Berita BRWA

Hutan Adat Diperluas

Rabu, 24 Januari 2018 , admin

JAKARTA, KOMPAS Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menginstruksikan agar penetapan dan pengakuan hutan adat kepada masyarakat adat tidak jalan di tempat. Setiap pihak diminta memanfaatkan kesempatan untuk mendorong percepatan hutan adat seperti yang dijanjikan Presiden Joko Widodo.

Pengakuan hutan adat baru mencapai 17.092 hektar pada 18 hutan adat. Masih jauh dari hasil pemetaan Badan Registrasi Wilayah Adat seluas 9,3 juta ha.

Untuk mempercepat dan mengurangi risiko konflik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) perlu mencadangkan usulan hutan adat ini dalam peta kehutanan. Dengan dicadangkan, harapannya hutan- hutan yang terindikasi adalah wilayah kelola masyarakat adat tak lagi dibebani perizinan.

”Kita sama sekali bukan terburu-buru, melainkan harus masuk gear, mulai jalan. Saya tak ingin nanti di pembahasan berikut kita berputar-putar soal definisi, kriteria, dan lain-lain,” kata Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Selasa (23/1), dalam Rapat Koordinasi Nasional Hutan Adat di Jakarta.

Siti menambahkan, sambil pendataan dan pengusulan hutan adat dilakukan, pihaknya akan memediasi jika ada masalah. Contohnya, apabila hutan adat berada di kawasan hutan yang telah dibebani izin. ”Posisi pemerintah itu simpul negosiasi untuk segala kepentingan. Kita lihat apa yang bisa diselesaikan,” ujarnya.

Usulan

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK Bambang Supriyanto mengatakan, 12 usulan hutan adat telah diproses di KLHK. Luas hutan adat yang diusulkan mencapai 21.331 ha dan tersebar di sejumlah daerah.

Selain itu, terdapat 2,2 juta ha usulan lain dari 152 klaim hutan adat. Dari jumlah ini, hanya 28 klaim seluas 107.203 ha yang dapat didorong mendapatkan surat keputusan pencadangan untuk diverifikasi di lapangan.

Ia mengatakan, saat ini terdapat 40 peraturan daerah terkait masyarakat hukum adat. Namun, hanya dua di antaranya, yakni Kabupaten Lebak di Banten dan Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah, yang dilengkapi dengan peta wilayah adat.

Peraturan daerah masyarakat hukum adat beserta peta wilayah adatnya ini menjadi syarat bagi KLHK untuk memproses penetapan hutan adat. Usulan itu kemudian diverifikasi untuk ditetapkan melalui surat keputusan menteri LHK.

Waktu penetapan akan lebih panjang jika di lokasi hutan adat tersebut telah diterbitkan perizinan. ”Kami tentu berpihak kepada rakyat, tetapi tidak menghilangkan yang sudah terjadi. Jangan sampai malah menimbulkan masalah baru,” ujarnya.

Dukung pencadangan

Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Kasmita Widodo mengatakan, pihaknya telah menyerahkan 777 peta hasil pemetaan partisipatif 9,3 juta ha hutan adat. Dari jumlah itu, sekitar 7 juta ha di antaranya berada di kawasan hutan.

Hasil pemetaan ini sudah menyesuaikan dengan standar dari Badan Informasi Geospasial. Di beberapa daerah, ia menggunakan peta detail 1 : 50.000 atau 1 : 25.000 dalam memetakan wilayah adat.

Luas pemetaan terus berkembang karena pemetaan yang dilakukan BRWA dan jejaringnya ataupun organisasi lain masih berjalan di lapangan. Proses penetapan hutan adat tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri seperti mekanisme yang berlangsung tiga tahun ini. Karena itu, ia mendukung agar Menteri LHK mencadangkan hutan-hutan adat yang diusulkan BRWA ataupun kelompok masyarakat sipil.

Menurut Kasmita Widodo, Menteri LHK bisa memakai data pencadangan hutan adat dari hasil konsolidasi rapat koordinasi nasional yang dilakukan secara bertahap. Rapat koordinasi nasional hutan adat, kemarin, akan digelar kembali dalam beberapa waktu mendatang dengan menghadirkan pemangku kepentingan hutan adat dari daerah lain.

”Dengan arahan dari KLHK melalui pencadangan hutan adat ini, pemerintah daerah akan memiliki peran aktif,” ucapnya.

Peran aktif pemda itu, antara lain, dengan memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta wilayah kelolanya. Selain itu, pengakuan juga dilengkapi dengan pemetaan wilayah adat serta mengusulkannya kepada KLHK. (ICH)

Sumber: KOMPAS, 24 Januari 2018

Berita Lain