Wilayah Adat

Nagahulambu

 Teregistrasi

Nama Komunitas Nagahulambu
Propinsi Sumatera Utara
Kabupaten/Kota SIMALUNGUN
Kecamatan Dolok Panribuan
Desa Nagori Pondok Bulu
Peta Lokasi Wilayah Adat Perbesaran dengan Mousescroll

Kewilayah Adat

Luas 339 Ha
Satuan Nagahulambu
Kondisi Fisik
Batas Barat Berbatasan dengan Parhutaan Buah
Batas Selatan Berbatasan dengan Aek Sitahoan
Batas Timur Berbatasan dengan Naga Uluan
Batas Utara Berbatasan dengan Huta Maria/Pondok Bulu

Kependudukan

Jumlah KK 0
Jumlah Laki-laki 0
Jumlah Perempuan 0
Mata Pencaharian utama

Sejarah Singkat Masyarakat adat

Kampung Nagahulambu adalah bagian dari desa administrasi Desa Nagori Pondok Bulu, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun. Meskipun berada di Kabupaten Simalungun, Nagahulambu masih merupakan bagian dari subetnis batak toba. Turunan Tuan Nagahulambu Sinaga, Nainggolan (hulahula), beserta Marga Sitio dan Sitindaon sebagai marga Boru.

Silambu marga Sinaga yang berasal dari Urat, Samosir, sampai ke Sipanganbolon, Girsang, Parapat (Simalungun). Ia bertemu dengan marga Sinaga yang telah mendiami Sibatu Nanggar, lalu ia pun pergi dari tempat itu dan mamukka huta (membuka perkampungan baru), ia menamai huta (kampung) itu dari namanya, sehingga kampung itu bernama Nagahulambu.
Ketika tiba di kampung ini, Silambu marga Sinaga yang memiliki istri boru Sidabutar, namun karena tidak memiliki anak ia kembali menikah dengan boru Malau. Dari boru Malau, ia mendapatkan dua orang anak, salah satunya yaitu Sitampuk Sinaga. Sitampuk Sinaga memiliki anak yang bernama Sihati Sinaga, dan Sihati Sinaga memiliki anak bernama Diama Sinaga. Diama Sinaga memiliki dua orang istri. Boru Parhusip dari Tali Sungkit memberinya seorang anak yang dinamai Pahala Sinaga, dan Boru Jawa yang kini diberi marga Parhusip memberinya satu orang anak bernama Jaulada Sinaga.

Kini keturunan Sihulambu Sinaga telah memasuki generasi kedelapan, yaitu marga Sitio telah memasuki generasi keempat, marga Sialagan memasuki generasi keenam, dan marga Sitindaon telah memasuki generasi kelima, serta marga-marga lainnya seperti Pakpahan. Sebelum penjajahan Belanda warga hidup dengan rukun dan dapat menyelesaikan persoalan mereka dengan baik.

Pada masa Diama Sinaga menjadi Pangulu (Kepala Desa) atas Nagori Pondok Bulu, kemudian ia diangkat oleh Raja Siantar menjadi Partuanon atas kerajaan Nagori Pondok Bulu. Ketika itu pula Belanda membuat koloni hingga ke Simalungun.

Ketika zaman penjajahan Belanda, masyarakat dipaksa untuk kerja rodi membangun jalan atau jembatan, dikenal dengan istilah lokal “marrodi”. Akibat kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda saat itu, Pahala Sinaga mengintai dan menembak Komandan Belanda di Harian Ganjang. Karena peristiwa ini, pemerintah Belanda mengirimkan surat melalui Pangulu Diama Sinaga, meminta agar masyarakat di Nagahulmbu bertanggung jawab atas peristiwa penembakan itu. Pemerintah Belanda memerintahkan agar bertemu dengan masyarakat bahkan mengancam akan membakar kampung Nagahulambu jika perintah ini tidak dituruti.

Melihat warga kampung yang kalah jumlah dan peralatan perang, lalu Diama Sinaga mengerahkan masyarakat untuk bersembunyi ke Parjoringan dan Paronggangan yang berjarak 2,5 km dari kampung. Lokasi itu adalah perladangan yang menjadi tempat warga menanam tanaman pohon seperti jengkol, petai, dan lainnya. Warga yang ketakutan ini lalu membuat gubuk tempat persembunyian sambil tetap mengusahakan perladangan itu.

