Berita BRWA

Indeks

2013
Rabu, 24/01/2018

Kementerian LHK Serius Lindungi Hutan Adat
PENETAPAN hutan adat merupakan rangkaian proses panjang dari berbagai pihak baik dari pemerintah maupun dari seluruh komponen masyarakat dalam upaya mendorong pengakuan wilayah adat....
read more »
2013
Rabu, 24/01/2018

Mengurai Permasalahan Hutan Adat Melalui Rakornas
PENETAPAN hutan adat merupakan rangkaian proses panjang dari berbagai pihak baik dari pemerintah maupun seluruh komponen masyarakat dalam upaya mendorong pengakuan wilayah adat. Secara resmi pemerintah telah memberikan perlindungan dan pengakuan hutan adat pada tanggal 30 Desember 2016 di Istana Negara sebagai jawaban atas perjalanan panjang perjuangan masyarakat adat hingga ke Mahkamah Konstitusi....
read more »
2013
Selasa, 23/01/2018

Sekda: Hutan Adat Untuk Ekonomi Masyarakat dan Kelestarian Hutan
Porosjambi.com – Jakarta – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Drs.H.M.Dianto,M.Si, mengemukakan bahwa keberadaan hutan adat sangat bermanfaat bagi perekomoniam masyarakat setempat dan untuk menjaga kelestarian hutan, yang selanjutnya akan berdampak luas terhadap kelestarian lingkungan. Hal itu dikemukakan Sekda saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Hutan Adat, bertempat di Dian Ballroom Hotel Ciputra Jakarta Barat, Selasa (23/01/2018), yang dibuka oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Dr.Ir.Siti Nurbaya Bakar,M.Sc....
read more »
2013
Rabu, 24/01/2018

SK Presiden Solusi Konflik Tumpang Tindih Lahan Hutan adat dan Perusahaan
IMCNews.ID, Jambi - Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, M Dianto menyatakan keberadaan hutan adat di provinsi itu sangat bermanfaat menunjang perekomoniam masyarakat sekitar hutan dan sebagai upaya menjaga kelestarian hutan....
read more »
2013
Rabu, 24/01/2018

Menakar Janji NAWACITA Jokowi-Jk Terkait Masyarakat Adat
Pada tahun 2018 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) diperhadapkan dengan begitu kompleksnya problematika kehidupan atas perjuangan hak-hak dasarnya. Hari ini masyarakat adat diperhadapkan pada persoalan besar soal eksistensi nilai budaya dan akses wilayah kelola rakyat di NTT. Banyaknya persoalan penjarahan lahan yang secara terstruktur, sistematis dan massif terhadap wilayah masyarakat adat membuat berbagai persoalan terkait lahan dan pelanggaran HAM masyarakat adat semakin tinggi....
read more »
2013
Selasa, 23/01/2018

Wakil Bupati Luwu Timur Hadiri Rapat Kementerian Kehutanan, Ini Pembahasannya
Wakil Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, mengikuti rapat koordinasi percepatan hutan adat di Hotel Ciputra, Jakarta, Selasa (23/1/2018)...
read more »
2013
Selasa, 23/01/2018

KLHK Turunkan Target Perhutanan Sosial
Target 4,38 juta hektare dianggap realistis. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menurunkan target alokasi kawasan hutan untuk program perhutanan sosial. Berdasarkan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) seluas 12,7 juta hektare ditargetkan selesai pada 2019....
read more »
2013
Kamis, 25/01/2018

Pemerintah Aceh usulkan 145.250,24 hektare hutan adat ke KLH
Pemerintah Aceh telah mengusulkan hutan adat kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) seluas 145.250,24 hektar. Usulan ini disampaikan dalam rapat koordinasi Hutan Adat di Jakarta yang berlangsung sejak tanggal 23-24 Januari 2018....
read more »
2013
Kamis, 25/01/2018

Konsolidasi Hutan Adat, Tanah Datar Ajukan Usulan
Konsolidasi para pemangku kebijakan terkait hutan adat seluruh Indonesia digelar di Hotel Ciputra, Jakarta pada Selasa-Rabu (23-24)....
read more »
2013
Kamis, 25/01/2018

Kelola Hutan Adat dengan Profesional, Ini Permintaan Menteri
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya meminta pengelolaan hutan adat dilakukan secara profesional dan berkelanjutan dengan berbasis kearifan lokal dan mengikuti fungsi hutan....
read more »

Displaying : 11 - 20 of 52 entries