Berita BRWA

“Janji masih di langit: Perubahan hanyalah kasak-kusuk yang terjadi di hampir setiap sektor, sementara pengingkaran masih terus berlanjut”....

Wilayah adat harus dilihat bukan hanya sebagai ruang kehidupan bagi masyarakat adat tetapi juga sebagai alamat kebudayaan. Jika tidak ada alamat, maka kemana akan mencari budaya dan tradisi kita dikemudian hari?...

AMAN bekerjasama dengan BRWA mengadakan Dialog Publik untuk mengkomunikasikan peluang kerjasama antara masyarakat dan pihak Taman Nasional Kerinci Seblat terkait pengawasan dan pengelolaan kawasan hutan di Kabupaten Rejanglebong, Senin (28 September 2015). ...

DPRD Kabupaten Enrekang akan segera mengesahkan Ranperda Masyarakat Hukum Adat dalam beberapa waktu kedepan. ...

Ketua Satuan Adat Banten Kidul (SABAKI), Sukanta menyerahkan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Kasepuhan di Kabupaten Lebak kepada Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Lebak pada Senin (7/9). Penyerahan ini menjadi awal pembuktian keseriusan janji DPRD Kabupaten Lebak yang akan mensyahkan Perda pengakuan masyarakat adat Kasepuhan. ...

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menyerahkan 604 peta wilayah adat dari seluruh Indonesia kepada pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Total luasan wilayah adat dalam peta tersebut 6,8 juta hektar....

Hutan merupakan kekayaan Indonesia, yang berfungsi sebagai ruang publik dan penyangga kehidupan, budaya dan peradaban, sehingga pemanfaatannya harus secara adil....

Masyarakat adat tampak belum mendapatkan pengakuan penuh dari Pemerintah Kabupaten Merauke....

Hutan tempat masyarakat adat mencari sumber penghidupan, tempat mereka penyadu’an seperti ladang, membuat pengampung, berburu, mencari madu dan obat-obatan dan lain-lain...

Pendaftaran wilayah adat dengan standar informasi yang baku akan memudahkan para pihak, khususnya pemerintah untuk menggunakan informasi tersebut dalam pengambilan kebijakan sehingga pengakuan wilayah adat dapat terwujud...