Berita BRWA

Penyiapan Data Usulan Penetapan Hutan Adat di Kabupaten Sigi

Rabu, 14 Februari 2018 , admin

(BRWA)
Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) sedang menyampaikan Hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)

Pengakuan Wilayah Adat dan perlindungan komunitas masyarakat adat berserta hak-hak tradisionalnya dalam bentuk kearifan dan pengelolaan sumber daya alam, menjadi hal serius yang sedang dijalankan oleh pemerintahan baik pusat maupun daerah. Sebagai satu langkah keseriusan pemerintah pusat terhadap ini, beberapa waktu lalu diadakan Rapat Koordinasi Nasional Hutan Adat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Rakornas Hutan Adat – KLHK) di Jakarta. Dari Rakornas Hutan Adat ini dihasilkan kesepakatan yang termuat dalam Berita Acara yang kemudian menjadi kertas kerja bersama Pemerintah Pusat dan Daerah.

Mendukung keseriusan pemerintah tersebut, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) mengadakan Workshop Penyiapan Data Spasial dan Non Spasial Komunitas Masyarakat Adat untuk Mendorong Percepatan Pengakuan Wilayah Adat dan Penetapan Hutan Adat di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah yang berlangsung tanggal 12 – 13 di Hotel Jazz, Palu. Workshop ini menyertakan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Sigi, 7 komunitas Adat dan Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PW AMAN) Sulawesi Tengah, serta pendamping komunitas. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun sinergi para pihak dan memfasilitasi Komunitas Adat, pendamping serta GTRA Sigi dalam menyiapkan Draft Surat Keputusan Bupati Sigi untuk Pengakuan Wilayah Adat serta dokumen spasial dan sosial terkait usulan Hutan Adat. Dalam kegiatan ini BRWA memastikan tahapan pemenuhan kebutuhan data terpenuhi dan berjalan dengan lancar. Dari kegiatan ini diharapkan ada kejelasan data sosial komunitas adat dan wilayah adat yang menjadi dasar usulan penetapan Hutan Adat. Selain itu, juga dilakukan pendalaman informasi untuk penyusunan draft Surat Keputusan Bupati terkait penetapan wilayah adat.

Diskusi Penyiapan Data Spasial dan Non Spasial untuk pengakuan wilayaha adat dan usulan hutan adat

Pemerintah Kabupaten Sigi sejak setahun lalu menjalankan Program Reforma Agraria, salah satu komponen dari program ini adalah pengakuan hutan adat, seperti yang disampaikan oleh Eva Banda, Sekretaris Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Sigi. Program Reforma Agraria Kabupaten Sigi merupakan komitmen Bupati Sigi yang ingin mengurangi ketimpangan agraria dan mengurangi kemiskinan. Kabupaten Sigi telah memiliki Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang dilanjutkan dengan pembentukan Panitia MHA melalui Keputusan Bupati Sigi No. 189.1280 tahun 2015, diikuti dengan lahirnya SK Bupati No. 189.1-521 tahun 2015 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat To Kaili Dan To Kulawi Di Kabupaten Sigi, SK Bupati Nomor. 189-595 Tahun 2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat to Lindu di Kabupaten Sigi hingga adanya Penetapan Hutan Adat Marena di Kecamatan Kulawi.

Berita Lain