Belanda yang tidak berhasil menemukan warga, akhirnya marah dan membakar kampung Nagahulambu. Hingga kini lokasi tempat pembakaran Belanda tersebut dinamai Huta Namatutung (kampung yang terbakar). Setelah merasa aman, masyarakat kembali membuka kampung di sekitar kampung yang dibakar oleh Belanda tersebut.

Sumber Perekonomian
Warga secara turun temurun telah menguasai dan mengelola tanah adat Nagahulambu untuk pertanian mereka. Pada umumnya warga Nagahulambu adalah petani dengan maragat tuak (menyadap pohon enau). Mereka juga memasok tuak ke kabupaten-kabupaten lain di sekitar Danau Toba. Awalnya tuak menjadi kebutuhan minum di kampung dan dijadikan gula merah. Tetapi akhirnya peminat tuak bertambah, mereka menjual secara langsung dan jarang mengolahnya menjadi gula merah karena membutuhkan waktu yang lebih lama. Di kemudian hari mereka mengambil buah pohon aren untuk dijadikan kolang kaling.

Selain hasil dari pohon aren, mereka juga tetap mengusahakan perladangan dengan menanam kopi dan mengambil hasil hutan seperti petai, jengkol yang ditanam oleh nenek moyang mereka di areal yang bernama Taluk Palia dan Tukkup yang merupakan hutan keramat yang dilindungi sebagai tempat penyimpanan air. Dari kampung ini setiap musin panennya, akan menghasilkan petai dan jengkol sekitar 30 truk.

Kronologis Perampasan
2005
• Pihak TPL sudah melakukan penebangan atas berbagai tanaman milik warga. Pada waktu itu, warga sangat ketakutan karena pihak TPL selalu didampingi aparat (Brimob) dengan senjata lengkap. Bahkan Kepala Desa waktu itu membuat pengumuman di kampung agar warga tidak ke ladang, dan ternyata tujuannya hanya untuk mengelabui warga agar pihak TPL bebas melakukan penebangan terhadap tanam-tanaman warga.
• Tanaman-tanaman seperti pohon-pohon alam yang berumur ratusan tahun, jengkol, petai, durian dan kopi, di bulldozer oleh PT TPL. Masyarakat berberkali-kali memohon bahkan menyembah-nyembah pihak TPL agar tanam-tanaman tersebut jangan dibuldozer, namun diabaikan oleh pihak perusahaan
• Pihak TPL berjanji tidak akan membuldozer seluruh tanaman, khususnya pohon tuak (enau), tetapi kemudian pihak TPL membuldozer tanaman tersebut.
• Penebangan sampai ke DAS (Daerah Aliran Sungai), sungai-sungai sudah mulai kering. Padahal sebelum kehadiran TPL, air sungai untuk memutar kincir air untuk kebutuhan listrik akhirnya tidak berfungsi

Keberatan Atas Penebangan Hutan di Simalungun
Padahal pada tahun 1981, Bupati JP Silitonga didukung Gubernur EWP Tambunan, sudah melakukan protes keras atas penebangan hutan di daerah ini dan mencabut ijin 42 pengusaha lokal pemegang HPH yang mengeksploitasi hutan di Simalungun, termasuk hutan Sibatuloting. Namun pada tahun 1984 Menteri Kehutanan memberikan konsesi kepada PT Inti Indorayon Utama (sekarang bernama PT Toba Pulp Lestari) di kabupaten ini seluas 25.000 hektar.

Alasan Bupati JP Silitonga melakukan protes ketika itu karena penebangan akan berdampak buruk bagi masyarakat sekitar. Sebab pada musim hujan timbul banjir, tanah longsor, erosi dan rusaknya tanggul-tanggul irigasi. Sedangkan pada musim kemarau para petani kekurangan air. Protes serupa juga pernah dilakukan Asian Development Bank (ADB) yang sedang membiayai rehabilitasi irigasi di daerah ini dalam bentuk pinjaman, dimana dalam agreement terdapat klausul untuk memelihara 20.000 ha hutan di sepanjang daerah aliran sungai. Masalah penebangan hutan Sibatuloting ini juga pernah menjadi perdebatan di tingkat Menteri. Waktu itu Mendagri Rudini dan Menteri Lingkungan Emil Salim memberi dukungan kepada Bupati.

