Berita BRWA

STATUS WILAYAH ADAT 74 TAHUN MERDEKA

Minggu, 18 Agustus 2019 , Ariya

(AMAN)
Penyerahan peta wilayah adat kepada Presiden yang diterima oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

STATUS WILAYAH ADAT 74 TAHUN MERDEKA 

Oleh: Kasmita Widodo[1]

 

Pada acara Peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) 9 Agustus 2019, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) menyampaikan peta wilayah adat kepada Presiden Jokowi yang diterima oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya mewakili Presiden Jokowi.  BRWA sejak tahun 2012 secara reguler menyampaikan peta-peta wilayah adat yang terdaftar di BRWA kepada Pemerintah.

Data peta wilayah adat yang diterima Menteri LHK meliputi 833 peta wilayah adat dengan luas mencapai 10,56 juta hektar yang berada pada 26 provinsi dan 111 kabupaten/kota. Status pengakuan wilayah adat berdasarkan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dan penetapan. Ada 61 wilayah adat yang sudah ditetapkan dengan luas mencapai 1.157.279 ha dan 331 wilayah adat seluas 4.018.171 ha berada pada kabupaten yang telah menerbitkan Peraturan Daerah. Dengan demikian hampir 50% wilayah adat berada pada jurisdiksi kabupaten/kota yang telah memiliki peraturan daerah pengakuan masyarakat adat.

Dari status registrasi BRWA, ada 448.279 ha (19 peta) yang telah lolos tahap sertifikasi, artinya data sosial dan informasi spasial, termasuk dokumen batas-batas wilayah adat telah lengkap. Ada 110 peta wilayah adat terverifikasi mencapai 2.426.894 ha, masih ada beberapa hal yang perlu dilengkapi sebelum penetapan sertifikasi wilayah adat oleh BRWA. Masih cukup luas wilayah adat baru tahap tercatat dan teregistrasi, yaitu mencapai 6.159.106 ha (teregistrasi) dan 1.528.106 (tercatat) dengan total 704 peta wilayah adat. 

Pada peta wilayah adat seluas 10,56 juta hektar tersebut terdapat kawasan hutan dengan luasan sebagai berikut; Hutan Produksi 3.894.078,10 ha, Hutan Lindung 2.002.438,70 ha dan Hutan Konservasi seluas 1.867.610,15 ha.  Total kawasan hutan di wilayah adat mencapai 7.764.126,95 ha. Melalui proses penapisan data maka luasan ini dapat menjadi potensi hutan adat.  

Pada pidato sambutan di acara HIMAS tersebut, Menteri Siti Nurbaya menyampaikan bahwa KLHK hingga Juli 2019 telah menetapkan Hutan Adat dan mencadangkan Hutan Adat seluas keseluruhan ± 34.569 hektar. Juga telah menerbitkan Peta Wilayah Inidkatif Hutan Adat Fase II mencapai sekitar 574.119 hektar. Ada tambahan sekitar 101.138 hektar dari peta Fase I. Jika dilihat data potensi hutan adat seluas 7,76 juta hektar, maka masih cukup banyak potensi Hutan Adat yang bisa dimasukkan menjadi Peta Wilayah Inidkatif Hutan Adat. Dengan memenuhi persyaratan seperti yang diatur dalam PermenLHK Nomor 21/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak, pembaruan Peta Wilayah Indikatif Hutan Adat setelah mendapat persetujuan atau adanya usulan dari pemerintah daerah, terutama pada kabupaten/kota yang telah menerbitkan Perda pengakuan masyarakat adat. Walaupun ada skema pemuatan peta wilayah adat menjadi peta indikatif, tetap saja masih memerlukan keputusan politik kepala daerah.***
 

[1]Kepala BRWA

Tulisan dalam bentuk BRWA Update dapat diunduh : https://brwa.or.id/assets/image/rujukan/1566115337.pdf

Berita Lain