat sub kelompok suku dalam wilayah adat Kemtuik, masing-masing adalah: Kelompok Kwansu Mlab, kelompok Kleku, kelompok Damaiblo dan kelompok Mrem Yanim/Banu Kublo (kemtuik Pay). Keempat suku ini tergabung dalam 3 sub wilayah. Tiga Sub wilayah yang tergabung dan diakui dirinya sebagai orang kemtuik adalah Kwansu Mlab berada di wilayah bagian utara ke arah barat, Kleku di bagian utara ke arah timur, sub wilayah,Damaiblo yang saat ini sebagian kelompok menetap tinggal di bagian dari suku Elseng sedangan sub wilayah mrem Yanim atau Kemtuik Pay berada di bagian selatan.

Tiga sub wilayah ini masing-masing hidup menurut kepemilikan hak ulayat atas tanah dan pemanfaatan berbagai jenis potensi sumber daya alam yang suda diwariskan secara turun temurun dan sampai dengan hari ini pun mereka masih ada dan belum bergeser ke daerah lain.
Umumnya dipapua pengertian kampung masih belum paham karena pengertian kampung sendiri muncul ketika pemerintah mulai masuk dan mempersatukan kelompok atau marga-marga, hidup dalam pemukiman-pemukiman dengan tujuan memudahkan akses pelayanan.Dipastikan bahwa kelompok-kelompok ini sebelum ada kontak dengan orang luar terutama pemerintah Belanda,mereka masih hidup secara menyebar dilingkungan yang diwariskan oleh manusia lampau atau leluhur mereka.Setelah pemerintah belanda masuk baru menyatukan mereka hidup dalam pemukiman namun masih berada didalam wilayah hak masing-masing kelompok.Pengertian kampung ini muncul setelah terbitnya uud desa tahun 1974. Sub Wilayah Kwansu Mlab terdiri dari 4 kampung diantaranya: Kwansu, amonggrang, Nanbom dan Mamei. Sub Wilayah Kleku terdiri dari 4 kampung diantaranya: Mamda Samon, Sama, Mamda Yawang, dan Kundai. Sedangkan Sub Mrem Yanim terdiri dari 3 kampung yaitu: Mre Damoi, Yambra dan Braso. Dan Sub Wilayah Damaiblo terdiri dari 4 kampung yaitu: Aib, Soaib, Sabeyap Kecil, Sekori, Skoiam, dan Bengguin prongo. kampung-kampung marga. Sebelumnya kampung-kampung klen ini dipimpin oleh kepala-kepala klen atau marga yang disebut Trang Deuguena. Mereka bertanggungjawab untuk melindungi, mengatur, membagi ruang-ruang pemanfaatan serta mengendalikan jalannya keteraturan sosial di dalam hak persekutuan. Kepala-kepala pemerintahan asli dalam masing-masing sub wilayah dipimpin oleh marga-marga seperti Sub wilayah Kwansu Mlab yaitu marga Samon, Okowali, Dwa, Saamon, Waru, Bano, Sub wilayah Kleku dipimpin oleh marga-marga Kreku, Wasanggai, Wamebu sedangan sub wilayah Kemtuik Pay dipimpin oleh marga Waru, Sosikay, Sosrikon, Breiram, Yaram, Kwano, Bairam, Yaku, Waisima, Swodem, Kay, Wally, Yanggu, Yewi, Yawan, Yakusamon dan Yaru sedangan sub wilayah Damaiblo dimpin oleh marga-marga,Waring, Dantru, Nassa, Kiambe, Yaru.

Konflik yang sering terjadi di wilayah adat kemtuik dan penyebab terjadinya konflik yaitu ada beberapa hal yang menyebabkan timbulnya konflik, bentuk-bentuk konflik pun tentu berbeda.Ada dari masyarakat sendiri tapi juga datang dari luar.Konflik untuk orang kemtuik sendiri tidak nampak karena para pemimpin adat dari masing-masing kelompok mampu mengendalikan masyarakatnya.
Seiring dengan adanya proses perubahan sosial tentu berdampak luas.Para pemimpin adat terjerumus dalam berbagai aturan dan kebijakan pemerintah yang kemudian membuka ruang bagi ketokohan untuk memperoleh penghargaan,akomondir dalam uud menjadi penting namun di lain sisi bentuk penghargaan ini justru memberikan dampak buruk didalam tatanan sosial dan kehidupan berkelompok.Kalau dilihat dari sisi negatif, hal seperti ini merupakan upaya pelemahan terhadap eksistensi atau keberadaan masyarakat hukum adat. Kini para ketokohan menjadi tidak percaya lagi dari masyarakatnya dan menjadi rebutan,muncul pemimpin adat baru dan menjadi pasif dalam komunitas adat mereka dan lebih kepada kepentingan kelompok tertentu yang akan mempengaruh semua aspek kehidupan termasuk dalam sistim politik tradisional.

