Berita BRWA

Wawancara Kasmita Widodo: Membangun Peta Wilayah Adat

Senin, 15 April 2019 , admin

(https://www.instagram.com/p/Bvstwt2HVJm/)
Wawancara Kasmita Widodo oleh Wimar Witoelar, Perspektif Baru : Membangun Peta Wilayah Adat

PERSPEKTIF BARU Edisi 1200 | 11 Apr 2019

http://www.perspektifbaru.com/wawancara/1200/

 

Tamu kita Kasmita Widodo akan membahas pengertian tentang spasial atau lahan di wilayah – wilayah Indonesia, yang di sini pemetaannya dilakukan oleh masyarakat atau  istilahnya Pemetaan Partisipatif. Kini Kasmita Widodo menjabat sebagai Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA).

 

Kasmita Widodo, mengatakan masyarakat bisa membuat peta, memahami tentang wilayahnya, dan menggambarkannya.Perjuangannya adalah bagaimana itu diakui oleh pemerintah. Itu menjadi salah satu pokok dari bagaimana mencegah konflik lahan.Kebijakan satu peta menjadi salah satu entry point karena di situ kita akan melihat peta wilayah adat ini berada di area kehutanan yang mana, fungsi apa, berada perizinan yang mana, punya siapa, dan sebagainya.

 

Menurut Kasmita, saat ini tinggal sedikit lagi untuk bisa dituntaskan agar peta-peta ini menjadi informasi resmi pemerintah. Yang sedikit itu adalah masalah teknis, dan itu ada wali datanya. Jadi Kementerian Dalam Negeri adalah wali data yang akan menerima peta-peta wilayah adat untuk diintegrasi ke dalam keteraturannya.

 

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Wimar Witoelar sebagai pewawancara dan narasumber  Kasmita Widodo.

 

Kasmita Widodo bisa dikatakan aktif dalam perjuangan pemetaan partisipatif dengan sebelumnya memimpin lembaga Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP). Namun saya ingin mendengar langsung dari Kasmita Widodo secara singkat, apa capaian atau yang dihasilkan selama ini secara kualitatif?

Salah satu hal yang penting mengenai konflik agraria, pada awal 1990-an begitu besar terjadi terutama di wilayah – wilayah adat. Kita menghadirkan satu informasi spasial yang tentu saja melalui peta partisipatif. Peta wilayah adat itu menjadi instrument yang penting, yang kita komunikasikan kepada para pihak. Jadi kualitas informasi dari masyarakat itu disampaikan dengan basis informasi spasial. Jadi ada luas dimana ada area yang berkonflik, apa saja yang terjadi di perubahan lahan seperti hutannya ditebang, dan sebagainya. Jadi kualitas informasi itu yang paling utama yang kita sajikan kepada para pihak.

 

Lepas dari kualitas, apakah memang ada peta lain berada di situ sebelum ada pemetaan partisipatif?

Peta – petanya cukup banyak dibuat oleh pemerintah, misalnya peta perizinan. Peta perizinan  yang membuatnya adalah pemerintah dan swasta. Itu hadir di wilayah – wilayah masyarakat adat.

 

Apakah satu sama lain berbeda?

Iya berbeda dari perspektifnya, contohnya pemerintah memberikan izin kepada swasta untuk pengelolaan kawasan hutan atau perkebunan. Itu dari segi pemerintah dan swasta tentu saja bagaimana untuk dieksplorasi, tapi dari sisi masyarakat bisa jadi itu area yang dilindungi. Ini yang terjadi perbedaan. Dari segi fungsi saja sudah menimbulkan persoalan, belum lagi pada area – area yang dimana di sana berada area leluhur mereka. Ini menjadi persoalan ketika dua informasi ini ditemukan antara peta yang dibuat oleh pemerintah, atau perusahaan dengan yang dibuat oleh masyarakat adat melalui peta wilayah adat.  

