Berita BRWA

Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra menyampaikan upaya tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pendaftaran tanah adat, sesuai hasil inventarisasi masyarakat hukum adat dan tanah adat. "Saya kira Presiden Joko Widodo jelas sekali menginginkan pengakuan hak atas tanah masyarakat adat Papua," kata Surya dalam keterangan yang diterima Jumat (29/10). ...

Ada begitu banyak regulasi dan pembentukan tim teknis untuk memberikan pengakuan masyarakat adat dan hutannya. Tetap lambat karena Pasal 67 Undang-Undang Kehutanan tak pernah dicabut, bahkan dalam UU Cipta Kerja. PENGAKUAN hutan adat menjadi salah satu isu penting dan menjadi indikator keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat adat di sektor kehutanan. Di tengah kebuntuan pembahasan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat, perubahan regulasi terkait dengan hutan adat dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dan peraturan turunannya perlu kita cermati bersama....

Hingga Agustus 2021, RUU Masyarakat Adat masih mengalami kebuntuan proses. Dalam dialog Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU MA dengan seorang Wakil Ketua DPR dan anggota Badan Legislasi DPR, menyatakan, naskah berada di meja Pimpinan DPR. Perlu dukungan para Pimpinan DPR untuk pembahasan RUU Masyarakat Adat dalam sidang pleno dan ditetapkan jadi RUU inisiatif DPR. Dengan demikian, proses akan bergulir untuk pembahasan oleh pemerintah melalui penyusunan daftar isian masalah (DIM) yang akan dibahas bersama DPR. Jadi, masih panjang perjalanan RUU Masyarakat Adat untuk sampai pengesahan. Tak hanya itu, secara substansial RUU Masyarakat Adat versi DPR saat ini masih banyak kritik dari masyarakat sipil dan akademisi....

JAKARTA – Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Sri Purwaningsih bersama Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I (SUPD I) Edison Siagian serta subdit terkait di lingkungan Direktorat SUPD I menghadiri rapat koordinasi kegiatan mitra Ford Foundation yang diselenggarakan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) secara daring, Selasa (31/8/2021). Pada kesempatan itu, Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Sri Purwaningsih atau yang akrab disapa Nining mengatakan rapat koordinasi yang diselenggarakan BRWA hari ini merupakan tindak lanjut setelah diberikannya persetujuan kepada BRWA sebagai mitra Ford Foundation dalam mendukung program pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan ruang lingkup pada Memorandum Saling Pengertian (MSP)....

Pada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) memperbarui data “Status Pengakuan Wilayah Adat di Indonesia”. Data ini diolah dari Sistem Registrasi Wilayah Adat BRWA. Sistem ini meliputi tahapan pencatatan data dan informasi mengenai keberadaan masyarakat adat dan wilayah adatnya. Selanjutnya BRWA melakukan proses standardisasi data spasial (peta) dan data sosial (profil) masyarakat adat melalui proses Registrasi, Verifikasi, dan Sertifikasi wilayah adat....

BRWA kembali merilis data terbaru status pengakuan wilayah adat di Indonesia. Sampai saat ini, BRWA telah meregistrasi 945 peta wilayah adat dengan luas mencapai 12,2 juta hektar yang tersebar di 27 provinsi dan 128 kabupaten/kota....

Hari ini (6 April) Tim Verifikasi Teknis (vertek) KLHK melakukan kegiatan vertek di 3 lokasi usulan Hutan Adat di Kabupaten Sigi, yaitu di wilayah adat Lindu, Toro dan Moa....

“Perayaan Kebangkitan Masyarakat Adat bukan sekedar acara serimonial semata, tapi Masyarakat Adat harus benar-benar bangkit, Masyarakat Adat tidak boleh tertinggal. Perayaan kali ini luar biasa karena sekaligus pengukuhan Ondofolo. Ini peristiwa bersejarah dan sebagai berkat untuk kita semua, tidak ada yang bisa memperjuangkan nasib kita selain dari kita sendiri. Adat harus kuat, jika Masyarakat Adat sudah pegang Injil sebagai kekuatan hidup, maka yang dipercaya Tuhan sebagai sumber segala berkat dalam hidup”. ...

GTMA INFO, Jayapura (19/10). Kunjungan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M, di Kabupaten Jayapura, menyempatkan diri hadir di sekretariat Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) yang didampingi langsung oleh Bupati Jayapura dan Kepala Kantor Pertanahan Jayapura. Dalam kunjungan tersebut dengan agenda ingin bertemu dan mendengarkan penjelasan mengenai GTMA. Bupati Kab. Jayapura Matius Awoitauw dalam kesempatannya beliau menceritakan kepada Wamen ATR/BPN bahwa pembentukan GTMA sendiri berlangsung sejak tahun 2018 dan bukan pekerjaan yang mudah karena harus berkoordinasi dengan banyak pihak untuk membantu, bahkan fasilitas di dalam sekretariat merupakan fasilitas yang berada di ruangan beliau yang diberikan untuk mendukung proses kerja-kerja tim. ...

Menurut Kasmita Widodo, Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), menyampaikan bahwa dengan dihilangkannya nomenklatur wilayah adat sebagai salah satu IGT dalam kebijakan satu peta dan ketiadaan peta (IGT) wilayah adat sebagai bagian dari proses kompilasi, integerasi maupun sinkronisasi, berdampak pada ketidakpastian hukum hak masyarakat adat atas tanah dan sumberdaya alam, ketidakpastian berusaha untuk pihak – pihak yang mendapat izin pengelolaan usaha di wilayah adat, konflik agraria dan SDA yang menimbulkan kriminalisasi masyarakat adat dan gagalnya tujuan kebijakan satu peta yaitu menyelesiakan tumpang tindih perizinan atau pengelolaan, kepastian berusaha dan penyelesaian konflik tenurial....