Berita BRWA

Pemetaan Ruang Kelola Rakyat dan Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Alam

Kamis, 12 Mei 2016 , admin

Pada Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) XII Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), 23-27 April 2016, BRWA bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Epistema Institute, Forest Watch Indonesia (FWI), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) dan Sawit Watch mengadakan Lokakarya bertema Resolusi Konflik dan Ruang Kelola Rakyat dan Gelar Wicara (Talk Show) bertema Kebijakan yang berelasi dengan lingkungan hidup dan SDA.  

PNLH WALHI merupakan pertemuan empat tahun sekali bagi pegiat lingkungan yang menjadi anggota Walhi untuk memilih pemimpin baru dan memutuskan bersama arah gerakan lingkungan di Indonesia. Pada pertemuan ini, Nurhidayati terpilih menggantikan Abetnego Tarigan sebagai Direktur Eksekutive Nasional Walhi untuk periode 2016-2020.

 

Resolusi Konflik dan Pemetaan Ruang Kelola Rakyat

Lokakarya ini diadakan pada 23 April 2016 dan dihadiri oleh pegiat lingkungan anggota individu dan jaringan Walhi dari seluruh Nusantara. Pembicara pada sesi Lokakarya ini adalah JKPP, Dinas Kehutanan Sumatera Barat, Dinas Kehutanan Jambi dan Bupati Musi Banyu Asin (Muba) yang diwakili oleh staff khususnya.

Pertemuan ini diawali dengan pemaparan Imam Hanafi dari JKPP yang menjelaskan bagaiamana peta partisipatif dibuat bersama masyarakat. Menurutnya peta partisipatif yang dibuat oleh masyarakat dari segi teknologi peralatan masih dianggap ketinggalan zaman namun proses pemetaan ini mampu melibatkan seluruh lapisan masyarakat baik yang berada dalam satu wilayah maupun yang berbatasan untuk bersama menyepakati batas wilayah yang akan mereka petakan.

Proses pemetaan partisipatif sebenarnya merupakan salah metode sederhana dan mampu menyajikan informasi tentang penguasaan lahan oleh masyarakat. Untuk itu, peta partisipatif diharapkan dapat diintegrasikan dalam kebijakan atu peta yang dicanangkan oleh pemerintah. Apalagi realitas kebijakan satu peta hingga kini belum memasukkan peta wilayah kelola masyarakat, padahal jaminan hukum dan kepastian dari negara atas ruang bagi masyarakat adalah penting.

Hendri Oktavian dari Dinas Kehutanan Sumatera Barat menyatakan bahwa ruang kelola rakyat sebagian besar berada di dalam dan disekitar kawasan hutan. Namun dia mengingatkan bahwa di wilayah kelola ada norma atau aturan pengelolaan yang sesuai dengan fungsi kawasan untuk itu perlu kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat mengenai norma-norma dalam pengelolaan sumberdaya alam, khususnya hutan.

Diakui oleh Anwar Sadat, Staff khusus Bupati Muba, ketiadaan dan ketidakpastian ruan kelola rakyat menyebabkan konflik agraria antara investasi yang memerlukan lahan luas dan masyarakat. Catatan dari ‘Program Lapor Bupati’ di Kab. Muba menunjukkan bahwa sebagian besar laporan dari masyarakat adalah tentang konflik sumberdaya alam.

Menyikapi konflik pemanfaatan ruang kelola ada beberapa ide yang dilontarkan oleh peserta berdasarkan pengalaman mereka. Mulai dari mengawal Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan memastikan ada ruang kelola rakyat didalamnya. Untuk memastikan masyarakat bisa mengawal proses ini perlu meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat agar bisa terlibat aktif dalam mendorong perubahan kebijakan pengelolaan ruang. Selain itu, jika terjadi konflik antara masyarakat dengan pihak luar, penting bagi masyarakat untuk menghindari konflik antar masyarakat dan tetap bersatu.

Sebelum menutup sesi ini, Imam mengingatkan bahwa, “perlu komunikasi berdasarkan fakta dan sejarah untuk menyamakan persepsi tentang penguasaan dan pemanfaatan ruang.”

 

Kebijakan PSDA Kini

Gelar Wicara ini menghadirkan Yance Arizona dari Epistema, Harizajudin (Riza) dari Sawit Watch, Abdon Nababan dari AMAN dan Christian ‘Bob’ Purba dari FWI dan dipandu oleh Kasmita Widodo dari BRWA.

Mengawali pertemuan ini Yance memaparkan ada tiga masa yang mempengaruhi watak politik pembentukan peraturan dan perundang-undangan lingkungan dan sumberdaya alam di Indonesia. Ketiga masa itu adalah:

1) masa Pemerintahan Soekarno (Orde Lama). Pada masa itu watak legislasinya adalah nasionalisme. semua demi kepentingan nasional dan sentralistik, contohnya UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA);

2) masa pemerintahan Soeharto (Orde Baru). Watak legislasi pada masa ini adalah pembangungan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sayangnya berpusat pada keluarga cendana dan kroninya; dan

3) masa Reformasi. Masa ini terhitung dari pemerintahan BJ Habibi, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Karakteristik kebijakan pada masa ini adalah komersialisasi sumberdaya alam, swastanisasi, desentralisasi dan persaingan.

