Artikel

Tanya-Jawab tentang Registrasi Wilayah Adat

October 06, 2016 , Author: Betty Tiominar

(BRWA)
Penyerahan Sertifikat Wilayah Adat, Desember 2015

T: Apa itu BRWA?

Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) adalah sebuah lembaga yang dibentuk pada 2010 dan dideklarasikan di Jakarta dan Medan. Deklarasi BRWA di Medan bertepatan pada hari Peringatan Hari Masyarakat Adat, 17 Maret 2010. BRWA didirikan oleh lima lembaga yaitu: AMAN, FWI, SW, KpSHK dan JKPP. Tujuan pendirian BRWA adalah untuk mendokumentasikan keberadaan masyarakat adat dan wilayah adatnya dan mengkomunikasikannya para pihak, khususnya pemerintah untuk menjadi bahan acuan dalam pengambilan kebijakan.

 

T: Apa itu Registrasi wilayah adat?

Registrasi wilayah adat adalah rangkaian proses mulai dari pencatatan, pendaftaran, verifikasi dan sertifikasi wilayah adat yang dilakukan oleh BRWA. (Lihat di: http://brwa.or.id/assets/image/rujukan/1430755503.pdf)

 

T: Apa gunanya Registrasi atau sertifikat wilayah adat?

-  Untuk memudahkan komunikasi kepada pihak luar, khususnya pemerintah mengenai wilayah adat yang ada di Indonesia guna mewujudkan pengakuan hak atas masyarakat adat

-  Untuk melegalkan kumpulan informasi peta dan data tentang masyarakat adat yang sudah dikerjakan oleh kelompok masyarakat sipil.

-  Untuk mewujudkan pengakuan wilayah dan hak masyarakat adat di Indonesia

 

Tahapan Registrasi Wilayah Adat

T: Apa itu Registrasi Wilayah Adat

Registrasi adalah proses mulai dari Pencatatan informasi hingga informasi wilayah adat tersebut dinyatakan terdaftar dalam sistem informasi BRWA. Status wilayah adat terdaftar di BRWA ditandai dengan pemberian Piagam Registrasi Wilayah adat dari Kepala BRWA.

 

T: Siapa yang bisa melakukan registrasi wilayah adat?

a. Komunitas masyarakat adat, dengan mengisi formulir BRWA-F021 yang dapat diperoleh jarignan melalui Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP), Unit Kerja Percepatan Pemetaan Partisipatif (UKP3) atau Task Force AMAN  yang berada dekat dengan pemohon atau mengisi formulir BRWA-F021 secara daring (online) di www.brwa.or.id.

b. Fasilitator Daerah yang ditunjuk oleh Kepala BRWA.

c. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).

 

T: Jika pendaftaran wilayah adat dilakukan oleh komunitas, apakah komunitas yang memiliki wilayah adat bersama dengan komunitas lain boleh mendaftarkan wilayah adatnya tersebut? Jika ya, siapa yang akan mendapatkan sertifikat wilayah adat tersebut? siapa yang mengesahkan wilayah adat tersebut?

Jika dalam satu wilayah adat terdiri dari dua atau lebih komunitas masyarakat adat maka pendaftarannya akan dilakukan sesuai kesepakatan komunitas yang ada didalam wilayah adat tersebut. Jika Komunitas bersepakat mendaftarkan diri sebagai komunitas, maka BRWA akan mencatatnya sebagai ‘komunitas A dari wilayah adat B’. Tetapi jika komunitas bersepakat untuk mendaftarkan diri sebagai satuan wilayah adat seperti kampung, Ketemanggungan, atau Balai, maka BRWA akan mencatatnya sebagai ‘wilayah adat A dari komunitas A, B, C.’

Terkait anggota AMAN, proses pendaftaran wilayah adat tidak mempengaruhi keanggotaan komunitas di AMAN.

 

T: Jika pendaftaran dilakukan oleh OMS Pendamping, apakah ada surat pernyataan yang harus dilampirkan?

Ya, harus ada surat kuasa yang menyatakan bahwa OMS tersebut dimandatkan oleh Komunitas Masyarakat yangb mengajukan pendaftaran wilayah adatnya. Dalam form ‘Daftar Periksa Tinjauan Dokumen’ disebutkan mengenai surat kuasa jika pendaftar dikuasakan oleh masyarakat kepada pihak lain.

