Berita BRWA

Tidak Ada Partisipasi Tanpa Pengakuan

Kamis, 24 Maret 2016 , admin

(Betty)
Penyerahan Peta Wilayah Adat ke Pemerintah

 “71 tahun Indonesia merdeka namun keberadaan masyarakat adat belum benar-benar hadir kecuali saat Pilkada atau Pemilu,” begitu kata Abdon Nababan, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) membuka acara Dialog Umum peringatan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara (HKMAN) 17 Maret 2016 di Jakarta.

Bagi AMAN, pemerintah belum benar-benar mengurus masyarakat adat di Indonesia. Padahal sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, menyatakan ada 1.128 suku yang tersebar di Indonesia dan keberadaan masyarakat adat secara konstitusi jelas tertulis didalamnya. Hal ini berbeda dengan negara Filipina yang keberadaan masyarakat adatnya tidak dinyatakan dalam konstitusi, namun mereka punya Undang-undang tentang masyarakat adat dan punya sistem pendaftaran wilayah adat dengan sertifikat tanah komunal. Bandingkan dengan Indonesia yang keberadaan masyarakat adat diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan sistem tanah ulayat juga diakui dalam Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), namun hingga kini belum punya undang-undang tentang masyarakat adat dan sistem sertifikat tanahnya masih bersifat individual.

“Masyarakat adat baru ada lagi ketika mereka memberontak karena wilayahnya digusur oleh perusahaan,” demikian lanjutnya.

Rancangan Undang-undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (RUU PPMHA) sudah digagas sejak zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan ini sudah masuk dalam Nawacita pemerintahan Jokowi-JK. Sayangnya, di tahun 2016 RUU PPMHA tidak masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas), bahkan janji presiden Jokowi di awal 2015 untuk segera membentuk Satuan Tugas Masyarakat Hukum Adat (Satgas MHA) hingga kini masih belum jelas kapan akan diwujudkan.

Myrna Safitri, Deputi Badan Restorasi Gambut (BRG) mengatakan, undang-undang tentang masyarakat adat diperlukan agar ada sistem pengakuan masyarakat adat secara nasional dan bukan semata-mata lewat peraturan daerah (Perda) yang sifatnya jadi parsial.

“Tidak ada partisipasi tanpa pengakuan,” kata Myrna.

Bagi BRG, pengakuan keberadaan masyarakat adat dalam wilayah adat, khususnya dikawasan gambut adalah penting. Data sementara yang diperoleh saat ini, ada sekitar 600 ha lahan gambut berada dalam wilayah adat sehingga perlu partisipasi masyarakat untuk ikut menjaganya.

“Restorasi gambut adalah upaya untuk melestarikan budaya gambut, karena didalamnya ada kearifan masyarakat," katanya. 

Dari sisi kebijakan, perwakilan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mengatakan, RUU PPMHA sudah masuk dalam daftar Prolegnas jangka menengah. Agar bisa masuk dalam Rencana kerja tahunan nampaknya perlu dorongan tambahan, apalagi isu ini sudah masuk dalam Nawacita.

 

Inkuiri Nasional

“Dalam kurun waktu 2012-2014 konflik agraria merupakan isu terbanyak ke-2 yang diterima pengaduannya oleh Komnas HAM setelah isu kasus kepolisian,” ungkap Sandrayati Moniaga, Koordinator Tim Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Sehari sebelumnya, 16 Maret 2016, Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM mempublikasi empat buku hasil Inkuiri Nasional Komnas HAM yang meneliti 40 kasus konflik masyarakat adat dalam kawasan hutan, yaitu:

  1. Buku I: Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Hak Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan
  2. Buku II: Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan
  3. Buku III: Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan
  4. Buku IV: Petikan Pembelajaran Inkuiri Komnas HAM: Membuka Jalan bagi Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia 

Lebih lanjut Sandra mengatakan, banyak orang menyederhanakan keberadaan masyarakat adat, bahwa kalau tidak ada Perda tentang masyarakat adat maka tidak ada masyarakat adat. Padahal Kementerian Kehutanan dan BPS mencatat ada 31.957 desa berada di dalam dan sekitar kawasan hutan dan 71,06% dari desa-desa tersebut menggantungkan hidupnya dari sumberdaya hutan. Akibatnya, masyarakat adat mengalami ketidakpastian hak atas tanah. Hal ini dialami oleh hampir seluruh masyarakat adat di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua.

Perempuan kemudian mengalami beban ganda ketika terjadi konflik atas sumber daya alam. Perempuan terpaksa harus terpaksa harus menempuh waktu lebih lama untuk mencari makanan, selain itu dalam banyak penyelesaian konflik perempuan tidak dilibatkan sama sekali.

Proses pelanggaran HAM dalam wilayah adat terjadi sudah sejak masa pemerintahan kolonial Belanda yang kemudian diteruskan oleh Kementerian Kehutanan dalam bentuk pelaksanaan penetapan kawasan hutan dan proses pengurusan kehutanan. Kehutanan melalui penunjukan kawasan kehutanan yang kemudian memberikan hak pengelolaan kehutanan kepada perusahaan sementara masyarakat yang hidup di sekitar dan dalam “kawasan hutan’ tidak dapat menikmati hak-hak atas wilayah adat, sebagian bahkan kehilangan hak-hak atas wilayah adat.

“Prioritas pembangunan sering diartikan mendahulukan kepentingan perusahaan,” kata Sandra.

Untuk itu, Sandra menilai pengesahan RUU PPMHA penting disegerakan untuk melaksanakan mandat perlindungan negara terhadap masyarakat adat.

 

Penyerahan Peta Wilayah Adat

Sebelum menutup acara Dialog Peringatan HKMAN, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) kembali menyerahkan peta wilayah adat kepada Pemerintah melalui Badan Restorasi Gambut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Informasi wilayah adat yang diserahkan kepada pemerintah kali ini adalah seluas 7,4 juta hektare dari 665 komunitas masyarakat adat yang terdaftar di BRWA.

BRWA didirikan tahun 2010 memegang mandat dari lima lembaga pendiri yaitu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Forest Watch Indonesia (FWI), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Konsorsium pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK) dan Sawit Watch (SW) untuk mendokumentasikan informasi wilayah adat yang dalam bentuk informasi spasial (peta) dan informsi sosial mengenai keberadaan masyarakat adat di Indonesia.

Kasmita Widodo dalam sambutannya sebelum penyeraha peta mengatakan, sistem informasi wilayah adat yang dikembangkan oleh BRWA diharapkan bisa menjadi masukan bagi pemerintah untuk segera membuat sistem pendaftaran wilayah adat dalam bentuk sertifikat tanah ulayat yang betul-betul bersifat komunal. (BT)

Berita Lain