Berita BRWA

Minahasa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sabtu, 17 Maret 2018. Tarian Kebesaran Walak Tondano, dan Tarian Kabela dari Bolaang Mongondow menyambut kehadiran Menteri LHK Siti Nurbaya sebagai utusan Presiden RI Joko Widodo pada peringatan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara yang bertepatan dengan Ulang Tahun Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) ke-19 Tahun 2018, yang dipusatkan di Benteng Moraya, Tondano, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, (17/03/18)....

The Working Group for ICCAs in Indonesia (WGII, ICCA Consortium member) is now an established coalition of national CSOs, recognized as the leading platform for ICCA issues in Indonesia. The next action will be for WGII to facilitate a network of ICCA keepers and owners in Indonesia to become the ICCA platform. Led by BRWA, WGII also plays a major role in accelerating the gazettement of customary forests in Indonesia....

Pengakuan Wilayah Adat dan perlindungan komunitas masyarakat adat berserta hak-hak tradisionalnya dalam bentuk kearifan dan pengelolaan sumber daya alam, menjadi hal serius yang sedang dijalankan oleh pemerintahan baik pusat maupun daerah. Sebagai satu langkah keseriusan pemerintah pusat terhadap ini, beberapa waktu lalu diadakan Rapat Koordinasi Nasional Hutan Adat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Rakornas Hutan Adat – KLHK) di Jakarta. Dari Rakornas Hutan Adat ini dihasilkan kesepakatan yang termuat dalam Berita Acara yang kemudian menjadi kertas kerja bersama Pemerintah Pusat dan Daerah....

Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat masih minim di negeri ini. Dalam dua tahun terakhir, kurang dari 50.000 hektar hutan adat mendapatkan penetapan dari 9,3 juta hektar pemetaan partisiatif yang diserahkan Badan Registrasi Wilayah Adat. Untuk itu, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diminta lebih aktif demi percepatan ini....

PENETAPAN hutan adat merupakan rangkaian proses panjang dari berbagai pihak baik dari pemerintah maupun dari seluruh komponen masyarakat dalam upaya mendorong pengakuan wilayah adat....

PENETAPAN hutan adat merupakan rangkaian proses panjang dari berbagai pihak baik dari pemerintah maupun seluruh komponen masyarakat dalam upaya mendorong pengakuan wilayah adat. Secara resmi pemerintah telah memberikan perlindungan dan pengakuan hutan adat pada tanggal 30 Desember 2016 di Istana Negara sebagai jawaban atas perjalanan panjang perjuangan masyarakat adat hingga ke Mahkamah Konstitusi....

Porosjambi.com – Jakarta – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Drs.H.M.Dianto,M.Si, mengemukakan bahwa keberadaan hutan adat sangat bermanfaat bagi perekomoniam masyarakat setempat dan untuk menjaga kelestarian hutan, yang selanjutnya akan berdampak luas terhadap kelestarian lingkungan. Hal itu dikemukakan Sekda saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Hutan Adat, bertempat di Dian Ballroom Hotel Ciputra Jakarta Barat, Selasa (23/01/2018), yang dibuka oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Dr.Ir.Siti Nurbaya Bakar,M.Sc....

IMCNews.ID, Jambi - Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, M Dianto menyatakan keberadaan hutan adat di provinsi itu sangat bermanfaat menunjang perekomoniam masyarakat sekitar hutan dan sebagai upaya menjaga kelestarian hutan....

Pada tahun 2018 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) diperhadapkan dengan begitu kompleksnya problematika kehidupan atas perjuangan hak-hak dasarnya. Hari ini masyarakat adat diperhadapkan pada persoalan besar soal eksistensi nilai budaya dan akses wilayah kelola rakyat di NTT. Banyaknya persoalan penjarahan lahan yang secara terstruktur, sistematis dan massif terhadap wilayah masyarakat adat membuat berbagai persoalan terkait lahan dan pelanggaran HAM masyarakat adat semakin tinggi....

Wakil Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, mengikuti rapat koordinasi percepatan hutan adat di Hotel Ciputra, Jakarta, Selasa (23/1/2018)...