INFORMASI
  • Jumlah Wilayah Adat Berdasarkan Propinsi.
  • Indonesia (1081) • TEREGISTRASI: 588 • TERVERIFIKASI: 19 • TERSERTIFIKASI: 17
  • Aceh (27) • TEREGISTRASI: 19 • TERVERIFIKASI: 0 • TERSERTIFIKASI: 2
  • Bali (2) • TEREGISTRASI: 0 • TERVERIFIKASI: 0 • TERSERTIFIKASI: 0
  • Banten (9) • TEREGISTRASI: 2 • TERVERIFIKASI: 0 • TERSERTIFIKASI: 3
  • Bengkulu (18) • TEREGISTRASI: 5 • TERVERIFIKASI: 0 • TERSERTIFIKASI: 0
  • Jambi (4) • TEREGISTRASI: 2 • TERVERIFIKASI: 0 • TERSERTIFIKASI: 0
  • Jawa Barat (4) • TEREGISTRASI: 2 • TERVERIFIKASI: 0 • TERSERTIFIKASI: 0
  • Jawa Timur (1) • TEREGISTRASI: 0 • TERVERIFIKASI: 0 • TERSERTIFIKASI: 0
  • Kalimantan Barat (333) • TEREGISTRASI: 279 • TERVERIFIKASI: 0 • TERSERTIFIKASI: 1
  • Kalimantan Selatan (63) • TEREGISTRASI: 14 • TERVERIFIKASI: 0 • TERSERTIFIKASI: 0
  • Kalimantan Tengah (65) • TEREGISTRASI: 42 • TERVERIFIKASI: 0 • TERSERTIFIKASI: 1
  • Kalimantan Timur (18) • TEREGISTRASI: 12 • TERVERIFIKASI: 0 • TERSERTIFIKASI: 0
  • Kalimantan Utara (46) • TEREGISTRASI: 5 • TERVERIFIKASI: 0 • TERSERTIFIKASI: 1
  • Lampung (1) • TEREGISTRASI: 1 • TERVERIFIKASI: 0 • TERSERTIFIKASI: 0
  • Maluku (7) • TEREGISTRASI: 6 • TERVERIFIKASI: 0 • TERSERTIFIKASI: 0
  • Maluku Utara (6) • TEREGISTRASI: 3 • TERVERIFIKASI: 0 • TERSERTIFIKASI: 0
  • Nusa Tenggara Barat (31) • TEREGISTRASI: 13 • TERVERIFIKASI: 0 • TERSERTIFIKASI: 0
  • Nusa Tenggara Timur (44) • TEREGISTRASI: 27 • TERVERIFIKASI: 0 • TERSERTIFIKASI: 0
  • Papua (31) • TEREGISTRASI: 5 • TERVERIFIKASI: 0 • TERSERTIFIKASI: 0
  • Papua Barat (8) • TEREGISTRASI: 3 • TERVERIFIKASI: 0 • TERSERTIFIKASI: 0
  • Riau (37) • TEREGISTRASI: 20 • TERVERIFIKASI: 0 • TERSERTIFIKASI: 1
  • Sulawesi Selatan (106) • TEREGISTRASI: 20 • TERVERIFIKASI: 0 • TERSERTIFIKASI: 7
  • Sulawesi Tengah (71) • TEREGISTRASI: 16 • TERVERIFIKASI: 19 • TERSERTIFIKASI: 1
  • Sulawesi Tenggara (3) • TEREGISTRASI: 0 • TERVERIFIKASI: 0 • TERSERTIFIKASI: 0
  • Sulawesi Utara (1) • TEREGISTRASI: 0 • TERVERIFIKASI: 0 • TERSERTIFIKASI: 0
  • Sumatera Barat (13) • TEREGISTRASI: 13 • TERVERIFIKASI: 0 • TERSERTIFIKASI: 0
  • Sumatera Selatan (4) • TEREGISTRASI: 3 • TERVERIFIKASI: 0 • TERSERTIFIKASI: 0
  • Sumatera Utara (128) • TEREGISTRASI: 76 • TERVERIFIKASI: 0 • TERSERTIFIKASI: 0

BERITA BRWA  

2018, KLHK Targetkan Pengakuan Hutan Adat 2,25 Juta Hektare

2018, KLHK Targetkan Pengakuan Hutan Adat 2,25 Juta Hektare

04/09/2018 - TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Supriyanto menyatakan pemerintah menargetkan pengakuan hutan ...

Pemerintah Terus Tingkatkan Upaya Pengakuan Hutan Adat

Pemerintah Terus Tingkatkan Upaya Pengakuan Hutan Adat

03/17/2018 - Minahasa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sabtu, 17 Maret 2018. Tarian Kebesaran Walak Tondano, dan Tarian Kabela dari Bolaang Mongondow menyambut kehadiran Menteri LHK Siti Nurbaya...

Working Group for ICCAs in Indonesia (WGII)

Working Group for ICCAs in Indonesia (WGII)

02/28/2018 - The Working Group for ICCAs in Indonesia (WGII, ICCA Consortium member) is now an established coalition of national CSOs, recognized as the leading platform for ICCA issues in Indonesia. The next acti...

Penyiapan Data Usulan Penetapan Hutan Adat di Kabupaten Sigi

Penyiapan Data Usulan Penetapan Hutan Adat di Kabupaten Sigi

02/14/2018 - Pengakuan Wilayah Adat dan perlindungan komunitas masyarakat adat berserta hak-hak tradisionalnya dalam bentuk kearifan dan pengelolaan sumber daya alam, menjadi hal serius yang sedang dijalankan oleh...

Percepat Pengakuan Hutan Adat, Pemerintah Daerah Harus Proaktif

Percepat Pengakuan Hutan Adat, Pemerintah Daerah Harus Proaktif

02/12/2018 - Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat masih minim di negeri ini. Dalam dua tahun terakhir, kurang dari 50.000 hektar hutan adat mendapatkan penetapan dari 9,3 juta hektar pemetaan partisi...

Kementerian LHK Serius Lindungi Hutan Adat

Kementerian LHK Serius Lindungi Hutan Adat

01/24/2018 - PENETAPAN hutan adat merupakan rangkaian proses panjang dari berbagai pihak baik dari pemerintah maupun dari seluruh komponen masyarakat dalam upaya mendorong pengakuan wilayah adat.

Mengurai Permasalahan Hutan Adat Melalui Rakornas

Mengurai Permasalahan Hutan Adat Melalui Rakornas

01/24/2018 - PENETAPAN hutan adat merupakan rangkaian proses panjang dari berbagai pihak baik dari pemerintah maupun seluruh komponen masyarakat dalam upaya mendorong pengakuan wilayah adat. Secara resmi pemerinta...

STATISTIK  

Loading...

Teregistrasi

Terverifikasi

Tersertifikasi