Wilayah Adat

Lipu Pebato (Tampemandoro)

 Teregistrasi

Nama Komunitas Pebato (Tampemandoro)
Propinsi Sulawesi Tengah
Kabupaten/Kota POSO
Kecamatan Lage
Desa -
Peta Lokasi Wilayah Adat Perbesaran dengan Mousescroll

Kewilayah Adat

Luas 3.534 Ha
Satuan Lipu Pebato (Tampemandoro)
Kondisi Fisik Pegunungan
Batas Barat Sungai Petibesiski
Batas Selatan Sungai Poso
Batas Timur Sungai Poso
Batas Utara Sungai Mosarepake

Kependudukan

Jumlah KK 274
Jumlah Laki-laki 504
Jumlah Perempuan 426
Mata Pencaharian utama Bertani (lahan basah dan kering)

Sejarah Singkat Masyarakat adat

Desa Tampemadoro mulanya sebuah kampung yang mana penduduknya merupakan suatu kesatuan masyarakat yang mendiami salah satu tepat di wilayah Pebato yang bernama Banano. Pada tahun 1940 masyarakat sepakat untuk meninggalkan Banano kemudian membuka pemukiman baru yang sekarang ini dikenal dengan Desa Dewua, yang selanjutnya terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:
1. Satu kelompok tetap tinggal di Pebato
2. Satu kelompok ke Patiwunga
3. Satu kelompok sepakat untuk tinggal di Mampapu atau Lena dengan sebutan Poendemawo
Pada tahun 1953 oleh seorang tokoh pendidik dan pemerintah yaitu bapak L. Molindo memberi nama desa Tampemadoro yang artinya lembah yang ramai.

Hak atas tanah dan pengelolaan Wilayah

Tana Moada: Hutan adat atau huitan yang dikeramatkan, hutan yang digunakan untuk acara ritual adat. Misalnya meminta hujan atau panas, permintaan izin untuk membuka kebun, pekuburan tua, dan sumber mata air yang khusus diminum

Pangale: hutan lebat disiapkan untuk perkebunan

Nawu: Kebun yang memiliki luasan lebih dari 1 Ha

Bonde: hutan yang memiliki luasan kurang dari 1 Ha

Wakanawu dan wakabonde: bekas kebun

Yopongura: bekas kebun yang berumur sekitar 3 tahun

Yopoya'u: bekas kebun yang berumur sekitar 20 tahun

Yopoya'yo: bekas kebun yang berumur sekitar 30 tahun 
Kepemilikan individual dengan sebuah prinsip yang telah dipercayai oleh orang Barati berdasarkan hukum adat bahwa kebun atau bekas kebun ditandai dengan patok kayu yang disebut dengan Tida. Penggunaan oleh pihak lain baik keluarga atau orang lain terhadap bekas kebun dibicarakan di dewan adat. Jika ada pihak tanpa sepengetahuan pengolah pertama maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku (Salampale).
Kepemilikan komunal adalah kepemilikan yang dimiliki secara kelompok dan dimanfaatkan serta diatur penggunaan dan pengawasannya oleh kelompok. Hak perolehannya juga melalui kelompok artinya pada saat membuka lahan penggarapannya dilakukan secara kelompok. Jenis kepemilikan ini juga berkaitan dengan pembagian hasilnya. 

Kelembagaan Adat

Nama Pabisara Ada
Struktur Pomatu'a Ada Pomo Uki Poma Niu Voko
Pomatu'a Ada: ketua
Pomo Uki: sekretaris
Poma Niu: bendahara
Voko: anggota penasehat dan sekaligus menjadi pembantu anggota yang lain jika berhalangan 
mogombo (musyawarah dan pengambilan keputusan) 

Hukum Adat

Movaya: panen
Padungku: upacara adat panen
Proses yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayah adat dilakukan dengan aturan adat yang berlaku (kearifan lokal). Proses pembukaan lahan dilakukan dngan gilir balik, yaitu:
1. Pangale menjadi Nawu atau Bonde (dari hutan menjadi kebun)
2. Nawu atau bonde menjadi wakanawu (dari kebun menjadi bekas kebun)
3. wakabonde menjadi yopongura (dari bekas kebun menjadi hutan yang sudah berumur 3 tahun)
4. Yopongura menjadi yopoya'u (hutan yang berumur 3 tahun menjadi hutan yang berumur 20 tahun)
5. yopoya'u menjadi yopoya'yo (hutan yang berumur 20 tahun menjadi hutan yang berumur 30 tahun)
Kemudian dari yopoya'yo merubah fungsi menjadi pangale yaitu hutan yang lebat yang dipersiapkan untuk perkebunan kembali 
1. Ada Mpojama: pengaturan kerja, baik kerja bakti desa ataupun kerja kebun
2. Ada Mpompinaturu: aturan penggembalaan, baik kelompok maupun peseroangan. Penggembalaan komunitas sudah diatur dalam adat yang disebut Lambara. Hal itu juga mengatur perselisihan ternak.
3. Ada Mpopanta: aturan mekanisme pembagian harta baik harta orangtua maupun suami istri.
4. Ada Mpobetuvuri: mengatur tatanan sosisl seperti gotongroyong dan saling menolong
5. Ada Mporongo: aturan mengatur perkawinan
6. Ada Mpampontumpu: mengatur kepemilikan lahan atau tanah. 
Givu: denda
berlaku untuk semua pelanggaran yang sudah diatur oelh dfewan adat. Aturan itu juga berlaku bagi semua orang yang sudah masuk dalam wilayah adat teresbut.
Contohnya:
1. Masuk ke dalam kamar wanita yang belum kawin tanpa permisi atau persetujuan tuan rumah (orang tua wanita) dan wanita tersebut. Pelaku dikenakan denda 1 ekor kerbau/babi. Sanksi yang akan dikenakan tergantun gberat ringannya pelanggaran yang dilakukan.
2. Mosalara (berzina): dikenakan denda 4 ekor kerbau.

Mosalara: aturan adat yang mengatur perxinahan.

Contohnya: Jika seseorang yang masing-masing sudah berumah tangga diketahhui melakukan perzinahan atau biasa disebut selingkuh maka akan dikenakan sanksi atau givu berupa 4 ekor kerbau. Masing-masing dari 4 ekor kerbau akan dibagi ke 3 ekor untuk istri pelaku dan 1 ekor untuk suami pelaku. 

Keanekaragaman Hayati

Jenis Ekosistem
Ekosistem Darat Alami
Sumber  
Sumber Pangan Padi ladang, jagung, sagu, ubi
Sumber Kesehatan & Kecantikan Tomanara: diperuntukkan bagi ibu yang selesai melahirkan untuk percepatan penyembuhan, pengeringan, dan anti racun atau bakteri.. caranya: 1. daun tomanara dihangatkan di atas api lalu ditempelkan pada alat kelamin wanita 2. daun tomanara dimasak lalu diminum airnya
Papan dan Bahan Infrastruktur Daun rumbia
Sumber Sandang pakaian adat: dari kulit kayu umayo kulit kayu umayo dan kuva kemudian diolah menajdi baju yang disebut inodo Pewarna: menggunakan buah pohon ula yang menghasilkan warna cokelat. Bisa cokelat tua maupun muda.
Sumber Rempah-rempah & Bumbu arogo, onco, rampantobu, bombo seluruuhnya sebagau penyedap masakan.
Sumber Pendapatan Ekonomi cokelat, kelapa, padi, cengkeh