Wilayah Adat

Mukim Siem

 Teregistrasi

Nama Komunitas Mukim Siem
Propinsi Aceh
Kabupaten/Kota ACEH BESAR
Kecamatan Darussalam
Desa 1. Siem, 2. Krueng Kalee, 3. Lamreh, 4. Lam Asan, 5. Lamklat, 6. Lambitra, 7. Lieue, 8. Lambiheue Siem
Peta Lokasi Wilayah Adat Perbesaran dengan Mousescroll

Kewilayah Adat

Luas 1.191 Ha
Satuan Mukim Siem
Kondisi Fisik Pegunungan,Perbukitan,Dataran
Batas Barat Berbatasan dengan Mukim Tungkob
Batas Selatan Berbatasan dengan Mukim Leupung XXVI, Kecamatan Kuta Baro
Batas Timur Berbatasan dengan Mukim Krueng Raya, Kecamatan Mesjid Raya
Batas Utara Berbatasan dengan Mukim Lambaro Angan

Kependudukan

Jumlah KK 1167
Jumlah Laki-laki 2459
Jumlah Perempuan 2093
Mata Pencaharian utama Petani

Sejarah Singkat Masyarakat adat

Mukim merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat dalam struktur Kerajaaan Aceh Darussalam. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Qanun Al-Asyi (Adat Meukuta Alam) yang merupakan UUD Kerajaan Aceh Darussalam. Menurut Kanun Meukuta Alam struktur satuan Masyarakat Hukum Adat dalam Kerajaan Aceh Darussalam tersusun dari gampong (kampung/kelurahan), Mukim (federasi beberapa gampong), Nanggroe (federasi dari beberapa Mukim), dan Sagoe (federasi dari beberapa Mukim yang lebih luas yakni, Sagoe XXII Mukim, Sagoe XXV Mukim dan Sagoe XXVI Mukim. Struktur Sagoe hanya terdapat di Pusat Kerajaan yakni di kawasan Aceh Besar sekarang dan Kerajaan. Mukim yang dibentuk untuk menyelesaikan berbagai persoalan rakyat di Aceh, seperti Qadhi Mukim, Tuha Peut/Tuha Lapan Mukim, Panglima Glee, Panglima Laot, Keujruen Blang, Haria Peukan dan lain-lain. Dari rangkaian fakta ini kita dapat menyimpulkan bahwa mukim merupakan strata pemerintahan yang memiliki hak otonom baik keluar maupun kedalam.

Satuan Masyarakat Adat Mukim Siem merupakan salah satu dari 68 Satuan Masyarakat Adat Mukim yang berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar. Wilayah Satuan Masyarakat Adat Mukim Siem terletak lebih kurang 12 km sebelah timur Kota Banda Aceh ini merupakan federasi dari 8 (delapan) buah gampong masing-masing : 1. Krueng Kalee, 2. Siem, 3. Lamreh, 4. Lambiheu Siem, 5. Lam Asan, 6. Lieue, 7. Lamklat dan 8. Lambitra.

Tidak ada catatan pasti kapan Kesatuan Masyarakat Adat Mukim Siem telah terbentuk, namun diyakini keberadaannya telah terbentuk sejak berabad-abad yang lampau seiring dengan sejarah perkembangan kerajaan di Aceh.

Semasa Kerajaan Aceh Darussalam Mukim Siem merupakan bagian dari Federasi Mukim wilayah Ulee Balang (Nanggroe) IX Mukim Tungkob, Sagoe XXVI Mukim. Namun ada juga catatan yang menyebutkan bahwa dalam periode tertentu Mukim Siem merupakan Mukim Bibeuh yakni mukim yang langsung tunduk kepada Sultan Aceh.