 

Saya selalu kagum dan kadang-kadang susah percaya bahwa pekerjaan besar itu bisa dimulai dari langkah yang relatif kecil. Itu karena kesannya tadi setiap jengkal tanah itu harus diolah kembali, dilihat  apa benar petanya, dan kali ini bukan pemerintah tapi di lakukan dengan kesertaan masyarakat. Karena itu namanya peta partisipatif.

Ini dimulai pada 1992 - 1996, dimana katakanlah suasana pemerintahan juga tidak terbuka untuk usaha masyarakat, tapi Anda langsung terjun dan melanjutkanya di dalam berbagai suasana pemerintahan sekarang.  Apakah dari awal memang optimis dan berniat untuk memetakan seluruh wilayah di tanah air ini?

Di awal 1992 - 1993 saya mempelajari sudah ada beberapa inisiatif masyarakat yang memetakan wilayahnya. Pada 1996  menjadi momentum penting ketika semua komponen masyarakat sipil, yang waktu itu bekerja mempersiapkan peta wilayah adat, berkumpul dan mendirikan lembaga bernama Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif  (JKPP).

Jadi itu menjadi momentum penting untuk gerakan ini yang  sifatnya  metodologi teknik, tapi sebenarnya sangat politis karena terkait dengan hak-hak atas tanah masyarakat ketika semua gerakan lingkungan dan gerakan masyarakat adat tidak lepas dari aspek teritori masyarakat. Itu menjadi sangat substansial walaupun awalnya ini hal yang teknik, tapi ketika dipahami  menjadi gerakan yang besar karena menyangkut hak atas tanah. Pada 1996 semua komponen gerakan berkumpul dan memastikan bawah ini harus dilakukan semua wilayah.

 

Apakah itu tidak ada pertentangan atau larangan dari pemerintah pada waktu itu?

Awal - awalnya hal yang berat tentunya. Ketika melakukan pemetaan di wilayah itu, disitu ada penjaga-penjaga dari konsensi, penjaga-penjaga dari kehutanan. Itu bukan daerah yang kosong. Ketika masyarakat bersama kawan-kawan CSO melakukan pemetaan tentu saja akan bertemu dengan pihak-pihak itu.

Misalnya  situasi di Aceh, kawan-kawan menggulung atau memecah peta-peta dasar itu menjadi potongan-potongan supaya tidak diketahui oleh tentara waktu itu yang bertugas. Begitu juga ketika masuk pada area perkebunan, dan area konsensi. Itu juga sembunyi-sembunyi di awal-awal sewaktu kita melakukannya.

Pengalaman-pengalaman ini cukup menarik, dan makin terbuka ketika proses reformasi dan sampai hari ini. Kalau hari ini sudah sangat terbuka tidak ada lagi hambatan-hambatan itu, bahkan di beberapa kabupaten kita bekerjasama dengan bupati, bekerja sama dengan pemerintah daerah.

 

Sekarang kita sudah sekian tahun berjalan tapi tadi dikatakan sekarang jauh lebih terbuka walaupun dalam beberapa hal tidak. Mengapa sekarang belum selesai pekerjaanya? Apakah karena ketertutupan, resistensi, atau memang masalah teknis?

Kalau saya melihat proses pemetaan kemudian bagaimana menghadirkan formasi ini kepada pemerintah, itu sangat terbuka pada 2012. Pada awal 2012 kita menyerahkan secara resmi peta-peta wilayah adat ini kepada pemerintah, waktu itu  masih ada Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Di situ diterima sebagai informasi resmi bahwa keberadaan masyarakat adat itu ditunjukan oleh peta wilayah adat. Proses direzim ini juga sangat terbuka karena ada proses-proses dialog, bagaimana peta-peta wilayah adat ini diintegrasikan ke dalam one map policy. Jadi  ada Peraturan Presiden (Perpres) dan pengaturannya sudah ada. Jadi menurut saya  tinggal hal teknis.