Hak atas tanah dan pengelolaan Wilayah

• Hutan rimbah adalah tempat berburu
• Hutan bekas kebun yang hampir sama dengan hutan rimbah adalah tempat yang digunakan untuk membuat/membuka kebun lagi.
• Hutan muda bekas kebun adalah tempat usaha
• Bekas kebun adalah tempat usaha produktif
• Kebun lama tapi masih ada hasil yang bisa diambil adalah tempat yang akan kita jaga dengan tanaman jangka panjang yang sudah ditanami.
• Kebun baru adalah kebun yang masih diproduksi sehingga selalu ada kativitas disana.
Dalam pemanfaatan tanah dan hutan setiap kelompok masyarakat hukum adat memiliki kearifan dalam pola pembagian hutan dan zona-zona pemanfaatan. Masyarakat hukum adat Kemtuik berdasarkan letak topografi, membagi wilayah dalam tiga zona peruntukan dan pemanfaatan. Pada kawasan perbukitan yang disebut iwalom, umumnya diperuntukan sebagai kawasan lindung dengan pemanfaatan secara terbatas. Kawasan pada zona-zona lereng yang disebut teble diperuntukan sebagai tempat pemukiman dan berladang secara gilir balik untuk menjaga ekologi dan ekosistem kawasan. Sementara pada zona dataran rendah yang disebut vou diperuntukan sebagai tempat pemukiman dan aktivitas ekonomi secara rutin.
 
Umumnya di papua, hak kempemilikan atas tanah ulayat dan potensi sumber daya alam, ada beberapa jenis kempemilikan yakni kepemilikan individu dan kepemilikan bersama atau hak komunal.Hak adat dalam wilayah persektuan masyarakat hukum adat Kemtuik merupakan milik bersama ( hak komunal) yang dikuasai oleh kepala-kepala marga/klen sebagai kepala pemerintahan adat.
Seiring dengan berjalanya proses perubahan sekarang dapat mempengaruh kehidupan kelompok-kelompok asli terutama dalam status kepemilikan hak atas tanah ulayat. Umumnya di papua tanah terbagi atas beberapa kepemilikan sejak sononya yakni kepemilikan komunal, kepemilikan marga dan kepemilikan individu.Dipahami bahwa hak komunal dalam sistim Negara berbeda dengan hak komunal menurut masyarakat adat.
Dimaksud dengan hak komunal atau hak pakai bersama menurut masyarakat adat dapat dikuasai oleh seorang pemimpin adat yang disebut the chief clane.Namun kewenanganya terbatas, tanah serta potensi sumber daya alam tetap diaku dan dihormati masing-masing marga dan individu dalam marga itu sendiri.
Pola penguasaan tanah, hutan dan sumber daya alam di wilayah Kabupaten Jayapura yang umumnya menganut sistim kepala suku (Ondoafi) dengan pola penguasaan dan pemilikan hak atas tanah, hutan dan sumber daya alam secara bersama (komunal). Pola penguasaan dan pemilikan kumunal dalam konteks masyarakat adat di Papua adalah hak bersama atas tanah, hutan dan sumber daya alam, dengan menghormati hak-hak individu. Kalaupun tanah hutan dan sumber daya alam bersifat hak komunal tetapi hak-hak individu setiap anggota persekutuan marga tetap diakui.

Karena sifat hak atas tanah, hutan dan berbagai sumber alam adalah kepemilikan komunal maka pola pengendaliannya dilakukan secara terpusat oleh para pemangku adat dalam konteks pemerintahan asli kampung. Ondoafi (Deuguena) sebagai kepala pemerintahan adat (kampung) memegang hak menguasai, melindungi dan mengatur tanpa mengurangi hak dari seluruh anggota persekutuan. Sementara kuasa hak pengaturan untuk pemanfaatan tanah, hutan maupun sumber daya alam ada ditangan kepala-kepala keret dan hak pemilikan dan pemanfaatan ada ditangan seluruh anggota persektuan. Dalam hal kepentingan umum atau hubungan dengan pihak ketiga harus diputuskan melalui forum musyawarah adat yang dihadiri oleh lima komponen adat dan atau tokoh-tokoh utusan keret yang memiliki kuasa hak pemanfaatan pada kawasan yang akan dialih fungsikan. 

