Berita BRWA

Pengakuan Wilayah Adat dalam Kebijakan Satu Peta

Kamis, 03 September 2020 , Ariya

Jakarta, 27 Agustus 2020, Penyelenggaraan Sarasehan III Kebijakan Satu Peta Menuju Indonesia Maju seri pertama ini mengangkat tema “Pengakuan Wilayah Adat dalam Kebijakan Satu Peta” yang juga merupakan rangkaian kegiatan dari rapat kerja nasional VI Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Rakernas AMAN VI).

Tujuan Sarasehan ini adalah untuk mendapatkan informasi terkini perkembangan pelaksanaan kebijakan satu peta, tantangan dalam kompilasi, sinkronisasi serta intergrasi peta tematik wilayah adat dan peta desa.

Kebijakan Satu Peta dirintis sejak periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono melalui Peraturan Presiden No 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN), dalam hal ini JIGN sebagai bentuk berbagi pakai dan penyebarluasan IG (Informasi Geospasial), kemudian Kebijakan Satu Peta dilanjutkan di periode pemerintahan Jokowi saat mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi VIII pada 21 Desember 2015, sebagai upaya percepatan Kebijakan Satu Peta pada 1 Febuari 2016 Jokowi menetapkan Peraturan Presiden no 6 tahun 2016 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1: 50.000, percepatan ini dilakukan untuk penyelesaian atau perbaikan 85 informasi geospasial tematik / IGT sektoral yang tumpang tindih, dan melalui perpres tersebut Kementerian/Lembaga yang bertindak sebagai walidata akan menyiapkan peta tematik Skala 1:50.000 melalui proses kompilasi, integrasi dan sinkronisasi yang kemudian akan diberbagipakaikan melalui JIGN.

Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, saat ini telah memasuki tahapan Singkronisasi yang ketentuanya diatur dalam Permenko No 2 tahun 2019 tentang Sinkronisasi Antar informasi Geospasial Tematik Dalam Rangka Percepatan Kebijakan Satu Peta dari Dari 84 jenis IGT yang terintegrasi, Sekretariat Tim Percepatan KSP dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Badan Informasi Geospasial (BIG) telah selesai memetakan Peta Indikasi Tumpang-Tindih IGT (PITTI),

6 tahun sejak lahirnya kebijakan satu peta yang memberikan harapan dalam penyelesaian konflik agraria yang terjadi di berbagai tempat. Proses percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta masih jauh dari semangat awal lahirnya sebagai kebijakan struktural yang berfokus pada isu penyelesaian konflik tenurial di tingkat lokal, pelaksanaan reforma agraria serta perbaikan tata kelola lahan dan sumber daya alam. beberapa catatan yang menjadi perhatian publik terkait pelaksanaan peraturan presiden nomor 9 tahun 2016 : 

1) Pada peluncuran geoportal tersebut pemerintah tidak menghadirkan informasi geospasial tematik (IGT) terkait peta batas desa dan peta wilayah adat 

(2) Pemerintah kurang memperhatikan keberadaan masyarakat adat dengan menghilangkan nomenklatur wilayah adat sebagai salah satu IGT dalam kebijakan satu peta 

(3) BIG mengembangkan metode pemetaan desa tanpa kesepakatan ini jauh dari mandat dan semangat Permendagri nomor 45/2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa, keadaan ini berpotensi besar menimbulkan konflik baru antar desa 

(4) Masih ditutupnya akses publik terhadap informasi geospasial tematik.

Menurut Kasmita Widodo, Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), menyampaikan bahwa dengan dihilangkannya nomenklatur wilayah adat sebagai salah satu IGT dalam kebijakan satu peta dan ketiadaan peta (IGT) wilayah adat sebagai bagian dari proses kompilasi, integerasi maupun sinkronisasi, berdampak pada ketidakpastian hukum hak masyarakat adat atas tanah dan sumberdaya alam, ketidakpastian berusaha untuk pihak – pihak yang mendapat izin pengelolaan usaha di wilayah adat, konflik agraria dan SDA yang menimbulkan kriminalisasi masyarakat adat dan gagalnya tujuan kebijakan satu peta yaitu menyelesiakan tumpang tindih perizinan atau pengelolaan, kepastian berusaha dan penyelesaian konflik tenurial.

Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat oleh negara terhadap ruang hidupnya semakin sangat jauh panggang dari api karena hingga hari ini negara tidak juga melakukan pengesahan terhadap RUU Masyarakat Adat dan hadirnya Omnibuslaw RUU Cipta Kerja yang diusung pemerintah secara substansinya akan sangat mudah menghilangkan ruang hidup masyarakat adat.

Bahan Flyer bisa dilihat di sini

Berita Lain