 

Jadi beda sekali pada suasana sekarang dengan suasana peralihan Orde Baru dimana orang masih mengandalkan kekuatan-kekuatan fisik. Tadi disebut UKP4 dan one map policy yang kita sering dengar. Apakah proses di UKP4 itu atas inisiatif Anda juga atau siapa?

Kita mendorong agenda ini karena kalau peta-peta persil itu ada di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan ada buku tanahnya. Peta-peta wilayah adat belum ada pendaftarannya, sehingga salah satu gagasan yang kita sampaikan harus ada tempat pendaftarannya. Kebijakan satu peta menjadi salah satu entry point karena di situ kita akan melihat peta wilayah adat ini berada di area kehutanan yang mana, fungsi apa, berada perizinan yang mana, punya siapa, dan sebagainya.

Jadi harus dibuka semua informasi ini, dan proses tumpah tindih itu, sehingga terlihat dimana potensi konflik terjadi. Dorongan ini yang kita lakukan, dan pada Perpres tentang one map ini dari 85 peta tematik salah satunya peta wilayah adat. Jadi policy-nya sudah ada tinggal bagaimana secara teknis ini disiapkan oleh wali data untuk diintegrasikan kepada sekretariat one map.

 

Kalau ini sudah diintegrasikan dan  sudah diterima semua, apakah ujung-ujungnya ini menjadi  referensi di BPN juga?

Benar di BPN, dan kementerian juga karena one map policy ini hampir semua kementerian/lembaga negara terlibat menjadi wali data atas peta tematik. Rencana pembangunan, rencana tata ruang mereka harus melihat juga peta-peta wilayah adat karena itu menjadi peta yang resmi, peta yang menjadi informasi resmi dari pemerintah.

 

Sekarang saya tanya, pada waktu dulu Anda menghadapi segala macam tekanan, ketertutupan politik lalu tiba-tiba menjadi lancar setelah Soeharto tumbang, lalu ada suatu masa pada 2012 dimana itu lancar barangkali karena dibantu oleh pemerintah atau UKP4. Sekarang ini masalah-masalah yang fundamental itu sudah dilalui. Apakah betul keadaan sekarang ini lebih bagus dari keadaan yang dulu?

Ya memang secara politik lebih bagus dan lebih terbuka, jadi tinggal sedikit lagi, sebenarnya hanya tinggal memetik hasil. Pemerintahan sekarang yang memetik hasil dari upaya-upaya terbuka tersebut. Jadi ada dialog, data-data kita diperiksa, diterima, dan sebagainya. Jadi tinggal sedikit lagi untuk bisa dituntaskan agar peta-peta ini menjadi informasi resmi pemerintah. Yang sedikit itu adalah masalah teknis, dan itu ada wali datanya. Jadi Kementerian Dalam Negeri adalahwali data yang akan menerima peta-peta wilayah adat untuk diintegrasi ke dalam keteraturannya.

 

Masalah wali data, mengapa itu masih menjadi masalah dan apakah itu belum ditentukan atau tidak ada yang mau?

Diskusi terakhir dengan Kantor Staf Presiden, tinggal ada satu direktorat yang perlu membentuk satu unit saja yang nantinya dia bisa menerima pendaftaran peta-peta wilayah adat. Jadi sebenarnya tinggal sedikit lagi. Jadi untuk pendaftaran itu tidak perlu ke sana-sini, ke berbagai Kementerian tapi di Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Perpres.

 

Bagaimana peranan Badan Informasi Geospasial (BIG)?

Mereka mengkoordinasi, membuat peta dasar, peta topografi, peta rupa bumi, dan mengkoordinasi dari peta-peta tematik yang dibuat oleh kementerian/lembaga negara. BIG mempunyai kewajiban membuat peta dasar, dan salah satu bagian penting di dalam kebijakan satu peta karena BIG ini yang menyiapkan geoportal tentang wilayah dan sebagainya.

