Wilayah Adat

Malalo

 Teregistrasi

Nama Komunitas Guguak Malalo
Propinsi Sumatera Barat
Kabupaten/Kota TANAH DATAR
Kecamatan Batipuh selatan
Desa Guguak Malalo
Peta Lokasi Wilayah Adat Perbesaran dengan Mousescroll

Kewilayah Adat

Luas 10.488 Ha
Satuan Malalo
Kondisi Fisik Perbukitan,Dataran,Lahan Basah,Perairan
Batas Barat berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman (Nagari Asam Pulau)
Batas Selatan berbatasan dengan Kabupaten Solok (Nagari Paninggahan)
Batas Timur sebelah timur berbatasan dengan Danau Singkarak
Batas Utara berbatasan dengan Nagari Padang Laweh

Kependudukan

Jumlah KK 1151
Jumlah Laki-laki 2144
Jumlah Perempuan 2240
Mata Pencaharian utama pertanian, nelayan

Sejarah Singkat Masyarakat adat

Sejarah Masyarakat Hukum Adat Nagari Guguak Malalo didapatkan dari tambo Nagari Malalo yaitu terkait dengan cerita asal usul masyarakat adat nagari guguak malalo yang diwariskan secara turun temurun kepada generasi berikutnya. Menurut sejarah masyarakat hukum adat nagari Guguak malalo berasal dari Pariangan, Perjalanan atau perpindahan rombongan dari pariangan ini disebabkan oleh perkembangan penduduk pariangan yang mengharuskan penduduk untuk mencari daerah atau wilayah baru yang dapat dijadikan sebagai tempat pemukiman dan membuka ladang untuk bercocok tanam. hal ini yang disebut dengan manaratak yaitu melakukan perjalanan dengan merambah hutan untuk mencari tempat tinggal dan tempat bercocok tanam yang cocok.

Dari paringan rombongan yang turun ke Batipuh, kemudian melakukan perjalanan menuju Solok (kubuang 13) dengan melalui daerah yang kini disebut malalo (malalo sendiri berasal dari kata melalui). Namun, setelah sampai pada tujuan rombongan berencana kembali ke pariangan dengan melalui jalan yang ditempuh sebelumnya dan kemudian memutuskan untuk menetap di daerah yang mereka lalui tersebut yaitu Malalo.

Setelah membentuk nagari, untuk mempermudah pemerintahan adat (sebelum pemerintahan kolonial Belanda), maka malalo di bagi atas tiga jurai yaitu Jurai Guguk, jurai Padang laweh, Jurai Tanjung sawah. Tiga jurai ini adalah wilayah kesatuan pemerintahan adat, namun secara kekerabatan masyarakat adat masih dalam kesatuan Malalo hal ini dibuktikan dengan suku-suku yang ada pada masing-masing jurai sama. Masing masing jurai sejajar, dan hubungan antar jurai tersebut berupa Koordinasi antar pemimpin jurai.

Hak atas tanah dan pengelolaan Wilayah

a. Hutan Larangan
Adalah hutan ulayat nagari yang belum terbagi kepada sebelas suku yang letaknya di atas patok bosweisen dan tidak boleh dimanfaatkan baik kayunya maupun non kayu, jadi sifatnya dilindungi;
b. Hutan Cadangan
Terletak diatas bosweisen, belum terbagi kepada sebelas suku akan tetapi memungkinkan untuk dibagi kepada sebelas suku dan dimanfaatkan sebagai parak ketika jumlah penduduk sudah banyak. Baik kayu maupun non kayu sudah boleh dimanfaatkan dengan prosedur tertentu dengan seizin ninik mamak dalam KAN.
c. Hutan Paramuan (hutan untuk bahan anak kemenakan untuk mengambil kayu untuk rumah).
hutan ulayat nagari yang sudah terbagi kepada suku-suku dan sudah boleh dimanfaatkan oleh anak nagari untuk memenuhi kebutuhab kayu maupun perladangan cengkeh, pala, kemiri dan tanaman bernilai ekonomis lainnya. 
1. Pusako tinggi, dikuasai oleh suatu paruik (keluarga inti dalam satu keturunan ibu) dan dikepalai oleh seorang mamak kapalo waris atau tungganai. Mamak kapalo waris mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pusako tinggi bagi anak kemenakannya.
2. Ulayat Kaum, ulayat kaum ditentukan untuk pengelolaan hutan oleh kaum dalam satu paruik. Maka setiap kaum yang ada di Nagari guguak Malalo memiliki tanah yang berada didalam hutan yang bisa dimanfaatkan untuk parak atau kayu yang bisa diambil oleh kaum tersebut untuk kepentingan mereka sendiri tanpa dipungut bungo rimbo.
3. Ulayat Suku, Ulayat suku merupakan pembagian kawasan hutan untuk dimanfaatkan oleh seluruh suku. Masing-masing suku mempunyai ulayat sendiri. Didalam ulayat suku masyarakat bisa memanfaatkan hutan untuk parak atau ladang atau mereka bisa mengambil kayu didalamnya dengan tidak dikenakan bungo rimbo.
4. Ulayat Nagari, Bagian yang lebih luas dari ulayat kaum, ulayat suku adalah ulayat nagari. Ulayat nagari diperuntukkan untuk kesejahteraan anak nagari. Didalam ulayat nagari masyarakat dilarang menebang kayu untuk kebutuhan produksi. Namun untuk kebutuhan atau kepentingan umum seperti pendirian mesjid dan mushalla diperbolehkan mengambil kayu. 

