Berita BRWA

Ranperda MHA Kabupaten Enrekang Akan Segera Disahkan

Senin, 28 September 2015 , admin

(BRWA)
Kabid Hukum, Kepala BRWA dan PD AMAN Massenrempulu dalam Dialog Publik

Enrekang, 22 Sep. 15. Ketua Panitia Khusus Ranperda Pengakuan Masyarakat Adat di Kabupaten Enrekang, Ir. Mule, menyatakan bahwa DPRD Kabupaten Enrekang akan segera mengesahkan Ranperda Masyarakat Hukum Adat dalam beberapa waktu kedepan. Pernyataan ini disampaikan pada acara Dialog Publik  ‘Mendukung Proses Kebijakan tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat Melalui Sistem Informasi Wilayah Adat (SIWA),’ Senin (21/9).

Lebih lanjut Mule menyatakan bahwa Ranperda ini sudah dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri dan DPRD berkomitmen untuk segera mensahkan Ranperda menjadi Perda pada tahun 2015. Harapannya dengan pengesahan Perda MHA di Kabupaten Enrekang tidak ada lagi pertanyaan apakah masyarakat adat masih ada atau tidak.

Haming SH, Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Enrekang menyatakan bahwa berdasarkan aturan pemerintah akan mengakui masyarakat hukum adat sepanjang keberadaannya masih. Identifikasi keberadaan masyarakat hukum adat harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Peraturan ini mensyaratkan lima hal untuk identifikasi keberadaan masyarakat adat, yaitu: 1) sejarah masyarakat adat; 2) wilayah adat; 3) hukum adat; 4) harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan 5) kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

Saat ini masih ada perbedaan jumlah komunitas adat antara Pengurus Daerah AMAN Massenrempulu dengan Pemerintah dan DPRD. Menurut Paundanan Embong Bulan, ketua PD AMAN Massenrempulu di kabupaten Enrekang saat ini telah teridendifikasi sebanyak 18 Komunitas adat yang sesuai dengan kriteria atau prasyarat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sementara data yang dimiliki oleh pemerintah, Dinas Pariwisata, menyebutkan jumlah komunitas adat adalah sebanyak 48. Untuk itu penting bagi AMAN, Pemda dan DPRD Kab. Enrekang untuk duduk bersama dan mengidentifikasikan bersama komunitas adat yang akan ditetapkan dalam Perda pengakuan masyarakat di kabupaten Enrekang.

Sardi Razak, Ketua AMAN Sulsel menyatakan bahwa pertemuan ini merupakan rangkaian upaya untuk mengawal proses dan substansi (isi) pembahasan  Ranperda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Kabupaten Enrekang, yang direncanakan akan ditetapkan pada tahun 2015 ini.

Selain untuk membantu komunikasi di tingkat daerah terkait pengawalan Ranperda, menurut Kasmita Widodo, Kepala BRWA, rangkaian dialog publik yang diselenggarakan dibeberapa daerah (seperti Kalsel, Bengkulu, dll) bertujuan untuk memperkenalkan Sistem Registrasi Wilayah Adat dan Sistem Informasi Wilayah Adat berbasis daring (online) dalam upaya mendukung upaya penyusunan peraturan daerah tentang masyarakat adat.

Sebagaimana diketahui bahwa kejelasan wilayah adat dan informasi sosial mengenai keberadaan dan pelaksanaan aturan adat pada masyarakat merupakan salah satu syarat bagi pembuatan peraturan daerah untuk pengakuan dan perlindungan bagi masyarakat adat.

Sejak tahun 2010, Badan Registrasi Wilyah Adat (BRWA) melakukan pengumpulan informasi tersebut melalui sistem registrasi wilayah adat (SRWA) berbasis daring (online) dan luring (offline).  Organisasi yang didirikan oleh lima lembaga, yakni Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Konsorsium pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Forest Watch Indonesia (FWI) dan Sawit Watch (SW) dimandatkan untuk membangun sistem informasi wilayah adat (SIWA) yang bisa di akses oleh publik secara daring (online) berdasarkan registrasi yang dilakukan oleh komunitas adat maupun oleh organisasi pendukung gerakan masyarakat adat. (lihat www.brwa.or.id).

 

Mendukung Proses Kebijakan dengan SIWA

Peta dan informasi wilayah adat memiliki tiga fungsi, yaitu 1) penyelesaian konflik; 2) perencanaan wilayah adat; dan 3) pengakuan wilayah adat. Untuk penyelesaian konflik, klaim wilayah adat bisa menjadi lampiran untuk menginformasikan atau menggambarkan konflik dalam kawasan hutan. Dalam upaya penyelesaian konflik, Agustus 2015, BRWA, AMAN dan JKPP menyerahkan data 604 profll dan peta wilayah adat seluas 6,8 juta ha kepada Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar informasi tersebut bisa diintegrasikan dalam peta indikatif arahan perhutanan sosial (PIAPS) yang dibuat oleh Direktorat Perhutanan Sosial di KLHK.

Dalam hal perencanaan wilayah, setelah proses pemetaan partisipatif wilayah adat, masyarakat bisa melakukan perencanaan penggunaan lahan bersama berbasis peta. Sebagai syarat mendukung proses penyusunan kebijakan daerah terkait pengakuan hak dan wilayah adat, kejelasan tata batas wilayah adat dan tata guna lahan masyarakat merupakan bukti penguasaan dan pengelolaan lahan oleh masyarakat adat di satu wilayah. Dengan demikian tidak ada lagi keraguan bagi pemerintah untuk memberikan pengakuan dan perlindungan bagi masyarakat adat seperti yang diamanatkan oleh UUD dan sebagai pelaksanaan Putusan MK 35 tahun 2012 tentang hutan adat. (Betty)

Berita Lain