Berita BRWA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus mempercepat pengakuan dan penetapan hutan adat di seluruh Indonesia. Ditargetkan, sebanyak 4,38 juta hektar hutan adat bisa diberikan pengakuan untuk kemudian dikelola oleh masyarakat adat....

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengingatkan jajarannya dan pemda seluruh Indonesia untuk konsisten mengurus Perhutanan Sosial dan Hutan Adat....

Tamiang Layang (Antaranews Kalteng) - Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat menandatangani kesepakatan bersama tentang pengajuan raperda tentang perlindungan masyarakat adat melalui paripurna XII masa sidang III tahun 2017 di Tamiang Layang, Kamis. ...

Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyebutkan, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Hutan Adat akan mendalami hal-hal teknis terkait Hutan Adat, untuk mencapai kesamaan pemahaman yang selanjutnya akan dituangkan dalam penetapan....

JAKARTA, KOMPAS Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menginstruksikan agar penetapan dan pengakuan hutan adat kepada masyarakat adat tidak jalan di tempat. Setiap pihak diminta memanfaatkan kesempatan untuk mendorong percepatan hutan adat seperti yang dijanjikan Presiden Joko Widodo....

Menutup akhir tahun 2017, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) dan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) menyerahkan 777 peta wilayah adat Seluas 9.382.699,31 hektar kepada Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Penyerahan ini disampaikan dalam acara Catatan Akhir Tahun Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada Rabu (20/12/2017) di Sari Pan Pasific Hotel, Jakarta....

Setelah dibentuk Gugus Tugas Reforma Agraria beberapa waktu lalu, saat ini Kabupaten Sigi tengah aktif melakukan pemetaan partisipatif. Kegiatan ini adalah bagian dari skema reforma agraria (RA) dan perhutanan sosial (PS) yang sedang dijalankan oleh pemerintahan kabupaten Sigi. Dari 176 desa yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Sigi, hampir 75,1% nya merupakan kawasan hutan dan dinilai tumpang tindih. Masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut memiliki kesulitan dalam pengembangan sosial dan ruang hidup masyarakat adat menjadi sangat terbatas. Skema TORA dan PS ini diharapkan menjadi jalan tempuh untuk mempertahankan wilayah kelola masyarakat, mengurangi konflik agraria, dan ketimpangan penguasaan lahan serta sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Sigi dalam pengembalian dan penegasan hak masyarakat adat....

Komunitas Masyarakat Adat di Indonesia telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Mereka hidup dan mendiami wilayah tertentu serta memiliki tatanan kehidupan yang secara turun-temurun terbukti mampu menjamin keberlanjutan dan kesejahteraannya secara bersama-sama selama ratusan bahkan ribuan tahun....

"Ketika saya berumur lima tahun, sudah tahu bahwa ada orang Bukit (Dayak) di Meratus,” demikian pengantar Dr. Abdurrahman SH MH, Hakim Agung RI dan Pengajar di Fak. Hukum Unlam pada pertemuan Kelompok Diskusi Terfokus (FGD) di Jakarta, pada 12 Oktober 2016 silam. ...

Bertempat di kantor AMAN Bogor, BRWA menyerahkan data wilayah adat (WA) dari anggota AMAN yang sudah ditinjau pada Rabu, 9 November 2016....