Kelembagaan Adat

Nama Rabah Pitunggo
Struktur 1. Penghulu Pucuak 2. Penghulu suku 3. Ampek Jiniah 4. Tungganai, Anak kemanakan.
• Penghulu Pucuk, Penghulu pucuk merupakan orang yang dituakan. Penghulu pucuk mempunyai fungsi orang yang pertama memancang hutan dan menjadikan hutan sebagai tempat bercocok tanam. Selain sebagai orang yang pertama memancang hutan juga mempunyai kedudukan sebagai orang yang lebih tahu sehingga pendapatnya dijadikan sebagai rujukan disetiap persoalan yang terjadi di Nagari;
• Penghulu suku, Penghulu Suku merupakan pimpinan didalam satu suku atau dalam satu paruik (satu keturunan) Penghulu suku mempunyai wewenang untuk mengatur peruntukan ulayat kepada seluruh kemanakan di dalam sukunya;
• Ampek Jiniah, ampek jiniah atau empat jenis terdiri dari manti, alim ulama, dubalang, pandito dan penghulu. Ampek jiniah merupakan komponen yang membantu pelaksanaan roda pemerintahan dalam adat, seperti manti untuk administrasi pemerintahan adat, dan dubalang untuk menjaga keamanan dan malin yang mengurusi masalah keagamaan;
• Tungganai, Tungganai, merupakan orang yang dituakan pada suatu kaum atau mamak kepala waris dan secara langsung berkaitan atau berurusan dengan anak kemanakannya;
• Anak kemanakan, Anak kemanakan merupakan semua anggota yang terdapat dalam suatu suku. Anak kemanakan merupakan orang yang akan memanfaatkan dan mengelola ulayat.
 
musyawarah mupakat untuk menentukan kapan waktu mulai membukak perladangan baru yang dihadiri penghulu pucuk, penghulu suku ampek jiniah, tungganai, anak kamanakan.
Dalam konteks kontrol terhadap areal wilayah yang ditetapkan sebagai fungsi tangkapan air misalnya, Perna 3/2010 memberikan sanksi berupa denda, dibuang sepanjang adat, kaumnya dilarang melaksanakan baralek adat atau dilaporkan kepada petugas yang berwajib. Untuk melaksanakan sanksi itu, Perna a quo mewajibkan wali nagari untuk menunjuk petugas khusus untuk mengawasi pelanggaran berupa penebangan kayu di sekitar sumber air, kiri-kanan sungai, tepi danau atau telaga. 

Hukum Adat

Dalam konteks kontrol terhadap areal wilayah yang ditetapkan sebagai fungsi tangkapan air misalnya, Perna 3/2010 memberikan sanksi berupa denda, dibuang sepanjang adat, kaumnya dilarang melaksanakan baralek adat atau dilaporkan kepada petugas yang berwajib. Untuk melaksanakan sanksi itu, Perna a quo mewajibkan wali nagari untuk menunjuk petugas khusus untuk mengawasi pelanggaran berupa penebangan kayu di sekitar sumber air, kiri-kanan sungai, tepi danau atau telaga. 
perkawinan Sesuku
Merusak Hutan 
Dalam konteks kontrol terhadap areal wilayah yang ditetapkan sebagai fungsi tangkapan air misalnya, Perna 3/2010 memberikan sanksi berupa denda, dibuang sepanjang adat, kaumnya dilarang melaksanakan baralek adat atau dilaporkan kepada petugas yang berwajib. Untuk melaksanakan sanksi itu, Perna a quo mewajibkan wali nagari untuk menunjuk petugas khusus untuk mengawasi pelanggaran berupa penebangan kayu di sekitar sumber air, kiri-kanan sungai, tepi danau atau telaga. 

Keanekaragaman Hayati

Jenis Ekosistem
Ekosistem Darat Alami
Sumber  
Sumber Pangan Pertanian (Padi) Danau (Ikan0
Sumber Kesehatan & Kecantikan
Papan dan Bahan Infrastruktur kayu pohon durian, meranti
Sumber Sandang tidak ada
Sumber Rempah-rempah & Bumbu cengkeh kulit manis
Sumber Pendapatan Ekonomi pertanian perikanan perladangan