Wilayah Adat

Lodang

 Teregistrasi

Nama Komunitas Lodang
Propinsi Sulawesi Selatan
Kabupaten/Kota LUWU UTARA
Kecamatan Seko
Desa -
Peta Lokasi Wilayah Adat Perbesaran dengan Mousescroll

Kewilayah Adat

Luas 29.894 Ha
Satuan Lodang
Kondisi Fisik Pegunungan
Batas Barat Wilayah Adat Ambalong
Batas Selatan Wilayah Adat Rongkong
Batas Timur wilayah adat Rampi
Batas Utara wilayah Adat Hono, Singkalong dan Turong

Kependudukan

Jumlah KK 0
Jumlah Laki-laki 0
Jumlah Perempuan 0
Mata Pencaharian utama

Sejarah Singkat Masyarakat adat

Setelah keturunan Hulu Pala’ berkembang di Seko, kemudian melahirkan salah seorang laki-laki yang bernama Tabolle. pada saat itu kedua orang tua anak tersebut, tidak diketahui namanya, tetapi jelasnya orang tua Tabolle adalah keturunan dari Hulu Pala’.

Tabolle, sejak berumur belasan tahun sampai dewasa, dia hidup menyendiri disatu tempat, yang sekarang disebut Tammatang. Tempat ini kurang lebih 4 (empat) kilo meter dari kampung yang dihuni masyarakat sekarang ini (maksudnya: Lodang).

Pada saat itu manusia berkembang di Seko dan sudah terpencar-pencar dari tempat ketempat , Tabolle merasa kaget mendengar suara manusia yang begitu dekat dari tempat tinggalnya. Akhirnya Tabolle merasa terpanggil atas suara-suara yang setiap hari di dengarnya.

Suatau ketika Tabolle mendatangi sumber suara, setelah dekat dengan sumber suara dan melihatnya, dan ternyata suara yang selalu di denganrnya adalah suara manusia dan mulai saat itu dia merasa tidak sendiri lagi.

Mulai saat Tabolle tinggal bersama orang-orang tersebut, kemudian dia mempersunting putri Tubara’ dan dari perkawinan tersebut mereka melahirkan anak sebanyak 100 (seratus) orang, yakni 50 (lima pulu) laki-laki dan 50 (lima puluh ) perempuan. Tetapi anak-anak mereka tersebut dipelihara oleh sang nenek ( I Lingku) sampai anak-anaknya tersebut dewasa. Diantara peninggalan sejarah oleh anak-anaknya yang hingga saat ini masih utuh adalah:
1. Kalaha Kammutu
2. Hering Sanggatu
3. Uhai Muane
4. Kalaha Ihinongko.
Keturunan mereka sampai saat ini disebut rumpun Tu lingku. Dari keturunan inilah yang berkembang dan mendiami wilayah adat Lodang hingga sekarang.

Hak atas tanah dan pengelolaan Wilayah

• Hutan : 19.396 ha;
• Kebun 100 ha;
• Kolam 42 ha;
• Sawah 585 ha;
• Padang rumut/lokasi pengembalaan 9.751 ha.
 
1. Bentuk Kepemilikan atas Tanah:
• Tanah milik rumpun atau dalam bahasa adatnya disebut tampoo rapu. Biasanya tampoo rapu ini terdiri atas berbagai jenis penggunaan maupun pemanfaatannya antara lain; Sawah, Kolam, Hutan yang dimanfaatkan untuk berladang, hutan damar, lahan Pengembalaan (pasang) dan umumnya dimanfaatkan untuk pengembalaan ternak kerbau, dan kebun tanaman jangka panjang baik kopi, coklat, langsat dan tanaman-tanaman lainnya.
• Tanah milik pribadi adalah;
Jenis tanah rumpun yang diserahkan kepada individu karena berdasarkan atas kebutuhan maupun kesepakatan dalam rumpun yang bersangkutan atau tanah yang diperoleh oleh seseorang baik karena proses perkawinan, jual beli, atas hasil denda adat karena ada pelanggaran, maupun karena ada penyerahan atau pemberian dari pihak lain karena tujuan tertentu.

