Berita BRWA

Perayaan HIMAS 2018 Menghadirkan Satu Peta Rakyat Indonesia

Senin, 13 Agustus 2018 , admin

Satu Peta Rakyat Indonesia dalam berbagai tematik

Beberapa peta berjejer rapih di dinding Up In Smoke, Kunigan, Jakarta, tempat perhelatan Perayaan Hari Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) 2018 berlangsung (09/08/2018). Peta-peta ini menampilkan kondisi keruangan wilayah adat secara tematik. Mulai dari sebaran wilayah adat, tumpang tindih dengan perizinan, sebaran konflik, sebaran wilayah adat yang telah diakui oleh produk hukum daerah, hingga sebaran karbon di wilayah adat.

Hingga saat ini wilayah adat yang telah terpetakan dan terdaftar ke Badan Registrasi Wilayah Adat sebanyak 785 peta seluas 9,65 Juta Ha. Rukka Sombolinggi, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), menyebutkan hal tersebut dalam Konferensi Pers Himas 2018. Menurut Kasmita Widodo, Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), peta-peta partisipatif tersebut telah dihasilkan oleh masyarakat adat bersama pendamping sejak 20 tahun yang lalu. Sejak saat itu, peta wilayah adat mulai mengisi ruang-ruang yang seolah kosong dan tak bertuan dalam peta Indonesia.

Konferensi Pers Hari Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) 2018, Up IN Smoke, Kuningan, Jakarta

Konferensi Pers Perayaan hari Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) 2018 menghadirkan Aferi S. Fudail (Kemendagri), Rukka Sombolinggi (AMAN), dan Kasmita Widodo (BRWA)

 

Kebijakan Satu Peta: dititik manakah peta wilayah adat sekarang?

Peta wilayah adat mendapatkan tempat dalam Kebijakan Satu Peta sebagai salah satu dari 85 peta tematik. Pada tanggal 4 Februari 2016, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Ketelitian Peta Skala 1:50.000, sering juga disebut dengan Kebijakan Satu Peta (KSP) atau One Map Policy (OMP). Perpres ini mengamanatkan target pencapaian pelaksanaan Satu Peta mencakup 85 peta tematik dari 19 Kementerian/Lembaga di 34 Provinsi, yang terintegrasi di akhir tahun 2019. Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai Ketua Tim Pelaksana Satu Peta bertugas melaksanakan proses percepatan pelaksanaan Satu Peta melalui kompilasi, integrasi dan sinkronisasi semua Peta Tematik yang dikeluarkan oleh Walidata IGT.

Sayangnya, peta wilayah adat bersama dengan peta batas desa adalah dua tematik yang dinyatakan belum dapat dikompilasi ke dalam Portal Geospasial One Map yang rencana akan di-launching pada pertengahan Agustus tahun ini. Aferi S. Fudail, Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, menyatakan “peta wilayah adat dan batas desa belum rampung dikompilasi.” Dari 85 tematik hanya dua tematik ini yang tidak dapat terkompilasi, padahal pemerintah telah melakukan kompilasi sejak tahun 2016.

 

Apa sebenarnya yang menjadi hambatan?

Sebaran 785 peta wilayah adat seluas 9,65 Juta Ha yang sudah terdaftar di BRWA berada di 103 Kabupaten, di 26 provinsi. Secara standar Badan Informasi Geospasial (BIG), Kasmita Widodo juga meyakinkan bahwa proses pemetaan wilayah adat telah memenuhi kaidah kartografi BIG. Aferi S. Fudail menyebutkan bahwa pengakuan masyarakat adat berupa Perda, SK Bupati atau Pergub menjadi satu syarat untuk peta wilayah adat dapat diintegrasikan ke dalam Kebijakan Satu peta.

Hal tersebut langsung disambut oleh Kasmita Widodo bahwa “Dari segi Perda, sudah ada 51 peta wilayah adat (seluas 1,2 Juta Ha) yang diakui oleh Perda atau SK Bupati. Bahkan dalam SK atau Perda tersebut dilampirkan peta, sampai dijelaskan juga tata guna lahannya.” Sisanya, pada Peta Wilayah Adat Berdasarkan Produk Hukum Daerah, 2.4 Juta Ha dari 181 wilayah adat telah diatur melalui produk hukum daerah dan dan 6,06 Juta Ha dari 553 wilayah adat belum ada produk hukum daerah.

