Wilayah Adat

Masyarakat Adat Bius Hutaginjang

 Teregistrasi

Nama Komunitas Bius Hutaginjang
Propinsi Sumatera Utara
Kabupaten/Kota TAPANULI UTARA
Kecamatan Muara
Desa Hutaginjang (dusun I dan dusun II)
Peta Lokasi Wilayah Adat Perbesaran dengan Mousescroll

Kewilayah Adat

Luas 0 Ha
Satuan Masyarakat Adat Bius Hutaginjang
Kondisi Fisik
Batas Barat Berbatasan dengan Lumban Pinasu Berbatasan dengan Lumban Pinasu (Perkampungan di Simpang Muara), Ronggur Ni Huta Situngtungan (Kab. Humbang Hasundutan).
Batas Selatan Berbatasan dengan Silando di Parbagotan dan Sungai kecil Sibaganding.
Batas Timur Berbatasan dengan Meat (Kab. Tobasa) di Batu Sijamajamaan dan Limut Naso Ra Domu, Tangga Batu (Kab. Tobasa) di Hau Nalungunan – Dolok Sinomba.
Batas Utara Berbatasan dengan Sitanggor Butu Raja di Ukkoran Solu dan Aliran sungai Bondar Barat

Kependudukan

Jumlah KK 0
Jumlah Laki-laki 0
Jumlah Perempuan 0
Mata Pencaharian utama

Sejarah Singkat Masyarakat adat

Wilayah Bius Hutaginjang. Pada tahun --- Wilayah adat Bius Huta Ginjang bergabung dengan wilayah adat Bius Tapian Nauli menjadi Desa Hutaginjang dimana Wilayah Bius Huta Ginjang masuk dalam Dusun II dan Dusun III di Desa Hutaginjang, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara.

Tidaklah sulit menuliskan kembali mengenai marga-marga yang menduduki Hutaginjang. Hutaginjang merupakan satu bius yang bernama Bius Hutaginjang yang terdiri dari marga Aritonang dan Siregar yaitu marga Oppu Sunggu, Rajagukguk, Simaremare dan Siregar. Sedangkan marga boru yang sering disebut boru marga terdiri dari Sihombing, Simanjuntak, Sianturi Tampubolon. Asal Marga Rajagukguk mendiami hutaginjang yakni dari Huta Aritonang ke Sitanggor lalu ke Huta Ginjang. Sedangkan marga Op Sunggu, Siregar dan Rajagukguk Simaremare naik dari Sitanggor ke hutaginjang.

Adapun marga –marga yang tinggal di Hutaginjang yakni :
• Marga Oppu Sunggu dari Oppu Buntu marga Oppu Sunggu telah memiliki 10 generasi
• Marga Rajagukguk dari Oppu Tuan Dihuta marga Rajagukguk telah memiliki 8 generasi
• Marga Simaremare dari Oppu Niatas marga Simaremare telah memiliki 8 generasi
• Marga Siregar dari Oppu Paranggu marga Siregar telah memiliki 9 generasi

Untuk menguasai wilayah ini tak luput dari perang. Marga Aritonang Julu berperang dengan marga Sumba masalah perbatasan di Tepi danau Meat dan Hutaginjang di lokasi yang bernama Hisap. “Pir Batu loting Pir Marisap isap, Mate anak ni Lotung Humokkop tano Hisap” satu peringatan bagi masyarakat karena pada saat itu jatuh korban dari Marga Simaremare dan Siregar untuk memperebutkan tanah itu. Akhirnya dibuat satu sumpah yang dinamakan Limut Nasora Domu (dang boi domu Arittonang julu dohot marga Sumba) menjadi Batas Sumba Dan Aritonang Julu di pinggir Tao Toba.

Tiap marga di Bius Huta Ginjang memiliki huta bagasan (kampung awal), homban (sumber air) dan talian (tanah adat).