Mukim dipimpin oleh Imeum Mukim, sebagai pimpinan masyarakat Hukum Adat Mukim. Dalam perjalanan sejarahnya telah banyak tokoh adat yang memimpin masyarakat hukum adat Mukim Siem, namun belum ditemukan catatan tentang silsilah kepemimpinan dalam masyarakat adat Mukim Siem. Dalam ingatan masyarakat pada masa Kesultanan Aceh terakhir hingga awal zaman pendudukan Belanda, Mukim Siem dipimpin oleh Teuku Hasan, Pada zaman pendudukan Belanda sampai Tahun 1949 Mukim Siem dipimpin oleh Teuku Main, anak dari Teuku Hasan. Sejak tahun 1949 sampai dengan tahun 1999 yang menjadi imeum mukim di Mukim Siem adalah Imeum Hanafiyah. Kemudian pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2009 Mukim Siem dipimpin oleh Bapak Usman Hasjim. Saat ini yang menjadi Imeum Mukim di Mukim Siem adalah Asnawi Zainun, yang terpilih melalui musyawarah adat pada tahun 2009.

Hak atas tanah dan pengelolaan Wilayah

- Gampong (permukiman)
- Blang (kawasan persawahan)
- Sineubok/Lampoh (kawasan perkebunan)
- Padang Meurabee (kawasan pengembalaan)
- Glee (kawasan pegunungan)
- Uteun (hutan) 
1. Tanah individual, yaitu tanah hak milik pribadi yang dikuasai oleh perorangan/ keluarga.
2. Tanah/kawasan komunal, yaitu kawasan di mana tanah yang dikelola oleh kumunitas adat, (padang meurabee, uteun mukim, tanoh meusara).
3. Tanah wakaf meunasah/masjid , tanah yang diwakafkan oleh pihak lain untuk meunasah/ masjid setempat. 

Kelembagaan Adat

Nama Mukim
Struktur Imuem Mukim Imeum Chik Tuha Peut Mukim Keujruen Balang - Keujruen Chiek - Keujruen Muda Pawang Glee/Panglima Uteun Keuchik
1. Imuem Mukim:
• menyelenggarakan pemerintahan adat
• melindungi adat dan adat istiadat
• membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
• meningkatkan kualitas dan pelaksanaan syariat Islam
• menyelesaikan sengketa adat
• melindungi SDA dan fungsi ekologi
• menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat
2. Imeum Chik:
• Mengurus, memimpin dan melaksanakan yang berkenaan dengan kemakmuran masjid.
• Mengkoordinasikan kegiatan keagamaan peningkatan peribadatan serta pelaksanaan syariat Islam dalam masyarakat
3. Tuha Peut Mukim:
• Meningkatkan kualitas pelaksaan syariat Islam dan adat beserta adat istiadat dalam masyarakat
• Memelihara kelestarian adat istiadat budaya masyarakat setempat
• Melaksanakan fungsi keterwakilan masyarakat
• Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat mukim
• Mengawasi pelakasanaan fungsi mukim
4. Keujruen Blang (Keujreun Chik dan Keujruen Muda):
• menentukan dan mengkoordinasikan tata cara turun ke sawah;
• mengatur pembagian air ke sawah petani;
• membantu pemerintah dalam bidang pertanian;
• mengkoordinasikan khanduri atau upacara lainnya yang berkaitan dengan adat dalam usaha pertanian sawah;
• memberi teguran atau sanksi kepada petani yang melanggar aturan-aturan adat
• meugoe (bersawah) atau tidak melaksanakan kewajiban lain dalam sistem pelaksanaan pertanian sawah secara adat; dan
• menyelesaikan sengketa antar petani yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha pertanian sawah
5. Pawang Glee/Panglima Uteun:
• memimpin dan mengatur adat-istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan;
• membantu pemerintah dalam pengelolaan hutan;
• menegakkan hukum adat tentang hutan;
• mengkoordinir pelaksanaan upacara adat yang berkaitan dengan hutan; dan
• menyelesaikan sengketa antara warga masyarakat dalam pemanfaatan hutan.
6. Keuchik:
• membina kehidupan beragama dan pelaksanaan syariat Islam dalam masyarakat;
• menjaga dan memelihara adat dan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
• memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong;
• menggerakkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun gampong;
• membina dan memajukan perekonomian masyarakat;
• memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup;
• memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat;
• mengajukan rancangan qanun gampong kepada Tuha Peut Gampong atau nama lain untuk mendapatkan persetujuan;
• mengajukan rancangan anggaran pendapatan belanja gampong kepada tuha peut gampong atau nama lain untuk mendapatkan persetujuan;
• memimpin dan menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan; dan
• menjadi pendamai terhadap perselisihan antar penduduk dalam gampong.
 