Peta Wilayah Adat Berdasarkan Produk Hukum Daerah

 

Baik Rukka Sombolinggi dan Kasmita Widodo keduanya menekankan bahwa 51 peta atau seluas 1,2 Juta Ha wilayah adat yang telah diakui dan ditetapkan melalui produk hukum daerah seharusnya bisa terintegrasi ke dalam Portal One Map Policy. Aferi S. Fudail pun tidak mengingkari status legal dari peta yang telah diakui, “sahnya suatu peta itu didukung dari legalitas sesuai ketentuan. Terhadap 1,2 (Juta Ha) yang sudah ada Perda, SK, atau Pergub otomatis sudah legal. Itu sah. Namun, perkara terintegrasi ke dalam Portal One Map itu perkara lain”.

Aferi mengatakan “tidak dimasukkan ke dalam proses launching menjadi bagian dari Geoportal One Map Policy karena dianggap masih banyak yang sesungguhnya harus diakui tetapi belum selesai“. Menurutnya ketimpangan jumlah masyarakat adat yang sudah sah diakui dengan kondisi eksisting masyarakat yang ada namun belum mendapatkan pengakuan dari pemerintah daerah masih sangat  jauh. “kalau mau mempercepat apa yang dihasilkan teman-teman di AMAN ini, yang saya minta bagaimana strategi kita mendorong pemerintahan kabupaten/kota menyelesaikan ini”.

Rukka menekankan bahwa pembuatan Perda bukan perkara mudah. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir selain pemetaan, AMAN juga mendorong proses pengakuan di nasional dan di daerah. “Membuat Perda selain sangat politis juga sangat mahal. Prosesnya panjang dan berliku. Berkisar 750 Juta sampai 1 M anggaran daerah. Bayangkan jika 2000 anggota aman semunya di-Perda-kan maka menurut hitungan, baru akan selesai 200 tahun ke depan” tutur Rukka. 

 

Satu Peta Rakyat Indonesia

Melihat belum terintegrasinya peta wilayah adat, BRWA, AMAN, JKPP, FWI, dan beberapa CSO lainnya membuat satu data yang terintegrasi, yaitu Satu Peta Rakyat Indonesia dengan beberapa tematik. Peta-peta tematik inilah yang menghiasi dinding Up In smoke. Peta-peta ini juga yang menjadi counter atas tidak dilaunchingnya peta wilayah adat ke dalam Geoportal One Map. Satu Peta Rakyat Indonesia memberikan sumbangan data.

Peta Kawasan Hutan Dalam Wilayah Adat, seluas 76% atau 7,1 Juta Ha wilayah adat berada di dalam kawasan hutan. Wilayah adat berada di Hutan Produksi seluas 3,4 Juta Ha, di Hutan Lindung 1,9 Juta Ha dan di Hutan konservasi 1,8 Juta Ha. Sisanya, 23% atau 2,2 Juta Ha berada di APL dan 1% atau 44,3 ribu Ha berada di Air.

Peta Kawasan Hutan Dalam Wilayah Adat

 

Berdasarkan hasil analisis 9,65 Juta Ha wilayah adat dengan perizinan ada 5,95 Juta Ha atau 62% bersifat clear and clean (tanpa perizinan). Sisanya, seluas 3,7 Juta Ha atau 38% dibebani perizinan. Jika wilayah adat di kawasan hutan dianalisis dengan tutupan hutan, maka terdapat potensi hutan adat seluas 5,76 Juta Ha di 520 wilayah adat. Sedangkan dilihat dari potensi karbon, wilayah adat di Indonesia menyimpan 5,4 Milyar ton/Ha karbon.

Peta Potensi Karbon Wilayah Adat

 

Pemerintah harusnya melihat peta-peta yang dihasilkan masyarakat sebagai bagian terpenting dalam pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Peta tersebut merupakan informasi fundamental pembangunan yang dapat menyumbang pencapaian program-program pemerintah, Nawacita. Termasuk program reforma agraria dan perhutanan sosial (RAPS) serta penetapan hutan adat.

 

Berita Lain