Berita BRWA

Hari ini (6 April) Tim Verifikasi Teknis (vertek) KLHK melakukan kegiatan vertek di 3 lokasi usulan Hutan Adat di Kabupaten Sigi, yaitu di wilayah adat Lindu, Toro dan Moa....

“Perayaan Kebangkitan Masyarakat Adat bukan sekedar acara serimonial semata, tapi Masyarakat Adat harus benar-benar bangkit, Masyarakat Adat tidak boleh tertinggal. Perayaan kali ini luar biasa karena sekaligus pengukuhan Ondofolo. Ini peristiwa bersejarah dan sebagai berkat untuk kita semua, tidak ada yang bisa memperjuangkan nasib kita selain dari kita sendiri. Adat harus kuat, jika Masyarakat Adat sudah pegang Injil sebagai kekuatan hidup, maka yang dipercaya Tuhan sebagai sumber segala berkat dalam hidup”. ...

GTMA INFO, Jayapura (19/10). Kunjungan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M, di Kabupaten Jayapura, menyempatkan diri hadir di sekretariat Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) yang didampingi langsung oleh Bupati Jayapura dan Kepala Kantor Pertanahan Jayapura. Dalam kunjungan tersebut dengan agenda ingin bertemu dan mendengarkan penjelasan mengenai GTMA. Bupati Kab. Jayapura Matius Awoitauw dalam kesempatannya beliau menceritakan kepada Wamen ATR/BPN bahwa pembentukan GTMA sendiri berlangsung sejak tahun 2018 dan bukan pekerjaan yang mudah karena harus berkoordinasi dengan banyak pihak untuk membantu, bahkan fasilitas di dalam sekretariat merupakan fasilitas yang berada di ruangan beliau yang diberikan untuk mendukung proses kerja-kerja tim. ...

Menurut Kasmita Widodo, Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), menyampaikan bahwa dengan dihilangkannya nomenklatur wilayah adat sebagai salah satu IGT dalam kebijakan satu peta dan ketiadaan peta (IGT) wilayah adat sebagai bagian dari proses kompilasi, integerasi maupun sinkronisasi, berdampak pada ketidakpastian hukum hak masyarakat adat atas tanah dan sumberdaya alam, ketidakpastian berusaha untuk pihak – pihak yang mendapat izin pengelolaan usaha di wilayah adat, konflik agraria dan SDA yang menimbulkan kriminalisasi masyarakat adat dan gagalnya tujuan kebijakan satu peta yaitu menyelesiakan tumpang tindih perizinan atau pengelolaan, kepastian berusaha dan penyelesaian konflik tenurial....

Pada tanggal 25 Juni 2020 bertempat di Ruang Rapat Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat telah dilaksanakan pertemuan antara Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Kalimantan Barat, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Barat, Lembaga Bela Banua Talino (LBBT), dan Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat, dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kalimantan Barat. Pertemuan ini bertujuan untuk Membangun Pemahaman dan Kerjasama dengan DLHK Provinsi Kalimantan Barat untuk Percepatan Pengakuan Masyarakat Adat (MA) dan Penetapan Hutan Adat Menggunakan Sistem Registrasi Wilayah Adat....

Hingga akhir tahun 2019, BRWA telah meregistrasi 839 peta wilayah adat dengan luas 10.593.317 hektar, dengan status TERCATAT (50 peta, luasnya 1.526.208 ha), TEREGISTRASI (632 peta, luasnya 6.061.718 ha), TERVERIFIKASI (130 peta, luasnya 2.441.892 ha), dan TERSERTIFIKASI (27 peta, luas 563.498 ha). ...

Pada acara Peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) 9 Agustus 2019, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) menyampaikan peta wilayah adat kepada Presiden Jokowi yang diterima oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya mewakili Presiden Jokowi.  BRWA sejak tahun 2012 secara reguler menyampaikan peta-peta wilayah adat yang terdaftar di BRWA kepada Pemerintah....

Pada akhir April 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I (Kompas, 28/05/19). Peluncuran peta ini berdasarkan SK Menteri LHK Nomor 312 Tahun 2019, turunan dari Permen LHK No 21/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak....

Peran pemerintah daerah sangat penting di dalam menetapkan keberadaan masyarakat adat dan wilayah adat dalam kaitannya dengan Putusan MK-35 tentang pengakuan hutan adat, serta pelaksanaan program reforma agraria. Sejak tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Malinau telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat.  Untuk menjalankan Perda ini, sesuai dengan mandat Perda tersebut, Bupati Malinau Dr. Yansen TP, MSi menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 201 tahun 2014 tentang Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat (BPUMA). ...

Kasmita Widodo, mengatakan masyarakat bisa membuat peta, memahami tentang wilayahnya, dan menggambarkannya. Perjuangannya adalah bagaimana itu diakui oleh pemerintah. Itu menjadi salah satu pokok dari bagaimana mencegah konflik lahan. Kebijakan satu peta menjadi salah satu entry point karena di situ kita akan melihat peta wilayah adat ini berada di area kehutanan yang mana, fungsi apa, berada perizinan yang mana, punya siapa, dan sebagainya. Menurut Kasmita, saat ini tinggal sedikit lagi untuk bisa dituntaskan agar peta-peta ini menjadi informasi resmi pemerintah. Yang sedikit itu adalah masalah teknis, dan itu ada wali datanya. Jadi Kementerian Dalam Negeri adalah wali data yang akan menerima peta-peta wilayah adat untuk diintegrasi ke dalam keteraturannya. ...