Berita BRWA

Masyarakat Adat di Malinau Mengajukan Pengakuan Wilayah Adat dan Hutan Adat

Senin, 15 April 2019 , admin

BRWA, Pemda Kab. Malinau

Malinau, 9 April 2019

Peran pemerintah daerah sangat penting di dalam menetapkan keberadaan masyarakat adat dan wilayah adat dalam kaitannya dengan Putusan MK-35 tentang pengakuan hutan adat, serta pelaksanaan program reforma agraria. Sejak tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Malinau telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat.  Untuk menjalankan Perda ini, sesuai dengan mandat Perda tersebut, Bupati Malinau Dr. Yansen TP, MSi menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 201 tahun 2014 tentang Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat (BPUMA). Lembaga ini terdiri unsur pemerintah daerah, perwakilan masyarakat adat, perguruan tinggi, lembaga masyarakat sipil dan forum keagamaan. BPUMA memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan pendaftaran, verifikasi dan serta memberikan rekomendasi untuk penetapan pengakuan masyarakat adat dan wilayah adat di Kabupaten Malinau.  Oleh karena itu, pada bulan Februari lalu, Bupati Malinau menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang pengangkatan ketua dan anggota BPUMA.

 

Keberadaan BPUMA dan pengurusnya menjadi sangat penting untuk menjalankan mandat pengakuan hak-hak masyarakat adat di Malinau, termasuk pengakuan wilayah adat dan hutan adat. Workshop yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau pada hari Selasa 9 April dibuka oleh Penjabat Sekda Kabupaten Malinau Drs. Tan Irang, M.AP di Ruang Rapat Intulung Kantor Bupati Malinau.  Pada pembukaan acara, Sekda menegaskan pentingnya pertemuan ini sehingga semua unsur BPUMA dan masyarakat dapat memahami kebijakan terkait pengakuan masyarakat adat dan hutan adat ini.

 

Pada acara yang digagas Pemda Malinau bersama FoMMA, BRWA dan WWF Indonesia membahas mengenai kebijakan daerah untuk pengakuan masyarakat adat dan wilayah adat disampaikan oleh Kadis Lingkungan Hidup Tomi Lukas dan Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Kasmita Widodo dari Jakarta. Selain itu, penjelasan mengenai keberadaan masyarakat adat di Kabupaten Malinau, disampaikan oleh Ketua Pelaksana Harian FoMMA, Dolvina Damus.Pembahasan mengenai kebijakan dan capaian pengakuan Hutan Adat disampaikan oleh Prasetyo Nugroho dari Direktorat Penyelesaian Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

 

Pada acara tersebut, Kepala Adat Besar Bahau Hulu dan Kepala Adat Sungai Tubu mendaftarkan dokumen dan peta keberadaan masyarakat adat dan wilayah adat kepada Sekretaris BPUMA Tomi Lukas untuk dilakukan verifikasi dan validasi sehingga dapat ditetapkan keberadaan masyarakat adat dan wilayah adatnya oleh Bupati Malinau.  Sedangkan usulan pengakuan Hutan Adat Bahau Hulu disampaikan Kepala Adat Besar Bahau Hulu kepada Kasubdit PKTHA-KLHK Prasetyo Nugruoho.   Penetapan pengakuan masyarakat adat dan wilayah adat menjadi syarat utama dalam proses pengakuan Hutan Adat oleh Menteri LHK. Dengan demikian, diharapkan BPUMA segera bekerja untuk melakukan verifikasi dan menyampaikan hasil serta rekomendasinya kepada Bupati Malinau. 

Berita Lain