Artikel

Kearifan Lokal yang Menjaga Hutan (1)

January 31, 2018 , Author: KOMPAS - BI PURWANTARI

(https://kompas.id/baca/riset/2018/01/26/kearifan-lokal-yang-menjaga-hutan-1/)
Pengendara motor beristirahat sejenak di jalan satu-satunya yang menghubungkan Kecamatan Lindu dengan dunia luar, 3 Desember 2017. Wilayah ini berada di dalam kawasan Taman Nasional Lore Lindu, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.

Gapura besi merah bertuliskan ”Taman Nasional Lore Lindu” menyambut rombongan sekitar 20 orang yang masing-masing menutupi tubuhnya dengan jaket. Jarum jam masih berada di angka tujuh dan matahari belum lagi bersinar terang. Udara sejuk menerpa kulit wajah dan tangan. Di seputar gapura telah menanti sejumlah ojek motor yang akan mengantar anggota rombongan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem serta Bupati Sigi masuk ke wilayah Taman Nasional Lore Lindu, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.

Satu per satu mesin sepeda motor dinyalakan dan ojek pun berjalan menembus jalan berbatu yang berliku dan terus menanjak. Jalanan berbatu yang berlubang di sana-sini tersebut kerap menyisakan debu beterbangan setelah roda motor menyentuhnya.

Sisi kiri jalan dengan lebar sekitar 3 meter tersebut dibatasi oleh tebing tinggi dengan pepohonan menancap kuat di dindingnya. Sisi kanan merupakan tebing jurang yang juga ditumbuhi pepohonan tinggi.

Karena jalur tersebut dua arah, sesekali pengendara sepeda motor membunyikan klakson saat akan melewati tikungan untuk memberi tanda kepada pengendara sepeda motor dari arah berlawanan yang mungkin juga akan lewat.

Pengemudi ojek motor yang membawa saya bercerita bahwa kondisi jalan berliku dan tidak mulus mengakibatkan beberapa kali sepeda motor dan penumpangnya jatuh. Bahkan, ada yang pernah masuk ke jurang, terutama saat cuaca hujan sehingga jalanan becek dan licin.

Meskipun demikian, menurut dia, kondisi tersebut tidak menghalangi pengojek motor untuk mengangkut lemari, kursi, sofa, televisi, bahkan kulkas dengan sepeda motor 110 cc yang kondisinya tidak baru lagi.

Selama sekitar 1,5 jam, kami mengiris punggung bukit sepanjang sekitar 17 kilometer. Lega rasa hati ketika akhirnya tiba di daerah persawahan yang jalannya datar dan tak ada jurang di sisi kanan kami.

Tak lebih dari 10 menit kemudian terbentang di hadapan kami sebuah lembah luas yang dikelilingi pegunungan dengan pepohonan hijau yang masih terjaga kerapatannya. Kami telah memasuki wilayah permukiman yang berada di dalam Taman Nasional Lore Lindu.

Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) dapat ditempuh dua-tiga jam berkendara dari Palu, Sulawesi Tengah. TNLL merupakan salah satu dari 54 taman nasional yang ada di Indonesia yang juga merupakan kawasan konservasi.

TNLL ditetapkan sebagai cagar biosfer dunia oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) pada 1977. Sebagai cagar biosfer, TNLL memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang penting bagi keberlanjutan ekosistem dunia.

Selain berbagai jenis kayu, terdapat pula pohon rotan, aren, flora endemik wanga dan leda, serta ragam fauna khas Sulawesi, seperti anoa, maleo, kuskus, tarsius, dan babi rusa.

Di samping sebagai kawasan konservasi, wilayah seluas 217.999,18 hektar itu dikukuhkan sebagai taman nasional melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan pada 23 Juni 1999. Meskipun demikian, wilayah ini telah lama dihuni masyarakat adat Lindu sebelum pengukuhan tersebut, bahkan jauh sebelum penetapan oleh UNESCO.

Keberadaan masyarakat Lindu masuk dalam catatan Albertus Christian Kruyt, misionaris Belanda yang menyebarkan agama Kristen di wilayah Poso dan sekitarnya pada paruh akhir abad ke-19. Dalam catatan-catatan Kruyt, disebutkan bahwa ia bertemu dengan suku Lindu yang berdiam di beberapa kampung yang disebut Langko, Anca, Paku, Palili, Luo, Oli di dataran Lindu saat berkunjung ke sana pada 1897 (Dokumen Permohonan Hutan Adat Lindu, 2017).

Dari catatan tersebut, tampak bahwa masyarakat Lindu telah hidup berdampingan dengan hutan di sekelilingnya, sekaligus menjaga kelestariannya selama puluhan tahun, jauh sebelum UNESCO menetapkannya sebagai wilayah konservasi.