Kemudian BIG membuat peta dasar, kementerian/lembaga negara bertanggung jawab terhadap peta tematik, dan peta wilayah adat ini masuk melalui Kementerian Dalam Negeri karena dia menjadi salah satu peta tematik di dalam kebijakan satu peta. Jadi disanalah terjadi proses integrasinya di dalam kebijakan satu peta.

 

Disini kita banyak sekali mendengar istilah teknis mulai dari informasi geospasial dan istilah-istilah lainnya yang mungkin membuat orang pusing. Apa mereka yang mengerjakan peta ini tidak pusing? Mengapa mereka bisa menguasai teknik peta itu karena sejujurnya saya susah mengertinya?

Masyarakat bisa membuat peta, dia memahami tentang wilayahnya dan menggambarkannya.Bagaimana ini bisa menjadi bagian penting di dalam kebijakan adalah bagaimana itu diakui oleh pemerintah. Itu menjadi salah satu pokok dari bagaimana tadi mencegah konflik. Ini harus direferensi, harus dirujuk dari awal ketika rencana-rencana pemerintah dilakukan di wilayah lain, dan itu dengan peta dari masyarakat.

 

Jadi karena peta ini dibuat dengan partisipasi masyarakat, nanti mereka juga akan mematuhinya begitu, dan akan membentuk pola kerjasama kepercayaan yang lebih baik.  Apakah ada targetnya atau waktunya?

Kami mempunyai peta indikatif,sewaktu kita launching di Bogor, yang luasnya 40 juta hektar dan itu diperkirakan peta indikatif wilayah adat. Jadi kalau kami baru mencapai 10 juta peta wilayah adatpada Maret 2019, maka masih baru seperempat sebenarnya dari target peta wilayah adat, maksudnya tiap tahun selalu ada progres.

Contoh, tahun lalu sudah dua juta hektar. Jadi per tahun itu ada perubahan-perubahan. Karena ini tidak hanya menjadi gerakan CSO sekarang tapi juga sudah terbuka, pemerintah pun mendukung. Di daerah-daerah juga sudah banyak menganggarkan untuk pemetaan partisipatif. Itu saya kira luar biasa.

 

Apakah ada orang yang melawan pemetaan ini,misal orang yang memiliki tanah itu secara demi kepentingannya? Apakah hanya itu atau ada yang berkeberatan secara prinsip?

Sebenarnya ketika proses ini dilakukan tentu saja yang paling utama sebenarnya membangun kepercayaan masyarakat atas haknya. Pemetaan itu sebenarnya untuk membangun kepercayaan mereka, ini hak mereka, hak atas tanah mereka. Ketika ruang-ruang diskusinya terjadi di kampung soal hak atas tanah, maka sebenarnya masyarakat punya pemahaman, punya kekuatan juga dari dalam bagaimana memandang terhadap pemanfaatan-pemanfaatan lahan yang ada di wilayah mereka yang itu bisa oleh konsesi, perusahaan, dan sebagainya.

Jadi proses-proses ini terus berjalan walaupun terjadi perbedaan-perbedaan atau tantangan dari pihak-pihak lain yang merasa bahwa dia punya kuasa atas tanah itu, atas wilayah itu atau atas kawasan itu, atas kawasan hutan, dan sebagainya. Tapi ini tidak menghentikan sebenarnya gerakan-gerakan bagaimana memastikan hak-hak masyarakat adat itu dilakukan atau diakui oleh pemerintah.

 

Tadi mengenai time frame, apakah harus lima tahun lagi, 10 tahun lagi, satu periode presiden, dua periode presiden, atau bagaimana?

Sebenarnya kita mempunyai waktu mengindikasikan peta-peta ini dalam lima tahun lagi kita harus bisa mencapai 25 juta hektar, itu adalah time frame kita.

Berita Lain