Wilayah Adat

Rumah Panjae Menua Sui Utik

 Tersertifikasi

Nama Komunitas Menua Sui Utik
Propinsi Kalimantan Barat
Kabupaten/Kota KAPUAS HULU
Kecamatan Embaloh Hulu
Desa Batu Lintang
Peta Lokasi Wilayah Adat Perbesaran dengan Mousescroll

Kewilayah Adat

Luas 9.506 Ha
Satuan Rumah Panjae Menua Sui Utik
Kondisi Fisik Pegunungan
Batas Barat kampung Kulan
Batas Selatan kampung Pala Pintas dan Sungai Cemeru
Batas Timur Menua Mungguk
Batas Utara Dajoh sekitar 6 Km dari Taman Nasional Betung Kerihun

Kependudukan

Jumlah KK 89
Jumlah Laki-laki 156
Jumlah Perempuan 166
Mata Pencaharian utama Berladang dan berburu

Sejarah Singkat Masyarakat adat

Masyarakat yang mendiami Menua Sungai Utik berasal dari dua kelompok, pertama kelompok yang dipimpin Pateh Judan dan yang kedua dipimpin oleh Ijun dan Akob. Kelompok Judan berangkat dari Menua Lanjak (Sepan) sedangkan kelompok Ijun berangkat dari Sungai Abao. Perjalanan kelompok ini mencari (kerja) rotan bersama seorang suku Tamambaloh yang bernama Unyop, karena wilayah tempat mereka kerja rotan sebagai wilayahnya suku Tamambaloh. Sebuah wilayah yang subur dan kaya sehingga ketika orang sekembalinya dari kerja rotan mereka bialng “bubu kalau ditahan dengan dikepit saja bisa dapat ikan”. Selanjutnya, Pateh Judan meminta kepada Samagat Tamambaloh bernama Malin yang dikenal Ma’ Lunsa bermukim di Ulak Paok sebagai orang yang berkuasa atas wilayah tersebut ketika itu.

Proses permintaan wilayah secara kekeluargaan oleh Pateh Iban kepada Samagat Ma’ Lunsa dilalui proses perjanjian adat, diantaranya memuat “bedilang besai, bejabung panjai, bedok betalaga darah” yang artinya jika orang Iban menempati wilayah suku Tamambaloh, maka harus mengikuti kebiasaan suku Tamambaloh dan tidak boleh mengganggu suku Tamambaloh dan orang lainnya. Perjanjian adat ini dikukuhkan dengan sumpah tabor beras kuning, 2 ekor babi, 2 ekor ayam, disertai dengan bekempit darah (masing-masing pihak melukai lengannya dengan mandau, darah dihisap/diminum satu sama lain, menunjukkan sahnya sumpah perjanjian adat dan terjalinnya persaudaraan antara Tamambaloh dan Iban), juga memakai kujur (tombak untuk membunuh babi). Dalam perjanjian itu juga orang Tamambaloh memberikan tanda mata satu Temabawai Embaloh kepada orang Iban.

Hak atas tanah dan pengelolaan Wilayah

1. Kampung Taroh, yaitu wilayah hutan tutupan adat yang tidak boleh dibuat ladang dan tidak boleh diambil kayunya.
2. Kampung Galao, wilayah hutan cadangan adat untuk masyarakat mengambil tanaman obat, kayu bakar, kayu pembuat sampan dengan pengawasan adat yang ketat.
3. Kampung Embor kerja, wilayah hutan yang dikelola dengan prinsip keadilan dan kelestarian menurut hukum adat setempat.
4. Kawasan pemanfaatan, merupakan wilayah produksi penduduk untuk ladang gilir balik, kebun karet, berburu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.
5. Pemukiman tempat berdirinya rumah betang dengan beberapa bangunan fasilitasi umum.  
wilayah Taroh, Galao dan Endor Kerja 