Kelembagaan Adat

Nama -
Struktur - Deuguena - Tegay - Bemey - Srom Struktur kepemimpinan saat itu sangat terbatas kalau pun ada tapi hanya terdapat dalam keluarga inti.Hal ini terbukti bahwa dalam satu keluarga inti terdiri dari ayah,ibu dan anak-anak yang belum menikah,seiring dengan adanya banyak pekerjaan dalam keluarga inti maka terjadilah pembagian peran sehingga kerangka struktur adat suda mulai ada dan terlihat namun belum nampak ketika itu, orang masih hidup dalam kampung dusun sehingga masing-masing marga memilih orang yang tertua menjadi pemimpin.Ketika pemerintahan masuk, mereka mengumpulkan kelompok yang tadinya masih hidup terpecah-pecah, kelompok yang hidup berdampingan itu kemudian disatukan mereka dalam pemukiman-pemukiman.
Tugas dan peran masing-masing perangkat yang ada dalam kelembangaan adat atau struktur adat kemtuik sebagai berikut:

 Deuguena adalah sesorang dalam struktur adat, bertugas melindungi rakayat dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun dari luar dan mengatur kesejakterahan rakyat (BLUNG), menyelesaikan masalah sosial, memaham tapal batas marga dan lainya dan memiliki hak veto menolak semua atau sebagian keputusan-keputusan dari trang deugena / Pemerintah.
 Tegay adalah orang yang bertugas untuk membatu deuguena, mengambil keputusan-keputusan musyawarah adat baik yang menyangkut perlindungan dan mengatur kesejahteraan masyarakat adat.
 Bemey bertugas membantu deuguena dalam melaksanakan keputusan-keputusan adat, mengatur dan mengelolah sumber daya alam yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan Kekayaan milik klen atau marga
 Srom, dalam struktur adat, orang yang ditugaskan membantu bemey melaksanakan keputusan-keputusan adat yang di mandatkan kepada Dugena.
 Blung adalah masyarakat, memiliki asal usul leluhur secara turun- temurun dalam setiap yakena di wilayah adat kemtuik. 
Setiap kasus atau masalah biasanya di musyawarakan, dan hasil musyawarah itulah kemudian mempertimbangan segala kemungkinan lalu keputusan, sanksi diberikan sesuai dengan berat perbuatan yang dilakukanya sebagai konsekuensi hukuman. 

Hukum Adat

- Saling melewati batas tanah baik marga ataupun klen yang mengakibatkan konflik.
- Konflik tanah adat karena perebutan wilayah
- Konflik karena babi peliharan merusak kebun/tanaman
- Pelangaran pemanfaatan dusun sagu
- Pelanggaran batas wilayah, dusun.

Dikenakan sanksi berupa denda dan bentuk denda sesuai permintaan pemilik tanah ulayatnya jika terbukti tempat itu miliknya keluarga tertentu. Dibayar dengan uang, babi, manik-manik, kapak batu.
 
- Pembunuhan. Penyelesaian melalui adat Saleyap dengan bentuk denda berupa ganti kepala dan bayar. Kasus ini diselesaikan oleh Trang dan Deguena.
- Perzinahan, Pemerkosaan, Melakukan hubungan isteri yang masih mempunyai suami, Pemerkosan anak dibawah umur, Melakukan hubungan dengan ibu janda. Penyelesaian melalui adat saleyap dengan denda berupa: pembayaran ganti rugi, penyerahan dusun sagu, manik-manik, kapak batu, dan babi sebagai simbol damai.
 
Sanksi hukum adat di masa lalu umumnya ada dua bentuk, pertama adalah sanksi fisik berupa pembunuhan dibalas dengan pembunuhan, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi yang umum dikenal dengan istilah kepala ganti kepala. Pembunuhan terhadap pelaku perzinahan dengan unsur paksaan, penikaman di paha atau laki-laki dan perempuan dibunuh atas perbuatan perzinahan yang dilakukan atas suka sama suka. Sanksi non fisik berupa pembayaran ganti rugi (bayar kepala) atau denda umumnya dilakukan dengan cara penyerahan sebagian wilayah atau dusun sagu, pembayaran dengan kapak batu dan manik-manik serta babi sebagai simbol perdamaian.  

Keanekaragaman Hayati

Jenis Ekosistem
Sumber  
Sumber Pangan Padi, Sagu, keladi, daun papaya, singkong, daun singkong, Genemo, babi hutan, Matoa
Sumber Kesehatan & Kecantikan Daun gatal, Guruka, Cococer bebek, Daun Setan, Mahkota dewa, Kulit kayu lawang, Mengkudu.
Papan dan Bahan Infrastruktur Kayu Besi, Masoi, Jati Lokal, Lenggua, Beringin, Bintanggur, Kayu Goro, Bambu
Sumber Sandang -
Sumber Rempah-rempah & Bumbu -
Sumber Pendapatan Ekonomi Rotan, damar, Kayu besi, matoa,

Kebijakan

No Judul/Title Nomor Tentang Kategori Tipe Kategori Dokumen
1 Perda Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Nomor 8 Tahun 2018 Perda Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Perda Kabupaten/Kota Daerah  Dokumen
2 PERDA Kabupaten Jayapura No 8 Tahun 2016 Tentang Kampung Adat No 8 Tahun 2016 PERDA Kabupaten Jayapura No 8 Tahun 2016 Tentang Kampung Adat Perda Kabupaten/Kota Daerah  Dokumen