Namun, hingga sekarang pembabatan hutan Sibatuloting dan perampasan tanah masyarakat yang diikuti dengan penebangan pohon (tanaman masyarakat) masih terus berlangsung di daerah ini. Indorayon (TPL) selalu mengatas-namakan konsesi yang mereka miliki untuk merampas tanah rakyat dan melakukan penebangan.

Dampak
1. Masyarakat kehilangan lahan pertanian/perladangan serta pohon-pohon alam lainnya yang berfungsi sebagai DTA, yang diwarisi selama ratusan tahun;
2. Kriminalisasi atas warga. Salah seorang dari warga, Jahotman Nainggolan, divonis penjara 3 bulan dengan tuduhan melakukan pengancaman terhadap karyawan TPL.
3. Masyarakat ketakutan bekerja karena harus diperiksa setiap melewati portal TPL menuju ladangnya;
4. Perubahan mata pencarian dari petani pemilik sawah/ladang menjadi buruh tani;
5. Perekonomian warga terganggu, dalam hal ini kaum ibu (perempuan) akan kesulitan dalam mengelola keuangan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak-anak.
6. Masyarakat Nagahulambu kehilangan air bersih akibat penebangan di sekitar sumber air warga;
7. Alih fungsi lahan sawah menjadi tanaman muda (ladang) akibat sumber air yang mengaliri persawahan tidak cukup untuk mengairi persawahan;
8. Monyet dan binatang lainnya, yang dulunya hidup di hutan adat, merusak tanaman warga bahkan masuk hingga ke perkampungan
9. Kincir air yang dibangun atas swadaya warga menjadi tidak berfungsi karena debit air tidak mampu lagi memutar kincir, karena rusaknya Daerah Aliran Sungai (DAS) akibat penebangan yang dilakukan PT TPL; Dengan tidak berfungsinya kincir air, warga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli bahan bakar minyak untuk kebutuhan penerangan.