Kelembagaan Adat

Nama Rumah Panjae Menua Sungai Utik
Struktur Tuai Rumah, Sapit Tuai Rumah
Menua dipimpin langsung oleh seorang ’Tuai Rumah’. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, jika ‘Tuai Rumah’ berhalangan atau tidak berada di tempat, maka peran dan fungsinya dapat digantikan oleh ‘Sapit Tuai Rumah’ atau biasa juga disebut sebagai ’Wakil Tuai Rumah’. Namun demikian ’Sapit Tuai Rumah’ tidak berwenang mengambil keputusan-keputusan adat.  
Kepemimpinan seorang Tuai Rumah bersifat kolektif. Oleh karena itu dalam menjalankan kepemimpinannya selalu mengedepankan musyawarah mufakat adat untuk mengambil keputusan-keputusan penting di masyarakat maupun di wilayah hukum (hutan) adatnya. Keputusan-keputusan adat yang diambil terutama berdasarkan pertimbangan tokoh-tokoh atau tua-tua adat lainnya di masyarakat. 

Hukum Adat

1. Adat ngangus, mengatur denda akibat kegiatan membakar yang dilakukan seseorang menyebabkan orang lain mengalami kerugian. Membakar merupakan satu bagian dari kegiatan penting pertanian dan karenanya pelaksanaannya harus diatur dengan baik.
2. Adat ngeranggar, mengatur denda saat seseorang melanggar hak atau batas kepemilikan orang lain, dan menyebabkan orang tersebut mengalami kerugian. 
1. Adat pati nyawa dan setengah pati nyawa, mengatur denda yang berkaitan dengan pelanggaran telah menghilangkan nyawa seseorang atau menyebabkan orang lain sakit.
2. Adat laya’, mengatur denda karena perkelahian.
3. Adat pemalu, mengatur denda akibat seseorang mempermalukan orang lain dan orang tersebut tidak terima, termasuk dalam hal ini kebohongan dan tuduhan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya
4. Adat penti pemali, mengatur denda dan pelaksanaan pantang yang diwajibkan secara adat. Masyarakat Iban memberikan penghormatan kepada alam dan manusia sehingga setiap peristiwa harus ada kompensasinya. Apabila seseorang meninggal dunia, maka pasangan, anak dan keluarganya harus menjalankan adat berpantang. Mereka tidak diperkenankan melakukan sesuatu sampai batas waktu tertentu, misalnya tidak mandi selama satu minggu, menghindari keramaian selama 3 hari dan sebagainya
5. Adat belaki bebini, mengatur denda dalam hubungan antar dua orang yang terikat perkawinan, termasuk di dalamnya perceraian, meninggalkan pasangan, dan perselingkuhan.
6. Adat ngencuri, mengatur denda akibat pencurian 
Jika ada persoalan-persoalan mengenai sosial dan juga menyangkut wilayah adat dan kekayaan alamnya, maka akan diselesaikan oleh kelembagaan adat Rumah Panjae 

Keanekaragaman Hayati

Jenis Ekosistem
Ekosistem Darat Alami
Ekosistem Perairan
Sumber  
Sumber Pangan
Sumber Kesehatan & Kecantikan
Papan dan Bahan Infrastruktur
Sumber Sandang
Sumber Rempah-rempah & Bumbu
Sumber Pendapatan Ekonomi

Kebijakan

No Judul/Title Nomor Tentang Kategori Tipe Kategori Dokumen
1 Perda Kabupaten Kapuas Hulu No 13 Tahun 2018 Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Perda Kabupaten/Kota Daerah  Dokumen


BRWA

Wilayah Adat

layanan

Kontak BRWA

  • BRWA PUSAT
    Jl. Sadewa I No. 3 Perumahan Indraprasta, Bogor 16153 - INDONESIA
    Telp: 0251-7564459
    Email: brwapusat@brwa.or.id
© Copyright 2019 BRWA, All rights reserved.