Berita BRWA

CATATAN AKHIR TAHUN AMAN

Selasa, 12 Januari 2016 , admin

"Janji masih di langit: Perubahan hanyalah kasak-kusuk yang terjadi di hampir setiap sektor, sementara pengingkaran masih terus berlanjut”.

Jakarta, 17 Desember 2015. Masyarakat adat mengawali tahun 2015 dengan asa yang berlimpah ruah dan bertekat untuk memulai rekonsiliasi dengan negara. AMAN menyambut baik komitmen Presiden untuk memastikan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia dengan menghadirkan Negara di tengah-tengah masyarakat. Komitmen yang tercermin dalam NAWACITA, RPJM, hasil audiensi dengan AMAN tanggal 25 Juni 2015, Pidato Kenegaraan dalam Rangka Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-70 tanggal 14 Agustus 2015, Pidato Presiden pada COP21 Paris, Pidato Peringatan Hari HAM 11Desember 2015 serta proses pembentukan Satgas Masyarakat Adatyang saat ini sedang berlangsung.

Namun demikian di penghujung tahun 2015, hampir semua agenda prioritas terkait masyarakat adat tidak dapat dikerjakan hingga saat ini, termasuk RUU PPMHA dan Satgas Masyarakat Adat hingga saat ini belum dibentuk. Reformasi birokrasi belum berjalan maksimal dan posisi masyarakat adat di hadapan hukum Indonesia masih lemah. 

Sekretaris Jendral AMAN Abdon Nababan menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan meneguhkan komitmennya terhadap masyarakat adat, namun pembantu-pembantu Presiden belum melaksanakan NAWACITA. Selanjutnya Abdon menegaskan, Satgas Masyarakat Adat belum juga terbentuk, UU Masyarakat Adat belum ada dan belum ada proses pemberian grasi kepada masyarakat adat korban kriminalisasi rejim-rejim sebelumnya. Janji-janji Presiden masih di langit.

Meski dianggap lebih terbuka namun Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) masih berkutat dengan berbagai urusan kecil dan parsial sehingga melupakan hal-hal besar yang bersifat fundamental.  Hingga saat ini gagasan lama untuk  merevisi UU Kehutanan masih jalan di tempat. BRWA bersama AMAN dan JKPP sudah menyerahkan 604 peta wilayah dengan total luas mencapai 6,8 juta ha kepada pemerintah melalui KLHK dan berencana akan menyerahkan kembali 665 peta wilayah adat dengan luasan 7,4 juta ha. Namun demikian, tantangan dalam proses ini adalah adanya “keharusan” pengakuan masyarakat adat sebagai pemilik atas wilayah (hutan) adat melalui Perda. Selain itu, Pemerintah belum memutuskan lembaga yang akan menjadi wali data Peta Wilayah Adat, demikian juga dengan belum adanya mekanisme untuk meingintegrasikan Peta Wilayah Adat ke dalam One Map.

Kepala BRWA Kasmita Widodo mengungkapkan bahwa Presiden harus segera menunjuk wali data Peta Wilayah Adat supaya agenda One Map dapat dijalankan. Kepala Divisi Advokasi JKPP, Imam Hanafi menyatakan bahwa pemerintah harus segera membuka ruang untuk mengakomodir dan mengintegrasikan peta-peta masyarakat agar kejelasan status penguasaan ruang dan penyelesaian konflik ruang dapat segera diwujudkan.

Tahun 2015 penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Perubahan terjadi tetapi masih bersifat sektoral. NAWACITA harus segera dilaksanakan, UU Masyarakat Adat harus segera disahkan  selambat-lambatnya tahun 2016, tegas Abdon Nababan.-

 

Kontak:

Abdon Nababan, 0811 111365

Kasmita Widodo, 081360993020

Imam Hanafi 085252725155

 

Berita Lain