Berita BRWA

Naskah Akademik dan Ranperda Tentang Kasepuhan Sudah Diserahkan ke DPRD Kabupaten Lebak

Selasa, 08 September 2015 , admin

(BRWA/Betty Tiominar)
Penyerahan Naskah Akademik Ranperda Kasepuhan oleh Ketua SABAKI kepada Banleg DPRD Kabupaten Lebak

Rangkasbitung. Ketua Satuan Adat Banten Kidul (SABAKI), Sukanta menyerahkan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Kasepuhan di Kabupaten Lebak kepada Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Lebak pada Senin (7/9). Penyerahan ini menjadi awal pembuktian keseriusan janji DPRD Kabupaten Lebak yang akan mensahkan Perda pengakuan masyarakat adat Kasepuhan.

Membuka pertemuan pembahasan NA Ranperda tentang Kasepuhan, Junaedi Ibnu Arta, Ketua DPRD Kabupaten Lebak mengingatkan kepada masyarakat Kasepuhan yang diwakili oleh SABAKI bahwa Perda tidak boleh menghilangkan status fungsi hutan.

Menanggapi pernyataan tersebut, Sukanta menyatakan meski sudah ada Perda Kasepuhan bukan berarti peran pengawasan dari pemerintah menjadi berkurang. Sebaliknya pemerintah harus membantu masyarakat untuk mengawal pembangunan di Kasepuhan.

Pada kesempatan yang sama, Yance Arizona dari Epistema menyatakan bahwa urusan masyarakat adat sebaiknya tidak direduksi hanya sebatas kebudayaan karena didalamnya ada soal hutan, harta adat yaitu sumberdaya alamnya dll. Untuk itu penting bagi pemerintah Kabupaten Lebak untuk memikirkan organisasi atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang tepat untuk mengurus masyarakat adat. Jika Pemerintah Daerah merasa bahwa SKPD yang tepat untuk mengurus hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maka sebaiknya fungsi dari SKPD ini adalah sebagai koordinator sehingga untuk urusan hutan dan sumber daya didalamnya harus berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan.

Sebelum penyerahan dilakukan, wakil ketua DPRD Lebak menyelaskan mekanisme pengesahan Perda Kasepuhan. Setelah penyerahan Naskah Akademik dilakukan maka Banleg dalam waktu 3 hari akan membahas secara internal dan melaporkan kepada pimpinan DPRD. Hasil pembahasan internal Banleg menjadi dasar bagi Badan Musyarawarah (Bamus) untuk membuat Panitia Khusus (Pansus) jika dianggap Ranperda tersebut layak untuk dibahas. Pembahasan Ranperda akan dilakukan oleh Pansus dengan mengundang SABAKI, Pemda Kabupaten Lebak dan Organisasi Masyarakat Sipil yang terlibat dan mendukung Ranperda, seperti RMI, Epistema, JKPP, HuMA dan BRWA. Diharapkan pada pembahasan Ranperda dapat disepakati bersama mengena isi Perda Kab. Lebak tentang Kasepuhan.

 

Hutan Hak

Juli 2015 lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Peraturan Menteri No. 32 tahun 2015 tentang Hutan Hak. Permen ini mengatur tiga hal yaitu: 1) penetapan hutan hak; 2) Hak dan Kewajiban pemangku hutan hak; dan 3) kompensasi dan insentif bagi pemegang hutan hak.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2), hutan hak terdiri atas hutan adat dan hutan perseorangan/badan hukum. Khusus untuk masyarakat adat, pengajuan untuk penetapan hutan adat baru bisa dilakukan jika ada pengakuan dari pemerintah daerah baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Surat Keputusan Bupati atau Gubernur yang menyatakan mengakui keberadaan mereka dalam satu wilayah tertentu.

Sama seperti fungsi kawasan hutan pada umumnya, hutan adat bisa memiliki tiga fungsi yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi. Pada masyarakat Kasepuhan ada tiga pembagian fungsi kawasan adat yaitu leuwung titipan, leuwung tutupan dan leuwung garapan. Leuwung dalam bahasa Sunda berarti hutan. Hutan Titipan berarti hutan yang sama sekali tidak boleh diganggu karena memiliki fungsi sebagai kawasan resapan air. Hutan tutupan adalah hutan yang boleh dimanfaatkan untuk kebutuhan sekunder seperti pembangunan rumah tetapi harus atas izin Olot atau ketua adat. Hutan garapan adalah lahan yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian dan budidaya.

Perda merupakan menjadi tumpuan harapan menuju kedaulatan masyarakat adat. Melalui Perda pengakuan hak masyarakat maka pemerintah dapat mensegerakan pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.35 Tahun 2012 yang mengembalikan status hutan adat bukan lagi hutan negara.. (Betty)

 

Berita Lain