Berita BRWA

Indeks

2013
Kamis, 03/09/2020

Pengakuan Wilayah Adat dalam Kebijakan Satu Peta
Menurut Kasmita Widodo, Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), menyampaikan bahwa dengan dihilangkannya nomenklatur wilayah adat sebagai salah satu IGT dalam kebijakan satu peta dan ketiadaan peta (IGT) wilayah adat sebagai bagian dari proses kompilasi, integerasi maupun sinkronisasi, berdampak pada ketidakpastian hukum hak masyarakat adat atas tanah dan sumberdaya alam, ketidakpastian berusaha untuk pihak – pihak yang mendapat izin pengelolaan usaha di wilayah adat, konflik agraria dan SDA yang menimbulkan kriminalisasi masyarakat adat dan gagalnya tujuan kebijakan satu peta yaitu menyelesiakan tumpang tindih perizinan atau pengelolaan, kepastian berusaha dan penyelesaian konflik tenurial....
read more »
2013
Kamis, 25/06/2020

Membangun Pemahaman dan Kerjasama dengan DLHK Provinsi Kalimantan Barat untuk Percepatan Pengakuan Masyarakat Adat (MA) dan Penetapan Hutan Adat Menggunakan Sistem Registrasi Wilayah Adat.
Pada tanggal 25 Juni 2020 bertempat di Ruang Rapat Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat telah dilaksanakan pertemuan antara Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Kalimantan Barat, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Barat, Lembaga Bela Banua Talino (LBBT), dan Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat, dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kalimantan Barat. Pertemuan ini bertujuan untuk Membangun Pemahaman dan Kerjasama dengan DLHK Provinsi Kalimantan Barat untuk Percepatan Pengakuan Masyarakat Adat (MA) dan Penetapan Hutan Adat Menggunakan Sistem Registrasi Wilayah Adat....
read more »
2013
Kamis, 16/01/2020

STATUS PENGAKUAN WILAYAH ADAT 2019
Hingga akhir tahun 2019, BRWA telah meregistrasi 839 peta wilayah adat dengan luas 10.593.317 hektar, dengan status TERCATAT (50 peta, luasnya 1.526.208 ha), TEREGISTRASI (632 peta, luasnya 6.061.718 ha), TERVERIFIKASI (130 peta, luasnya 2.441.892 ha), dan TERSERTIFIKASI (27 peta, luas 563.498 ha). ...
read more »
2013
Minggu, 18/08/2019

STATUS WILAYAH ADAT 74 TAHUN MERDEKA
Pada acara Peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) 9 Agustus 2019, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) menyampaikan peta wilayah adat kepada Presiden Jokowi yang diterima oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya mewakili Presiden Jokowi.  BRWA sejak tahun 2012 secara reguler menyampaikan peta-peta wilayah adat yang terdaftar di BRWA kepada Pemerintah....
read more »
2013
Jum'at, 26/07/2019

MENGATASI KONFLIK TERKAIT HUTAN DAN MASYARAKAT ADAT
Pada akhir April 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I (Kompas, 28/05/19). Peluncuran peta ini berdasarkan SK Menteri LHK Nomor 312 Tahun 2019, turunan dari Permen LHK No 21/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak....
read more »
2013
Senin, 15/04/2019

Masyarakat Adat di Malinau Mengajukan Pengakuan Wilayah Adat dan Hutan Adat
Peran pemerintah daerah sangat penting di dalam menetapkan keberadaan masyarakat adat dan wilayah adat dalam kaitannya dengan Putusan MK-35 tentang pengakuan hutan adat, serta pelaksanaan program reforma agraria. Sejak tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Malinau telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat.  Untuk menjalankan Perda ini, sesuai dengan mandat Perda tersebut, Bupati Malinau Dr. Yansen TP, MSi menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 201 tahun 2014 tentang Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat (BPUMA). ...
read more »
2013
Senin, 15/04/2019

Wawancara Kasmita Widodo: Membangun Peta Wilayah Adat
Kasmita Widodo, mengatakan masyarakat bisa membuat peta, memahami tentang wilayahnya, dan menggambarkannya. Perjuangannya adalah bagaimana itu diakui oleh pemerintah. Itu menjadi salah satu pokok dari bagaimana mencegah konflik lahan. Kebijakan satu peta menjadi salah satu entry point karena di situ kita akan melihat peta wilayah adat ini berada di area kehutanan yang mana, fungsi apa, berada perizinan yang mana, punya siapa, dan sebagainya. Menurut Kasmita, saat ini tinggal sedikit lagi untuk bisa dituntaskan agar peta-peta ini menjadi informasi resmi pemerintah. Yang sedikit itu adalah masalah teknis, dan itu ada wali datanya. Jadi Kementerian Dalam Negeri adalah wali data yang akan menerima peta-peta wilayah adat untuk diintegrasi ke dalam keteraturannya. ...
read more »
2013
Jum'at, 29/03/2019

Peduli Masyarakat Adat, Prestasi Samosir Dinilai Selangkah Lebih Maju.
SAMOSIR - Kabupaten Samosir selangkah lebih maju daripada kabupaten lain di sekitar Danau Toba perihal pengaturan Pengakuan dan Penghormatan Masyarakat Adat....
read more »
2013
Rabu, 06/03/2019

Lokalatih BRWA, Fasilitator Panah Papua Harap Masyarakat Adat Berkuasa dan Kelola Wilayah Adatnya
Orideksnews.com, BOGOR – Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) menyelenggarakan lokalatih pengayaan kapasitas fasilitator tentang kajian etnografi tanah adat, wilayah adat dan hutan adat, Bogor, 26-28 februari 2019...
read more »
2013
Rabu, 12/12/2018

Peluncuran “Sampul” Geoportal Kebijakan Satu Peta
Hari ini Presiden Joko Widodo meluncurkan portal Kebijakan Satu Peta pada acara yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Perkenomian. BRWA mendapat undangan dan menghadiri acara ini. Acara peluncuran portal ini sempat mengalami penundaan, sebelumnya direncanakan pada bulan Agustus, namun ditunda. Dan minggu lalu, undangan sudah disebar untuk acara peluncuran geoportal tanggal 6 Desember kembali diundur, akhirnya tanggal 11 Desember peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta dilaksanakan....
read more »

Displaying : 1 - 10 of 64 entries