Namun, keberadaan masyarakat adat Lindu beserta hutan adatnya baru diakui negara setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan Nomor 35/PUU-X/2012 yang diterbitkan pada 16 Mei 2013. Putusan tersebut menegaskan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara.

Dalam rentang waktu yang sangat panjang sejak keberadaan masyarakat Lindu hingga putusan MK tersebut, kehidupan masyarakat adat Lindu rentan terhadap tindak kriminalisasi serta label-label sebagai perusak lingkungan. Akses jalan masuk ke TNLL yang dipaparkan di atas merupakan salah satu wujud pengabaian negara atas keberadaan masyarakat Lindu sebelum putusan MK dikeluarkan.

BI PURWANTARI/LITBANG KOMPAS

Pengemudi harus berhati-hati melewati jalan tak beraspal yang merupakan akses satu-satunya yang menghubungkan Kecamatan Lindu dengan dunia luar.

Layanan

Masyarakat Lindu saat ini mendiami wilayah permukiman seluas 11.962 hektar atau 552,03 kilometer persegi. Kecamatan Lindu merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Kulawi.

Saat ini, Kecamatan Lindu berada di bawah administrasi Kabupaten Sigi, yang merupakan daerah hasil pemekaran Kabupaten Donggala. Sebagai wilayah adat yang baru saja diakui keberadaannya, masih diperlukan perbaikan fasilitas publik, seperti jalan dan listrik.

Hingga saat ini, penduduk di Lembah Lindu belum bisa menikmati listrik dari PLN. Umumnya mereka menggunakan genset pada malam hari.

Dalam pertemuan antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, dan masyarakat Lindu pada awal Desember lalu, Bupati Sigi M Irwan Lapata menyatakan, perbaikan jalan akses dari pintu gerbang TNLL ke Lembah Lindu menjadi prioritas karena sudah ada pengakuan resmi dari negara. Sigi merupakan salah satu kabupaten yang secara aktif membantu penyelesaian masalah pengakuan atas hutan adat.

Pada awal 2017, Pemerintah Kabupaten Sigi membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria yang bertugas memetakan wilayah adat dan hutannya untuk dimasukkan dalam program peta usulan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), perhutanan sosial, dan pengakuan hutan adat.

Dari 176 desa di 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Sigi, sekitar 75 persen merupakan kawasan hutan yang dinilai tumpang tindih dengan kawasan konservasi dan permukiman. Skema TORA dan perhutanan sosial diharapkan menjadi solusi untuk mempertahankan wilayah kelola masyarakat adat.

Dari 176 desa yang ada, sebanyak 125 desa melakukan pemetaan partisipatif bekerja sama dengan tim Gugus Tugas Reforma Agraria. Setiap desa mengirimkan 10 orang untuk bersama-sama tim TORA membuat peta wilayah hutannya.

Gerakan bersama tersebut dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi 2016-2021. Peta yang telah dibuat tersebut menjadi usulan yang akan diajukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Hingga Desember 2017, Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Sigi telah bekerja selama 11 bulan dan menghasilkan usulan awal TORA seluas 79.861,98 hektar dari 61 desa sebagai usulan awal dengan skema pelepasan kawasan hutan seluas 25.326,66 hektar dan perhutanan sosial berupa hutan desa dan hutan adat seluas 54.535,32 hektar.

Dari catatan tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Sigi, masyarakat adat Lindu saat ini mengusulkan 9.946,08 hektar kawasan hutan adatnya nantinya bisa dikelola masyarakat adat Lindu. Kawasan seluas itu terdiri atas beberapa kategori, antara lain wanangkiki atau hutan rimba (1.177 ha), permukiman (97,45 ha), kebun palawija (3.680,17 ha), dan sawah (1.097,92 ha).

Jika usulan tersebut dikabulkan pemerintah pusat, masyarakat Lindu tidak akan khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Saat ini, di Kecamatan Lindu masih terdapat 8,4 persen keluarga prasejahtera yang harus diangkat taraf kehidupannya.

Pembangunan di Lindu berdasarkan catatan BPS masih mengandalkan penerimaan dari Pemerintah Kabupaten Sigi senilai Rp 4,8 miliar pada tahun 2016. Jumlah ini bisa jadi meningkat jika fasilitas publik yang utama seperti jalan bisa segera diperbaiki.

Jalan akses satu-satunya yang saat ini masih belum memadai tersebut menghubungkan Kecamatan Lindu dengan dunia luar. Melalui jalan itulah masyarakat Lindu membawa hasil bumi atau ikan dari danau ke luar Lindu. Lewat jalan itu pula, isolasi masyarakat Lindu dari dunia luar bisa segera dibuka. (BI PURWANTARI/LITBANG KOMPAS)

Artikel Lain