Berita BRWA

TNKS dan Masyarakat Adat di Rejang Lebong Akan Segera Menandatangani Kesepakatan Kerjasama Untuk Mengelola dan Menjaga Taman Nasional

Kamis, 01 Oktober 2015 , admin

(BRWA)
Peserta Dialog Publik di Curup, Bengkulu

Curup. BRWA.  AMAN Bengkulu bekerjasama dengan BRWA mengadakan Dialog Publik untuk mengkomunikasikan peluang  kerjasama antara masyarakat dan pihak Taman Nasional Kerinci Seblat terkait pengawasan dan pengelolaan kawasan hutan di Kabupaten Rejanglebong, Senin (28 September 2015).

Pertemuan ini diawali dengan cerita dari tokoh masyarakat dari dari desa Cawang Lama, Kayu Manis, Babakan Baru dan Bangun Jaya tentang sejarah keberadaan mereka di desa masing-masing. Zainudin, Kepala Siring desa Cawang Lama mengisahkan, “dari zaman pezirah, blok 3 sampai blok 40 adalah hak adat karena itu disebut sebagai dusun tua. Kami sudah ada disitu sejak tahun 1950.” “Saya memang pendatang di desa Kayu Manis,” ujar Dahlan, “tetapi saya membuka sendiri lahan saya tahun 1977.” “Sebelum ada TNKS tanah itu adalah wilayah adat kami,” kata  Dahlan dari desa Bangun Jaya.

Kepala seksi TNKS wilayah VI Rejanglebong dan Lebong, Mahfud menyatakan, “kawasan TNKS memang ditetapkan sebagai Taman Nasional oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1982 namun kawasan ini sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung sejak zaman Belanda tahun 1932. Meski demikian dengan sistem zonasi TNKS dan masyarakat masih bisa bersinergi asalkan tidak ada illegal loging atau merubah fungsi hutan sebagai kebun. Untuk itu penting mengenali potensi sumbedaya lokal yang ada.”[1]

Lebih lanjut Mahfud menyatakan bahwa “dari 4 kabupaten yang ada TNKS, hanya ada 18 polisi hutan dan jumlah ini tidak memadai. Sehingga dalam penglolaannya penting untuk mengajak masyarakat sebagai mitra.”

Hingga kini masih ada permasalahan yang mengganjal antara masyarakat dengan TNKS terkait pengelolaan lahan yang sudah dikelola lebih dulu oleh masyarakat. Tindakan pihak TNKS dirasa justru menakuti masyarakat. “Petugas TNKS menakut-nakuti anak dan cucu kami yang sedang berkebun di dalam wilayah adat kami,” kata Sameludin dari desa Bangun Jaya.

Menanggapi pernyataan tersebut, Mahfud menyatakan, “kalau keputusan menteri belum berubah maka kami hanya menjalankan tugas saja.” Meski demikian Mahfud mengakui “penting kerja sama untuk pengelolaan TNKS demi hutan lestari dan kesejahteraan masyarakat.”

 

Pemetaan Wilayah Adat, Langkah Awal Menuju Pengakuan Atas Hak

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 tahun 2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan hutan negara memberikan angin segar bagi pengakuan keberadaan wilayah adat. Demikian pula, Undang-Undang nomor 6/2014 tentang Desa membuka peluang bagi pengelolaan hutan oleh masyarakat.

Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak, syarat untuk mendapatkan pengakuan hutan hak adalah adanya pengakuan keberadaan masyarakat adat oleh pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah atau Surat Keputusan Kepala Daerah setempat. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, mensyaratkan lima hal untuk identifikasi keberadaan masyarakat adat, yaitu: 1) sejarah masyarakat adat; 2) wilayah adat; 3) hukum adat; 4) harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan 5) kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

Pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat empat desa tidak hanya bertujuan untuk mengkomunikasikan peluang kerjasama dengan TNKS tetapi juga untuk menyajikan informasi hasil pemetaan wilayah adat yang sudah diregistrasi secara daring di www.brwa.or.id. Pemetaan tersebut dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat setempat dibantu Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Nusantara (PW AMAN) dan Pengurus Daerah (PD) AMAN Rejang Lebong. Diharapkan informasi dari hasil pemetaan wilayah adat bisa menjadi awal penyusunan kebijakan daerah untuk perlindungan dan pengakuan hak masyarakat adat di Rejang Lebong.

Meski belum memiliki Perda tentang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat adat di Kab. Rejang Lebong, namun ada lima kebijakan daerah yang menguatkan keberadaan hukum adat di Kabupaten ini. Lima kebijakan daerah tersebut adalah:

1. Keputusan Bupati Rejang Lebong No 58 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Hukum Adat Rejang

2. Keputusan Bupati No 93 tahun 2005 tentang Kumpulan Adat bagi Masyarakat Adat di wilayah Kabupaten Rejang Lebong

3. Keputusan Bupati No 338 tahun 2005 tentang Pengangkatan Jenang Kutai

4. Peraturan Daerah No 2 tahun 2007 tentang Pemberlakuan Hukun Adat Istiadat Rejang dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong

5. Peraturan Bupati No 231 tahun 2007 tentang Tugas Jenang Kutai (Hakim Desa), Pedoman susunan Acara dan Astribut atau Pelengkapan pada Pelaksanaan Kegiatan Adat di Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Rejang Lebong

 

Penyelesaian Konflik dengan Peta Wilayah Adat

Hasil pemetaan wilayah adat membantu masyarakat mengetahui batas dan luas wilayah adatnya. Selain itu, dengan bantuan teknologi peta tersebut dapat ditumpangtindihkan (overlay) denga peta pemerintah untuk mengetahui apakah wilayah masyarakat masuk dalam kawasan atau hanya berbatasan dengan TNKS. Sehingga peta wilayah adat dapat membantu proses penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan pihak luar.

Sayangnya pertemuan ini tidak dihadiri oleh pihak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, sehingga tidak bisa ditanyakan tentang komitmen mereka terkait kebijakan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Meski demikian, Def Tri H, Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) AMAN Bengkulu yakin dapat mendorong kebijakan ini ke pemerintah, karena melalui kebijakan yang sudah ada pemerintah jelas mengakui keberadaan masyarakat adat di Rejang Lebong. Untuk itu Def berharap bantuan dari berbagai pihak untuk bersama menyusun inisiatif ini demi mewujudkan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Kabupaten Rejang Lebong. (Betty)

 


[1] Lihat Permenhut No. P.56 tahun 2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional

Berita Lain