Deuk Pakat (rapat/musyawarah) antar lembaga mukim dan gampong 

Hukum Adat

Dilarang melepaskan hewan ternak ketika musim tanam tahunan, hewan ternak biasanya dilepaskan di kawasan glee padang meurabe dan dipagari untuk tidak turun ke kawasan blang (sawah), bila kawasan blang dekat permukiman penduduk, maka dijaga oleh pemiliknya dengan dikandangkan.

Hewan ternak hanya boleh dilepaskan pada saat musim tanam masa pertengahan (luah blang). Dan jika ada petani yang meugoe (menanam) padi pada masa luah blang, ia harus memagari sawahnya agar tidak diganggu hewan ternak.

Larangan memotong/merusak pematang (atueng blang) karena ini merupakan hak adat, ateung umunya mempunyai lebar 30 cm/sehasta.

Larangan untuk memiliki pematang sawah karena pematang sawah (ateung) merupakan hak umum.

Di wilayah Cot Karon, setelah kenduri blang ada larangan tidak pergi ke kawasan blang untuk beraktifitas selama tiga hari berturut-turut dan tidak boleh membawa apapun dari kawasan itu (misal: rumput, kayu, dsb), hal ini dapat ditandai dengan adanya bendera merah yang ditancapkan di jembatan/daerah blang tersebut.

Apabila melanggar kesepakatan adat tersebut (tiga hari tidak beraktifitas di blang), maka akan mendapat sanksi tegas dari masyarakat adat setempat berupa denda berbentuk kanduri bu leukat atau juga berupa uang.

Larangan untuk memagari blang dengan ateung (pematangnya).

Dulu ketika masih menggarap dengan kerbau/sapi, ada aturan menyediakan “jalan kerbau” di dalam sawahnya dengan tidak menanam padi semua dengan jarak ± 1 meter, hal ini dilakukan untuk memberikan ruang jalan kerbau supaya tidak jalan di atas pematang sawah supaya tidak rusak oleh kaki kerbau.

Ada tempat/kawasan bersama di blang seperti mon eungkot, ateung, cot. Menurut sejarahnya, tempat ini diwakafkan oleh sebagian petani untuk tempat umum yang tidak boleh diperjualbelikan atau menjadi hak milik seseorang.

Dalam pembersihan saluran irigasi di kawasan persahawan sebelum mulai musim tanam (meugoe) selalu dilaksanakan gotong royong membersihkan saluran air, ini merupakan anjuran kesepakatan dari keujreun blang.

Di dalam blang ada aturan dengan mawah. Yaitu aturan pembagian hasil panen antara pemilik sawah dengan perkerja/penggarap. Dulu berlaku aturan bagi dua hasil panen, aturan ini sudah jarang berlaku, karena dianggap pembagiannya tidak sesuai. selain mawah juga dikenal dengan bulung umong.

Bulung umong merupakan pembagian hasil panen antara pekerja dan pemilik sawah, di Mukim Siem cara pembagian bulung beragam. Aturan pembagian bulung di antaranya dikenal dengan bulung 3, 4, 5, bahkan sampai 7. Hasil panen dikurangi modal dan hasilnya dibagi dua antara pekerja sawah dengan pemilik sawah disebut bulung 3.

Dalam penjualan blang, ada dikenal dengan hak langgeh. Hak langgeh merupakan hak dari tetangga sawah (wali tanoh). Jika seseorang hendak menjual tanah/blang miliknya, maka ia harus memberitahukan kepada wali tanoh tersebut, apa bila ia tidak sanggup membeli, maka barulah diperbolehkan ditawarkan kepada pihak lain. Jika ia tidak memberitahukan/menawarkan kepadanya (wali tanoh) atau secara sembunyi kepada orang lain, maka wali tanoh berhak menggugat/membatalkan transaksi tersebut, hal inilah yang disebut dengan hak langgeh. Aturan ini masih berlaku sampai saat ini, meski ada sebagian pelaku berlaku curang.

Larangan menggunakan pestisida dekat mon eungkot.
 
