Wilayah Adat

Bawanna Orong

 Tersertifikasi

Nama Komunitas Orong
Propinsi Sulawesi Selatan
Kabupaten/Kota ENREKANG
Kecamatan Malua
Desa Rante Mario
Peta Lokasi Wilayah Adat Perbesaran dengan Mousescroll

Kewilayah Adat

Luas 1.541 Ha
Satuan Bawanna Orong
Kondisi Fisik Pegunungan
Batas Barat (Buntu Ambe Pewali, sarasak, Buntu Mue, labuku,. Kel. Malua (lamunan pangden, Buntu Jangkan, Buntu Pangden)
Batas Selatan Sa'dan garuntu, Buntu Sangkur, Buntu ke'ak, rantr Limbonq
Batas Timur Desa Salukanan, Pelapa,kalo pangadi, salu dama. Desa Pepandungan
Batas Utara Desa Sumbang,desa Tallung Ura, Eran Batu, Kanje Sangoto, Sibalaran, Salu rogo, Buntu Mabu, Buntu Pujan, lepen.

Kependudukan

Jumlah KK 432
Jumlah Laki-laki 1426
Jumlah Perempuan 1779
Mata Pencaharian utama Bertani dan Beternak

Sejarah Singkat Masyarakat adat

Komunitas adat Orong tidak lepas dari sejarah peradaban manusia zaman dahulu, khususnya Sulawesi Selatan. Menurut keyakinan Masyarakat Adat Orong, awalnya dari Latimojong, dari Latimojong awal dari peradaban manusia, dari latirnojong muncullah 4 manusia, yang kemudian tersebar di wilayah Sulawesi Selatan, PAJUNG RI LUWU, MANGKAU RI BONE, SOMBA RI GOWA, TALLU BOCCO RI SINAJI (Wilayah Enrekang), dari TALLU BOCCO RI SINAJI melahirkan 2 orang, yaitu, MATASA RI SANGALLA dan TAU MALANGKE RI LALONA Dalam perjalanan hidupnya TAU MALANGKE ketemu dengan PARRANAN, Tau Malangke dan Parranan ketemu dan kemudian menikah, lalu menetap di
Lalono (Wilayah Adat Orang). Dari hasil perkawinan Tau Malangke dan Parranan, melahirkan 2 (dua) orang Keturunan/anak yaitu :
1. Keturunan Adat (perempuan)
2. Keturunan Raja (laki-laki)

Berawal dari sini, masyarakat adat orang sudah memisahkan Adat dan Raja, Keturunan Adat tersebu
bernama TUTTU, dari TUTTU inilah awal "MASYARAKAT ADAT" Drong, dari TUTTU lahir 4 Orang
yaitu:
1. PAURUNAN
2. PANGNAUNAN
3. LAJA
4. MATTALI

Sebelum TUTTU wafat, beliau membagi empat 4 wilayah sesuai dengan jumlah anaknya dan kemudian beliau menyebutnya dengan 4 Batu Ariri (4 Tiang Penyangga): Ke empat anak TUTTU ini menyebar mendiami wilayah yang sudah dibagi tersebut yaitu
1. Batu Ariri KANUNANG dikuasai oleh PAURUNAN
2. Batu Ariri ORONG diberikan kepada PANGAUNAN
3. Batu Ariri PARINDING diberikan kepada LAJA
4. Batu Ariri TOMBANG diberikan kepada MATALI

Setelah TUTIU meninggal ke empat Batu Ariri "Mattongkonan (musyawarah adat)" bermusyawarah untuk mengangkat pemimpin diantara mereka, berdasarkan hasil mattongkonan, mereka bersepakat mengangkat Batu Ariri Orang sebagai yang di tuakan atau pimpinan mereka, walaupun Batu Ariri Orang bukan yang tertua diantara mereka, namun karena di anggap paling pintar dan bijaksana maka batu Ariri Orang diangkat sebagai pimpinan.

