Berita BRWA

Wilayah Adat sebagai Alamat Kebudayaan

Rabu, 28 Oktober 2015 , admin

(BRWA)
Alur Pengakuan Hutan Adat

Aceh adalah salah satu wilayah yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Namun hingga kini wilayah adat di Aceh belum tertata dengan baik untuk itu penting menghadirkan informasi wilayah adat dalam peta wilayah adat.

BRWA bekerjasama dengan Yayasan Rumpun Bambu Indonesia (YRBI) dan Jaringan Kerja Masyarakat Adat (JKMA) Aceh) menyelenggarakan Lokakarya Kebijakan Daerah dan Implementasinya dalam Pengakuan Masyarakat dan Wilayah Adat di Aceh pada 18-19 Oktober 2015 dengan menghadirkan enam pembicara yaitu H. Badruzzaman Ismail, Ketua MAA; Myrna Savitri Ph.D, Epistema Institute; Jonny Purba, Kasub Direktorat Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal KLHK; Kasmita Widodo, Kepala BRWA; Sanusi M. Syarif, YRBI; dan Kamaruddin Andalah, Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Aceh. Hadir pula pada pertemuan ini para Imam Mukim dan Majelis Adat Aceh (MAA) dari masing-masing kabupaten yang ada di Propinisi Aceh.

H. Badruzzaman menjelaskan tentang keberadaan masyarakat adat di Aceh. Menurutnya tanah adalah modal hidup bagi masyarakat adat yang diperoleh dan dikelola turun temurun dalam wilayah adatnya masing-masing. Namun hingga kini kondisi keadilan belum terwujud bagi masyarakat adat.

Menurut Myrna Savitry, lewat Putusan MK 35 keberadaan masyarakat hukum adat diakui sebagai salah satu subyek hukum selain orang dan badan hukum. Meski sudah ada pengakuan keberadaan masyarakat adat dan wilayahnya namun hingga kini belum ada hutan adat yang ditetapkan oleh Pemerintah. Untuk mendapatkan pengakuan hutan adat, kunci pertamanya adalah pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Pengakuan dapat ditempuh melalui 4 jalur, yaitu: 1) Melalui Perda (UU No. 41/1999, UU 6/2014); 2) Melalui Keputusan Kepala Daerah (Permendagri No. 52/2014); 3) Melalui  Penetapan Hak Komunal (Permen ATR No. 9/2015); atau 4) Melalui semua produk hukum daerah (Permen LHK No. P. 32/Menlhk-Setjen/2015  di daerah dalam bentuk Peraturan Daerah atau Surat Keputusan Kepala Daerah).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menurut Jonny Purba, memiliki target penetapan 12,7 juta hutan negara yang terbagi dalam hutan adat dan model perhutanan sosial lainnya. Diakui olehnya bahwa hingga saat ini masih ada kesenjangan akses dan peran dan pengelolaan kawasan hutan. Masih ada 33,6 juta ha kawasan hutan produksi yang dikelola oleh perusahaan dan ada 9,83 juta ha untuk HTI sedangkan untuk HTR hanya  168 ribu ha, HKM baru mencapai 12 persen dari target tahun 2012 dan hutan desa hanya 158 ribu ha pada tahun 2012. KLHK berharap tahun ini bisa segera menetapkan kawasan hutan adat.

Kasmita Widodo menjelaskan, untuk menuju proses pengakuan dan perlingan masyarakat adat penting memastikan ketersediaan data wilayah adat. Melalui sistem Registrasi dan Verifikasi wilayah adat yang dikembangkan oleh BRWA, diharapkan bisa mendokumentasikan keberadaan masyarakat adat dan wilayahnya untuk menunjukkan kepada para pihak yang berkepentingan tentang keberadaan masyarakat hukum adat di masing-masing daerah dalam bentuk peta dan informasi sosial.

Senada dengan pernyataan diatas, Kamaruddin Andalah menyatakan ada tiga masalah terkait keberadaan wilayah adat di Aceh, yaitu 1) belum teridentifikasi dan terpetakan dengan baik wilayah adat di Aceh; 2) belum ada satu keputusan Bupati/Walikota mengenai kawasan atau areal adat; dan 3) belum ada peraturan Bupati/Walikota mengenai pengaturan, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan adat.

Lebih lanjut dipaparkannya, untuk itu identifikasi dan pemetaan wilayah adat menjadi penting untuk disegerakan. Terkait dengan kebijakan, Kamaruddin menganggap bahwa Bupati/Walikota perlu mengeluarkan kebijakan mengenai pengelolaan, pemanfaatan dan penataan wilayah adat di masing-masing kab/kota. Kebijakan yang sebelumnya ada yang mengatur tentang kawasan adat harus juga dinformasikan kepada masyarakat untuk diketahui sehingga ada penyamaan sudut pandang dari tiap pemangku pihak mengenai pengelolaan kawasan adat di Aceh, termasuk kepada pengusaha perkebunan dan pengelola hutan lindung.

Wilayah adat harus dilihat bukan hanya sebagai ruang kehidupan bagi masyarakat adat tetapi juga sebagai alamat kebudayaan. Jika tidak ada alamat, maka kemana akan mencari budaya dan tradisi  kita dikemudian hari? (Betty)

 

Berita Lain