Berita BRWA

Membangun Pemahaman dan Kerjasama dengan DLHK Provinsi Kalimantan Barat untuk Percepatan Pengakuan Masyarakat Adat (MA) dan Penetapan Hutan Adat Menggunakan Sistem Registrasi Wilayah Adat.

Kamis, 25 Juni 2020 , Ariya

Penyepakatan Kerjasama dan Penyerahan Data Wilayah Adat ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pada tanggal 25 Juni 2020 bertempat di Ruang Rapat Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat telah dilaksanakan pertemuan antara Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Kalimantan Barat, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Barat, Lembaga Bela Banua Talino (LBBT), dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat, dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kalimantan Barat. 
 

Pertemuan ini bertujuan untuk Membangun Pemahaman dan Kerjasama dengan DLHK Provinsi Kalimantan Barat untuk Percepatan Pengakuan Masyarakat Adat (MA) dan Penetapan Hutan Adat Menggunakan Sistem Registrasi Wilayah Adat. Pertemuan tersebut dibuka dan dihadiri langsung oleh Kepala Dinas LHK Provinsi Kalimantan Barat Bapak Ir. Adi Yan. Selain dihadiri oleh Kepala dinas LHK Provinsi Kalimantan Barat, juga dihadiri Kepala Bidang (Kabid) terkait Pengakuan Masyarakat Adat dan Penetapan Hutan Adat beserta Bidang Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA). Dalam sambutan Kepala dinas LHK Provinsi Kalimantan Barat “Kami sangat mendukung program yang dilakukan oleh kawan-kawan NGO/LSM dalam rangka membangun kerjasama yang sistematis untuk mencapai target pengakuan MA dan penetapan hutan adat di Kalimantan Barat”. 
 

Bahkan beliau menyediakan ruangan bagi kawan-kawan NGO/LSM untuk melakukan diskusi/koordinasi rutin terkait penetapan hutan adat di Kalimantan Barat. Beliau juga menyarankan agar data polygon peta wilayah adat profile MA di Kalimantan Barat ini agar masuk dalam sistem jaringan informasi geospasial daerah (JIGD) dan Bada Informasi Geospasial (BIG).  
 

Pada pertemuan tersebut kami melakukan penyerahan dokumen peta wilayah adat di Kalimantan Barat. Peta tersebut tersusun menjadi tiga tematik antara lain peta situasi kebijakan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, peta situasi pengakuan hutan adat, dan peta lokasi perizinan di wilayah adat. Kami menyampaikan bahwa pada saat ini wilayah adat yang sudah dipetakan dan teregistrasi di BRWA sejumlah 274 wilayah adat seluas 1.365.955 ha yang tersebar di 8 Kabupaten antara lain, Melawi, Kapuas Hulu, Sintang, Sekadau, Sanggau, Ketapang dan Pontianak. Berdasarkan hasil analisis yang kami lakukan terdapat 1.050.328 hektar potensi hutan adat di 205 wilayah adat. 
 

Hasilnya, dokumen peta dan profile wilayah adat serta berita acara serah terima ditandatangani oleh Kadis DLHK Kalimantan Barat. Dan akan dirumuskan dokumen kerjasama (MoU) antara NGO/LSM dan DLHK Provinsi Kalimantan Barat sehingga kerja-kerja percepatan pengakuan MA dan penetapan hutan adat menjadi sinergis dan sistematis.

 

Peta peta tersebut dapat dilihat pada link berikut
Peta_Situasi_Kebijakan_Pengakuan_Masyarakat_Adat_Kalimantan_Barat
Peta_Hutan_Adat_Provinsi_Kalimantan_Barat

Berita Lain