Seperti hirarki pemerintahan/ kekuasaan, tiap-tiap penguasa memiliki ciri/karakter tersendiri. Demikian pula dengan pemerintahan adat Orang, dari kepemimpinan pemangku adat secara turun-temurun, masing-masing pemangku adat telah membuat sejarah penting dalam perkembangan kehidupan komunitas Orang sampai sekarang. Saat ini pemangku adat merupakan turunan ke 9 (Sembilan)

Komunitas Adat Orang berasal dari kata "ORONG" di Orongi yang artinya berswadaya, berkumpul

Hak atas tanah dan pengelolaan Wilayah

Bara'ba (Kebun)
Uma (Sawah)
Pakkampongan (Pemukiman)  
1. T anah pribadi /Hak milik
2. Pemanaran I Tanah Adat (Pusaka)
Tanah pribadi atau hak milik berasal dari 2 hal, dari Jual beli atau tanah keluarga (warisan), penggunaan lahan pribadi untuk sawah, kebun, dan pemukiman (tanah untuk perumahan) \

Tanah Pusaka merupakan tanah adat yang dikelola secara bergilir oleh masyarakat adat Orong, dan diatur oleh pemangku Adat (Batu Ariri) Pamanaran sebagian besar adalah sawah dan selebihnya berupa Kebun, system penguasaannya dengan cara kontrak 2 (dua tahunan, dalam istilah masyarakat adat Orong tanah pusaka ini "dibeli" selama 2 tahun, hasil penjualan/kontrak tanah pusaka di sumbangkan ke masjid  

Kelembagaan Adat

Nama Malepongna Bawanna Orong
Struktur 1. Ambe Kampong 2. Lektoandid.i 3. Sara 4. Balombong 5. Batu Ariri
1 . Ambe Kampong sebagai ketua adat
2. Lektoandidi mengurusi administrasi/mencatat tanah pusaka
3. Sara bertugas sebagai pranata hukum, sosial dan keagamaan
4. Balombong membidangi keuangan mengumpulkan biaya kontrak tanah pusaka
5. Batu Ariri Penangung jawab wilayah adat tingkat tanah pusaka

Ambe Kampong atau pimpinan tertinggi pemangku adat dipilih dari garis keturutan langsung dengan berbagai syarat, sebagai pemimpin tertinggi maka Ambe Kampong bertanggungjawab penuh dan memastikan perangkat adat yang lainnya bekerja sesuai fungsinya, Batu Ariri sebagai pelaksana tehnis di lapangan dan di bantu oleh beberapa orang pembantu yang mereka sebut "takea"
 
Mattongkonan / Musyawarah adat  

Hukum Adat

Dalam mengelola tanah pusaka, tidak boleh memindahkan batas tanah pusaka atau tidak boleh merubah fungsi tanah pusaka (misalnya Sawah di ubah jadi kebun), kalau hat tersebut dilanggar maka beliau tidak boleh mengelola tanah pusaka selama satu periode, aturan lain yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam yaitu, ketika Binatang peliharaan (sapi, babi, kambing) merusak tanaman orang lain, sangksinya adalah "DIDOSA" atau di usir dari kampong dengan batas
waktu tertentu

 
salah satu aturan adat yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia adalah BERZINAH, pelanggaran ini merupakan salah satu pelanggaran yang masuk katergori pelanggaran berat dan hukumannya adalah "SIMALEA" di tarik/diseret menggunakan anjing lalu di bunuh
 
Kasus terakhir "Didosa" terjadi pada tahun 1960-an DIDOSA merupakan pelanggaran yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam tetapi hukumannya berupa sangksi sosial  

Keanekaragaman Hayati

Jenis Ekosistem
Ekosistem Darat Alami
Sumber  
Sumber Pangan
Sumber Kesehatan & Kecantikan
Papan dan Bahan Infrastruktur putih, bena, Batang kelapa bambu
Sumber Sandang Pondan Jawa
Sumber Rempah-rempah & Bumbu cengkeh, kayu manis, serei, kunyit, daun cemba, jahe
Sumber Pendapatan Ekonomi Marica, tomat, bawang merah, kemiri,lengkuas

Kebijakan

No Judul/Title Nomor Tentang Kategori Tipe Kategori Dokumen
1 Perda Kab. Enrekang Nomor 1 Tahun 2016 Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Masenrempulu Enrekang Perda Kabupaten/Kota Daerah  Dokumen