Berita BRWA

Pendaftaran Wilayah Adat Untuk Mewujudkan Pengakuan Wilayah Adat di Indonesia

Rabu, 27 Januari 2016 , admin

(BRWA)
Pelatihan Verifikasi di Kasepuhan Cirompang, Kab. Lebak

Pada April dan Mei 2015, BRWA mengadakan pelatihan Pendaftaran (Registrasi) Wilayah Adat bagi Fasilitator Pemetaan Partisipatif di Toraja dan  Bogor. Pelatihan ini masing-masing dihadiri 28 orang peserta pada pelatihan di Toraja dan 25 orang peserta pelatihan di Bogor.

Peserta pelatihan merupakan perwakilan dari beberapa propinsi di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua. Pelatihan ini sekaligus untuk memperkenalkan kepada peserta –para calon admin daerah BRWA, sistem registrasi wilayah adat yang digunakan oleh BRWA. Untuk itu materi proses pelatihan ini menggunakan buku Panduan Registrasi Wilayah Adat yang disusun oleh BRWA.

 

Mengapa BRWA mengadakan Pelatihan Registrasi Wilayah Adat?

Dalam era pemerintah Jokowi-JK, upaya proses pengakuan wilayah dan masyarakat adat mulai menguat, sehingga penting bagi kita melakukan upaya percepatan pemetaan dan registari wilayah adat dan segera mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah.

BRWA menargetkan ada tambahan 2,5 juta hektare wilayah adat yang terdaftar hingga akhir 2015. Saat ini baru ada 517 komunitas dengan 4,8 juta ha yang terdaftar, sehingga dengan penambahan 2,5 juta ha berarti akan ada 7,3 juta ha wilayah adat yang terdaftar hingga akhir tahun ini. Informasi luasan dan kejelasan peta wilayah adat ini tentu akan berguna jika kita mampu mengkomunikasikannya kepada pemerintah.

Misalnya dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Saat ini KLHK sudah menggunakan peta wilayah adat sebagai bahan pembuatan kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Kemudian, ada 2,4 juta dan 2,2 juta ha wilayah kerja KLHK yang dialokasikan untuk hutan adat. Jadi kalau peta-peta yang ada tidak dikomunikasikan kepada pemerintah maka peta tersebut tidak akan menjadi rujukan pemerintah dalam pengambilan keputusan.

Untuk itu BRWA bersama badan pendiri, seperti Aliansi Masyarakat Adat (AMAN), Forest Watch Indonesia (FWI), Sawit Watch (SW,) Konsorsium pendukung Sistem Hutan Kemasyarakatan (KpSHK) dan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) menargetkan percepatan registrasi wilayah adat di Indonesia.  Dari 517 peta wilayah adat yang dikumpulkan di BRWA baru sekitar 10% yang datanya lengkap, sebagian besar data yang tersedia di BRWA hanya peta poligon dengan informasi minim seperti nama komunitas dan luas wilayah. Ini menjadi kendala dalam pengakuan wilayah adat terkait penyiapan data yang valid atau memadai.

 

Pentingnya Informasi Wilayah Adat

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, ada lima persyaratan untuk mendapatkan pengakuan bagi masyarakat adat yaitu: a) sejarah Masyarakat Hukum Adat; b) wilayah Adat; c) hukum Adat; d) harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan e) kelembagaan/sistem pemerintahan adat. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa mensyaratkan ada kejelasan hubungan genelogis atau ikatan darah dan kejelasan wilayah adat.

Mengacu pada dua ketentuan hukum diatas, jelas sekali bahwa kejelasan informasi mengenai wilayah adat menjadi syarat penting untuk mendapatkan pengakuan. BRWA mengembangkan Sistem Informasi Wilayah Adat (SIWA) dengan standar informasi data sosial dan peta wilayah adat yang dirumuskan selama lebih dari tiga tahun. Bahkan formulir informasi data sosial (BRWA-F021) diakui oleh Pengurus AMAN sebagai form pengumpulan data sosial minimal yang harus diisi untuk pengumpulan informasi wilayah adat.

 

Mewujudkan Pengakuan Wilayah Adat

Peta dan informasi wilayah adat memiliki tiga fungsi, yaitu 1) penyelesaian konflik; 2) perencanaan wilayah adat; dan 3) pengakuan wilayah adat. Untuk penyelesaian konflik, klaim wilayah adat bisa menjadi lampiran untuk menginformasikan atau menggambarkan konflik dalam kawasan hutan. Ini juga digunakan dalam inquiri nasional,[1] peta wilayah adat dan informasi spasial wilayah konflik menjadi rujukan dalam penyelesaian konflik antara masyarakat dengan pemerintah dan perusahaan. Dalam hal perencanaan wilayah, setelah proses pemetaan partisipatif wilayah adat, masyarakat bisa melakukan perencanaan penggunaan lahan bersama berbasis peta. Kejelasan penggunaan lahan dapat digunakan sebagai bukti pengelolaan kawasan oleh masyarakat dalam upaya mewujudkan pengakuan wilayah adat.

Saat ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional bekerja di lima kabupaten di daerah perbatasan Kalimantan untuk mewujudkan pengakuan wilayah adat. Beberapa Provinsi dan Kabupaten juga sudah mulai mewujudkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan Masyarakat adat, seperti di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara)/Malinau yang sedang melaksanakan Perda pengakuan Masyarakat Adat. Di Papua, peta wilayah adat sudah cukup banyak namun baru ada satu Surat Keputusan Bupati untuk pengakuan dua wilayah adat.

Upaya mengkomunikasikan keberadaan wilayah adat di Indonesia akan terus dilakukan oleh BRWA. Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP), UKP3 (Unit Kerja Percepatan Pemetaan Partisipatif) AMAN dan lembaga lain yang melakukan pemetaan menjadi ujung tombak dalam proses ini. Pendaftaran wilayah adat dengan standar informasi yang baku akan memudahkan para pihak, khususnya pemerintah untuk menggunakan informasi tersebut dalam pengambilan kebijakan sehingga pengakuan wilayah adat dapat terwujud. (Betty)

 

 


[1] Informasi panduan inkuiri nasional lihat di http://inkuiriadat.org/wp-content/uploads/2014/05/PANDUAN-NI.pdf

Berita Lain