Respon, persepsi masyarakat, dan upaya warga
• Warga akan berjuang menghentikan kegiatan PT TPL merusak tanaman dan lahan sekalipun harus berhadapan dengan senjata Brimob yang selalu mengancam nyawa mereka;
• Warga menuntut PT TPL harus memperbaiki saluran irigasi untuk pemutaran turbin/kincir air yang dibuat atas swadaya masyarakat, yang belakangan ini tidak berfungsi lagi karena kurangnya debit air akibat penebangan di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dilakukan PT TPL;
• Pada Senin, 17 September 2012, Warga Nagahulambu bersama ratusan masyarakat Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun yang bergabung dalam Forum Mayarakat Tolak PT Toba Pulp Lestari (TPL) melakukan aksi unjuk rasa di kantor TPL Sektor Aek Nauli. Mereka menuntut PT TPL mengembalikan lahan pertanian warga yang diserobot TPL, yakni di Parjoringan, Talukpalia, Sitahoan, dan Tukkup. Hentikan intimidasi dari oknum aparat atas suruhan PT TPL kepada warga, warga juga menuntut PT TPL untuk menghentikan penimbunan sungai dan anak-anak sungai demi kepentingan penanaman eucalyptus dan jalan pengangkut kayu sehingga persawahan kering;
• Tanggal 30 September 2012, warga Nagahulambu menyurati Bupati Simalungun agar memfasilitasi pertemuan warga dengan TPL untuk menuntut ganti rugi tanaman yang dirusak PT TPL sejak 2005-2012, namun tidak mendapatkan respon;
• Warga melakukan pemetaan partisipatif untuk memetakan wilayah adatnya, diambil 6 titik dari batas terluar.
• Pada tanggal 22 Juni 2013, warga memasang plank sebagai claim di tanah adatnya menyusul keluarnya Putusan MK No.35/PUU-IX/2012 mengenai hutan adat.
• Pada tanggal 25 Juli 2013, pertemuan multi pihak dihadiri oleh Camat, Humas TPL, Kapolsek Tiga Dolok, masyarakat meminta agar TPL membuktikan tata batas yang telah dilakukan TPL pada areal konsesinya dan warga menunjukkan bukti lapangan tentang pengrusakan dan penebangan pohon alam yang dilakukan TPL hingga bibir sungai;
• Pada tanggal 22 Juni 2013, warga berkumpul untuk membahas undangan Camat, di mana security TPL melaporkan beberapa warga Nagahulambu ke Polsek terkait adanya pembakaran eucalyptus milik perusahaan. Dalam diskusi, warga tidak mengetahui kapan dan di mana kejadian dimaksud;
• Pada tanggal 26 Juli 2013, kunjungan lapangan Camat, Kapolsek Dolok Panribuan, PT TPL dan Masyarakat membuktikan tata batas yang diduga tidak pernah dilakukan TPL. Namun TPL tidak mau bertemu dengan warga dan mengarahkan agar 10 orang perwakilan warga bertemu di Kantor TPL Sektor Aek Nauli, warga menolak pertemuan itu karena tidak sesuai dengan kesepakatan untuk bertemu di lahan;
• Pada 5 Agustus 2013, dilakukan pertemuan terkait laporan security TPL ke Mapolsek Tiga dolok yang menuduh warga melakukan pembakaran pada log kayu alam yang telah ditebang oleh TPL. TPL menurunkan sekitar 300-an brimob untuk menjaga lahan;
• Pada 06 Agustus 2013, Desa-desa di Naga dan sekitarnya mulai ikut berjuang bersama akibat dampak penebangan oleh TPL yang mengakibatkan debit air yang mengalir ke persawahan berkurang drastis;
• Tanggal 15 Agustus 2013, warga Nagahulambu dan sekitarnya yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat TPL, melakukan aksi damai ke kantor DPRD Simalungun dan Kantor Bupati Simalungun menuntut agar TPL keluar dari tanah adat, TPL menebang pohon alam sumber mata air warga dan hingga ke bibir sungai, dan agar TPL menarik 300-an brimob dari ladang warga;
• Pada 17 Agustus 2013, warga memperingati hari Proklamasi Kemerdekaan RI di lahan. Sempat terjadi adu mulut dengan pihak security TPL karena warga tidak diperbolehkan memasuki lahan. Namun kemudian acara peringatan hari kemerdekaan jadi dilakukan di lahan dengan disaksikan oleh aparat (brimob).
• Pada 2 September 2013, kunjungan lapangan oleh Komisi 1 DPRD Simalungun terkait kasus Nagahulambu.
• Tanggal 24 September 2013, warga melakukan audiensi ke DPRD Simalungun untuk mempertannyakan hasil penyelidikan DPRD Simalungun ke lahan, namun warga kecewa atas rekomendasi yang dikeluarkan Komisi 1 DPRD Simalungun karena tidak sesuai dengan tuntutan warga;
• Warga telah berkali-kali menanami kembali ladang yang dirusak dengan tanaman pisang, jahe dan tanaman muda lainnya, namun selalu dirusak oleh TPL dan diganti dengan eucalyptus;
• Warga telah berkai-kali melayangkan surat keberatan kepada Bupati, DPRD, SKPD dan aparat kepolisian terkait kasus ini namun tidak mendapat tanggapan.
• Pada 8 Juni 2017, bersama masyarakat dari Tanah Batak melakukan aksi demonstrasi mengenai eksistensi masyarakat adat di Tanah Batak dan menuntut pengakuan Hak-hak Masyarakat Adat diakomodir dalam Peraturan Daerah
Masyarakat akan terus berjuang demi kelangsungan hidupnya dan generasi berikutnya.

Hak atas tanah dan pengelolaan Wilayah

Kelembagaan Adat

Nama -
Struktur -

Hukum Adat

Keanekaragaman Hayati

Jenis Ekosistem
Sumber  
Sumber Pangan
Sumber Kesehatan & Kecantikan
Papan dan Bahan Infrastruktur
Sumber Sandang
Sumber Rempah-rempah & Bumbu
Sumber Pendapatan Ekonomi