 

T: Bagaimana memastikan bahwa proses pendaftaran dilakukan oleh perwakilan masyarakat atau orang yang benar-benar mendapatkan surat kuasa dari komunitas?

Ketika formulir sudah masuk akan ada proses komunikasi dengan komunitas masyarakat adat yang mendaftarkan wilayah adatnya. Salah satu syarat utama dari pendaftaran wilayah adat harus ada bukti dokumen musyawarah adat yang  membahas mengenai persetujuan komunitas untuk melakukan pendaftaran wilayah adat. Jika ada pendaftaran wilayah adat dilakukan oleh perwakilan masyarakat sebelum musyawarah adat dilakukan maka fasilitator harus segera berkomunikasi dengan komunitas masyarakat yang didaftarkan untuk menanyakan kesediaan mereka mendaftarkan wilayah adatnya di BRWA.

 

T: Apakah untuk mendaftarkan wilayah adat harus menggunakan formulir BRWA-F021 atau cukup memberikan informasi lainnya yang jauh lebih lengkap?

-  Ya. Pendaftaran wilayah adat harus menggunakan form BRWA-F021. Namun, data tambahan seperti hasil penelitian atau pengisian format data sosial seperti yang dimiliki AMAN harus  dimasukkan sebagai dokumen pendukung.

-  Fasilitator harus membantu pemohon mengisi form BRWA dengan mengacu pada informasi yang ada dalam dokumen pemohon.

-  Jika pemohon belum memiliki peta wilayah adat, BRWA akan merujuk masyarakat tersebut dengan fasilitator pemetaan partisipatif yang ada diwilayahnya, misalnya SLPP atau UKP3.

 

T: Apakah masyarakat yang belum memiliki peta wilayah adat boleh mendaftarkan diri?

Boleh. Bahkan mereka harus didampingi untuk mengisi formulir pendaftaran BRWA-F021.

Dalam hal belum ada peta partisipatif, BRWA akan merujuk atau memberi rekomendasi nama lembaga atau OMS setempat yang biasa memberikan pelayanan pemetaan partisipatif kepada masyarakat, misalnya Simpul Layanan Pemetaan Partisipati (SLPP), Unit Kerja Percepatan Pemetaan Partisipatif (UKP3) AMAN atau lembaga lain yang juga melakukan pelayanan pemetaan partisipatif yang terdekat dengan wilayah adat masyarakat yang mendaftarkan diri.

 

T: Bagaimana status tanah dalam wilayah adat yang sudah disertifikasi oleh BPN (badan Pertanahan Nasional)?

Untuk wilayah yang sudah di sertifikasi oleh BPN tetap menjadi bagian wilayah adat tetapi dengan hak pengelolaan diberikan kepada pemilik sertifikasi tanah.

 

T: Bagaimana mekanisme publikasi untuk menginformasikan proses registrasi wilayah adat?

- Daring (online) lewat www.brwa.or.id

- Luring (offline) bisa lewat radio setempat, informasi di pamflet, brosur, selebaran atau menggunakan radio handy talky,  atau jika memungkinkan dilakukan langsung oleh OMS pendamping dengan melakukan kunjungan ke wilayah adat yang melakukan pendaftaran wilayah adat

 

T: Apa yang harus diperhatikan dalam proses pendaftaran wilayah adat?

-  Informasi bahwa komunitas yang tinggal diwilayah adat memiliki sejarah asal-usul yang jelas.

-  Ada informasi struktur kelembagaan adat dan aturan adat yang jelas

-  Ada konsesus bersama dalam komunitas mengenai apa yang ingin didaftarkan, apakah perkampung, perwilayah, perkomunitas dll.

 Jika dalam satu wilayah adat terdiri dari beberapa komunitas maka harus ada kesepakatan bersama antar komunitas mengenai siapa yang akan mewakili pendaftaran atau harus ada surat kesepakatan bersama sebagai hasil musyawarah adat.

 

T: Bila ada kesalahan dalam pengisian formulir pendaftaran secara online, apakah pemohon dapat melakukan perubahan isi formulir pendaftaran?

Tidak. Perubahan data hanya bisa dilakukan oleh Admin Daerah namun kewenangannya hanya sampai proses registrasi. Setelah tahapan registrasi selesai, masuk tahapan verifikasi, kewenangan sudah ada pada Admin Pusat.

