Berita BRWA

Menakar Janji NAWACITA Jokowi-Jk Terkait Masyarakat Adat

Rabu, 24 Januari 2018 , admin

(http://www.timorraya.co/wp-content/uploads/2018/01/IMG-20180124-WA0027-576x1024.jpg)

Sumba Barat, Tabera 24/1/2018,

Pada tahun 2018 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) diperhadapkan dengan begitu kompleksnya problematika kehidupan atas perjuangan hak-hak dasarnya.  Hari ini masyarakat adat diperhadapkan pada persoalan besar soal eksistensi nilai budaya dan akses wilayah kelola rakyat di NTT. Banyaknya persoalan penjarahan lahan yang secara terstruktur, sistematis dan massif terhadap wilayah masyarakat adat membuat berbagai persoalan terkait lahan dan pelanggaran HAM masyarakat adat semakin tinggi.

Potret Masyarakat Adat di Indonesia 

Memasuki tahun 2018 kepemimpinan pemerintahan Jokowi-JK, terdapat banyak perubahan hukum dan kebijakan terkait dengan masyarakat adat. meski demikian perubahan-perubahan tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat atas wilayah adatnya (tanah, hutan dan air). Sebagai pengingat ada 6 komitmen NAWACITA Jokowi-JK terkait masyarakat adat. 

Meninjau ulang dan menyesuaikan seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat. Khususnya berkaitan dengan hak-hak atas sumber-sumber agrarian, sebagaimana telah diamanatkan oelh TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang pembaruan agrarian dan pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana yang telah ditetapkan MK 35/2012

Melanjutkan proses legislasi RUU pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat yang kini sudah berada pada pembahasan tahap-tahap akhir berlanjut hingga ditetapkan sebagai undang-undang, dengan memasukkan perubahan-perubahan isi sebagaimana yang diusulkan oleh DPR, AMAN, dan berbagai komponen masyarakat sipil.

Memastikan proses-proses legislasi terkait pengelolaan tanah dan sumber daya alam pada umumnya, seperti RUU pertanahan, dan lain-lain. Berjalan sesuai norma-norma pengakuan hak-hak masyarakat adat sebagaimana yang diamanatkan oleh MK 35/2012.

Mendorong suatu inisiatif berupa penyusunan (rancangan) Undang-undang terkait dengan penyelesaian konflik-konflik agraria yang muncul sebagai akibat dari pengingkaran berbagai peraturan perundang-undangan sektoral atas hak-hak masyarakat adat selama ini.

Mebentuk komisi independen yang diberi mandat khusus Presiden untuk bekerja secara intens untuk mempersiapkan berbagai kebijakan dan kelembagaan yang akan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan urusan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat ke depan.

Memastikan penerapan UU No. 6 tahun 2014 tentang DESA berjalan, khusunya dalam hal mempersiapkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mengoperasionalkan pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Sumba saat ini sedang melaksanakan kegiatan Training of Trainer (ToT) bagi Pelatih/Fasilitator Pemetaaan Partisipatif Wilayah Adat di Pulau Sumba-NTT Di Kampung Tabera-Loli dari tanggal 23-29 Januari 2018. Kegiatan ini dilaksanakan di kampung Tabera- Loli, Desa Doka Kaka, Kabupaten Sumba Barat-NTT. Kegiatan ini diikuti oleh setiap perwakilan dari komunitas masyarakat Adat di Pulau Sumba.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk melatih masyarakat adat melakukan pemetaan wilayah adat sehingga masyarakat adat mengetahui dengan jelas asal usul dan mekanisme pemetaan, “kami sangat senang dengan kahadiran PB AMAN di pulau Sumba terkhususnya kami masyarakat di kampung Tabera, untuk bisa belajar tentang hak-hak masyarakat adat”. “Ujara Rato Nono Buni Kose, Rato Tabera”

Kegiatan ini juga dihadiri oleh kepala desa Doka Kaka Yosef Lede, Amd mengatakan  sebagai aparat desa kami sangat mendukung langkah AMAN untuk memberikan edukasi terkait dengan masyarakat adat di Sumba, semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat dan pembangunan desa. “Ujar Yosef”

Peserta yang hadir dalam kegiatan ini terdiri dari simpul dan komunitas AMAN wilayah Sumba, ini sebagai bentuk penguatan kapasitas masyarakat adat dalam mendorong regulasi terkait dengan pengakuan, penghormatan dan perlindungan Masyarakat Adat di pulau Sumba dan NTT pada umumnya, Saat ini pengakuan masyarakat adat bukan semata ada pada pemerintah pusat, namun juga pemimpin di daearah dan masyarakat itu sendiri harus harus memulai melakukan proses pemtaan sehingga sesuai dengan pesan Presiden Jokowi-JK terkait dengan Pengakuan Masyarakat Adat. “Ujar Arfian Deta”

Pengurus Besar AMAN Yoga Saiful Rizal dari Devisi Pemetaan dan Registrasi Wilayah Adat (PRWA) mengemukakan saat ini RUU Masyarakat Adat sedang dibahas pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas), AMAN dan semua jaringan sedang memperjuangkan RUU ini, oleh karena itu saat ini proses pemetaan wilayah adat harus perlu dilakukan guna menjawab RUU Masyarakat Adat pada waktunya nanti. 

Pada kesempatan yang sama masyarakat adat menyampaikan berbagai persoalan terkait dengah susahnya masyarakat adat mengakses wilayah adatnya, padahal sebelumnya masyarakat adat bisa memanfaatkan hutan untuk kebutuhan sehari-hari. Persoalan ini tentu saja perlu dipahami secara baik bagaimana fungsi hutan bagi masyarakat adat di NTT. Seperti persoalan di Tabera, Pabal dimana masyarakat adat dilarang mengambil rotan, ubi hutan, dan babi hutan di hutan negara atau hutan lindung Purunumbu. 

Masyarakat adat Sumba tentu sangat berharap sikap tegas pemerintah daerah untuk segera merespon berbagai rancangan undang-undang pengakuan masyarakat adat yang saat ini sedang diperjuangkan di DPR RI. Harapan dari legislatif harus perlu direspon oleh Gubernur dan empat kepala daerah se-sumba untuk duduk bersama dan membicarakan persoalan masyarakat adat yang kemudian akan menjadi rekomendasi pemda lewat Surat Keputusan (SK) pengakuan masyarakat adat kepada Presiden Joko Widodo. 

Kebijakan daerah dalam mendorong rancangan perda terkait masyarakat adat di wilayah Sumba sudah harus dilaksanakan pada tahun ini sehingga semakin cepat roses pengesahan RUU tersebut akan semakin baik. Wacana RUU masyarakat adat yang saat ini masih di bahas dalam prolegnas menjadi spirit bagi masyarakat adat dan  pemerintah daerah untuk terus mendorong kebijakan terhadap pengakuan masyarakat adat. 

Deddy Febrinato Holo

www.timurraya.co

Berita Lain