Berita BRWA

Pada acara Peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) 9 Agustus 2019, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) menyampaikan peta wilayah adat kepada Presiden Jokowi yang diterima oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya mewakili Presiden Jokowi.  BRWA sejak tahun 2012 secara reguler menyampaikan peta-peta wilayah adat yang terdaftar di BRWA kepada Pemerintah....

Pada akhir April 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I (Kompas, 28/05/19). Peluncuran peta ini berdasarkan SK Menteri LHK Nomor 312 Tahun 2019, turunan dari Permen LHK No 21/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak....

Peran pemerintah daerah sangat penting di dalam menetapkan keberadaan masyarakat adat dan wilayah adat dalam kaitannya dengan Putusan MK-35 tentang pengakuan hutan adat, serta pelaksanaan program reforma agraria. Sejak tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Malinau telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat.  Untuk menjalankan Perda ini, sesuai dengan mandat Perda tersebut, Bupati Malinau Dr. Yansen TP, MSi menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 201 tahun 2014 tentang Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat (BPUMA). ...

Kasmita Widodo, mengatakan masyarakat bisa membuat peta, memahami tentang wilayahnya, dan menggambarkannya. Perjuangannya adalah bagaimana itu diakui oleh pemerintah. Itu menjadi salah satu pokok dari bagaimana mencegah konflik lahan. Kebijakan satu peta menjadi salah satu entry point karena di situ kita akan melihat peta wilayah adat ini berada di area kehutanan yang mana, fungsi apa, berada perizinan yang mana, punya siapa, dan sebagainya. Menurut Kasmita, saat ini tinggal sedikit lagi untuk bisa dituntaskan agar peta-peta ini menjadi informasi resmi pemerintah. Yang sedikit itu adalah masalah teknis, dan itu ada wali datanya. Jadi Kementerian Dalam Negeri adalah wali data yang akan menerima peta-peta wilayah adat untuk diintegrasi ke dalam keteraturannya. ...

SAMOSIR - Kabupaten Samosir selangkah lebih maju daripada kabupaten lain di sekitar Danau Toba perihal pengaturan Pengakuan dan Penghormatan Masyarakat Adat....

Orideksnews.com, BOGOR – Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) menyelenggarakan lokalatih pengayaan kapasitas fasilitator tentang kajian etnografi tanah adat, wilayah adat dan hutan adat, Bogor, 26-28 februari 2019...

Hari ini Presiden Joko Widodo meluncurkan portal Kebijakan Satu Peta pada acara yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Perkenomian. BRWA mendapat undangan dan menghadiri acara ini. Acara peluncuran portal ini sempat mengalami penundaan, sebelumnya direncanakan pada bulan Agustus, namun ditunda. Dan minggu lalu, undangan sudah disebar untuk acara peluncuran geoportal tanggal 6 Desember kembali diundur, akhirnya tanggal 11 Desember peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta dilaksanakan....

Berjalan dengan kaki sedikit tertatih, mama Maria memasuki ruang kelas SD Desa Ngaiguli. Ada hal yang cukup menarik perhatian, lutut sebelah kirinya ditempeli semacam tumbukan tumbuhan yang berbentuk bubur. Ia kemudian duduk sambil secara perlahan meluruskan kakinya. Mama Maria lalu kembali hanyut dalam diskusi tentang sejarah asal usul marga-marga yang bermukim di Natapen Ngeil, penamaan satuan wilayah adat. ...

Sangat kontras dengan udara sore itu, masyarakat adat Colol menyambut kedatangan Tim BRWA dengan ramah dan penuh kehangatan. Beruntungnya, kedatangan Tim BRWA ternyata bertepatan dengan diadakannya sebuah ritual adat untuk mensyukuri hasil panen. “Hang Woja” atau “Penti” adalah nama dari ritual adat tersebut....

Pengelolaan dan pengolahan data yang optimal lalu dikemas dengan tepat dapat berdampak pada perubahan kebijakan, maka bangun sedikit narasi selanjutnya biarkan data yang berbicara. ...