Untuk itu penting kehati-hatian dalam pengisian data. Pada saat submit dokumen, Admin Daerah akan melakukan pemeriksaan data awal. Admin Daerah bertugas untuk memperbaiki data yang terisi tersebut bila memang memerlukan perubahan informasi.

 

Verifikasi Wilayah Adat

T: Apa itu proses verifikasi?

Verifikasi merupakan tahapan kedua dari proses registrasi Wilayah adat. Tujuannya untuk  memeriksa kesesuaian data dan informasi wilayah adat (peta dan formuir pendaftaran BRWA-F021) dengan kondisi lapangan.

 

T: Apa yang dilakukan pada tahapan Verifikasi?

Proses verifikasi dilakukan dengan cara tinjauan dokumen dan tinjauan lapangan yang dilakukan oleh tim fasilitator yang ditunjuk oleh Deputi Verifikasi dan Kepala BRWA. Setiap dokumen akan ditinjau atau diperiksa oleh tim yang terdiri dari tim sosial dan kartografis.

 

T: Siapa yang akan melakukan verifikasi?

 Verifikasi akan dilakukan oleh tim verifikator yang ditunjuk oleh Kepala BRWA dan dibuktikan dengan surat tugas yang ditandatangani oleh Deputi Verifikasi.

 

T: Hal apa yang harus diperhatikan dalam proses verifikasi wilayah adat?

 -  Sejarah keberadaan masyarakat dalam wilayah adat termasuk pemekaran wilayah adat menjadi wilayah administrasi seperti desa dan kecamatan penting untuk diperhatikan pada saat verifikasi data sosial.

-  Informasi struktur kelembagaan adat dan aturan adatnya.

-  Bukti dokumen kesepakatan mendaftarkan wilayah adat ke BRWA, bisa dalam bentuk tanda tangan anggota masyarakat, catatan musyawarah adat atau pertemuan kampung, berita acara, dokumentasi foto pertemuan kampung dsb.

-  Jika ada perubahan informasi peta maka akan dimasukkan dalam arsip dokumen pendukung pada saat verifikasi.

 

T: Jika ada masyarakat adat dari wilayah tetangga yang menyatakan keberatan atas proses registrasi apa yang harus dilakukan?

Ada formulir pengajuan keberatan yang bisa di unduh di www.brwa.or.id, formulir ini bisa diserahkan ke Admin/Fasilitator daerah atau dikirim ke brwapusat@brwa.or.id untuk kemudian di periksa pada saat proses verifikasi wilayah adat.

 

T: Apa yang akan terjadi jika tim Verfikasi menemukan ada masih banyak informasi wilayah adat yang belum lengkap?

Jika tim verifikasi menyatakan bahwa hasilnya tidak lengkap maka akan dilakukan perbaikan informasi melalui verifikasi tahap II hingga mendapatkan hasil yang tidak diragukan lagi

 

Pembiayaan

T: Siapa yang membiayai proses verifikasi wilayah adat?

-  Komunitas masyarakat adat atau pemohon yang ingin melakukan registrasi wilayah adat.

-  OMS pendamping yang ingin berkontribusi dalam proses registrasi wilayah adat.

 

T: Berapa perkiraan biaya untuk verifikasi?

Proses verifikasi hampir sama dengan proses pemetaaan partisipatif, karena ada proses pengecekan titik koordinat di lapangan dan pengecekan informasi sosial langsung kepada masyarakat. Perkiraan biaya dikomunikasikan langsung dengan komunitas yang melakukan registrasi wilayah adat.

 

Sertifikasi Wilayah Adat

T: Apa itu sertifikasi wilayah adat?

Sertifikasi adalah adalah proses pengesahan Sertifikat Wilayah Adat dilakukan oleh Kepala BRWA dengan persetujuan Dewan Penyantun setelah tim verifikator memeriksa kebenaran informasi wilayah adat dilapangan. Pada tahapan ini, Kepala BRWA akan menyerahkan Sertifikat Wilayah Adat kepada perwakilan komunitas yang wilayah adatnya dinyatakan telah melalui seluruh tahapan registrasi dan verifikasi seperti yang diatur dalam Panduan Registrasi Wilayah Adat.

 

 

 

 

 

 

 

Artikel Lain