Dibandingkan dua era pemerintahan sebelumnya, era reformasi melahirkan banyak undang-undang terkait sumberdaya alam yang sebagian besar bermasalah. Yance menyatakan, terhitung dari 2003-2013 ada 30 UU terkait terkait sumberdaya alam yang di uji ke Mahkamah Konstitusi, salah satunya adalah UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah delapan kali di uji dan tiga diantaranya dikabulkan seperti pada Putusan MK No. 35 tahun 2012 yang gugatannya diajukan oleh AMAN.

Lebih lanjut menurut Yance, UU Kehutanan yang ada saat ini berwatak fasisme[1] yang artinya hanya negaralah yang bisa mengatur hutan. Dampak dari watak fasisme ini adalah banyaknya tindak kriminalisasi terhadat masyarakat. AMAN mencatat hingga 2015 ada 2017 kasus kriminalisasi masyarakat adat di sektor kehutanan.

Contoh lannya, di Mesuji, karena konflik soal pengelolaan kawasan hutan masyarakat tidak bisa mengurus KTP atau ada masyarakat tidak bisa mendapatkan raskin.[2] Tindakan-tindakan ini adalah  fasisme dengan menganggap masyarakat yang dikriminalkan sebagai bukan warga negara.

Untuk itu, watak fasisme ini harus diganti dengan memperkuat wilayah kelola rakyat (WKR). Saat ini UU Kehutanan belum mengatur tentang WKR sedangakan untuk urusan dengan perusahaan skala luas sudah diatur dalamnya.

Menanggapi bagaimana posisi masyarakat adat dalam kebijakan di Indonesia, Abdon menyatakan bahwa secara Konstitusi Pasal 18 b angka (2) UUD mengakui hak menguasai masyarakat adat. Sehingga seharusnya hak menguasai negara posisinya adalah sejajar dengan hak menguasai masyarakat adat. Untuk itu UUPA kemudian memperkenalkan istilah hak ulayat yang artinya adalah hak atas wilayah dan kedaulatan. Namun, dalam perjalannyanya terjadi pengingkaran terhadap Konstitusi.

Saat ini Pemerintah mengambil posisi untuk memfasilitasi kepentingan swasta dan masyarakat. Namun pemerintah tidak menyediakan perlindungan bagi masyarakat. Dari 15 Paket Ekonomi yang diterbitkan oleh Jokowi-JK belum ada satu pun yang khusus mengatur tentang masyarakat adat, nelayan, petani dsb.

 

Hingga saat ini tidak ada sistem administrasi dan data mengenai keberadaan masyarakat adat di Indonesia. Menyikapi hal ini, AMAN dan beberapa Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) berusaha menghadirkan data keberadaan wilayah masyarakat adat dari hasil pemetaan partisipatif yang sudah dilakukan (Lihat: www.brwa.or.id).

Hingga saat ini negara belum menganggap keberadaan masyarakat. Pemerintah masih berfokus pada peningkatan pendapatan negara bukan pada kesejahteraan masyarakat. Ini adalah tantangan bagi kita, bagaimana kita bisa menghadirkan keberadaan masyarakat adat, petani, nelayan dll dalam negara ini.

Di sektor perkebunan kelapa sawit, Riza menjelaskan hingga tahun 2016 data Sawit Watch menyebutkan luas perkebunan kelapa sawit mencapai 15,9 juta ha dan masih mungkin bertambah hingga 26 juta ha. Akibar dari perluasan perkebunan ini, terjadi peningkatan konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan. Dari 300 konflik pada 2007 meningkat menjadi 700 konflik di tahun 2015.

Keterbatasan ketersediaan lahan membuat sektor perkebunan ini mulai menyasar pulau-pulau kecil dan lahan gambut di Indonesia. Areal gambut merupakan salah satu lahan ideal bagi perusahaan karena dianggap memiliki potensi konflik yang relatif kecil dibandingkan pada lahan lainnya.

Menurut Bob, sejak 1970 kebijakan Kehutanan Indonesia memang berpihak pada pengusaha. Potret penguasaan lahan di Indonesia saat ini 90% adalah untuk korporasi dan mungkin hanya 1% untuk masyarakat. Ini terjadi karena HPH, HTI, kelapa sawit dan pertambangan merupakan mesin pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah tidak pernah menghitung pertumbuhan ekonomi dari kesejahteraan masyarakat tetapi semata dari pendapatan negara. Kebijakan kehutanan Indonesia yang demikian sejalan dengan kehancuran hutan dan ini telihat dari laju deforestasi, kebakaran hutan dan konflik dengan masyarakat.

Sudah saatnya pemerintah berpihak kepada masyarakat. Masyarakat harus mendapatkan haknya sesuai konstitusi. Untuk itu, kebijakan kehutanan harus bisa menyelesaikan masalah tenurial, tata pemerintahan yang baik dan menjadi gerakan bersama. Hutan selamat rakyat sejahtera. –Betty-

 

 


[1] Fasisme adalah gerakan radikal ideologi nasionalis otoriter politik. Fasis berusaha untuk mengatur bangsa menurut perspektif korporatis, nilai, dan sistem, termasuk sistem politik dan ekonomi. https://id.wikipedia.org/wiki/Fasisme

[2] Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumahtangga berpenghasilan rendah sebagai upayadari pemerintah untuk meningkatkan ketahananpangan dan memberikan perlindungan sosial padarumah tangga sasaran. http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/beras-bersubsidi-bagi-masyarakat-berpenghasilan-rendah-raskin/

Berita Lain