Berita BRWA

Pengakuan Wilayah Adat dan perlindungan komunitas masyarakat adat berserta hak-hak tradisionalnya dalam bentuk kearifan dan pengelolaan sumber daya alam, menjadi hal serius yang sedang dijalankan oleh pemerintahan baik pusat maupun daerah. Sebagai satu langkah keseriusan pemerintah pusat terhadap ini, beberapa waktu lalu diadakan Rapat Koordinasi Nasional Hutan Adat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Rakornas Hutan Adat – KLHK) di Jakarta. Dari Rakornas Hutan Adat ini dihasilkan kesepakatan yang termuat dalam Berita Acara yang kemudian menjadi kertas kerja bersama Pemerintah Pusat dan Daerah....

Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat masih minim di negeri ini. Dalam dua tahun terakhir, kurang dari 50.000 hektar hutan adat mendapatkan penetapan dari 9,3 juta hektar pemetaan partisiatif yang diserahkan Badan Registrasi Wilayah Adat. Untuk itu, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diminta lebih aktif demi percepatan ini....

PENETAPAN hutan adat merupakan rangkaian proses panjang dari berbagai pihak baik dari pemerintah maupun dari seluruh komponen masyarakat dalam upaya mendorong pengakuan wilayah adat....

PENETAPAN hutan adat merupakan rangkaian proses panjang dari berbagai pihak baik dari pemerintah maupun seluruh komponen masyarakat dalam upaya mendorong pengakuan wilayah adat. Secara resmi pemerintah telah memberikan perlindungan dan pengakuan hutan adat pada tanggal 30 Desember 2016 di Istana Negara sebagai jawaban atas perjalanan panjang perjuangan masyarakat adat hingga ke Mahkamah Konstitusi....

Porosjambi.com – Jakarta – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Drs.H.M.Dianto,M.Si, mengemukakan bahwa keberadaan hutan adat sangat bermanfaat bagi perekomoniam masyarakat setempat dan untuk menjaga kelestarian hutan, yang selanjutnya akan berdampak luas terhadap kelestarian lingkungan. Hal itu dikemukakan Sekda saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Hutan Adat, bertempat di Dian Ballroom Hotel Ciputra Jakarta Barat, Selasa (23/01/2018), yang dibuka oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Dr.Ir.Siti Nurbaya Bakar,M.Sc....

IMCNews.ID, Jambi - Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, M Dianto menyatakan keberadaan hutan adat di provinsi itu sangat bermanfaat menunjang perekomoniam masyarakat sekitar hutan dan sebagai upaya menjaga kelestarian hutan....

Pada tahun 2018 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) diperhadapkan dengan begitu kompleksnya problematika kehidupan atas perjuangan hak-hak dasarnya. Hari ini masyarakat adat diperhadapkan pada persoalan besar soal eksistensi nilai budaya dan akses wilayah kelola rakyat di NTT. Banyaknya persoalan penjarahan lahan yang secara terstruktur, sistematis dan massif terhadap wilayah masyarakat adat membuat berbagai persoalan terkait lahan dan pelanggaran HAM masyarakat adat semakin tinggi....

Wakil Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, mengikuti rapat koordinasi percepatan hutan adat di Hotel Ciputra, Jakarta, Selasa (23/1/2018)...

Target 4,38 juta hektare dianggap realistis. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menurunkan target alokasi kawasan hutan untuk program perhutanan sosial. Berdasarkan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) seluas 12,7 juta hektare ditargetkan selesai pada 2019....

Pemerintah Aceh telah mengusulkan hutan adat kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) seluas 145.250,24 hektar. Usulan ini disampaikan dalam rapat koordinasi Hutan Adat di Jakarta yang berlangsung sejak tanggal 23-24 Januari 2018....