Berita BRWA

Mengurai Permasalahan Hutan Adat Melalui Rakornas

Rabu, 24 Januari 2018 , admin

(https://www.kabar-banten.com/mengurai-permasalahan-hutan-adat-melalui-rakornas/)

24 Januari 2018

PENETAPAN hutan adat merupakan rangkaian proses panjang dari berbagai pihak baik dari pemerintah maupun seluruh komponen masyarakat dalam upaya mendorong pengakuan wilayah adat.
Secara resmi pemerintah telah memberikan perlindungan dan pengakuan hutan adat pada tanggal 30 Desember 2016 di Istana Negara sebagai jawaban atas perjalanan panjang perjuangan masyarakat adat hingga ke Mahkamah Konstitusi.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya menyatakan, pemerintah serius untuk menyelesaikan secara komprehensif dalam penetapan hutan adat yang sedang berproses di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. ”Prosesnya harus dilakukan secara cermat dan hati-hati mengingat implikasinya amat besar pada masa sekarang dan akan datang,” kata Meneg LH dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam sambutannya pada acara rapat koordinasi nasional hutan adat di Hotel Ciputra, Jakarta, Selasa (23/1/2018).

Rapat koordinasi itu dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan dan kendala terkait proses penetapan hutan adat di antaranya inventarisasi masyarakat hutan adat (MHA) yang belum optimal. Database HMA yang belum dikelola dengan baik, kurangnya akses informasi dalam pengajuan permohonan hutan adat serta kurangnya komitmen pemerintah daerah terkait peraturan daerah atau produk hukum tentang pengakuan MHA.

Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya saat mengikuti rapat koordinasi nasional hutan adat di Hotel Ciputra, Jakarta, Selasa (23/1/2018).*

Sementara itu Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya menjelaskan, salah satu hutan adat yang telah ditetapkan melalui SK.6744/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 adalah Hutan adat kasepuhan karang yang mempunyai luas 486 Ha berada di Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak Provinsi Banten di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) jalur lintas Kecamatan Sobang-Kecamatan Sajira-Kecamatan Rangkasbitung.

Proses penetapan hutan adat kasepuhan karang dilakukan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Lebak nomor 8 tahun 2015 tentang pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat kasepuhan. “Masyarakat hutan adat ini mempunyai filosofi ‘salamet ku peso, bersih ku cai’ yang bermakna kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari mereka yang mengolah sumber daya alam kearifan lokal seperti bersawah dan berkebun,” kata Bupati Lebak seusai menghadiri rapat koordinasi nasional hutan adat.

Menurut bupati, hutan adat adalah salah satu mekanisme pengelolaan hutan yang mengakui eksistensi dan memberikan ruang lebih banyak kepada masyarakat hutan adat untuk mengelola hutan dan sumber daya alam di sekitarnya sesuai kearifan lokal dan pengetahuan tradisionalnya yang telah berlangsung secara turun menurun. ”Hutan adat di Lebak berada di 552 lokasi yang tersebar di 28 kecamatan, dengan luas mencapai puluhan ribu hektare,” ujarnya.

Agar lahan adat di 552 lokasi yang berada di wilayah TNGHS tersebut diserahkan menjadi lahan hutan milik adat seperti hutan di Desa Jagaraksa, ujar bupati, pihaknya telah mengusulkannya kembali pada Presiden Joko Widodo melalui KLHK RI. Terpisah, Kepala Desa Jaraksa, Jaro Wahid mengatakan, agar hutan tersebut tidak rusak serta tidak menyebabkan ancaman bencana alam, maka pihaknya bersama masyarakat kasepuhan akan melestarikan beberapa lokasi hutan agar tidak dirusak oleh masyarakat.

”Dulu, ketika hutan tersebut masih berada di wilayah TNGHS, kami tidak berani memanfaatkan hutan tersebut untuk mata pencaharian kami. Namun setelah diserahkan menjadi hutan rakyat, warga kami bisa memanfaatkan hutan tersebut untuk peningkatan ekonomi melalui pertanian maupun perkebunan,” kata Jaro Wahid. (Lugay/Job)***

https://www.kabar-banten.com/mengurai-permasalahan-hutan-adat-melalui-rakornas/

Berita Lain