Berita BRWA

Pengelolaan dan pengolahan data yang optimal lalu dikemas dengan tepat dapat berdampak pada perubahan kebijakan, maka bangun sedikit narasi selanjutnya biarkan data yang berbicara. ...

Beberapa peta berjejer rapih di dinding Up In Smoke, Kunigan, Jakarta, tempat perhelatan Perayaan Hari Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) 2018 berlangsung (09/08/2018). Peta-peta ini menampilkan kondisi keruangan wilayah adat secara tematik. Mulai dari sebaran wilayah adat, tumpang tindih dengan perizinan, sebaran konflik, sebaran wilayah adat yang telah diakui oleh produk hukum daerah, hingga sebaran karbon di wilayah adat....

www.aman.or.id - Kamis (19/07), Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi menerima kunjungan Sekretaris Kabinet yang diwakili oleh Asisten Staf Khusus Presiden Riyan Suminder di Kantor Pengurus Besar AMAN di Jakarta. Pertemuan yang dihadiri oleh Para Deputi dan Direktur PB AMAN membahas komitmen Presiden Jokowi terhadap janji yang tertuang di dalam Nawacita untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat....

Hutan adat bukan hutan negara. Begitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Sejak putusan itu, hutan di wilayah masyarakat hukum adat bukan tergolong hutan hak yang dimiliki masyarakat hukum adat. ...

Pemerintah perlu segera melakukan percepatan pengakuan dan pelindungan hak masyarakat adat. Salah satu kunci dari pengakuan masyarakat adat berada pada kemauan pemerintah di tingkat Kota/Kabupaten, mengingat kewenangan mereka yang dapat menyentuh langsung ke masyarakat adat di wilayahnya. Selain itu, hasil-hasil pemetaan partisipatif menunjukkan bahwa satuan wilayah adat sebagian besar juridiksinya berada di kabupaten. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Kasmita Widodo dalam Lokakarya Berbagi Pembelajaran: Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Adat pada Tingkat Kabupaten yang diselenggarakan oleh Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) pada Senin (16/4/2018) di Hotel Royal Bogor. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara BRWA, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Jaringan Kerja Pemetaan Patisipatif (JKPP)....

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Supriyanto menyatakan pemerintah menargetkan pengakuan hutan adat seluas 2,25 juta hektare tahun ini. Angka itu keluar setelah dilakukan rapat koordinasi identifikasi calon hutan adat pada Januari 2018....

Minahasa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sabtu, 17 Maret 2018. Tarian Kebesaran Walak Tondano, dan Tarian Kabela dari Bolaang Mongondow menyambut kehadiran Menteri LHK Siti Nurbaya sebagai utusan Presiden RI Joko Widodo pada peringatan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara yang bertepatan dengan Ulang Tahun Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) ke-19 Tahun 2018, yang dipusatkan di Benteng Moraya, Tondano, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, (17/03/18)....

The Working Group for ICCAs in Indonesia (WGII, ICCA Consortium member) is now an established coalition of national CSOs, recognized as the leading platform for ICCA issues in Indonesia. The next action will be for WGII to facilitate a network of ICCA keepers and owners in Indonesia to become the ICCA platform. Led by BRWA, WGII also plays a major role in accelerating the gazettement of customary forests in Indonesia....

Pengakuan Wilayah Adat dan perlindungan komunitas masyarakat adat berserta hak-hak tradisionalnya dalam bentuk kearifan dan pengelolaan sumber daya alam, menjadi hal serius yang sedang dijalankan oleh pemerintahan baik pusat maupun daerah. Sebagai satu langkah keseriusan pemerintah pusat terhadap ini, beberapa waktu lalu diadakan Rapat Koordinasi Nasional Hutan Adat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Rakornas Hutan Adat – KLHK) di Jakarta. Dari Rakornas Hutan Adat ini dihasilkan kesepakatan yang termuat dalam Berita Acara yang kemudian menjadi kertas kerja bersama Pemerintah Pusat dan Daerah....

Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat masih minim di negeri ini. Dalam dua tahun terakhir, kurang dari 50.000 hektar hutan adat mendapatkan penetapan dari 9,3 juta hektar pemetaan partisiatif yang diserahkan Badan Registrasi Wilayah Adat. Untuk itu, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diminta lebih aktif demi percepatan ini....