Berita BRWA

Sarasehan Masyarakat Adat: Mewujudkan Kedaulatan Wilayah Adat

Kamis, 09 Maret 2017 , admin

Komunitas Masyarakat Adat di Indonesia telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Mereka hidup dan mendiami wilayah tertentu serta memiliki tatanan kehidupan yang secara turun-temurun terbukti mampu menjamin keberlanjutan dan kesejahteraannya secara bersama-sama selama ratusan bahkan ribuan tahun.

Sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia dikukuhkan, keberadaan kelompok-kelompok Masyarakat Adat tetap diberi tempat dan diakui oleh konstitusi melalui 18 UUD 1945 maupun sesudah amandemen menjadi Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3). Akan tetapi dalam perjalanannya, Masyarakat Adat kerap diabaikan dalam beragam kebijakan. Hak Masyarakat Adat untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri berdasarkan hak asal-usul ini juga sering kali dikebiri oleh pemerintah. Bahkan Hukum Adat sulit ditegakkan karena seringnya berbenturan dengan peraturan pemerintah. 

Sejatinya, Masyarakat Adat adalah kelompok sosial yang berdaulat. Lantas, bagaimanakah upaya masyarakat adat mewujudkan kedaulatannya? Pemetaan wilayah, registrasi wilayah adat, dan mendorong pembentukan kebijakan daerah maupun nasional adalah sebagian contoh dari langkah yang ditempuh. Di lain sisi ada Putusan Mahkamah Konstitusi 35 yang menjadi satu titik terang dalam perubahan kebijakan negara terhadap masyarakat adat dan haknya. Perkembangan dan pembelajaran Masyarakat Adat dalam mewujudkan kedaulataanya menjadi satu topik yang menarik untuk dibicarakan, karena memiliki sejarah perjuangan yang panjang. Hal ini akan dikupas dalam Sarasehan Masyarakat Adat KMANV yang beralangsung pada tanggal 16 Maret 2017 di Ruang Kampung Menteng, Bandar Klippa, Amplas, Sumatera Utara. 

 

Berita Lain