• Marga Op Sunggu memiliki, Huta Bagasan Ompu Sunggu, Homban bernama pancur Simual, Talian yang bernama Siantar Toruan, Sigiragira dolok dan Sigiragira Toruan. Sedangkan areal perladangan bernama Pokki, Sitattuan, Talpang
• Marga Rajagukguk memiliki Huta Bagasan Rajagukguk di Lumban Dolok , Homban bernama Antagenang, Mual Lumban Pea dan Mual Sosor. Sedangkan Talian berada di Langoan, Rihit, Sitatuan, Sigiragira, Pokki, Siantar, Tugan, Paralogoan (Asam Bolak)
• Marga Simaremare memiliki Huta Bagasan Simaremare, Homban bernama mual Hasahatan, Mual Pargaranggarangan, Mual Tobing, Aek Napultak. Sedangkan talian terdapat di Bungus, Siantar, Siantar Buntu Raja, Adian Ginjang, Siantar Tongatonga, Silakubuk, Siganjangganjang

• Marga Siregar memiliki Huta Bagasan Siregar, Homban yang bernama Mual Pagonda. . Sedangkan talian terdapat di Bungus, Siantar Butu Raja, Upajolo, Bona Dolok, Siantar, Siabongkaan, Sitatuan, Siabalabal
Aspek Sosial
Masyarakat di Hutaginjang bersepakat untuk membuat pertanda marga-marga dengan menanam pohon beringin (jabijabi) yang hingga saat ini masih data ditemui di Hutaginjang.

Setiap marga-marga di hutaginjang hidup berdampingan dan saling menghormati antar marga. Mereka mendirikan partungkoan untuk membicarakan hukum adat dan hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat. Disanalah Raja Bius Marga mengadakan rapat yakni Raja Bius Ompu Sunggu, Raja Bius Rajagukguk, Raja Bius Simaremare dan Raja Bius Siregar. Hingga saat ini Raja Parbaringin masih aktif.

Bius Hutaginjang juga hidup berdampingan dengan tetangganya yakni Bius Silando dan Bius Tapian Nauli memiliki pasar bersama yang disebut onan Sitolubus yang bernama Onan Runggu. Di onan inilah masyarakat dari ketiga bius ini melakukan transaksi jual beli untuk kebutuhan sehari-hari.

Aspek Ekonomi :
Mata pencarian di Hutaginjang adalah sebagai petani tanaman hutan yaitu kemenyan dan kopi arabica, sedangkan pertanian padi untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Setiap marga memiliki tombaknya masing-masing. Marga Rajagukguk memiliki harangan yang dilarang untuk diusahai kayunya selain untuk membangun rumah. Mereka menuangkan dalam Harangan Pinatik… (terlampir). Marga Simaremare memiliki tombak bernama Harangan bernama Sibaganding Marga Siregar memiliki tombak bernama Harangan Rabitoruan yang berbatasan dengan Nagumontam.
Kini masyarakat hidup dari pertanian kopi dan tanaman muda (sayuran dan cabai), selain itu, sebagian masyarakat menjadi pedagang makanan dan minuman ringan di daerah wisata di Huta Ginjang.

Pemerintahan zaman Panjajahan
Pada Tahun 1880 Belanda membentuk pemerintahan Aritonang Julu yang meliputi Bius Aritonang, Bius Sitanggor, Bius Buntu Raja, Bius Tapian Nauli dan Bius Dolok Martumbur yang berpusat di HUtaginjang yang saat itu bernama De Jaihoetan 1880-1883 yang dipimpin oleh Raja Mangatas Oppu Inggung Rajagukguk… (stempel masih ada)
Pada Tahun 1933-1950 Pemerintahan dipangku oleh Kepala Nagari yang meliputi Desa Aritonang, Sitanggor Bunturaja, Dolok Martumbur, Tapian Nauli, Silando yang berpusat di HUtaginjang. Saat itu dipimpin oleh Sutan Herman Ompusunggu
Pada Tahun 1950-1953 dipimpin oleh Pemangku Dewan dipimpin oleh Jauhum RAjagukguk
Pada Tahun 1953-1963 dipimpin oleh Dewan Negeri dipimpin oleh Mateus Simaremare
Walaupun dalam masa penjajahan, fungsi ke empat marga yakni Ompu Sunggu, Rajagukguk, Simaremare dan Siregar tetap berfungsi untuk menjalankan kehidupan sosial di Huta Ginjang. Keempat marga ini berperan menjadi kepala kampung.

