Berita BRWA

Orang Bukit (Dayak) di Meratus. Mereka Sudah Ada Dari Dulu

Jum'at, 18 Nopember 2016 , admin

“Ketika saya berumur lima tahun, sudah tahu bahwa ada orang Bukit (Dayak) di Meratus,” demikian pengantar Dr. Abdurrahman SH MH, Hakim Agung RI dan Pengajar di Fak. Hukum Unlam pada pertemuan Kelompok Diskusi Terfokus (FGD) di Jakarta, pada 12 Oktober 2016 silam.

Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari Seminar Uji Publik Draf Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan tentang Masyarakat Loksado yang diselenggarakan oleh DPRD Kab. HSS. [1] FGD ini digagas bersama oleh kelompok masyarakat sipil seperti AMAN, BRWA, Epistema, JKPP dan SLPP Kalimantan Selatan dengan menghadirkan Komisi I DPRD Kab. HSS, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tim Akademisi DPRD HSS dari Magister Fak. Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan perwakilan masyarakat Loksado.

Melanjutkan pemaparannya, Abdurrahman mengatakan, saat itu istilah yang digunakan untuk menyebut masyarakat yang bermukim di kawasan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan adalah Orang Bukit. Istilah Dayak baru populer tahun 1960an, ketika Tjilik Riwut mengembangkan Kalimantan Tengah.

Lebih lanjut, Abdurrahman mengatakan bahwa Orang Bukit atau Dayak tersebar di kawasan pegunungan Meratus -- yang melintasi sembilan kabupaten yaitu: Tanah Laut, Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Tengah (HST), Balangan, Tabalong, Tanah Bumbu dan Kotabaru-- adalah komunitas yang sudah ada sejak Kesultanan Banjar. Dalam beberapa sejarah diceritakan ada interaksi antara pejuang kita dengan masyarakat pedalaman atau Orang Bukit  yang ada di Pegunungan Meratus. Ini menunjukan bahwa eksistensi mereka bukan suatu hal yang baru. Komunitas ini juga selalu berinteraksi dengan masyarakat lain yang ada di Rantau, Kandangan, Barabai dan sebagainya. Interaksi yang dilakukan bermacam-macam termasuk melakukan transaksi. Interaksi ini menunjukkan bahwa hubungan antara masyarakat yang di bawah dengan komunitas Dayak di Pegununan Meratus cukup baik. Ini terjadi sebelum ada eksplorasi di daerah hulu. Ketika terjadi eksplorasi seperti Pembukaan HPH dsb yang menimbulkan permasalahan.

UUPA memberikan pengakuan, namun pengakuan itu ada terselip 'sepanjang dalam kenyataaannya masih ada.’ Dalam kenyataan masih ada ini pada satu pihak, beberapa penjabat menganggap bahwa mereka sudah tidak ada lagi karena tidak memenuhi syarat dsb.

Tahun 1970an, ada penelitian dari UGM, ada laporan dari Direktorat Agraria saat itu (Badaan Pertanahan Nasional) dan Kehutanan yang menyatakan bahwa di Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, tidak ada masyarakat hukum adat dan hak ulayat. Pernyataan ini membuat LSM bergolak hingga tercetus bahwa masyarakat adat itu antara ada dan tiada. Namun dari pengalamannya mengunjungi beberapa tempat di kawasan Meratus, Abdurrahman berkeyakinan, paling tidak di kabupaten Tapin, HSS, HST sampai Halong, bahwa masyarakat itu memang ada. “Mereka memiliki wilayah adat, hukum adatnya ada, dan pelaksanaan penegakan hukumnya juga jalan, ini yang membuat kita harus memberikan perlindungan,” demikian menurutnya.

 

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat

“Pada dasarnya Masyarakat Adat sudah diakui oleh UUD, ” demikian ucap Yuli Prasetyo Nugroho, S.Sos, Msi, Kepala Sub Direktorat Pengakuan Hutan Adat dan Perlindungan Kearifan Lokal, KLHK pada pertemuan yang sama.  

Menurut Prasetyo, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 (MK 35) baru direspon oleh KLHK tahun 2015 melalui penerbitan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 32 tahun 2015 tentang Hutan Hak.

Saat ini Pemerintah memiliki program Perhutanan Sosial 12,7 juta hektare yang hingga kini masih belum jelas dimana wilayahnya. Namun demikian, ini adalah kebijakan baru Pemerintah yang memberikan hak kelola bagi masyarakat yang selama ini banyak dipegang oleh perusahaan-perusahaan besar dan pemodal asing.

Persoalan lain di KLHK adalah adanya pandangan yang melihat bahwa putusan MK 35  tidak membatalkan pasal 67 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengharuskan pengakuan masyarakat hukum adat dengan Perda. Namun demikian, menurut Prasetyo, Perda tidak semata pada persoalan pengakuan pada masyarakat tetapi juga pada perlindungan pada masyarakat. Pengalaman kunjungan di komunitas Kajang, Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa kalau tidak ada perlindungan, masyarakat akan punah. Meskipun Perda ada kelemahannya, seperti terlalu lama dan terlalu berat prosesnya.

Pengakuan keberadaan hutan adat menurut Prasetyo bisa dilakukan melalui dua jalur. Jika berada dalam kawasan hutan seperti di Ammatoa Kajang yang wilayahnya berada di dalam kawasan hutan produksi terbatas, maka sesuai UU Kehutanan penetapannya harus dengan Perda.

Namun, jika wilayah adat tersebut berada di  kawasan Areal Penggunaan Lain (APL), seperti pada masyarakat adat Serampas di Jambi, bisa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat,

Berdasarkan UU Kehutanan 1999 ada lima kriteria masyarakat hukum adat, yaitu: 1) masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeeenschap); 2) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; 3) ada wilayah hukum adat yang jelas; 4) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yg masih ditaati; dan 5) masih mengadakan pemungutan hasil hutan dan wilayah hutan di sekitarnya utk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Mengenai kriteria pertama, masyarakat adat masih dibayangkan sebagai masyarakat tradisional yang berbentuk paguyuban, masih punya redistribusi komunal dll, seolah-olah tidak boleh ada dinamika modernitas pada masyarakat adat. Padahal masyarakat adat tidak seromantis yang dibayangkan saat penyusunan UU Kehutanan tahun 1999.

Secara pribadi, Prasetyo berpendapat bahwa, “kearifan lokal masyarakat adat lah yang lebih bisa menjaga hutan lebih lestari.” Ini terbukti ketika konsesi diberikan kepada perusahaan pada kenyataannya nyaris semuanya rusak. “Sehingga Perda tidak semata untuk melindungi wilayah adat tetapi juga termasuk melindungi cara hidup, keyakinan masyarakat dan kearifan lokal serta perlindungan sumber daya genetik,” demikian katanya.

 

 


[1] Lihat: Ranperda Pengakuan Masyarakat Adat Dayak Loksado Di Bahas http://brwa.or.id/news/read/275

Berita Lain