2. Hak atas tanah dari membuka hutan
Proses awal kepemilkan tanah bagi masyarakat adat Lodang adalah dimulai ketika seseorang membuka hutan (pasapa’) untuk dijadikan sebagai ladang (kinete). Orang yang membuka pertama hutan untuk dikonversi sebagai kinete secara lansung dialah yang menjadi pemilik sah lahan tersebut. Untuk hutan yang belum pernah di olah dipersiapkan sebagai cadangan terhadap masyarakat yang sudah tidak memiliki lahan dan terutama bagi keluarga baru. Disamping itu yang sangat penting adalah hutan tersebut disiapkan sebagai tempat untuk mengambil kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti ramuan rumah, berburuh (muasuh), memasang jerat anoa/babi hutan (muulang) dan memancing (mukadang).
 

Kelembagaan Adat

Nama -
Struktur -
Tubara’, pemimpin tertinggi diwilayah adat Lodang dan membawahi beberapa struktur lembaga adat lainnya. Selain itu Tubara juga bertugas untuk Mengarahkan masyarakat Supaya taat pada hukum adat yg berlaku, menyelesaikan permasalahan yg terjadi, mendorong masyarakat untuk berusaha dalam bentuk apapun dan menasehati masyarakat agar selalu berbuat baik. Tubara’ dapat diganti apabila:
1. Tua/Meninggal dunia.
2. Melanggar aturan adat.
3. Jika terjadi masalah diamsyarakat yg berlarut-larut, seperti menurunnya hasil pertanian.
Untuk pergantian Tubara’ yang dapat menggantikan adalah diambil dari Turunannya yang juga dilakukan dengan jalan musyawarah (mukobu) yang selanjutnya diangkat oleh masyarakat dengan cara dilantik (nipatongko). Adapun struktur lembaga adat Lodang adalah sbb:
Puntampa, membidani bagian pembuatan alat-alat pertanian, perang dan berburuh
Pungpulabu’, membidani bagian eksekusi atas keputusan peradilan adat yang dijatuhi vonis dalam bentuk denda atau hukuman.
Pungpiorong, yaitu diserahi tanggungjawab untuk mnjadi mandor pengairan/irigasi baik pengawasan, pengelolaan, perawatan dan pemanfaatan yang adil dan lesatari.
Pungkalu, membidani bagian pertanian
Pulleha, membidani kesenian
Purrere, disamping tugasnya sama dengan Pulleha yang membidani masalah kesenian, purrere juga bertugas mengurus masalah hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi
Puntamming, membidani masalah pembangunan termasuk urusan perumahan dan sekaligus memiliki keahlian dalam teknologi pembangunan rumah serta sarana umum lainnya
Matua Lipu, pemimpin tertinggi pada tingkat lipu/kampung
 
Mukobu 

Hukum Adat

Tubara 
Peradilan adat dilaksanakan apabila terjadi pelanggaran oleh sesorang. Prosesi peradilan adat dilakukan jika korban mengajukan perkaranya ke lembaga adat melalui Tubara’. Kemudian Tubara’ mengundang pihak terkait terutama orang yang duduk pada struktur lembaga adat membahas masalah serta menetapkan waktu persidangan adat. Setelah waktu perkara yang diajukan oleh korban dan disepakati untuk disidangkan, kemudian Tubara’ mengundang kedua belah pihak dan perangkat lembaga adat, tokoh masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mengadakan persidangan adat. Dalam persidangan adat ini dilangsungkan juga penetapan keputusan denda jika terbukti tersangka melakukan kesalahan dan kebanyakan untuk ukuran denda ini dinilai dengan ternak kerbau. Setelah keputusan denda ini ditetapkan disetujui oleh pihak sipelaku dan pihak yang korban, kemudian dilanjutkan dengan proses perdamaian oleh kedua belah pihak dengan disaksikan oleh seluruh peserta sidang adat. Mengenai masalah keputusan dan denda adat yang diputuskan pada proses persidangan adat, jika ada salah satu pihak yang tidak puas dengan keputusan peradilan adat, maka perkara diteruskan kepemrintah untuk diproses dan diselesaikan sesuai dengan aturan pemerintah 

Keanekaragaman Hayati

Jenis Ekosistem
Sumber  
Sumber Pangan
Sumber Kesehatan & Kecantikan
Papan dan Bahan Infrastruktur
Sumber Sandang
Sumber Rempah-rempah & Bumbu
Sumber Pendapatan Ekonomi