Kronologis masalah
Sekitar tahun 1962, Dinas Kehutanan menemui Masyarakat dan natuatua huta sitolubus yakni Huta ginjang, Bius Silando dan Bius Tapian Nauli. Kehutanan melakukan pinjam pakai tanah untuk menanam pinus dengan jangka waktu satu kali panen (25 tahun) yang meliputi, Aek Siduadua (Hutaginjang dan Tapian Nauli) dan Siarsamarsam di Silando. Namun hingga kini tanah itu tidak pernah dikembalikan oleh Kehutanan.
1972, Dolok Silom (sekitar 50 Ha) diserahkan oleh Kepala Hampung Arnatus Opu Sunggu kepada Kehutanan untuk penghijauan, hal ini memicu konflik dari Siregar-Simaremare karena Dolok Silom merupakan wilayah adat dua marga tersebut.
1980-an, Terjadi penebangan hutan alam besar-besaran oleh pengusaha kayu tanpa seizin Masyarakat adat.
1982-1985, Terjadi penanaman kayu pinus di Dolok Silom oleh Dinas Kehutanan Tapanuli Utara.
2006, Pihak Kehutanan memprogramkan Gerhan. Muspida di Tarutung meminta masyarakat menanam pohon untuk jangka waktu 15 tahun. Masyarakat menanam pinus dengan upah borongan untuk penanaman dan perawatan. Saat itu masyarakat mempertanyakan status hutan itu milik siapa, pemerintah mengatakan itu tetap menjadi milik negara.
Tahun 2012, Program Go Green dimana Kodim 01/Tapanuli Utara. Tentara melakukan penanaman pinus di areal pemukiman, ladang dan bekas persawahan. Masyarakat yang keberatan melarang penanaman tersebut, namun tidak berani mencabut tanaman itu.
Tahun 2016, TNI melakukan program di Balai DAS Asahan Barumun. TNI melakukan penanaman pohon buah di Hutaginjang dan Sitanggor seluar 86 Ha. Bahkan mereka menanam hingga ke belang rumah masyarakat. Masyarakat yang bertanya tujuan penanaman ini adalah untuk masyarakat.
Tanggapan Masyarakat :

2014, Masyarakat mengetahui bahwa sebagian besar Hutaginjang masuk dalam Kawasan Hutan. Lalu masyarakat mengundang Dinas Kehutaan untuk mengklarifikasi isu tersebut, yang kemudian dipertegas oleh Dinas Kehutanan bahwa Hutaginjang masuk dalam Kawasan Hutan Lindung.

2017, Masyarakat menghentikan pembuatan patok batas yang difasilitasi oleh Dinas Kehutanan Tapanuli utara. Hal ini dikarenakan belum ada kejelasan mengenai status hak adat milik Bius Hutaginjang. Masyarakat dan Kepala Desa menolak untuk menandatangani Berita Acara Pembuatan Patok Batas dengan dasar penolakn tersebut.

8 Juni 2017, Masyarakat adat Bius Hutaginjang bersama masyarakat adat di Tanah Batak melakukan aksi demonstrasi untuk Eksistensi Masyarakat Adat di Tanah Batak.

Masyarakat akan terus memperjuangkan wilayah adatnya untuk kehidupan generasi mendatang.


Update Terakhir (2018)

• Oktober 2017, perwakilan Bius Huta Ginjang bersama 10 kasus masyarakat adat lainya mendatangi KLHK untuk mempercepat upaya penyelesaian konflik mereka dengan kehutanan
• Desember 2017, PSKL mengunjungi Desa Huta Ginjang untuk melakukan verifikasi dan validasi data terkait dengan keberadaan masyarakat adat dan wilayah adat nya.
• 19 Maret 2018 perwakilan Bius Huta Ginjang mengikuti pertemuan dengan direktur penanganan konflik tenurial dan Hutan adat di KSPPM Parapat
• Paskah pertemuan antara masyarakat dengan Direktur Penyelesaian Konflik Tenurial dan Hutan Adat 19 maret 2018 di Kantor KSPPM Parapat, kondisi di lapangan berjalan seperti biasanya. Masyarakat tetap berladang. Namun Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) tidak lagi melakukan penanaman pohon di wilayah adat masyarakat seperti bulan bulan sebelumnya. Masyarakat berharap agar Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup secepat nya menyelesaikan konflik mereka dengan kehutanan.
• Perkembangan Perda PPMHA sendiri di Taput sudah masuk dalam program Legislasi Daerah Tapanuli Utara 2018.

Hak atas tanah dan pengelolaan Wilayah

Kelembagaan Adat

Nama -
Struktur -

Hukum Adat

Keanekaragaman Hayati

Jenis Ekosistem
Sumber  
Sumber Pangan
Sumber Kesehatan & Kecantikan
Papan dan Bahan Infrastruktur
Sumber Sandang
Sumber Rempah-rempah & Bumbu
Sumber Pendapatan Ekonomi