Peusijuk/Peusunteng, atau lebih dikenal dengan istilah ditepungtawari, merupakan prosesi sebagai bentuk syukuran dan pemberkatan atas segala sesuatu yang bersifatnya mendoakan untuk kebaikan, alat/ bahan yang digunakan berupa, nasi ketan, oun isijuk, naleung sambo, oun manek mano, tepung, air dan padi. peusijuk biassanya dilakukan oleh pemuka agama, adat, tokoh masyarakat.

Mea Tanda, merupakan prosesi adat untuk melamar gadis oleh pihak linto baro yang diwakili tokoh gampong dengan membawa sebagian “mahar” yang telah disepakati bersama.

Menikah, merupakan prosesi setelah lamaran/mee tanda. Di mana proses ijab qabul dilaksanakan.

Intat linto, adalah prosesi adat di mana mempelai laki-laki di antar ke rumah penganten perempuan atau sering disebut dengan “walimah”. Dari pihak dara baro menyebutnya dengan istilah “Preh Linto” diikuti dengan prosesi penyerahan linto baro ke pihak gampong dara baro yang menyatakan bahwa linto baro tunduk dengan ketetapan peraturan di gampong dara baro. Dan untuk beberapa waktu pihak linto menetap di rumah dara baro.
Preh dara baro adalah prosesi adat di mana kebalikan dari intat linto, yaitu pihak dara baro diantar kerumah/ke tempat linto baro.

Mee Boh Kayee, prosesi ini dilakukan ketika dara baro/istri sudah hamil di bulan ke 4 atau ke 5, tahapan ini dilakukan dengan cara pihak linto baro (besan) membawa berbagai macam buah-buahan yang diserahkan ke pihak dara baro.

Mee Buu, merupakan lanjutan dari Mee Boh Kayee, prosesi ini dilakukan ketika dara baro/istri sudah di bulan ke 7 kehamilan. Dilakukan dengan cara membawa nasi, dan lauk pauk (lengkap), oleh pihak besan linto ke pihak dara baro dengan kemudian disantap bersama-sama dengan diakhiri proses “peusunteng” dara baro.

Peucicap, kegiatan ini dilakukan ketika sesudah kelahiran, yaitu proses di mana bayi yang lahir sudah berusia 7 hari di Pucicap (dirasakan) beberapa buah-buahan, air zamzam, kurma, dengan di “peusunteng” menggunakan nasi ketan dan kemudian rambut si bayi dicukur dan pemberian nama.

Peutron Aneuk, kegiatan ini dilakukan ketika si bayi dan si ibu sudah mencapai usia ke 44 hari setelah melahirkan, di mana bayi “diturunkan” ke tanah, biasanya dilakukan dengan kanduri/syukuran, atau sering disebut dengan Aqiqah.
 
Jika ada pelanggaran yang sifatnya ringan (dilakukan di dalam gampong atau dalam kawasan blang, sanksi yang dijatuhkan biasanya berupa denda uang dan Bu Leukat.

Dalam proses mee tanda, jika salah satu pihak (linto atau dara baro) menggugurkan niatnya untuk menikah, jika dari pihak perempuan yang melakukannya ada sanksi berupa mengembalikan mahar 2x lipat (digandakan) kepada pihak laki-laki, namun jika sebaliknya, maka pihak laki-laki harus merelakan mahar yang sudah diberikan kepada pihak perempuan.
 

Keanekaragaman Hayati

Jenis Ekosistem
Sumber  
Sumber Pangan Padi, kacang-kacangan, sayuran, umbi-umbian, sumber protein
Sumber Kesehatan & Kecantikan Cengkeh, Pala, Pineung, On Ranup (Sirih), Ie Unoe (Madu), Jahe, Kunyet
Papan dan Bahan Infrastruktur 1. Rumbia, (dulu digunakan sebagai dinding dan daunnya sebagai atap rumah 2. Bambu, sering digunakan untuk lantai rumah kayu, dan pagar. 3. Pohon kelapa (sering digunakan sebagai kayu untuk bagunan sederhana)
Sumber Sandang Tika iboih, merupakan tikar yang dibuat dari oun iboih
Sumber Rempah-rempah & Bumbu Oun Peugaga, merupakan campuran untuk lalapan, Oun Peutek, Bungong Kala, Kunyit, Jahee, Srey, lada, pinang, seledri
Sumber Pendapatan Ekonomi Kelapa, Padi, Sayur-sayuran